Perkembangan pers merupakan cerminan pertumbuhan intelektual suatu masyarakat. Dalam konteks kolonialisme, pers pribumi di Indonesia punya peran penting dalam mendefinisikan dan membangkitkan kesadaran (ke)Indonesia(an) modern. Di dalamnya bertumbuh gagasan-gagasan para intelektual yang di kemudian hari menjadi pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti pendapat Adam (2003; xxiv), proses modernisasi memacu pertumbuhan intelektual di kalangan orang Indonesia yang pada gilirannya mendorong perkembangan pers di Indonesia.

Ahmat Adam dalam bukunya Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan 1855-1913, berusaha memusatkan telaah pada pertumbuhan evolusioner pers dalam bahasa anak negeri awal abad 20 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan merefleksikan perubahan pada golongan intelektual Indonesia yang jumlahnya masih sedikit, serta faktor-faktor yang membantu tumbuhnya cara berpikir modern.

Adam mengemukakan:

Cara berpikir yang baru itu turut mendorong perubahan sistem nilai masyarakat Indonesia, menggantikan konsep penerimaan oleh adat, yang otoritasnya terkikis oleh kekuatan perubahan. Perubahan yang paling penting ke arah transformasi ini adalah menyebarnya pendidikan modern, urbanisasi, dan terbentuknya sejenis “aristokrasi” baru – para intelektual sebagai “lawan” bangsawan berdarah biru atau aristokrat tradisional. Bangkitnya kesadaran keindonesiaan ini mengejawantah pada 1910-an, menyusul berdirinya sejumlah organisasi dan koran pribumi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat modern serta mencerminkan kesadaran ekonomi dan politik yang baru sebagai orang Indonesia. (Adam, 2003: xxiii).

 

 

Terdapat perbedaan karakter pesan atau gagasan yang disebarkan pers sesudah kemerdekaan dengan sebelum kemerdekaan. Jika gagasan intelektual sebelum kemerdekaan berorientasi pada pembangkitan rasa senasib yang berujung pada nasionalisme masyarakat jajahan untuk merdeka, maka setelah merdeka pers terfragmentasi berdasar kekuatan-kekuatan politik yang berkembang saat itu. Gagasan intelektual yang disebarkan  melalui pers pada masa ini tereduksi hanya sekedar menjadi propaganda partai-partai politik.

Seperti pendapat Haryanto (2006: 6), setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada periode Demokrasi Konstitusional 1949-1959 pers merupakan alat yang digunakan partai politik untuk menyuarakan kepentingannya.

Dua konstitusi liberal yang digunakan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu (Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950) berdampak pada jumlah partai politik yang begitu banyak yang juga memengaruhi perkembangan pers yang cenderung partisan pada saat itu.

Dalam zaman liberal ini tiras surat kabar Indonesia meningkat pesat. Pada   1950, sebanyak 67 harian berbahasa Indonesia bertiras sekitar 338.300 eksemplar. Kemudian pada 1957, jumlah harian itu bertambah menjadi 96 judul dengan tiras 888.950 eksemplar. (Hanazaki. 1998; 13).

Koran-koran pada saat itu berorientasi, bahkan menjadi organ, pada salah satu partai politik.

 

Surat kabar Tiras
Harian Rakyat (organ PKI) 55.000 eksemplar
Pedoman (berorientasi PSI) 48.000 eksemplar
Suluh Indonesia (organ PNI) 40.000 eksemplar
Abadi (organ Masyumi) 34.000 eksemplar

(Sumber: Tribuana Said, 1988:95 dalam Hanazaki, 1998: 13)

 

Akibat dari konflik politik era Demokrasi Konstitusional (liberal) yang menyebabkan tidak tercapainya stabilitas politik untuk mendukung pembangunan maka Presiden Soekarno mengubah sistem politik Indonesia. Dalam salah satu pidatonya yang berjudul “Mari Kita Kubur Partai-partai” pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno mengajukan usul untuk mengubah demokrasi liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. (Hanazaki, 1998: 16).

Periode Demokrasi terpimpin 1959-1965 mulanya ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengubah suasana politik dan kehidupan pers masuk ke dalam suasana terpimpin dengan Presiden Soekarno sebagai pemimpinnya. (Haryanto, 2006: 6).

Sebagai pemimpin, Soekarno menstimulir rakyat dengan semangat revolusi. Slogan-slogan politik bermunculan seperti Manipol (Manifesto Politik), Berdikari (Berdiri di Atas kaki Sendiri), Nefos (New Emerging Forces), dan Oldefos (Old Establishment Forces). (Hanazaki, 1998: 16).

Perubahan sistem politik oleh Soekarno yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas demi menjalankan pembangunan tidak pula berhasil. Sebaliknya, yang terjadi adalah berbagai pemberontakan di daerah akibat ketidakpuasan rakyat di luar Jawa terhadap sentralisme Jawa.  Selain itu kehidupan ekonomi negara tidak pula membaik, bahkan mengalami penurunan dengan terjadinya peningkatan inflasi. Pada masa ini juga kehidupan pers dikontrol ketat. Hal ini dilihat dari dekrit presiden tentang Surat Izin Terbit (SIT) bagi surat kabar. Para penerbit dan pemimpin redaksi diharuskan menandatangani dokumen berisi 19 pasal tentang janji-janji pemenuhan kewajiban untuk setia pada program Manipol, pemerintah dan Soekarno sendiri.

Kegagalan dalam menciptakan stabilitas dan sikapnya yang otoriter menyebabkan menyebabkan Soekarno gagal dalam membangun basis politiknya dan  membuatnya berpaling pada PKI dan militer. Namun hubungan Soekarno pada prosesnya yang terlalu dekat dengan PKI dan Beijing menimbulkan keprihatinan anggota  PNI dan militer yang status politiknya kian lemah di formasi Nasakom.[1]

Kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI dan diaturnya pers secara ketat serta nasionalisasi kantor berita Antara pada 1962 yang berada di bawah pengaruh kaum komunis, membuat Adam malik, B.M. Diah, dan kelompok anti komunis mendirikan Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yang juga didukung oleh Angkatan Bersenjata.  BPS berupaya menentang PKI dan memisahkan Soekarno dari PKI. Soekarno berpihak pada PKI karena ia menganggap PKI lebih berguna untuk landqasan kekuatannnya dibanding kelompok kaum nasionalis. Oleh karena itu pada Desember 1964, Soekarno melarang keberadaan BPS dan pada Pebruari samapai Maret 1965, 27 surat kabar yang mendukung BPS juga dilarang terbit.[2] (Hanazaki, 1998: 18).

Pada konteks itu, lahir Kompas bersama Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha pada 1965 untuk menebus kekalahan media antikomunis dan untuk mengatasi dominasi komunis. Kompas didirikan atas dasar prakarsa Letjen Ahmad yani selaku Menteri/ Panglima TNI-AD dan Frans Seda selaku Menteri Perkebunan pada waktu itu. Prakarsa itu disampaikan Frans Seda pada Ignatius Josef Kasimo selaku Ketua Partai Katolik. Kemudian Seda menyampaikan tawaran itu kepada PK Ojong dan Jakob Oetama. (St Sularto dkk, 2007: 52).

Nama Kompas diusulkan oleh Bung Karno setelah sebelumnya oleh para pemrakarsa diberi nama Harian Bentara Rakyat. Atas latar belakang pendiriannya itu, Kompas seringkali diplesetkan menjadi “Komando Pastor” atau “Komando Pak Seda”.  (St Sularto dkk, 2001: 58, 60).

Selain atas dasar prakarsa para petinggi negara saat itu dalam hubungannya dengan melawan dominasi komunisme saat itu, pendirian Kompas juga terkait  cita-cita sosial para pendirinya. Seda mengatakan bahwa kalau di Inggris ada sekelompok cendikiawan dan aktivis sosial yang anti-komunis dan pro-sosialisme demokrat (Fabian Society), maka di Indonesia juga Fabian Society buatan Indonesia yang bernama Bentara Rakyat. (St Sularto dkk, 2007:3).

Frans M Parera mengemukakan:

Kelompok ini memiliki mimpi dan cita-cita Indonesia Modern dan menunjukkan kemiripan dengan mimpi Inggris Baru dari Fabian Society. Yakni, mimpi bersama, mimpi kolektif, istilah kerennya sosialisme-demokrat, dengan perjuangan kerakyatan yang berbeda dengan gerakan sosialisme-proletar komunisme Karl Marx; sehingga Bentara Rakyat Society memang anti-komunis karena semiskin-miskinnya rakyat jelata mereka masih memiliki harta pribadi dari deretan daftar harta miliknya, yaitu hati nurani (baca religiositas individual). Hati nurani adalah wujud semangat hidup tidak pantang menyerah (compulsiveness) terhadap segala macam tekanan hidup. Mereka mempertahankan mimpi-mimpi kolektif yang sudah tertanam dalam hati nurani individual sekaligus punya watak sebagai karakter kolektif. (dalam St Sularto dkk, 2007: 4).

 Fabian Society menganut paham sosialisme demokrat yang berkembang pada akhir abad 19 di London. Ketika itu Inggris menjadi pusat gerakan civil society di tengah proses perubahan stratifikasi sosial secara baru dalam kelas masyarakat berdasarkan pekerjaan modern yang ditimbulkan oleh hadirnya industri. Golongan intelektual Inggris berusaha merebut kontrol atas kekayaan Inggris dari golongan industrialis dan pemerintah. Dalam usaha itu, Fabian Society melakukan gerakan berdimensi banyak, termasuk gerakan berdimensi moral-etis secara sosial. Di Indonesia pelaku yang mengontrol kekayaan publik itu hanya negara, Berbeda dengan masyarakat barat yang memiliki dua pelaku dalam mengontrol kekayaan publik ini, yaitu negara dan kelompok sosialis. (St Sularto dkk, 2007:6-10).

Sosialisme Fabian yaitu suatu bentuk dari teori sosialisme yang menghendaki suatu transisi konstitusional dan pengalihan bertahap pemilikan dan sarana produksi kepada Negara. Tidak akan dilakukan teknik-teknik revolusioner dan lebih ditekankan pada metode pendidikan. Aliran ini mencoba cara yang praktis untuk memanfaatkan semua sarana legislatif untuk pengaturan jam kerja, kesehatan, upah dan kondisi kerja yang lain. Bentuk sosialisme ini didukung oleh Fabian society yang didirikan 1884. Tokoh gerakan sosial di Inggris berasal dari kelompok intelektual di antaranya George Bernard Shaw, Lord Passfield, Beatrice Webb, Graham Wallas dan GDH Cole (Ali Mudhofir dalam Sri Agus, karya ilmiah).

Sosialisme Fabian mendapat dukungan dari gerakan sosialisme demokrat di Indonesia sejak tahun 1945 ketika Sutan Sjahrir dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) menduduki kursi Perdana Menteri RI. Fabian Society di Indonesia dimotori oleh golongan intelektual yang bekerja di perusahaan media yang menerbitkan koran Keng Po dan majalah Star Weekly. Golongan intelektual itu menjadi reference group pendukung gerakan sosialisme demokrat dengan berafiliasi ke PSI.

Walaupun didorong oleh tokoh militer dan berafiliasi ke PSI, namun PK Ojong dan Jakob Oetama sebagai pihak yang ditawari untuk mendirikan surat kabar dalam rangka mengatasi dominasi komunis dan akhirnya mendirikan Kompas, mereka menjadi perpanjangan organ atau partai politik tertentu. Hal itu dapat dilihat dari syarat yang diberikan Ojong dan Jakob ketika ditawari mendirikan Kompas, yaitu koran tersebut bersifat umum dan independen terhadap kepentingan politik termasuk kepentingan partai politik.  (St Sularto dkk, 2007:52).

Fungsi pers sebagai alat penyebar gagasan intelektual terlihat dari keberadaan Kompas yang independen dan memiliki visi misi intelektual dari para pendirinya yang merupakan golongan intelektual Fabian Society “made in” Indonesia, Bentara Rakyat Society.

Kompas didirikan oleh mereka yang tergabung dalam kelompok intelektual Bentara Rakyat Society yang serupa dengan Fabian Society yang ada di Inggris pada akhir abad 19. Bentara Rakyat Society yang menganut paham Sosialisme Fabian ini menyebarkan gagasan Sosialisme Fabian melalui surat kabar yang didirikannya, yaitu Kompas.

 

[1] Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) adalah doktrin politik Soekarno untuk mendapatkan dukungan dari PNI, NU, dan PKI).

[2] Mereka adalah: Semesta, Berita Sport dan Film, Merdeka, Indonesian Observer, Warta Berita, Revolusioner, Garuda, Karyawan, Gelora Minggu, Suluh Minggu, Mingguan Film (Jakarta); Indonesia Baru, Tjerdas Baru, Mimbar Umum, Waspada, Duta Minggu, Suluh Massa, Mimbar Teruna, Genta Revolusi, Resopim, Pembangunan, Waspada Teruna, Mingguan Film, Siaran Minggu, Sjarahan Minggu (Medan); Aman Makmur (Padang); dan Pos Minggu (Semarang). (Tribuana Said, 19988:148-149; Tribuana Said dan D.S. Moeljanto, 1983: 84 dalam Hanazaki, 1998:33).