Sejarah pertelevisian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang menjadi satu-satunya stasiun televisi di Indonesia hingga akhir dekade 1980-an. Sejarah itu dimulai ketika Republik ini berulang tahun yang ke tujuh belas pada 17 Agustus 1962. Pada saat itu TVRI untuk pertama kalinya beroperasi. Siaran pertama TVRI waktu itu adalah peristiwa peringatan ulang tahun Republik Indonesia ke tujuh belas di Istana Merdeka, Jakarta. TVRI merupakan bagian dari proyek “mercusuar” pemerintahan Soekarno yang menempatkan gengsi bangsa di mata dunia luar sebagai prioritas utama, melebihi kebutuhan-kebutuhan riil bangsa yang lain. Melalui momentum Asian Games IV di mana Jakarta dipercaya sebagai tuan rumah, proyek ini dimulai[1] (Sudibyo, 2004: 280).

Pada awal berdirinya di negara yang masih muda ini, TVRI berperan sentral dalam proses komunikasi politik pemerintah. TVRI pertama-tama merupakan medium untuk mempromosikan program-program pemerintah, memperteguh konsensus nasional tentang budaya nasional, pentingnya pembangunan, tertib hukum, dan menjaga kemurnian identitas bangsa. Kitley (2003: 3) menyatakan bahwa hal semacam ini merupakan ciri umum negara-negara di Asia Tenggara bekas jajahan negara-negara Barat.[2] TVRI merupakan medium propaganda politik ke luar dan dalam negeri, serta medium konsolidasi kekuasaan dan monopoli informasi oleh pemegang kekuasaan.

Memasuki era Orde Baru, kedudukan televisi (TVRI) tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya ketika Soekarno berkuasa, televisi merupakan alat kekuasaan yang berfungsi menopang kekuasaan itu sendiri. Yang berbeda hanya landasan ideologis pada masing-masing rezim tersebut.[3] Pada era Orde Baru, TVRI berperan membantu pemerintah dalam pembangunan nasional. Tugas spesifik media massa, disebutkan oleh Presiden Soeharto ketika dalam acara peresmian TVRI Pusat, 24 Agustus 1982, adalah untuk membangkitkan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, mengonsolidasikan kesatuan dan persatuan bangsa, memperkuat jati diri dan kebudayaan nasional, dan mendorong pastisipasi masyarakat dalam pembangunan (Kitley, 2001: 42-43). Kemiripan peran televisi pada dua rezim penguasa ini menunjukkan peran televisi yang sangat vital dalam memelihara struktur kekuasaan yang sedang berlangsung. Oleh karena perannya yang sangat vital itu, maka diterapkanlah regulasi yang sangat ketat pada televisi.[4]

Karakter TVRI sebagai alat kekuasaan dapat dilihat dari beberapa gejala. Sudibyo (2004: 283-292) mengidentifikasi beberapa gejala tersebut, seperti orientasi pemberitaan, problem independensi, dan inkonsistensi status TVRI.  Pada pemberitaan, TVRI hanya terfokus pada kegiatan lembaga-lembaga elit dan politikus. Sumber berita yang digunakan TVRI sangat terbatas dan eksklusif seperti presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat teras militer, dan pejabat tinggi pemerintah. Pemberitaan TVRI demikian identik dengan ritual-ritual pembangunan khas Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari studi yang pernah dilakukan Sumita Tobing. Studi itu menunjukkan bahwa genre pemberitaan TVRI dalam beberapa puluh tahun terakhir tetap bertahan dengan pola dan muatan seremonial. Studi Sumita Tobing tentang isi :berita pembangunan” dalam acara “Berita Nusantara”, “Berita Nasional”, dan “Dunia Dalam Berita” selama 14 hari pada 1990, menunjukkan bahwa berita pembangunan mencapai 54,7 persen dari total berita.[5]

Selain problem pemberitaan, TVRI juga mengalami problem independensi. Sejak didirikan, TVRI dijadikan proyek subyektivitas Soekarno. TVRI tidak beroperasi sebagaimana layaknya lembaga penyiaran publik yang lahir atas inisiatif-inisiatif dari bawah dan berangkat dari kebutuhan-kebutuhan berbasis publik atau komunitas. Pada Orde baru, seperti yang telah disinggung sebelumnya, TVRI juga merupakan alat kekuasaan yang tidak pernah dapat menjadi mandiri tanpa intervensi pemerintah. Hal ini dapat dilihat ketika Soeharto menyerukan dihentikannya iklan di TVRI pada 5 januari 1981 untuk mengakomodasi kritik atas budaya konsumerisme yang dipengaruhi oleh penayangan iklan secara massif di televisi, terutama dari kelompok Islam. Hal ini disinyalir sebagai upaya Soeharto dalam merangkul kelompok Islam untuk kepentingan Pemilu 1982 (Sudibyo, 2004: 286-7; Sen dan Hill, 2001: 132).

Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, upaya intervensi kekuasaan terhadap TVRI juga dapat dilihat pada problem status TVRI. Sejak awal terdapat inkonsistensi mengenai landasan hukum status TVRI. Salah satu contoh masalah inkonsistensi tersebut adalah pengaturan penyiaran televisi sebagai monopoli TVRI berbentuk hukum Yayasan yang modalnya merupakan kekayaan negara yang terpisah.[6] Hal ini dianggap kurang tepat karena Yayasan bermakna swasta bukan negara, sehingga Yayasan TVRI tidak tepat dipahami sebagai bagian dari kekayaan negara. Contoh lain lagi adalah kedudukan Presiden sebagai ketua pada yayasan ini. Dalam pasal 9 dan pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1963 disebutkan Pimpinan TVRI terdiri dari Pemimpin Umum dan Direksi. Pimpinan Umum diketuai oleh Presiden dengan dibantu oleh suaru Staf Presiden urusan TVRI. Pengaturan ini bertentangan dengan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam UUD 1945 (Pandjaitan, 1999: 14).[7] Inkonsistensi status TVRI ini kental dengan nuansa intervensi kekuasaan.

Pada aras yang berbeda, Kitley yang memandang status TVRI dari definisi dan esensi pembagian ragam lembaga penyiaran modern (seperti lembaga penyiaran publik, swasta, dan komunitas) melihat bahwa TVRI memiliki status yang blasteran antara lembaga penyiaran publik dan swasta. TVRI sebagai penyiaran publik dapat dilihat dari tujuan siaran TVRI yaitu melayani masyarakat, walaupun tidak lahir dari bawah, dan kental watak paternalistiknya. TVRI sebagai lembaga komersial dapat dilihat dari penerimaannya dari iklan yang muncul sejak Maret 1963. Dua karakter yang tergabung dalam satu lembaga ini yang dinilai Kitley sebagai blasteran dan bermasalah, juga menjadi sumber kritik, gangguan birokratis, dan menghalangi kerja profesional (Sudibyo, 2004: 291-2).

Keberadaan TVRI sebagai satu-satunya lembaga penyiaran televisi dan sarana monopoli informasi dan ideologi pemerintah, bertahan hingga akhir dekade 1980-an. Pemerintah mulai membuka pintu bagi perkembangan televisi swasta. Menurut pihak pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko, hal ini dilakukan untuk memerangi infiltrasi artefak-artefak budaya asing yang begitu gencar masuk ke dalam negeri pada era itu. Pemerintah saat itu merasa tidak mampu sendirian menghadapi terpaan pengaruh budaya asing sehingga perlu didirikan televisi-televisi swasta baru yang diharapkan akan lebih banyak mengeksplorasi budaya nasional (Sudibyo, 2004: 293).

Namun menurut Soesastro dan MacIntyre yang dikutip Kitley (2001: 361), deregulasi itu sesungguhnya lebih disebabkan faktor-faktor desakan ekonomi global dibanding alasan-alasan ideologis. Turunnya harga minyak dunia pada pertengahan dekade 1980-an setelah sebelumnya pada dekade 1970-an mengalami boom harga minyak, membuat pemasukkan Indonesia dari minyak menurun drastis. Hal ini membuat pemerintah mengadopsi kebijakan yang pro-pasar (market regulation) akibat tekanan kapitalisme global. Pemerintah pun tak kuasa melakukan liberalisasi di bidang media penyiaran. Namun liberalisasi yang dilakukan ini tidak untuk kepentingan publik seperti yang dinyatakan Kitley dalam artikelnya “Civil Society in Charge?: Television and The Public Sphere in Indonesia after Reformasi”:

 

But this was in no way a liberalisation of the public sphere. Licences were issued without any public tender process and were awarded to close family or cronies of the Soeharto family. In addition, the new channels were prevented from contributing significantly to public critical debate by regulations which required them to relay TVRI news bulletins and other state broadcasts, and forbade them to produce their own news. The new channels were expected to complement, not challenge, the normative work of the state broadcaster TVRI. Their legal status reinforced their dependent position (Kitley dalam Kitley, 2003: 103).

 

Deregulasi dan privatisasi yang walaupun terbatas pada kroni Soeharto ini[8], pada prosesnya menimbulkan persaingan antara TVRI dengan para stasiun televisi swasta. Kemunculan televisi swasta secara perlahan tapi signifikan, telah mengubah peran dan posisi TVRI. Jika sebelumnya TVRI menjadi satu-satunya saluran yang memediasi budaya nasional resmi, TVRI kemudian harus bersanding dengan lima stasiun televisi lain yang perlahan-lahan turut menghancurkan konstruksi pemersatu budaya resmi yang telah dihadirkan TVRI sejak sekian lama (Sudibyo, 2004: 294-5).

Perkembangan pertelevisian selanjutnya, yaitu pada era Reformasi, secara substansi tidak jauh berbeda dengan akhir era Orde baru. Walaupun pada era ini telah lahir Undang-Undang (UU) Penyiaran baru Nomor 32 tahun 2002, hasil revisi dari Undang-Undang Penyiaran sebelumnya Nomor 24 Tahun 1997, namun kondisi industri penyiaran khususnya televisi, masih tetap sama. Masih dikuasai oleh beberapa gelintir elit pengusaha. UU Penyiaran yang baru ini bisa dikatakan memang jauh lebih demokratis dibanding UU Penyiaran sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan diakuinya empat macam lembaga penyiaran seperti lembaga penyiaran publik, komunitas, swasta, dan berlangganan, juga didirikannya lembaga independen perwakilan publik sebagai regulator sistem penyiaran. Namun pada aplikasi dan prosesnya, UU yang demokratis itu mendapat resistensi dari para pengusaha penyiaran. Konsentrasi kepemilikkan media penyiaran dan mengakibatkan keseragaman konten penyiaran merupakan hal yang sepertinya wajar dan sulit untuk diurai.

 

[1] Usulan untuk memperkenalkan televisi sudah dimulai sejak 1953 oleh Departemen Penerangan yang didorong oleh perusahaan-perusahaan Amerika, Inggris, Jerman, Jepang yang berlomba-lomba menjual produk televisinya (Sen dan Hill, 2001: 126).

[2] Kitley menyatakan bahwa terdapat dua karakter dalam sejarah kelahiran penyiaran radio dan televisi di negara-negara Asia. Di negara-negara Asia Pasifik yang memiliki hubungan ekonomi dengan Amerika yang juga meiliki kebijakan Anti-Komunis (seperti Filipina, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang), televisi yang didirikan pada awal 1950-an menunjukkan karakternya yang komersial. Sedangkan di negara-negara Asia Pasifik bekas jajahan di Asia Tenggara, televisi dibangun sebagai elemen sentral dalam proses pembangunan politik dan budaya bangsa (nation-building). Di Malaysia, Singapura, dan Indonesia  nation-building merupakan motivasi utama untuk menciptakan televisi negara yang diatur secara sentralistik (Kitley, 2003: 3-4).

 

[3] Pada era Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno, pers maupun penyiaran diarahkan untuk menjadi progresif untuk mencapai masyarakat Sosialis. Sedangkan pada era Orde Baru pers diarahkan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan (paham developmentalisme) dengan menciptakan stabilitas nasional dengan melakukan reasosiasi dengan negara-negara kapitalis barat. Hal ini dapat dilihat pada bagian Pendahuluan Undang-Undang (UU) Pokok Pers tahun 1966, tertulis bahwa pertimbangan penciptaan  UU Pokok Pers adalah agar pers “memenuhi fungsinya secara optimal menuju materialisme Pers Sosialis Pancasila”. Memang terdapat pertentangan di UU ini karena di pasal 2 UU ini melarang pemberitaan yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Komunisme, Marxisme , dan Leninisme. Pertentangan terjadi karena UU dibuat pada masa transisi politik dengan kepemimpinan ganda, Soekarno dan Soeharto (lihat Yasuo Hanazaki. 1998. Pers Terjebak. Jakarta: ISAI. hal. 42). Begitu juga dengan penyiaran, merujuk pada Konsiderans Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1963, terdapat tiga dasar pertimbangan pembentukan Yayasan TVRI, yaitu, pertama, diyakini dalam penyelesaian Revolusi Indonesia yang multikompleks, revolusi dalam bidang rohaniah/ sipiritual dan jasmaniah/ fisik merupakan unsur-unsur pokok pembentukan manusia sosialis Indonesia. Kedua, televisi diyakini sebagai alat komunikasi massa yang sangat diperlukan dalam revolusi rohaniah dan fisik, dalam pembinaan bangsa dan negara yang masih berada dalam permulaan perkembangannya, sehingga diperlukan perencanaan program dan pengawasan yang lebih intensif sehingga tercapai daya gerak dan daya guna yang sesuai dengan kebutuhan revolusi multikompleks kita. Ketiga, didasari asas-asas penatalaksanaan perlu disesuaikan dengan strategi dasar ekonomi Indonesia yang termaktub dalam deklarasi ekonomi RI tahun 1963 (Pandjaitan, 1999: 3).

[4] Mengenai sejarah perundang-undangan yang mengatur televisi lihat Hinca Pandjaitan. 1999. Memasung Televisi. Jakarta: ISAI.

[5] Lihat Dedy N. Hidayat…

[6] Lihat Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1963.

[7] Lebih jelas mengenai permasalahan landasan status hukum TVRI ketika awal berdiri, lihat Hinca Pandjaitan. 1999. Memasung Televisi. Jakarta: ISAI. hal 12-6.

[8] Mengenai privatisasi industri televisi berbasis kroni lihat Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LKiS, hal 13-20.