Sepertinya, saya harus menambahkan tambahan sedikit keterangan mengenai pandangan Masduki yang melandasi tesis “Frekuensi sebagai benda publik” dengan Teori Pilihan Publik atau Public Choice Theory.

Dalam menjelaskan tentang frekuensi sebagai benda publik, Masduki (2007: 18-20) mengaitkan dan melandasinya dengan Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory) dari langgam disiplin ilmu ekonomi. Ia mencatat bahwa:

“…secara diametral, keberadaan barang publik dan barang pribadi membuat jurang pemisah sehingga peran swasta komersial dan pemerintah harus terbatas dalam pengelolaannya dibanding peran publik. Pembatasan itu wajar agar kepentingan publik tanpa intervensi pasar atau pemerintah untuk pemanfaatan frekuensi yang terpenuhi secara memadai.. Keputusan untuk memberikan izin atau memenuhi permintaan pemohon atas barang publik merupakan artikulasi dari pilihan publik (public choice). Pilihan publik adalah perspektif sosial-politik yang mejelaskan proses pengambilan keputusan kolektif atas berbagai fenomena nonpasar, dan dipergunakan juga dalam disiplin ilmu ekonomi politik. Teori public choice adalah proses di mana preferensi individu dikombinasikan ke dalam keputusan kolektif”.

Teori ini justru ditentang oleh Vincent Mosco, seorang Ekonom Politik, dalam pendekatan ekonomi politik komunikasi.  Teori pilihan publik menurut Mosco (2009: 212, 214) merupakan campuran dari pemikiran pluralis dalam ilmu politik dengan pemikiran ekonomi neoklasik yang tujuannya untuk mengedepankan negara dalam analisis di satu sisi dan di sisi lain menekankan argumen ekonomi dalam seluruh bidang kehidupan, politik, sosial, dan kultural.Logika-logika ekonomi yang transaksional dimasukkan dalam nilai-nilai kehidupan sosial.

Hal ini juga ia nilai sebagai infiltrasi nilai-nilai ekonomi neoklasik ke dalam berbagai disiplin ilmu. Teori ini mengarahkan fokus pada kebijakan yang dibuat negara agar tidak mengurangi kedaulatan publik, masalahnya publik yang mana? Di sisi lain menekankan atas nilai-nilai berdasarkan pasar.

Mosco (2009: 218) juga mencatat bahwa pendekatan ini telah memberi pengaruh pada studi komunikasi yang berkaitan dengan kebijakan komunikasi seperti nilai spektrum radio dan kebijakan yang seharusnya mendistribusikan spektrum itu, perluasan wewenang badan regulator, biaya dan dampak deregulasi, dan perkembangan kebijakan tentang hak kekayaan intelektual di era dijital. (Lebih lengkap lihat Mosco, 2009: 28-9, 34, 211-217).

Sumber:

Masduki. 2007. Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta: LKiS

Mosco, Vincent. 2009. The Political Economy of Communication, 2nd Edition. London: Sage Publication Ltd.