Search

Catatan Calon Wartawan

Berbagi tentang komunikasi, media, dan juga keseharian

Category

Wadah Celoteh

Earth

 

I want to wash my face with rain and hope it wash my fear
I want to see light from the sky and hope it light for me
I want to watch the plan grows and hope itu grow my heart
I want to swimming in the sea and swim away

Continue reading “Earth”

Advertisements

Ekonomi Pada Awalnya

Apakah yang paling dominan memengaruhi sistem pers? Banyak yang berpendapat bahwa kehidupan pers dalam suatu negara bergantung pada sistem politik atau ideologi yang dianut oleh negara tersebut karena sistem pers merupakan bagian dari sistem negara.

Continue reading “Ekonomi Pada Awalnya”

Bencana berawal dari kepemilikan pribadi, Bagaimana dengan cinta?

Hasrat memiliki..merupakan hal yang wajar di era globalisasi yang sangat menjunjung tinggi hak-hak individu. Hasrat memiliki yang berujung pada kepemilikian pribadi itu seakan baik-baik saja. Seakan tidak terdapat masalah di dalamnya. Bahkan hal itu merupakan perwujudan dari nilai luhur individualisme.

Continue reading “Bencana berawal dari kepemilikan pribadi, Bagaimana dengan cinta?”

Saya Diancam Bebas

Kebebasan datang begitu tiba-tiba. Sekonyong-konyong…seketika. Berita kebebasan itu membuat saya terhenyak. Memukul saya telak. Banyak orang mendambakan kebebasan. Kebebasan yang melegakan. Tapi bagi saya kebebasan, merupakan ancaman. Saya diancaman bebas. Bebas dari tuntutan ikatan. Apapun ikatan. Ikatan keduniawian. Ternyata saya masih butuh ikatan. Apapun ikatan. Ikatan keduniawian.

Saya masih lemah. Tidak seperti manusia super yang bebas dari Tuhan. Manusia lemah. Manusia super. Salut untuk manusia super karena keberanian. Salut juga untuk manusia lemah karena telah berusaha hidup sampai akhir dan karena kerendahatian.

Ancaman kebebasan datang membawa awan. Awan mendung mengandung janin hujan. Hujan mulai rintik perlahan. Hingga akhirnya tak bisa ditahan. Hujan. Hujan. Hujan. Hujan reda,pulih duka. meretas luka.

Bebas tinggal kata. Tanpa makna. Saya tidak memilih bebas. Saya butuh keterikatan. Tubuh inipun terikat. Terikat dengan sebuah norma alam. Saya bebas nanti. Setelah raga tak bisa melanjutkan usia.

Bebas hanya di angkasa. Di bumi kita berusaha. Di bumi kita terpenjara. Terpenjara norma. Penjara dunia.

Manusia bebas hanya ada di angkasa, ketika manusia tutup usia. Maka saya memilih penjara, saya memilih dunia, saya memilih norma, saya memilih Dia.

November 2008

Sistem Pers Apa dan Kebahagiaan Siapa

Pers merupakan sebuah wadah yang di dalamnya terdapat kegiatan jurnalistik yang berfungsi untuk menyebarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Kegiatan jurnalistik tersebut teraplikasi dalam suatu lembaga kemasyarakatan yang disebut media massa. Berdasarkan sejarah pers yang dimulai sejak zaman Julius Caesar di Roma, terdapat empat landasan bagi media massa yang juga merupakan teori-teori pers atau sistem pers itu sendiri. Teori-teori pers itu terdiri dari pers otoritarian, libertarian, tanggung jawab sosial, dan soviet-totalitarian. Pers yang berada di bawah naungan negara membuat sistem pers bergantung pada kebijakan negara tersebut mengenai pemberitaan. Seperti yang terjadi di Sovyet pada abad 19, ideologi negara yang cenderung totalitarian membuat pers-nya hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mewujudkan keberhasilan dan kelanjutan sistem sosialis dan terutama bagi kediktatoran partai.

Media massa adalah wadah bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi dan berkomunikasi yang sejatinya merupakan perpanjangan dari kebutuhan manusia yang paling esensial. Berkomunikasi merupakan hak asasi setiap individu, setiap warga masyarakat dalam sebuah negara. Dengan adanya media massa, maka kebutuhan untuk berkomunikasi dapat terpenuhi. Media massa juga berperan dalam membentuk masyarakat yang ideal harmonis. Menurut Astrid Susanto dalam Filsafat Komunikasi (1996:16), masyarakat yang ideal harmonis dan adil dapat tercapai apabila pendapat, norma-norma dalam masyarakat diarahkan kepada harmonisasi, sifat-sifat khas dari materi publisistik (misalnya media massa) dipergunakan sesuai dan demi perwujudan harmoni dalam masyarakat.

Masyarakat harmonis adalah masyarakat yang bahagia. Terdapat keterkaitan antara sistem pers yang dengan konsepsi kebahagiaan dalam masyarakat. Sistem pers yang diharapkan ialah sistem yang dapat membantu terbentuknya masyarakat yang harmonis, seperti yang dituliskan di atas. Namun permasalahannya adalah kita belum memahami betul mengenai konsepsi kebahagiaan itu. Apakah kebahagiaan itu? Lalu, seperti apa masyarakat yang harmonis, masyarakat yang bahagia itu? Sebelum membahas keterkaitan itu, ada baiknya menjabarkan ciri umum masing-masing teori pers dan lalu hubungannya dengan konsepsi kebahagiaan dalam masyarakat.

Teori-teori Pers

Pers Otoritarian berkembang di Inggris pada abad 16 dan 17. Teori ini muncul dari kekuasaan monarki absolut, kekuasaan pemerintah absolut, atau keduanya. Tujuan utama dari teori ini ialah mendukung dan memajuka kebijakan pemerintah yang berkuasa. Media massa pada teori atau sistem pers ini diawasi melalui paten dari kerajaan atau izin lain yang semacam itu. Dan yang berhak menggunakan media ialah siapa saja yang memiliki izin dari kerajaan. Kritik terhadap mekanisme politik dan para penguasa sangat dilarang. Pada sistem pers otoritarian media massa dianggap sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah walaupun tidak harus dimiliki pemerintah.

Sama dengan sistem pers otoritarian, sistem pers libertarian juga berkembang di Inggris namun setelah 1688. Sistem pers libertarian kemudian berkembang di Amerika Serikat. Sitem pers ini muncul dari tulisan-tulisan Milton, Locke, Mill, dan filsafat umum tentang hak-hak asasi dan bertujuan untuk memberi informasi, menghibur, dan berjualan juga membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintahan. Pada sistem pers ini siapa saja dapat menggunakan media asal memiliki kemampuan ekonomi. Media diawasi dengan proses pelurusan sendiri untuk mendapatkan kebenaran dalam pasar ide yang bebas serta melalui pengadilan. Yang dilarang pada sistem pers ini adalah penghinaan, kecabulan, dan kerendahan moral. Lembaga media massa dimiliki oleh perseorangan sehingga bisa saja terjadi monopoli lembaga media massa. Media massa pada sistem ini adalah alat untuk mengawasi pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun belakangan yang terjadi pada media massa adalah pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya dan masyarakatlah yang menjadi korbannya.

Sistem pers tanggung jawab sosial berkembang di Amerika Serikat pada abad 20. Muncul dari tulisan W.E. Hocking, Kominsi Kebebasan Pers, para pelaksana media, kode etik-kode etik media, sistem pers ini bertujuan untuk memberi informasi, menghibur, dan berjualan. Tujuan sistem pers ini hampir serupa dengan sistem pers libertarian, namun sistem pers ini menekankan pada pengangkatan konflik sampai tingkat diskusi. Siapa saja berhak menggunakan media. Media diwasi melalui pendapat masyarakat, tindakan-tindakan konsumen, etika kaum professional. Penyerangan terhadap hak-hak perorangan yang dilindungi dan terhadap kepentingan vital masyarakat merupakan hal yang dilarang pada sistem pers ini. Mengenai pemilikan lembaga media, pemerintah menekankan pada pemilikan peorangan. Namun pemerintah dapat mengambil alih demi kelangsungan pelayanan terhadap masyarakat. Pada sistem ini media harus menerima tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan jika tidak, harus ada pihak yang mengusahakan agar media mau menerimanya.

Sistem pers Soviet Komunis atau Soviet-Totalitarian berkembang di Uni Sovyet walaupun ada beberapa persamaannya dengan yang dilakukan Nazi dan Fasis di Italia. Sistem pers ini muncul dari pemiliran Marxis-Leninis-Stalinis dengan campuran pemikiran Hegel dan pandangan Rusia abad 19. Tujuan utama dari sistem pers ini adalah memberi sumbangan bagi keberhasilan dan kelanjutan sistem sosialis Sovyet dan terutama bagi kediktatoran partai. Penggunaan media hanya boleh diakses oleh anggota-anggota partai yang loyal. Hal-hal yang dilarang adalah kritik terhadap tujuan partai yang dibedakan dari taktik-taktik partai. Pada sistem pers ini, media massa adalah milik negara dan media sangat dikontrol dengan ketat semata-mata dianggap sebagai tangan-tangan negara.

Konsepsi Kebahagiaan dan Sitem Pers

Di dalam bukunya Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Dani Vardiansyah menuliskan bahwa konsepsi kebahagiaan didefinisikan sebagai rancangan dalam diri seseorang dalam upaya memperoleh kebahagiaannya di berbagai bidang kehidupan. Dapat dikatakan juga bahwa konsepsi kebahagiaan adalah konsep diri seseorang menyangkut kriteria kebahagiaan dirinya. Maka dari itu tidak terdapat konsepsi kebahagiaan yang sama pada individu dalam suatu masyarakat. Tidak tolak ukur yang pasti mengenai konsepsi kebahagiaan ini.

Karena manusia sadar akan perbedaan konsepsi kebahagiaan mereka, bahwa ukuran kebahagiaan mereka tidak sama maka pada saat itu terbentuklah motif komunikasi yang salah satunya tertuang melalui media massa sebagai alat komunikasi pemenuh naluri dan kebutuhan kebahagiaan.

Komunikasi dan arus informasi pada media massa dapat berjalan lancar sesuai keinginan rakyatnya jika tidak ada yang menguasai media tersebut. Penguasaan media tersebut hanya akan menjadi tirani dan alat kepentingan bagi penguasanya. Pada tiap-tiap sistem pers terdapat penguasa bagi media massa itu sendiri. Yang disebut sebagai penguasa bisa negara atau perorangan yang memiliki modal. Pada sistem pers otoritarian dan Sovyet-Totalitarian terdapat satu penguasa, yaitu negara. Negara menjadi penentu arah pemberitaan di media massa. Seperti yang telah dituliskan di atas, sistem pers otoritarian dan Sovyet-Totalitarian merupakan kepanjangan tangan dari penguasa negara itu.

Begitu juga yang terjadi pada sistem pers libertarian dan tanggung jawab sosial. Tujuan utamanya adalah menghibur dan berjualan. Dengan dalih membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintahan, media massa pada sistem ini hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya karena tujuan sebenarnya adalah pengakumulasian modal sehingga keuntungan besar dapat diraih dan ekspansi ke wilayah bisnis lain yang serupa.

Pada sistem-sistem pers di atas terdapat konsepsi kebahagiaan hanya bagi kalangan tertentu, kalangan atas, kalangan borjuis. Namun kebahagiaan rakyatnya tidak masuk hitungan. Masyarakat hanya jadi objek eksploitasi para penguasa dan pemilik modal untuk memenuhi kepentingannya, kebahagiaan para penguasa dan pemilik modal.

Januari 2007

Hitam yang Tertindas

Sebagai makhluk bebas yang memiliki kesadaran, manusia memiliki keyakinan sebagai cara untuk mengada atau bereksistensi dalam hidupnya. Kesadaran merupakan kesanggupan untuk menentukan cara bereksistensi. Kesadaran itu timbul dan dipengaruhi oleh kondisi materiil tempat ia mengada. Timbulnya kesadaran juga akan mempengaruhi timbulnya keyakinan dan cita-cita. Namun kadang keyakinan dan cita-cita ideal manusia sebagai individu tidak sejalan dengan kenyataan. Ini merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Pertentangan antara keyakinan dan kenyataan juga terjadi seperti yang dikisahkan dalam kisah hidup Malcolm X. Malcolm X dilahirkan sebagai kulit hitam di Amerika. Sebagai seorang kulit hitam yang hidup di Amerika (afro-Amerika), ia mengalami perlakuan yang diskriminatif dari orang kulit putih di Amerika. Namun Malcolm kecil masih belum sadar terhadap penindasan yang dilakukan terhadap kaumnya. Kesadaran akan perlakuan diskriminatif yang dilakukan terhadap orang kulit hitam dipicu pada pembakaran yang dilakukan Ku Klu Clan terhadap tempat tinggalnya sewaktu Malcolm masih kecil. Benih-benih kesadaran itu ia pupuk hingga ia beranjak remaja. Pada masa remaja ia dijebloskan ke penjara karena kasus pengedaran narkoba yang ia lakukan. Selama dalam penjara ia mengahabiskan waktunya untuk membaca. Dalam penjara ia dikucilkan karena pandangan sinisnya terhadap bibel. Pandangan sinisnya terhadap bibel itu disebabkan oleh kesadarannya bahwa apa yang diajarkan bibel tidak dapat melepaskan belenggu penindasan yang ia dan kaum afro-Amerika alami. Setelah menjalani masa tahanan selama sekitar tujuh tahun, ia bertemu dengan Nation of Islam yang sangat berpengaruh pada hidup selanjutnya yang akan ia jalani. Nation of Islam merupakan pergerakan Islam kaum kulit hitam di Amerika. Ia yakin bahwa Nation of Islam memiliki kesamaan visi dengannya dalam memberantas diskriminasi yang dilakukan oleh kaum kulit putih. Karena itu ia berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Melalui Nation of Islam ia memulai pergerakannya dengan melakukan dakwah-dakwah di berbagai mesjid Amerika. Ia juga mengajak para pemuda jalanan yang hidupnya dekat dengan narkoba dan tindak kriminal untuk bergabung dengan Nation of Islam. Setelah sekian lama ia melakukan dakwah-dakwah, ia pun menunaikan ibadah haji ke tanah Mekah. Di Mekah ia bertemu dengan berbagai macam orang dari suku, ras, dan warna kulit yang berbeda. Dari mulai orang kulit hitam Afrika, orang kulit kuning Cina, sampai orang kulit putih Amerika berbaur dalam pelaksanaan ritual Haji. Dalam pelaksanaan Haji di Mekah tersebut, ia melihat adanya kesamaan derajat di antara berbagai perbedaan. Oleh karena itu pandangannya terhadap orang kulit putih yang diidentikan dengan iblis penindas berubah drastis. Setelah kepulangannya dari Mekah, ia lebih kooperatif dengan kulit putih dan itu pula yang menyebabkan konflik dengan pemimpin Nation of Islam Elijah Muhammad. Sebagai dedengkot pergerakan Islam radikal yang sangat menentang kaum kulit putih, Elijah sangat kecewa dengan perubahan sikap yang terjadi pada diri Malcolm X. Hingga pada akhirnya, Malcolm ditembak saat ia baru saja memulai pidatonya. Ia ditembak oleh anggota dari Nation of Islam. Hakikat Hidup Manusia Hakikat manusia dalam hidup adalah bagaimana ia mencerna apa yang ada di sekelilingnya yang kemudian ia gunakan sebagai modal untuk menjalani hidupnya. Dalam menentukan jalan hidupnya, manusia memiliki kesadaran yang memicu manusia untuk terus berkontemplasi mengenai dunia tempat ia berada dan mengenai keberadaan dirinya sendiri. Dari kontemplasi tersebut dapat ditarik esensi atau hakikat manusia secara umum. Dalam kontemplasinya manusia memiliki peralatan jasmaniah dan rohaniah. Peralatan jasmaniah terdiri dari fisik manusia yang berfungsi menangkap objek penginderaannya. Objek penginderaannya kemudian diolah oleh peralatan rohaniah yang terdiri dari akal budi, kehendak, dan hati. Manusia perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Konsepsi mengenai kerja yang ada sekarang direduksi menjadi sekedar sarana untuk bertahan hidup. Padahal tujuan kerja ialah mengembangkan diri tidak hanya secara intelektual, sebagai kesadaran, tapi juga melalui tindakan nyata yaitu kerja itu sendiri. Namun masalahnya untuk dapat memaksimalkan proses dan hasil kontemplasi itu, manusia harus memiliki kemerdekaan untuk menentukan pilihannya dalam bereksistensi. Seperti yang terjadi pada hidup Malcolm X, ia tidak memiliki kemerdekaan sepenuhnya sebagai kaum Afro-Amerika yang ditindas. Kemerdekaannya sebagai manusia bebas dirampas oleh pihak lain yang bisa dibilang berkuasa. Padahal kebebasan merupakan variabel fundamental yang harus dipenuhi untuk mencapai proses dan hasil kontemplasi yang maksimal. Akhirnya untuk mencapai kondisi ideal dalam berkontemplasi, Malcolm X memperjuangkan hak-hak yang telah dirampas oleh kaum kulit putih. Dari kondisi itu ia telah berkeyakinan dan keyakinannya itu menentukan cara ia bereksistensi. Pada saat itu ia berkeyakinan bahwa kaum kulit putih merupakan penindas kejam yang harus dilawan. Namun pandangannya berubah setelah ia menjadi muslim, khususnya pada saat ia melakukan ritual Haji. Ia menemukan bahwa tidak semua kulit putih bertindak sebagai penindas. Dari fakta yang ia temukan, ia pun merubah pandangannya terhadap kaum kulit putih. Perubahan keyakinan tersebut bisa dikatakan sebagai proses dialektis karena proses dialektis tidak dibatasi oleh waktu, berjalan terus menerus dan menuntut adanya keterbukaan terhadap kebenaran-kebenaran baru yang sesuai dengan posisi di mana kebenaran itu berada dengan maksud untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan berarti gerak kebenaran itu relatif sesuai dengan zamannya. Wajar jika manusia memiliki keyakinan yang berubah, karena keyakinan ditentukan oleh kondisi materiil yang melingkupinya. Dan kondisi materiil juga selalu berubah.

November 2006

Ketika Kuliah Jurnalisme Kontemporer

“Memalukan!”, tegas seorang dosen dengan nada setengah berteriak dan nampak kekesalan di wajahnya pada perkuliahan Jurnalisme Kontemporer (Jurtem) Senin lalu (27/10). Pernyataan kekesalan dosen itu dipicu oleh mahasiswa yang tidak bisa menjawab (mungkin juga malas menjawab) pertanyaan sang dosen tentang analisis bingkai model Robert Entmant.

Continue reading “Ketika Kuliah Jurnalisme Kontemporer”

Pak Tua yang Cari Rasa

Akhir Juni lalu, banyak yang datang. Bukan teman, kerabat, atau sejawat. Bukan pula berkah atau anugerah. Tamu tak diundang itu adalah masalah yang juga dikenal atau a.k.a (as known as) musibah. Memang tamu tak diundang datangnya tanpa salam pembuka dan pergi tanpa pamit. Tapi tak apalah pergi tanpa pamit, daripada ia tidak pergi-pergi…

Setiap manusia memiliki masalahnya masing-masing. Berat ringannya tergantung manusia yang mengalaminya sesuai dengan latar belakang pengalaman hidupnya. Jadi pandangan antara satu orang dengan yang lainnya terhadap satu masalah, pasti berbeda, walaupun sedikit. Nah, jadi (lagi) kita jangan semena-semena menilai permasalahan yang dialami Dudung atau Dadang atau Dedeng sebagai suatu yang remeh. Misal, si Dudung memiliki suatu permasalahan yang menurutnya cukup pelik dan ia menceritakan permasalahannya pada teman dekatnya, Nitnit. Setelah mendengar semua cerita Dudung tentang masalahnya, Nitnit pun berkomentar, “Ah, gitu doang kok jadi ribet. Itu mah tinggal lu bla blab la…..”. Nitnit memandang bahwa masalah yang dihadapi Dudung adalah masalah yang remeh. Namun di mata Dudung masalah itu cukup menyita perhatian dan perasaannya. Kemudian Nitnit memberikan solusi praktis yang dengan ringan keluar dari mulutnya. Namun bagi Dudung tetap saja, hal itu sulit untuk dilakukan. Itu tadi ilustrasi bahwa penilaian berat ringan masalah yang dihadapi seseorang berbeda dari orang lainnya…

Kembali lagi pada curhatan saya setelah agak jauh melangkah… Jadi di sore akhir Juni lalu saya mencoba menghilangkan penat dengan berkendara roda dua yang masa cicilannya baru memasuki bulan ke tujuh. — Masih cukup panjang memang masa cicilannya. Yah, orang kere seperti saya ini selalu jadi objek eksploitasi dan korban bagi mereka yang kuat yang menetapkan kebijakan ekspansi kredit agar produk-produk mereka laku keras di pasaran — Entah ada Bahorok apa sampai saya niat berkendara untuk menghilangkan badai di kepala. Biasanya saya hanya tidur seharian dan menyusun kartu di layar monitor komputer. Namun sepertinya badai di kepala mengamuk parah sehingga memporakporandakan konstruksi ketenangan dan kebahagiaan hidup saya sehingga saya memerlukan metode lain untuk meredakan badai itu. Biasanya paham Biarinisme saya anut dan praktekkan untuk menghadapi kasus itu. Tinggal tunggu waktu, badai pun pasti berlalu. Kali ini paham itu sudah ketinggalan zaman, basi, out of date¸dan perlu di-update­ dengan update-an yang baru yaitu JJS-isme alias Jalan-jalan Soreisme. Saya engkol tuas starter satu kali dan bbbrrrreeeemmm. Si Jupi (biasa saya memanggil motor cicilan saya) pun langsung menyala. Maklum, karena motor baru maka mesinnya masih tokcer. Sengaja saya tidak menggunakan starter elektrik agar tidak gampang rusak. Entah rusak apanya, tapi hal itu dikatakan oleh Tami Atsuku (Tami Si Bibir Tebal) yang hampir dua tahun menemani gejolak rasa di dada. Sebenarnya argumennya masih belum bisa diterima oleh logika saya. Namun karena faktor who dalam unsur komunikasi yang mendominasi alam pikiran saya, maka kali ini tanpa panjang lebar silat lidah saya menerimanya dengan lapang rasa (bukan lapang dada). Biar dalam tiap engkolan, saya teringat dirinya..halah…

Setelah mesin beroperasi, saya diamkan sejenak dengan maksud memanaskan mesinnya. Setelah beberapa saat saya pun melaju keluar rumah kecil berukuran 90mx90m. Jalanan dekat rumah berdebu dan berpasir karena ada tetangga yang sedang membangun rumah. Dalam keadaan galau seperti itu saya meluncurkan si Jupi dengan kecepatan kurang dari 40km per jam. Berbeda dengan beberapa orang yang senang melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi ketika mereka sedang galau. Perlahan saya menunggangi Jupi agar bisa memperhatikan lingkungan sekitar dan aktifitas orang-orang di dalamnya. Masih dalam area komplek, banyak anak-anak berlarian bermain Tak Jongkok. Ternyata masih ada permainan kecil saya. Saya kira permainan seperti itu sudah punah digantikan dengan permainan memijit-mijit tombol untuk mengendalikan sesuatu pada layar televisi. Permainan dengan tingkat individualitas tinggi yang dinamakan Playstation, Xbox, dan lainnya yang sejenis. Memasuki area gerbang komplek, banyak kali lima yang memulai membuka lapaknya. Dari mulai gorengan, martabak lokal sampai interlokal (martabak Jepang), awug beras, BKI, dan lainnya berjejeran di tepi jalan karena kalau di tengah jalan dapat dipastikan akan menghalangi arus kendaraan yang berlalu lalang dan menimbulkan kemacetan, bahkan kerusuhan…

Sampailah saya pada jalan Soekarno Hatta yang lebar. Di jalan ini saya tidak bisa melaju pelan, bisa dihujam bunyi klakson-klakson kendaraan di belakang seraya menggerutu kebun binatang dari lobang mulutnya. Makro saya lewati, Superindo juga, saya masih belum menentukan tujuan akhir perjalanan ini. Yasudahlah, jalan saja terus sampai badai di kepala reda. Menjelang MTC lalu lintas agak tersendat karena banyak kendaraan yang berpaling ke kiri untuk mengambil ancang-ancang belok. Tepat di belokan pertama MTC, saya melihat gerobak roti yang agak menghalangi laju kendaraan untuk belok ke MTC. Gerobak roti itu dikayuh oleh pak tua yang nampak letih mengayuh gerobak seharian yang belum tentu mengantongi hasil jualannya. Bapak tua itu menjadi sasaran klakson amarah para pengendara yang terhalangi jalannya. Tapi bagaimana lagi, bapak tua itu harus melawan arah agar bisa menjelajah daerah lain dengan tidak memutar jauh. Wajahnya rentanya, kemeja lusuh yang agak basah akibat peluh, membuat saya simpatik. Saya selalu simpatik melihat orang-orang, baik itu orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, yang berjuang keras untuk mempertahankan hidupnya. Dalam hati saya berkata, “Bapak seharusnya tidak sesulit dan selelah itu kalau sistem Negara tidak korup seperti sekarang”. Agak lama saya memperhatikan pak tua dan gerobaknya. Ketika memperhatikan gerobaknya, saya melihat nama usaha roti itu pada papan di atas kotak kaca bertuliskan “Cari Rasa”. Setelah beberapa detik membaca dan mencerna tulisan itu, sayapun terbahak. Huakakakakak. Entah, menurut saya lucu sekali nama usaha roti itu. Jika dibandingkan namanya dengan nama usaha sejenis, kali ini merk atau nama usaha roti tersebut sangat bertolak belakang. Jika yang lainnya menggunakan istilah-istilah yang menggambarkan produk atau roti yang dijualnya, seperti Cita Rasa, Sari Ras, atau Kartika Sari. Namun pak tua menjual roti dengan nama Cari Rasa. Iba saya berganti tawa dan berkata, “Gimana mau laku pak, rasanya aja baru mau dicari.hahahahaha..jangan-jangan rasanya aneh atau belom ada rasanya.hahahaha….”. Maaf dan terima kasih ada dalam benak saya untuk pak tua. Maaf atas tawa yang menggantikan iba saya pada pak tua dan terima kasih karena pak tua telah membuat saya tertawa yang sangat ampuh untuk meredakan badai di kepala.. Saya pun mencari tikungan untuk balik arah pulang menuju rumah. Untuk pak tua, semoga rasanya ketemu dan bisa ditawarkan kepada calon pembeli. Semangat Pak Tua!

Selasa, 29 Juli 2008

UU Pers, Produk Kepentingan Penguasa

Pers sebagai lembaga profesional memiliki landasan hukum yang berperan sebagai pelindung sekaligus pedoman bagi pers untuk melakukan kegiatan jurnalistik yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Landasan hukum itu dibuat dilandasi tingkat hukum universal yang lebih luas mengenai hak-hak untuk memiliki kebeasan berpendapat, aturan atau undang-undang pers suatu negara, hingga turunannya yang terkecil yaitu kode etik wartawan sebuah negara, bahkan sebuah media.

Mengenai pembentukannya, hukum pers tidak dilepaskan dari konteks tempat dan waktu saat hukum pers itu dibuat. Hal itu membuat hukum pers bukan merupakan sesuatu yang final dan tetap. Hukum pers selalu berubah mengikuti kondisi sosial politik ekonomi sebuah negara. Seperti di Indonesia, hukum pers telah berubah beberapa kali sesuai dengan kepenguasaan suatu rezim dan hal ini membnetuk suatu pola hubungan antara pers dan pemerintah. Indonesia memiliki pengalaman kehidupan pers sejak beberapa puluh tahun sebelum kemerdekaannya. Kira-kira sejarah pers Indonesia dimulai pada abad 19 ketika Indonesia menjadi koloni Belanda yang kerap dinamakan pers Hindia Belanda.[1]

Sekilas Sejarah Peraturan tentang Pers di Indonesia

Tim LIPI mencatat, bahwa peraturan pertama mengenai pers di zaman Hindia Belanda dutuangkan tahun 1856 dalam Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indie, yang di tahun 1906 diperbaiki sesuai dengan tuntutan keadaan waktu itu, karena peraturan tersebut lebih bersifat preventif dibandingkan dengan peraturan yang muncul 50 tahun berkiutnya yang lebih represif.[2]

Pada 7 September 1931, pemerintah kolonial melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai Presbreidel Ordonantie. Selain Presbreidel Ordonantie, pada zaman pemerintahan kolonial Belanda juga dikenal tindakan terhadap pers yang dikelan sebagai Hatzai Artikelen, yaitu pasal-pasal mengancam hukuman terhadap siapa paun yang menyebarkan rasa permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Hindia Belanda.[3]

Setelah kemerdekaannya, ada usaha dari pemerintah Indonesia untuk mencabut Persbreidel Ordonantie, tepatnya pada 2 Agustus 1954, yang didasarkan pertimbangan bahwa pmbredelan pers bertentangan dengan pasal 19 dan 33 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.[4]

Pada 14 September 1956, terdapat peraturan dengan No. PKM/001/0/1956 yang dikeluarkan oleh kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer. Isinya antara lain melarangmencetak, menerbitkan, dan menyebarkan serta memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise, atau lukisan-lukisan yang memuat atau mengandung kecaman, persangkaan atau penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, suatu kekuasaan ataumajelis umum atau “seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaan dengan sah”.[5]

Peraturan tersebut dicabut karena mendapat protes keras dari beberapa kalangan surat kabar, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta Serikat Penerbit Surat kabar (SPS). Tekanan terhadap pers semakin terasa ketika diberlakukan darurat militer dan keadaan perang pada 14 Maret 1957 yang membuat tidak kurang 13 penerbitan di Jakarta dibredel.

Awal bulan Oktober 1958 keluarlah peraturan dari Penguasa Militer Daerah Jakarta Raya tentang Surat Izin Terbit (SIT) bagi koran dan majalah di Jakarta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah publikasi yang sensasional dan dinilai bertentangan dengan moralitas. [6]

Setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, muncul program Manipolisasi Pers yang pada waktu itu Indonesia sedang berada pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Ketetapan tersebut menggariskan bahwa media massa harus diarahkan untuk mendorong aksi massa revolusioner di seluruh Indonesia. Rakyat harus didorong untuk memiliki keyakinan dan teguh tentang sosialisme agar dukungan bagi kelangsungan revolusi dan perannya dalam pembangunan nasional dapat terwujud. [7]

Kemudian, muncul peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) Nomor 10 tanggal 12 Oktober 1960 yang harus ditaati oleh peminta izin terbit, berupa 19 pasal yang harus disetujui oleh penerbit surat kabar saat itu.[8]

Peraturan Peperti Nomor 2/ 1961 khusus mengatur tentang pengawasan dan pembinaan atas perusahaan percetakan swasta. Prinsip dasarnya adalah bahwa percetakan harus menjadi alat menyebarluaskan Manipol dan untuk memberantas Imperialisme, Kolonialisme, Liberalisme, dan Federalisme serta Separatisme.[9]

Penetapan Presiden tentang SIT baru dicabut setelah munculnya Undang-Undang Pokok Pers No. 11/ 1966 yang disahkan pada 12 Desember 1966. Namun, dalam Undang-undang yang sama dimungkinkan adanya surat izin dikaitkan dengan masa peralihan sampai ada keputusan pencabutannya oleh pemerintah dan DPR GR.

Pada 1967, UU o. 11/ 1966 dilengkapi dengan satu pasal yang mencabut larangan peredaran Pers nasional berupa buletin, surat kabar, harian, majalah, dan penerbitan berkala lainnya. Pencabutan pelarangan ini merupakan suatu perjuangan untuk melawan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1963 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat menganggu ketertiban umum.[10]

Pada 1982, UU Pers No. 11/ 1966 yang telah disempurnakan pada 1967 ditinjau kembali sehingga menghasilkan UU Pers No. 21 1982. Dalam UU Pers yang baru ini muncul konsep baru yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Dengan adanya SIUPP dikhawatirkan akan terjadi bentuk pengontrolan baru terhadap surat kabar.[11]

Setelah lengsernya Soeharto sebagai Presiden pada Mei 1998, Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan bernegara yaitu era Reformasi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan pers di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dirubahnya UU Pers No. 21/ 1982 menjadi UU Pers No. 40/ 1999. UU Pers yang baru ini sangat berbeda dari dua UU Pers yang sebelumnya dibuat pada Orde Baru yang represif terhadap pers dengan dilakukannya bredel terhadap pers, walaupun pada UU Pers-nya dinyatakan menjamin kebebasan pers.

Pada UU Pers baru itu segala peraturan perizinan, seperti SIUPP, dicabut. Departemen Penerangan juga dihapus. Kebebasan pers menjadi suatu yang nyata pada saat itu. Sama seperti pada kehidupan pers periode awal Orde Baru pada 1967-1974 setelah lepas dari era Demokrasi Terpimpin dengan Soekarno sebagai pemimpinnya. Pers saat itu berkembang pesat dan mendapatkan kebebasannya serta melakukan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dengan baik.

Perkembangan pers yang pesat pada periode awal Orde Baru itu dapat dilihat dari jumlah surat kabar yang terbit pada masa itu. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Judith B. Agassi (1969) yang menyatakan bahwa pada 1966 terdapat 132 harian di Indonesia dengan total tiras 2 juta eksemplar dan mingguan sebanyak 144 buah dengan total tiras 1.542.200 eksemplar. Angka ini menunjukkan kuantitas pers yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan masa Demokrasi Terpimpin. Pada 1965 terdapat 111 harian dan 84 majalah.[12] Peningkatan jumlah perusahaan penerbitan pers juga diperlihatkan ketika Indonesia lepas dari Orde Baru dan memasuki era Reformasi. Terdapat pola yang serupa mengenai kehidupan pers di masa transisi pergantian rezim, yaitu pers mendapatkan kebebasannya dan mengalami perkembangannya yang cukup pesat.

Namun hal itu tidak berlangsung lama. Pada konteks kehidupan pers pada periode awal Orde baru (dari 1967), kebebasan dan fungsi ideal pers benar-benar dialami hanya sampai tahun 1973, sekitar 6 tahun. Setelah itu pers mengalami kontrol ketat dari penguasa. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya pembredelan beberapa surat kabar nasional pada peristiwa Lima Belas Januari, yang biasa dikenal Malari. Menurut Zaini Abar dalam bukunya 1966-1974: Kisah Pers Indonesia, ia menyatakan bahwa kebebasan yang dialami pers pada periode awal Orde baru tidak lepas dari kepentingan penguasa saat itu yang membutuhkan legitimasi etis dan politis untuk mengidentifikasi dirinya sebagai penguasa yang demokratis dalam mengemban amanat, yaitu ingin melaksanakan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sehingga akan dapat membedakan dirinya dengan penguasa atau rezim sebelumnya. Selain itu juga penguasa saat itu membutuhkan partner sebagai corong yang dapat membela kepentingan kekuasaannya. Namun masa “bulan madu“ itu berakhir ketika penguasa Orde Baru pada saat itu telah berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan, melalui kekuatan-kekuatan negara terutama militer. Atas dasar itu, penguasa saat itu melakukan tindakan represif terhadap pers yang pada saat itu juga terlalu kritis terhadap pemerintah.

SIT yang seharusnya tidak berlaku lagi pada UU Pers No. 11/ 1966, dilakukan oleh penguasa pada 1973 terhadap harian Sinar Harapan yang dilakukan oleh Panglima Kopkamtib Soemitro. SIT Sinar Harapan dicabut karena dituduh telah membocorkan rahasia negara, yaitu telah menyiarkan isi RAPBN 1973-1974 sebelum pemerintah mengumumkannya secara resmi. (Indonesia Raya, 3 Januari 1973).[13]

Rule of Law atau Law of Ruler?

Melihatnya sejarah perjalanan kehidupan pers berkaitan dengan hukum pers yang secara sekilas telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa hukum pers merupakan produk penguasa untuk mendukung kepentingan kekuasaannya (Law of Ruler). Aturan-aturan yang telah dibuat sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaanya. Tidak jarang pula aturan-aturan yang telah dianggap ideal dilanggar oleh pemerintah. Hal itu dapat dilihat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di kehidupan pers Indonesia.

Lalu bagaimana dengan UU Pers No. 40/ 1999? UU Pers ini menjamin kemerdekaan pers dengan tidak memberlakukan tindakan-tindakan represif terhadap pers. Memang benar. Tidak ada izin untuk mendirikan perusahaan pers. Juga tidak dikenakan pressbreidel. Namun yang ada sekarang adalah tekanan melalui modal. Indonesia sekarang ini menganut sistem pasar bebas (neoliberalisme) yang menekankan pada kepentingan modal dalam segala bidang usaha (bahkan bidang kehidupan) termasuk media massa yang telah menjadi industri, membuat pers tidak bisa independen terutama dari jebakan modal. Pola pembungkaman pers sekarang ini tidak lagi dilakukan secara represif, namun melalui sistem industri yang menekankan pada akumulasi laba sehingga media massa kebanyakan sekarang ini cenderung tidak kritis dan hanya menekankan pada keuntungan dengan menyiarkan acara-acara hiburan. Kalaupun ada media massa yang kritis terhadap penguasa, mereka akan dibungkam dengan cara dituntut di pengadilan dan diminta ganti rugi yang sebesar-besarnya agar modal usahanya habis dan tidak dapat melangsungkan produksi kegiatan jurnalistik lagi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang menimpa pers pada era reformasi. Kebanyakan dari mereka dituntut dengan tidak menggunakan UU Pers, melainkan menggunakan KUHP. Hal ini disebabkan yang oleh sebagian kalangan dikatakan bahwa UU Pers bukan merupakan suatu lex specialis yang dapat digunakan pada perkara yang melibatkan pers. Selain itu usaha untuk menjadikan UU Pers sebagai lex specialis belum gencar terlihat. Baru ada wacana-wacana saja mengenai UU Pers sebagai lex specialis. Namun usaha-usaha revisi UU Pers agar bisa menjadi lex specialis masih belum terlihat.

Atas dasar hal itu, penulis menyimpulkan bahwa UU Pers, khususnya No. 40/ 1999, merupakan produk kepentingan penguasa. Walaupun ada masukan dari masyarakat mengenai pembentukan UU Pers, masukan dilakukan sebatas taraf normatif, yaitu sebatas pada norma hukum. Namun pada pelaksanaannya belum tentu sesuai dengan norma hukum tersebut. Norma hukum dibuat hanya sebagai legitimasi etis dan politis bagi penguasa agar kekuasaannya dapat berjalan.


[1] Mengenai sejarah awal pers di Indonesia lihat Abdurrahman Surjomihardjo. (ed.), Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002. Juga Ahmat Adam, Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2003.

[2] Lih. P. Swantoro dan Atmakusumah, “Garis Besar kebijaksanaan Pemerintah Terhadap Pers, dalam Abdurrahman Surjomihardjo. (ed.), Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

[3] Ibid.

[4] Tribuana Said, Sejarah Pers Nasional, dan Pembangunan Pers Pancasila, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), dalam Ignatius Haryanto, Indonesia Raya Dibredel, (Yogyakarta: LkiS, 2006).

[5] Ignatius Haryanto, Indonesia Raya Dibredel, (Yogyakarta: LkiS, 2006).

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Peraturan Peperti ini dapat dilihat dalam Abdurrahman Surjomihardjo. (ed.), Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), bagian lampiran.

[9] Ignatius Haryanto, Indonesia Raya Dibredel, (Yogyakarta: LkiS, 2006).

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Lih. Akhmad Zaini Abar, 1966-1974: Kisah Pers Indonesia. (Yogyakarta: LKiS. 1995).

[13] Ibid.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: