Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, yang membedakan penyiaran melalui telepon di awal sejarah teknologi penyiaran dengan penyiaran yang dilakukan melalui radio adalah penggunaan teknologi nirkabel, yaitu gelombang elektromagnetik sebagai penghantar kode-kode pesan ke alat penerima gelombang tersebut. Sejarah selanjutnya dari penyiaran adalah kisah perebutan kepemilikkan gelombang elektromagnetik yang ada di angkasa dengan legitimasi hukum yang dibuat pemerintah setempat.

Perdebatan mengenai status kepemilikkan frekuensi atau gelombang radio terus mewarnai sejarah pengaturan (regulasi) penyiaran hingga kini. Dalam konteks Indonesia, penyiaran era rezim Orde Baru berada di bawah pemerintah melalui Departemen Penerangannya (Deppen) dan Departemen Perhubungan (Dephub) yang mengatur segala hal berkaitan dengan penyiaran (Deppen) dan alokasi frekuensinya (Dephub).

Berdasarkan realitas itu, frekuensi radio menjadi milik pemerintah yang berkuasa. Bukan milik rakyat atau publik. Pada saat lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, saat itu merupakan momentum bagi pelaku dunia penyiaran untuk merebut pengaturan frekuensi di tangan publik dan hal itu berhasil dilakukan melalui direvisinya UU Penyiaran yang lama Nomor 24 tahun 1997 menjadi UU Nomor 32 tahun 2002. Untuk memahami lebih jauh mengenai dimensi publik dari frekuensi, akan diuraikan tentang seluk beluk frekuensi radio di bawah ini.

Gambar
(sumber: suara pembaruan.com)

Menurut Hinca Pandjaitan yang dikutip Masduki (2006: 14), frekuensi radio merupakan jumlah getaran elektromagnetik untuk satu periode, sedangkan spektrum frekuensi radio adalah kumpulan frekuensi radio. Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang jumlah getaran dan lebar pita yang hanya dapat dipergunakan oleh satu pihak. Misalnya, penggunaan secara bersamaan pada ruang dan jumlah getaran serta lebar yang sama atau berhimpitan, akan saling mengganggu (interference). Frekuensi dalam telekomunikasi digunakan untuk membawa atau menyalurkan informasi sehingga pengaturan frekuensi meliputi pengalokasian pita frekuensi dan peruntukkannya. Oleh karena itu, sejak berdirinya forum internasional di bidang telekomunikasi (ITU), penyiaran dalam aspek teknik operasionalnya ditangani oleh ITU, sehingga menurut regulasi internasional, penyiaran merupakan bagian dari telekomunikasi.

Frekuensi adalah gelombang elektromagnetik yang kuat di mana pesan-pesan radio diudarakan. Gelombang elektromagnetik merupakan salah satu dari benda alam yang ada sepanjang masa namun terbatas dan memiliki sifat kelangkaan. Dalam studi komunikasi, frekuensi dikategorikan sebagai milik publik. Terdapat tiga pemaknaan atas status frekuensi sebagai domain, yaitu benda publik, milik publik, dan ranah publik. Ketiganya mengandung substansi yang sama bahwa frekuensi sebagai entitas yang menjadi wilayah kekuasaan publik. Untuk itu publik berhak memperoleh keuntungan sosial (social benefit). Publik melalui perwakilan mereka di parlemen berhak memberi lisensi atau pengkuan perlu tidaknya lembaga penyiaran dilahirkan, baik penyiaran komersial maupun komunitas. Dengan demikian, keterbatasan frekuensi tersebut mengharuskan negara mengambil peranan sentral sebagai pengelola dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat (Masduki, 2006: 15).

Gambar
(sumber: bisnis.com)

Kata publik dalam bahasa Inggris disinonimkan sebagian pakar dengan kata rakyat atau langsung diserap dengan sedikit modifikasi huruf, yaitu dari “public” ke “publik”. Dalam Bahasa Indonesia, kata publik atau rakyat memiliki sinonim, seperti masyarakat, terbuka, massa, dan penduduk. Istilah publik seringkali disalahartikan atau digeneralisir sehingga mengaburkan posisinya ketika berpadanan dengan negara. Publik sering dimaknai semua orang (all people) atau seluruh institusi yang mewakili masyarakat. Dengan demikian, makna publik yang tepat adalah warga negara (citizen), yaitu warga negara yang mendapatkan hak-haknya sebagai konsekuensi logis secara hukum dari kontrak sosial bersama yang melahirkan dan menjaga keberlangsungan negara dan berbagai atributnya (Fadillah Putra dalam Masduki, 2006: 15).

Dalam konteks pengaturan penyiaran, publik diartikan dalam dua kerangka kerja, yaitu (1) khalayak, pemirsa, dan pendengar dan (2) partisipan aktif yang memiliki dan mengontrol dunia penyiaran. Frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran adalah milik warga negara dan sifatnya terbatas yang dimiliki dan digunakan satu pihak, misalnya saluran 37 UHF sehingga pihak lain tidak bisa menggunakannya. Jika frekuensi tersebut tetap dipakai akan terjadi noise pada output siaran yang bukan hanya merugikan pemilik media tapi juga merugikan publik (Masduki, 2006: 16).

Di samping itu, terdapat lima aspek yang diatur dalam frekuensi, yaitu (1) daya pancar, (2) lebar pita frekuensi yang diizinkan, (3) jarak antar titik pada penggunaan frekuensi yang sama, (4) penggunaan frekuensi pada suatu lokasi, dan (5) ketinggian antena. Selanjutnya, secara fisikal spektrum frekuensi radio memiliki tujuh ciri, pertama, sumber daya alam yang sangat terbatas, kedua, tidak bisa diproduksi oleh manusia, ketiga, tidak dapat dipakai atau digunakan sesuka hati, keempat, tidak dapat ditukar atau diganti sesuka hati, kelima, tidak habis dipakai, keenam, tidak mengenal batas perambatannya, ketujuh, tunduk pada aturan International Telecomunication Union (Basuki Suhardiman dalam Masduki, 2006: 16).

Berdasarkan karakter-karakter itulah, terutama penggunaan sumber daya alam, frekuensi digolongkan menjadi benda publik dan pemanfaatannya, seperti dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Media penyiaran tanpa kabel dikategorikan media penyiaran tradisional milik publik yang memakai gelombang elektromagnetik sehingga diperlukan pengaturan oleh lembaga indepanden untuk menjamin dua hal. Pertama, keterlibatan warga negara selaku pemilik frekuensi tidak sekedar menempatkan mereka sebagai penonton, tetapi hak-hak sipil dan politiknya terpenuhi melalui perwakilan independen. Kedua,menjaga kepentingan pluralisme masyarakat penyiaran sesuai amanat UUD 1945.

Dengan demikian untuk menjamin dua hal tersebut, jalur frekuensi yang digunakan, baik untuk komunikasi interaktif (point to point) maupun penyiaran (broadcasting) dengan kabel (wire) atau tanpa kabel (wireless) memerlukan sistem alokasi yang dimaksudkan agar penggunaannya tidak mengalami tabrakan dan saling tumpang tindih. Tumpang tindihnya frekuensi dapat terjadi di antara transmisi yang sama kuat dan antara transmisi yang kuat dengan rendah dayanya. Oleh karena itu, regulasi yang diwujudkan adalah bentuk undang-undang yang mengatur lisensi dari negara untuk operator dari sisi teknologi dan mengatur kepastian alokasi yang proporsional di antara berbagai pihak, yang harus terwadahi secara merata sesuai prinsip demokratisasi penyiaran (Masduki, 2006: 17-8).

Sumber:

Masduki. 2007. Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta: LKiS