Kegiatan penyiaran di Indonesia dimulai awal abad 20, sekitar tahun 1920-an, yaitu sebelum Indonesia berdiri sebagai negara, ketika pemerintah kolonial membawa teknologi radio untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Kemudian, radio berperan dalam proses memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme. Teknologi televisi baru masuk ke Indonesia pada awal 1960-an untuk kepentingan propaganda ideologis pemerintahan saat itu. Hingga akhir 1980-an, penyiaran, baik radio maupun televisi, di Indonesia berada dalam genggaman negara yang waktu itu masih “kuat”. Akhir 1980-an, pemerintah Orde Baru mulai membuka keran liberalisasi dalam industri televisi karena beberapa alasan, salah satunya yaitu melemahnya keuangan negara Orde Baru akibat menurunnya harga minyak internasional di mana pendapatan dari minyak merupakan sumber utama pemasukkan bagi pemerintah Orde Baru saat itu. Sejarah penyiaran Indonesia merupakan sejarah radio dan televisi yang lahir pada era yang berbeda namun pada perjalanannya integral dengan kepentingan ekonomi politik penguasa negara Indonesia dari waktu ke waktu. Berikutnya dipaparkan sekilas sejarah penyiaran radio dan televisi di Indonesia secara terpisah untuk memahami latar belakang dan pola perkembangan sistem penyiaran kontemporer di Indonesia.

Dari Revolusi ke Konglomerasi: Sejarah Radio Siaran di Indonesia[1]

 

Zaman Hindia Belanda

Sejarah radio siaran di Indonesia dimulai sejak zaman Hindia Belanda yang teknologinya dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1911 dan dioperasikan pertama kali oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Sabang, pulau di ujung utara Sumatera, pintu gerbang ke Selat Malaka. Fasilitas radio ini digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengatur lalu lintas kapal laut yang melintasi Selat malaka, jalur perdagangan yang sangat sibuk saat itu. Karena aplikasi militernya, di banyak bagian dunia termasuk di kawasan Hindia, hingga akhir Perang Dunia 1, mendengarkan sinyal radio dianggap illegal. Setelah Perang Dunia 1, saat peraturan-peraturan mulai longgar, berdiri radio pertama Bataviase Radiovereniging (BRV) atau Batavia Radio Society di Hindia Belanda (sebelum Indonesia merdeka) yang didirikan oleh sejumlah broadcaster amatir pada 16 Juni 1925 yang melakukan siarannya dari salah satu kamar Hotel des Indes di Batavia (sekarang Jakarta). BRV merupakan radio partikelir yang melakukan siarannya dalam bahasa Belanda. Sebelumnya, (Sen dan Hill, 2001: 94).

Kelahiran BRV menginspirasi berbagai kelompok masyarakat di Hindia Belanda untuk mendirikan perkumpulan-perkumpulan untuk menyelenggarakan radio siaran. Di antaranya kalangan pedagang asing yang memilih gelombangnya sendiri[2] dan mulailah mereka dengan siaran-siaran musik dan iklan. Pada 1934, mengudara siaran radio Netherlansche- Indische Radio Omroep Maataschapisj (NIROM) dengan programnya yang lengkap. Berdirinya NIROM bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan mengenai radio yaitu Radiowet Hindia Belanda. Melalui peraturan tersebut, NIROM mendapat lisensi untuk menyelenggarakan siaran radio di Hindia Belanda selama lima tahun. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa NIROM menjadi saluran siaran pemerintah juga dan sebagai imbalan, NIROM memperoleh iuran radio sebesar F 1,5 setiap bulannya dari setiap pemilik pesawat radio yang dipungut melalui pajak radio oleh Kantor Pos dan Telegraf. Dari situ NIROM berkembang dengan membangun stasiun relay dan sambungan telepon sendiri dengan sejumlah kota. Dengan demikian NIROM dapat mengadakan siaran langsung dari Semarang, Bandung, Surabaya, Yogya, maupun Solo (Sen dan Hill, 2001: 94; Suranto dan Haryanto, 2007: 11).

Selain BRV dan NIROM, juga berdiri radio siaran di berbagai kota seperti SRV di Solo, MAVRO di Yogyakarta, VORL di Bandung, CIRVO di Surabaya, EMRO di Madiun, dan lainnya. NIROM awalnya membantu pendirian radio-radio tersebut dan sebagai imbalannya NIROM mendapat bahan siaran dari radio-radio yang dibantu. Namun lama kelamaan NIROM merasa khawatir dengan keberadaan perkumpulan radio-radio itu yang akan mengancam keberadaan NIROM. NIROM berencana mengurangi subsidi bagi radio-radio itu mulai tahun 1937 dengan cara tidak me-relay siaran-siaran radio milik pribumi, kalaupun me-relay hanya sedikit sekali. Rencana NIROM itu terdengar perkumpulan radio-radio di luar NIROM. Kabar ini mengesalkan bagi radio-radio itu karena pencabutan subsidi berarti melemahkan badan-badan radio siaran yang bersangkutan. Langkah ini dimaksudkan NIROM untuk mematikan perkumpulan-perkumpulan siaran radio ketimuran (Suranto dan Haryanto, 2007: 12).

Oleh karena itu, pada 29 Maret 1937 atas usaha anggota Volksraad M. Sutarjo Kartohadikusumo dan seorang insinyur bernama IR. Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan pertemuan antara wakil-wakil radio ketimuran yang dihadiri oleh wakil Radio VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan CIRVO Surabaya. Pertemuan yang diselenggarakan di Bandung itu melahirkan Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) dengan ketuanya Sutarjo Kartohadikusumo. Tujuan PPRK itu bersifat “social kultureel” yaitu memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada 7 Mei 1937 atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintah untuk membicarakan hubungan PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran dan NIROM menyelenggarakan segi tekniknya (Suranto dan Haryanto, 2007: 12).

 

Zaman Jepang

Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Pada saat itu, kegiatan semua radio siaran dihentikan. Kemudian Jepang menempatkan semua stasiun radio di bawah kontrol Departemen Propaganda dan Informasi, Sendenbu, yang membentuk Java Broadcasting Superintendent Bureau untuk mengawasi radio. Beberapa staf NHK (korporasi penyiaran Jepang) dikirim untuk mengelola delapan stasiun lokal milik Biro (Aiko Kurosawa yang dikutip Sen dan Hill, 2001: 95).

Sejak saat itu pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta, dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus yang bernama Honso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran yang berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabangnya bernama Hoso Kyoku di Bandung, Purwakarta, Yogya, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Hoso Kyoku memiliki kantor cabang bernama Shodanso yang mempersatukan semua bengkel atau pelayanan radio setempat sehingga semua reparasi pesawat radio langsung di bawah pengawasan pihak militer Jepang. Seluruh siaran diarahkan kepada kepentingan militer Jepang semata-mata (Suranto dan Haryanto, 2007: 12)[3].

 

Zaman Kemerdekaan

Setelah 14 Agustus 1945, ketika Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom nuklir oleh tentara sekutu, pasukan Jepang yang menduduki Hindia Belanda pun menyerah kepada tentara sekutu. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pribumi di Hindia mengonsolidasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Sebenarnya para pemuda akan menyiarkan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta, namun stasiun radio dijaga ketat oleh Jepang sejak 15 Agustus 1945. Sebuah pemancar gelap berhasil diusahakan dan tidak lama kemudian berkumandang radio siaran dengan station call Radio Indonesia Merdeka. Wakil Presiden Mohammad Hatta dan pemimpin-pemimpin lainnya mengadakan pidato radio yang ditujukan kepada rakyat Indonesia.[4] Di samping itu, diusahakan pula hubungan kawat dengan pemancar PTT di Bandung, yang terkuat pada waktu itu. Maka dengan berstudio di Sekolah Tinggi Kedokteran di Salemba Jakarta, memancarlah siaran luar negeri dengan panggilan “This is the voice of free Indonesia” (Suranto dan Haryanto, 2007: 13).

Pada 10 September 1945, pemimpin-pemimpin radio siaran dari seluruh Jawa berkumpul di Jakarta dan menuntut Jepang untuk menyerahkan semua stasiun radio beserta pemancar dan perlengkapannya kepada bangsa Indonesia. pemerintah Jepang menolaknya dengan alasan berbagai perangkat itu milik sekutu. Esoknya, 11 September 1945, para pemimpin radio memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi radio siaran dan menentukan tindakan yang akan diambil di daerah-daerah. Organisasi ini yang disebut sebagai Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai satu-satunya stasiun radio milik pemerintah dengan fungsi dasar menyuarakan kepentingan pemerintah dan negara. Di negara yang baru berdiri ini, radio menjadi alat komunikasi yang penting untuk digunakan secara luas di bidang pendidikan, terutama pendidikan politik, seperti mempersiapkan para calon pemilih untuk pemilu pertama tahun 1955 (Sen dan Hill, 2001: 96).

Seperti kita ketahui dari sejarah umum, dengan kalahnya Jepang, Belanda sebagai bekas penjajah Hindia Belanda, berusaha untuk menguasai kembali Negara Indonesia. Belanda membonceng tentara sekutu yang masuk ke Indonesia. Revolusi bersenjata kemudian timbul di Indonesia ketika Belanda berusaha mengukuhkan kembali kekuasaannya di Indonesia. perang udara pun terjadi antara RRI yang berada di Jalan Medan Merdeka 4 dengan NICA dengan Radio Resmi Indonesianya di Jalan Medan Merdeka 5. Ketegangan mencapai klimaks ketika Belanda melakukan aksi militernya pada 21 Juli 1947. Pada waktu Jakarta dan kota-kota besar lainnya dikuasai Belanda, pusat pemerintahan RI berada di Yogyakarta. Belanda mendirikan badan stasiun radio yang lebih luas dengan nama Stichting Radio Omroep in Overgangstijd (ROIO) (Suranto dan Haryanto, 2007: 13)

Perlawanan gerilya-gerilya Indonesia yang menguasai daerah-daerah di luar kota-kota besar telah menggentarkan Belanda. Situasi itu telah memungkinkan diadakannya Konferensi Meja Bundar di Belanda, yang menimbulkan kesepakatan, bahwa penyerahan kedaulatan RI akan dilakukan pada 27 Desember 1949. Perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu meningkat setelah Belanda melakukan aksi polisionil kedua pada 19 Desember 1948. Menjelang penyerahan kedaulatan itu orang-orang RRI bersama ROIO sama-sama mengadakan persetujuan untuk berfusi. Maka sejak 27 Desember 1049 radio siaran di Indonesia memakai station call Radio Republik Indonesia Serikat (RRIS), kecuali stasiun Yogyakarta tetap memakai station call Radio Republik Indonesia (RRI). Pada 15 Agustus pukul 08.05, Presiden Soekarno bahwa seluruh Indonesia sejak hari itu menjadi Negara Kesatuan dengan nama Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak itu pula radio siaran di Indonesia yang waktu itu meliputi 22 stasiun kembali dengan panggilam: “Di sini Radio Republik Indonesia” (Suranto dan Haryanto, 2007: 14)

Selain berperan pada proses penguatan nasionalisme pada awal-awal Indonesia berdiri, pada era ini pula radio dijadikan alat kontrol oleh pemerintah dengan memonopoli siaran. Sudibyo (2004: 326) mencatat bahwa sejak awal berdirinya, RRI mempunyai peran sentral sebagai stabilisator dan instrumen perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam setiap pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia, RRI selalu menjadi sarana strategis untuk mengabarkan pada khalayak bahwa pemberontakkan berhasil ditumpas, keamanan sudah stabil, kekuasaan bisa dikendalikan, dan rakyat diminta untuk tetap tenang dan selalu waspada.

Zaman Orde Baru

Pergeseran peta kekuasaan politik ekonomi di Indonesia pasca-65 turut memengaruhi radio sebagai industri dan medium politik dan budaya. Sudibyo (2004: 327) bahkan menyatakan bahwa radio (RRI)[5] berperan penting pada hampir seluruh pergeseran kekuasaan yang terjadi di negeri ini. Bukan hanya pada momentum kemerdekaan RI tahun 1945, namun juga pada pergumulan politik yang kemudian melahirkan rezim Orde Baru pada 1965-1969. Pada awal berdirinya Orde baru, RRI merupakan arena yang diperebutkan oleh PKI dan militer untuk menyiarkan propagandanya. RRI menjadi simbol kekuasaan yang diperebutkan pihak yang bertikai. Pada saat selanjutnya, RRI merupakan perangkat politik untuk memaksakan konsensus-konsensus politik pemerintah pusat dan daerah[6].

Peralihan pemerintahan Presiden Soekarno yang dikenal dengan Orde Lama ke pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal dengan Orde Baru ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi mereka yang memiliki hobi radio amatir[7] untuk mengadakan radio siaran. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1964, pada tahun 1970 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah. Dalam peraturan itu ditentukan bahwa radio siaran non pemerintah harus berfungsi sosial yaitu sebagai alat pendidik, penerangan, hiburan, bukan alat untuk kegiatan politik  (Suranto dan Haryanto, 2007:14).

Seiring dengan keputusan di atas, mulailah lahir fenomena radio swasta (sebelumnya dikenal sebagai radio siaran non pemerintah) yang dimotori oleh kalangan bisnis media di Jakarta.[8] Namun akomodasi yang dilakukan Orde Baru ini bersifat terbatas, karena di sisi lain peran politis radio swasta justru dikekang dengan berbagai regulasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, misalnya kewajiban radio swasta untuk me-relay berita RRI. Selain itu, sistem kepemilikkan yang terkonsentrasi pada segelintir pihak yang bermodal besar, beberapa di antaranya berhubungan dengan lingkaran modal dan kekuasaan Cendana, turut membentuk perkembangan radio sebagai industri budaya yang cenderung monopolistis. Hal ini dapat dilihat ketika anak pertama Presiden Soeharto, Siti Hardianti Rukmana (Tutut), memipin Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)[9], suatu asosiasi pengelola radio siaran swasta yang secara resmi diakui pemerintah. Anak pertama Presiden Soeharto ini menjadi ketua umum PRSSNI selama dua periode (1992-1995) dan (1995-1998). Tutut baru diganti pada Oktober 1998 setelah Soeharto turun dari kursi kepresidenan (Sudibyo, 2004).

 

Zaman Reformasi

Pada era ini, lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan pada Mei 1998 telah mengubah peta politik dan ekonomi di Indonesia. Kehidupan pers dan penyiaran yang pada era Orde Baru dikekang, pada era Reformasi mendapatkan kebebasannya.[10] Dalam dunia radio, kondisi tersebut tak lepas dari keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan Kabinet Presiden Habibie, Yunus Yosfiah. Pada 5 Juni 1998 Yunus mengeluarkan SK Menteri Penerangan Nomor 134/SK/Menpen/1998[11] tentang perubahan wajib relay siaran RRI, penggunaan bahasa siaran, bahan siaran, dan penyelenggaraan siaran berita oleh radio siaran non RRI. Menurut Yunus, pertimbangan keluarnya keputusan tersebut untuk memberdayakan dan meningkatkan peranan profesional radio siaran non RRI dalam menyampaikan informasi, pendidikan, dan hiburan (Suranto dan Haryanto, 2007: 16).

Bagi para pemodal, berkembangnya ruang gerak kebebasan pers membuka peluang investasi di bidang media. Kalau sebelumnya bisnis media generasi pertama didominasi oleh pengusaha berlatar belakang jurnalis, memasuki paruh kedua 1980-an diwarnai dengan masuknya sejumlah pengusaha ke dalam industri media yang memanfaatkan momentum keterbukaan politik. Sosok pengusaha yang tampil saat itu antara lain Soetrisno Bachir dengan kelompok Ika Muda-nya atau Aburizal Bakrie dengan Bakrie Media-nya. Momentum gerakan reformasi politik yang memperbesar ruang bagi kebebasan pers ini menarik para investor untuk masuk dalam bisnis radio. Selain pebisnis radio lama yang semakin mengokohkan bisnis radionya seperti Malik Syafei dengan Masima Corporation, muncul pula Erick Tohir dengan grup Mahaka Media yang mulai masuk bisnis radio dengan mengakuisisi Radio One dan Jak FM. Juga Hary Tanusudibyo dengan MNC yang mengembangkan jaringan radio Trijaya Network, Radio Dangdut TPI, dan Women Radio. Juga Fachri Muhammad dengan jaringan SMART FM.[12] Sejarah radio yang pada awalnya berjuang merebut kemerdekaan, kini perjuangan radio bergeser menjadi perjuangan merebut iklan.

 

 

Monopoli Ideologi, Privatisasi Sebatas Kroni, dan Oligopoli: Sekilas Sejarah Pertelevisian di Indonesia[13]

Sejarah pertelevisian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang menjadi satu-satunya stasiun televisi di Indonesia hingga akhir dekade 1980-an. Sejarah itu dimulai ketika Republik ini berulang tahun yang ke tujuh belas pada 17 Agustus 1962. Pada saat itu TVRI untuk pertama kalinya beroperasi. Siaran pertama TVRI waktu itu adalah peristiwa peringatan ulang tahun Republik Indonesia ke tujuh belas di Istana Merdeka, Jakarta. TVRI merupakan bagian dari proyek “mercusuar” pemerintahan Soekarno yang menempatkan gengsi bangsa di mata dunia luar sebagai prioritas utama, melebihi kebutuhan-kebutuhan riil bangsa yang lain. Melalui momentum Asian Games IV di mana Jakarta dipercaya sebagai tuan rumah, proyek ini dimulai[14] (Sudibyo, 2004: 280).

Pada awal berdirinya di negara yang masih muda ini, TVRI berperan sentral dalam proses komunikasi politik pemerintah. TVRI pertama-tama merupakan medium untuk mempromosikan program-program pemerintah, memperteguh konsensus nasional tentang budaya nasional, pentingnya pembangunan, tertib hukum, dan menjaga kemurnian identitas bangsa. Kitley (2003: 3) menyatakan bahwa hal semacam ini merupakan ciri umum negara-negara di Asia Tenggara bekas jajahan negara-negara Barat.[15] TVRI merupakan medium propaganda politik ke luar dan dalam negeri, serta medium konsolidasi kekuasaan dan monopoli informasi oleh pemegang kekuasaan.

Memasuki era Orde Baru, kedudukan televisi (TVRI) tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya ketika Soekarno berkuasa, televisi merupakan alat kekuasaan yang berfungsi menopang kekuasaan itu sendiri. Yang berbeda hanya landasan ideologis pada masing-masing rezim tersebut.[16] Pada era Orde Baru, TVRI berperan membantu pemerintah dalam pembangunan nasional. Tugas spesifik media massa, disebutkan oleh Presiden Soeharto ketika dalam acara peresmian TVRI Pusat, 24 Agustus 1982, adalah untuk membangkitkan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, mengonsolidasikan kesatuan dan persatuan bangsa, memperkuat jati diri dan kebudayaan nasional, dan mendorong pastisipasi masyarakat dalam pembangunan (Kitley, 2001: 42-43). Kemiripan peran televisi pada dua rezim penguasa ini menunjukkan peran televisi yang sangat vital dalam memelihara struktur kekuasaan yang sedang berlangsung. Oleh karena perannya yang sangat vital itu, maka diterapkanlah regulasi yang sangat ketat pada televisi.[17]

Karakter TVRI sebagai alat kekuasaan dapat dilihat dari beberapa gejala. Sudibyo (2004: 283-292) mengidentifikasi beberapa gejala tersebut, seperti orientasi pemberitaan, problem independensi, dan inkonsistensi status TVRI.  Pada pemberitaan, TVRI hanya terfokus pada kegiatan lembaga-lembaga elit dan politikus. Sumber berita yang digunakan TVRI sangat terbatas dan eksklusif seperti presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat teras militer, dan pejabat tinggi pemerintah. Pemberitaan TVRI demikian identik dengan ritual-ritual pembangunan khas Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari studi yang pernah dilakukan Sumita Tobing. Studi itu menunjukkan bahwa genre pemberitaan TVRI dalam beberapa puluh tahun terakhir tetap bertahan dengan pola dan muatan seremonial. Studi Sumita Tobing tentang isi :berita pembangunan” dalam acara “Berita Nusantara”, “Berita Nasional”, dan “Dunia Dalam Berita” selama 14 hari pada 1990, menunjukkan bahwa berita pembangunan mencapai 54,7 persen dari total berita.

Selain problem pemberitaan, TVRI juga mengalami problem independensi. Sejak didirikan, TVRI dijadikan proyek subyektivitas Soekarno. TVRI tidak beroperasi sebagaimana layaknya lembaga penyiaran publik yang lahir atas inisiatif-inisiatif dari bawah dan berangkat dari kebutuhan-kebutuhan berbasis publik atau komunitas. Pada Orde baru, seperti yang telah disinggung sebelumnya, TVRI juga merupakan alat kekuasaan yang tidak pernah dapat menjadi mandiri tanpa intervensi pemerintah. Hal ini dapat dilihat ketika Soeharto menyerukan dihentikannya iklan di TVRI pada 5 Januari 1981 untuk mengakomodasi kritik atas budaya konsumerisme yang dipengaruhi oleh penayangan iklan secara massif di televisi, terutama dari kelompok Islam. Hal ini disinyalir sebagai upaya Soeharto dalam merangkul kelompok Islam untuk kepentingan Pemilu 1982 (Sudibyo, 2004: 286-7; Sen dan Hill, 2001: 132).

Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, upaya intervensi kekuasaan terhadap TVRI juga dapat dilihat pada problem status TVRI. Sejak awal terdapat inkonsistensi mengenai landasan hukum status TVRI. Salah satu contoh masalah inkonsistensi tersebut adalah pengaturan penyiaran televisi sebagai monopoli TVRI berbentuk hukum Yayasan yang modalnya merupakan kekayaan negara yang terpisah.[18] Hal ini dianggap kurang tepat karena Yayasan bermakna swasta bukan negara, sehingga Yayasan TVRI tidak tepat dipahami sebagai bagian dari kekayaan negara. Contoh lain lagi adalah kedudukan Presiden sebagai ketua pada yayasan ini. Dalam pasal 9 dan pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1963 disebutkan Pimpinan TVRI terdiri dari Pemimpin Umum dan Direksi. Pimpinan Umum diketuai oleh Presiden dengan dibantu oleh suaru Staf Presiden urusan TVRI. Pengaturan ini bertentangan dengan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam UUD 1945 (Pandjaitan, 1999: 14).[19] Inkonsistensi status TVRI ini kental dengan nuansa intervensi kekuasaan.

Pada aras yang berbeda, Kitley, yang memandang status TVRI dari definisi dan esensi pembagian ragam lembaga penyiaran modern (seperti lembaga penyiaran publik, swasta, dan komunitas), melihat bahwa TVRI memiliki status yang blasteran antara lembaga penyiaran publik dan swasta. TVRI sebagai penyiaran publik dapat dilihat dari tujuan siaran TVRI yaitu melayani masyarakat, walaupun tidak lahir dari bawah, dan kental watak paternalistiknya. TVRI sebagai lembaga komersial dapat dilihat dari penerimaannya dari iklan yang muncul sejak Maret 1963. Dua karakter yang tergabung dalam satu lembaga ini yang dinilai Kitley sebagai blasteran dan bermasalah, juga menjadi sumber kritik, gangguan birokratis, dan menghalangi kerja profesional (Sudibyo, 2004: 291-2).

Keberadaan TVRI sebagai satu-satunya lembaga penyiaran televisi dan sarana monopoli informasi dan ideologi pemerintah, bertahan hingga akhir dekade 1980-an. Pemerintah mulai membuka pintu bagi perkembangan televisi swasta. Menurut pihak pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko, hal ini dilakukan untuk memerangi infiltrasi artefak-artefak budaya asing yang begitu gencar masuk ke dalam negeri pada era itu. Pemerintah saat itu merasa tidak mampu sendirian menghadapi terpaan pengaruh budaya asing sehingga perlu didirikan televisi-televisi swasta baru yang diharapkan akan lebih banyak mengeksplorasi budaya nasional (Sudibyo, 2004: 293).

Namun menurut Soesastro dan MacIntyre yang dikutip Kitley (2001: 361), deregulasi itu sesungguhnya lebih disebabkan faktor-faktor desakan ekonomi global dibanding alasan-alasan ideologis. Turunnya harga minyak dunia pada pertengahan dekade 1980-an setelah sebelumnya pada dekade 1970-an mengalami boom harga minyak, membuat pemasukkan Indonesia dari minyak menurun drastis. Hal ini membuat pemerintah mengadopsi kebijakan yang pro-pasar (market regulation) akibat tekanan kapitalisme global. Pemerintah pun tak kuasa melakukan liberalisasi di bidang media penyiaran. Namun liberalisasi yang dilakukan ini tidak untuk kepentingan publik seperti yang dinyatakan Kitley dalam artikelnya “Civil Society in Charge?: Television and The Public Sphere in Indonesia after Reformasi”:

But this was in no way a liberalisation of the public sphere. Licences were issued without any public tender process and were awarded to close family or cronies of the Soeharto family. In addition, the new channels were prevented from contributing significantly to public critical debate by regulations which required them to relay TVRI news bulletins and other state broadcasts, and forbade them to produce their own news. The new channels were expected to complement, not challenge, the normative work of the state broadcaster TVRI. Their legal status reinforced their dependent position (Kitley dalam Kitley, 2003: 103).

Deregulasi dan privatisasi yang walaupun terbatas pada kroni Soeharto ini[20], pada prosesnya menimbulkan persaingan antara TVRI dengan para stasiun televisi swasta. Kemunculan televisi swasta secara perlahan tapi signifikan, telah mengubah peran dan posisi TVRI. Jika sebelumnya TVRI menjadi satu-satunya saluran yang memediasi budaya nasional resmi, TVRI kemudian harus bersanding dengan lima stasiun televisi lain yang perlahan-lahan turut menghancurkan konstruksi pemersatu budaya resmi yang telah dihadirkan TVRI sejak sekian lama (Sudibyo, 2004: 294-5).

Perkembangan pertelevisian selanjutnya, yaitu pada era Reformasi, secara substansi tidak jauh berbeda dengan akhir era Orde baru. Walaupun pada era ini telah lahir Undang-Undang (UU) Penyiaran baru Nomor 32 tahun 2002, hasil revisi dari Undang-Undang Penyiaran sebelumnya Nomor 24 Tahun 1997, namun kondisi industri penyiaran khususnya televisi, masih tetap sama. Masih dikuasai oleh beberapa gelintir elit pengusaha. UU Penyiaran yang baru ini bisa dikatakan memang jauh lebih demokratis dibanding UU Penyiaran sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan diakuinya empat macam lembaga penyiaran seperti lembaga penyiaran publik, komunitas, swasta, dan berlangganan, juga didirikannya lembaga independen perwakilan publik sebagai regulator sistem penyiaran. Namun pada aplikasi dan prosesnya, UU yang demokratis itu mendapat resistensi dari para pengusaha penyiaran. Konsentrasi kepemilikkan media penyiaran dan mengakibatkan keseragaman konten penyiaran merupakan hal yang sepertinya wajar dan sulit untuk diurai.

 

Daftar Pustaka

Kitley, Philip. 2003. “Civil society in charge?: Television and the public sphere in Indonesia after Reformasi”, dalam Philip Kitley (ed.), Television, Regulation, and Civil Society in Asia. London: RoutledgeCurzon.

Pandjaitan, Hinca. 1999. Memasung Televisi. Jakarta: ISAI.

Sen, Krishna dan David T. Hill. 2001. Media, Budaya, dan Politik di Indonesia. Jakarta: ISAI.

Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LKiS.

Suranto, Hanif dan Ignatius Haryanto. 2007. Demokratisasi di Udara: Peta Kepemilikan Radio dan Dampaknya Bagi Demokratisasi. Jakarta: Lembaga  Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).

 


[1] Mengenai sejarah radio di Indonesia, Krishna Sen dan David T. Hill menuliskan dalam bukunya Media, Budaya, dan Politik di Indonesia (2001: 93), bahwa dalam studi tentang kebudayaan dan komunikasi sangat sedikit perhatian akademisi terhadap radio dibanding media cetak, televisi, dan internet. Hal ini juga dikonfirmasi Rusdi Marpaung selaku direktur eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) waktu itu dalam kata pengantar buku Demokratisasi di Udara: Peta Kepemilikkan Radio dan Dampaknya bagi Demokratisasi (2007: ix) yang menyatakan bahwa dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang media di Indonesia, pembahasan soal kondisi, posisi, dan peran radio selalu luput dari perhatian dalam keseluruhan proses transisi menuju demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari sulitnya ditemui catatan, penelitian, dan penerbitan buku tentang radio. Untuk referensi publikasi riset tentang radio di Indonesia dapat dilihat di Sen dan Hill. Media, Budaya, dan Politik di Indonesia, 2001, hal. 119, catatan kaki nomor 1.

[2] Saat itu belum ada ketentuan alokasi frekuensi. Pemerintah Hindia Belanda sebenarnya juga tengah menyiapkan berdirinya radio siaran yang akan dikelola pemerintah sendiri dan sedang memesan sebuah pemancar radio dari Amerika. Namun usaha pemerintah Hindia Belanda kalah kuat dengan semangat usaha partikelir dan akhirnya rencana pendirian radio pemerintah itu tidak terwujud (Suranto dan Haryanto, 2007: 11)

[3] Mengenai kutipan dari Suranto dan Haryanto tentang sejarah radio sejak Zaman Jepang hingga Orde Baru, mereka menutip dari Onong Uchjana Effendy, Radio  Siaran Teori dan Parktek, CV. Mandar Maju, Bandung, 1979.

[4] Mengenai fakta sejarah penyiaran pidato proklamasi melalui radio, terdapat beberapa versi. Radio siaran yang masih dikuasai kempetai Jepang pada pertengahan Agustus 1945, membuat penyiaran pidato proklamasi kemerdekaan RI sulit dilakukan. Hal ini membuat kaum republiken mencari cara agar penyiaran itu dapat dilakukan. Akhirnya kaum republiken dapat menghindari kontrol Jepang terhadap stasiun Hoso Kyoku di Jakarta dan menyiarkan pernyatan kemerdekaan yang dibacakan Soekarno pada pagi sebelumnya. Namun terdapat beberapa versi kapan tepatnya waktu penyiaran pidato proklamasi itu (Sen dan Hill, 2001: 95. Lihat catatan kaki no. 4).

[5] Sampai akhir 1966, RRI merupakan satu-satunya radio siaran di Indonesia, radio siaran yang dimilikki dan dikuasai pemerintah (Suranto dan Haryanto, 2007: 14).

[6] Jennifer Lindsay yang dikutip Sudibyo (2004: 328) mencatat pada paruh 1970-an, RRI menyubordinasi sebanyak 147 stasiun radio di kota-kota kabupaten yang biasa disebut Radio Siaran Pmerintah daerah (RSPD) atau Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) yang diharuskan me-relay program-program RRI tanpa perubahan dan koreksi. Keharusan ini sebenarnya bertentangan dengan gagasan awal berdirinya RSPD dan RKPD yang merupakan suatu ruang otonom yang dimiliki (pemerintah) daerah dalam memformulasikan materi siarannya sendiri yang selaras dengan konteks kebutuhan daerah.

[7] Radio amatir adalah seperangkat pemancar radio yang digunakan oleh seorang penggemar untuk berhubungan dengan penggemar lainnya. sifatnya “two way traffic communication” dalam bentuk percakapan. Jadi radio amatir tidak mengadakan programa dalam bentuk siaran kesenian, sandiwara, warta berita, dan lainnya. hanya percakapan saja (Suranto dan Haryanto, 2007:14)

[8] Hingga 14 Oktober 1999, pemerintah telah mengeluarkan 1070 izin baru untuk radio siaran swasta. Padahal hingga 1995/ 1996, perkembangan radio swasta dapat dikatakan lambat. Pada akhir 1974 jumlah radio swasta di seluruh Indonesia sebanyak 330 stasiun. Pada 1982/ 1983 meningkat menjadi 405 stasiun. Di awal 1990 jumlahnya menjadi 449 stasiun, di antaranya 403 stasiun mengudara pada gelombang AM dan 46 pada gelombang FM, kesemuanya tersebar di 23 propinsi. Pada 1995/ 1996 terdapat 780 radio siaran swasta komersial, 4 radio siaran swasta non komersial, 133 stasiun radio daerah, dan 4 radio departemen. Tahun 1996/ 1997 radio siaran swasta komersial meningkat menjadi 829 buah dan 7 buah radio milik ABRI/ TNI, sedangkan yang lain tetap  (Suranto dan Haryanto, 2007:14; Sudibyo, 2004: 329).

[9] Awalnya kepanjangan PRSSNI adalah Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia. PRSSNI terbentuk pada Desember 1974 dengan tujuan memajukan siaran radio swasta di Indonesia dan membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan di bidang informasi pendidikan dan sosial budaya. Meski awalnya dilatarbelakangi kepentingan bisnis semata, PRSSNI pada akhirnya tak bisa menghindari tarikan-tarikan politik. Terlebih setelah turun Surak Keputusan (SK) Menteri Penerangan yang menegaskan peran PRSSNI dalam membantu oemerintah dalam pembinaan dan pengawasan radio siaran swasta di Indonesia. PRSSNI menjadi alat pemerintah untuk mengontrol radio-radio swasta sehingga tidak bisa melakukan praktik-praktik jurnalistik yang merugikan kepentingan dan citra pemerintah (Sudibyo, 2004:330).

[10] Mengenai proses jatuh rezim Orde Baru dan peran media di dalamnya, lihat Dedy N Hidayat et.al. 2000. Pers Dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[11] Secara singkat isi SK tersebut adalah, pertama, radio siaran non RRI diwajibkan me-relay 3 kali siaran berita sentral RRI dan 1 siaran RRI regional/ daerah. Ini memangkas kewajiban relay dari sebelumnya sebanyak 13 kali. Kedua, radio siaran non RRI diizinkan membuat dan menyiarkan berita sendiri. Dalam melaksanakan siaran berita sendiri, radio siaran harus berpedoman pada kode etik siaran dan kode etik jurnalistik. Ketiga, bahan siaran yang berasal dari luar negeri dapat digunakan oleh radio siaran tanpa memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film melalui Direktur Radio. Dengan dikeluarkannya SK tersebut maka ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan tersebut dinyatakan tidak lagi berlaku (“Relai RRI Dipangkas”, Eksponen, Minggu 11 Juni 1998 dalam Suranto dan Haryanto, 2007: 16).

[12] Mengenai sejarah industri radio (radio swasta) di Indonesia lihat Agus Sudibyo. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LKiS. Hal. 159-222); Hanif Suranto dan Ignatius Haryanto. 2007. Demokratisasi di Udara: Peta Kepemilikkan Radio dan Dampaknya bagi Demokratisasi. Jakarta: LSPP. Hal. 19-26.

[13] Mengenai sejarah televisi yang lebih rinci di Indonesia, Agus Sudibyo, Krishna Sen, dan David Hill merujuk pada tesis PhD Philip Kitley di Murdoch University pada 1997, Television, Nation, and Culture in Indonesia, yang sudah dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca, LSPP-ISAI, PT Media Lintas Inti Nusantara, 2001.

[14] Usulan untuk memperkenalkan televisi sudah dimulai sejak 1953 oleh Departemen Penerangan yang didorong oleh perusahaan-perusahaan Amerika, Inggris, Jerman, Jepang yang berlomba-lomba menjual produk televisinya (Sen dan Hill, 2001: 126).

[15] Kitley menyatakan bahwa terdapat dua karakter dalam sejarah kelahiran penyiaran radio dan televisi di negara-negara Asia. Di negara-negara Asia Pasifik yang memiliki hubungan ekonomi dengan Amerika yang juga memiliki kebijakan Anti-Komunis (seperti Filipina, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang), televisi yang didirikan pada awal 1950-an menunjukkan karakternya yang komersial. Sedangkan di negara-negara Asia Pasifik bekas jajahan di Asia Tenggara, televisi dibangun sebagai elemen sentral dalam proses pembangunan politik dan budaya bangsa (nation-building). Di Malaysia, Singapura, dan Indonesia  nation-building merupakan motivasi utama untuk menciptakan televisi negara yang diatur secara sentralistik (Kitley, 2003: 3-4).

[16] Pada era Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno, pers maupun penyiaran diarahkan untuk menjadi progresif untuk mencapai masyarakat Sosialis. Sedangkan pada era Orde Baru pers diarahkan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan (paham developmentalisme) dengan menciptakan stabilitas nasional dengan melakukan reasosiasi dengan negara-negara barat (kapitalis). Hal ini dapat dilihat pada bagian Pendahuluan Undang-Undang (UU) Pokok Pers tahun 1966, tertulis bahwa pertimbangan penciptaan  UU Pokok Pers adalah agar pers “memenuhi fungsinya secara optimal menuju materialisme Pers Sosialis Pancasila”. Memang terdapat pertentangan di UU ini karena di pasal 2 UU ini melarang pemberitaan yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Komunisme, Marxisme , dan Leninisme. Pertentangan terjadi karena UU dibuat pada masa transisi politik dengan kepemimpinan ganda, Soekarno dan Soeharto (lihat Yasuo Hanazaki. 1998. Pers Terjebak. Jakarta: ISAI. hal. 42). Begitu juga dengan penyiaran, merujuk pada Konsiderans Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1963, terdapat tiga dasar pertimbangan pembentukan Yayasan TVRI, yaitu, pertama, diyakini dalam penyelesaian Revolusi Indonesia yang multikompleks, revolusi dalam bidang rohaniah/ sipiritual dan jasmaniah/ fisik merupakan unsur-unsur pokok pembentukan manusia sosialis Indonesia. Kedua, televisi diyakini sebagai alat komunikasi massa yang sangat diperlukan dalam revolusi rohaniah dan fisik, dalam pembinaan bangsa dan negara yang masih berada dalam permulaan perkembangannya, sehingga diperlukan perencanaan program dan pengawasan yang lebih intensif sehingga tercapai daya gerak dan daya guna yang sesuai dengan kebutuhan revolusi multikompleks kita. Ketiga, didasari asas-asas penatalaksanaan perlu disesuaikan dengan strategi dasar ekonomi Indonesia yang termaktub dalam deklarasi ekonomi RI tahun 1963 (Pandjaitan, 1999: 3).

[17] Mengenai sejarah perundang-undangan yang mengatur televisi lihat Hinca Pandjaitan. 1999. Memasung Televisi. Jakarta: ISAI.

[18] Lihat Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1963.

[19] Lebih jelas mengenai permasalahan landasan status hukum TVRI ketika awal berdiri, lihat Hinca Pandjaitan. 1999. Memasung Televisi. Jakarta: ISAI. hal 12-6.

[20] Mengenai privatisasi industri televisi berbasis kroni lihat Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LKiS, hal 13-20.