Runtuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998, yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan Republik Indonesia, mengawali babak baru dalam proses demokratisasi di Indonesia, termasuk demokratisasi pada ranah penyiaran. Pers yang pada rezim Orde Baru selalu diupayakan pemerintah sebagai bagian dari ideological state apparatus, juga turut andil dalam proses peruntuhan hegemoni rezim Orde Baru ini.[1]

Sebelumnya, media penyiaran di Indonesia dipasung oleh pemerintah rezim Orde Baru. Sikap pemerintah Orde Baru yang otoriter itu dapat dilihat pada Undang-undang (UU) No. 24/ 1997 sebagai regulasi penyiaran pertama di Indonesia. Proses pembentukan UU ini yang syarat intervensi pemerintah[2], juga menghasilkan pasal-pasal yang melegitimasi kemungkinan intervensi pemerintah dalam ranah penyiaran. [3]

Sedikitnya ada tiga cara Orde baru mengontrol media penyiaran. Pertama, isi siaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) ditentukan dan diseleksi oleh pemerintah. Kedua, radio dan televisi milik suara diwajibkan me-relay siaran RRI-TVRI, khususnya siaran berita. Ketiga, izin frekuensi radio dan televisi dikuasai pemerintah (Masduki, 2007: 81). Bentuk lain sistem otoriter dalam penyiaran adalah penunggalan organisasi industri radio melalui Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan diberi peran untuk memberi rekomendasi izin operasional radio baru.[4]

Otoriterisme rezim Orde baru di dunia penyiaran kehilangan legitimasi seiring runtuhnya rezim Orde Baru yang membawa angin reformasi dan demokratisasi di berbagai bidang. Hal ini pula yang mendesak revisi total UU No. 24/ 1997. Setidaknya terdapat empat gagasan yang melandasi desakan untuk revisi total UU No. 24/1997. Pertama, dalam UU tersebut posisi pemerintah dan pemodal sangat dominan ketimbang posisi publik sehingga dalam praktiknya sistem penyiaran berkarakter otoriter. Kedua, bubarnya Departemen Penerangan (Deppen) selaku lembaga regulator penyiaran versi UU No. 24/1997. Perubahan kelembagaan tata negara ini menyebabkan kehidupan media penyiaran di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum (lawless). Ketiga, terjadinya pergeseran konfigurasi kekuatan ekonomi politik setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Pergeseran itu memiliki tiga karakter, yaitu anti produk apa pun peninggalan rezim Orde Baru, munculnya gerakan demokratisasi media penyiaran, dan ambisi kekuatan modal dalam dan luar negeri menerapkan sistem ekonomi pasar.[5]

Upaya revisi UU No. 24/1997 ini melibatkan partisipasi publik dengan berbagai cara. Upaya sistemastis ini dimulai sejak kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998 dengan melakukan berbagai diskusi pakar yang diadakan oleh berbagai komponen masyarakat pers dan penyiaran. Beberapa komponen masyarakat pers dan penyiaran itu antara lain Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), dan lainnya. Berbagai diskusi pakar dan seminar yang dilakukan itu berujung pada perumusan formulasi usul revisi UU No. 24/ 1997 dalam bentuk draft RUU (legal drafting).[6] Setelah melalui berbagai proses dan dinamika, akhirnya revisi mulai dibahas secara resmi dan dibentuk pansus di DPR pada Oktober 2000 setelah usul inisiatif RUU Penyiaran yang ditandatangani 26 anggota DPR dari berbagai fraksi pada 7 Juni 2000.

RUU Penyiaran akhirnya disahkan menjadi UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran pada 28 Desember 2002 setelah melalui berbagai perdebatan sengit akibat berbagai perbedaan kepentingan antara pemerintah, anggota DPR (Pansus RUU Penyiaran) yang pada saat itu dianggap mewakili publik, dan kalangan industri penyiaran.[7] Walaupun masih belum sempurna dan menyisakan beberapa pasal yang dapat diinterpretasi beragam, RUU Penyiaran ini mendesak disahkan, setelah pembahasannya yang memakan waktu sekitar empat tahun dan melibatkan suara dari berbagai pihak, karena RUU ini dinilai sudah mengandung unsur yang dibutuhkan dalam sebuah sistem penyiaran yang demokratis.[8] Desakan pengesahan RUU Penyiaran juga datang Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI) yang menilai bahwa RUU Penyiaran mengakomodasi kepentingan masyarakat (Masduki, 2007: 184).

 

 

 

 

Sistem Penyiaran yang Demokratis

Sistem media penyiaran yang demokratis memiliki tiga karakter. Pertama, independen dari campur tangan pemerintah dan monopoli pasar. Kedua, mempunyai pertanggungjawaban profesional terhadap masyarakat secara umum dan kepada khalayaknya. Ketiga, menjamin adanya keberagaman (diversity) baik isi (content) maupun kepemilikkan (ownership) (Henry Subiyakto dalam Masduki, 2007: 106).

Sistem penyiaran yang demokratis dan berpihak pada publik sebagai pemilik infrastruktur memiliki konsekuensi yuridis dengan perlunya menghadirkan Independent Nonministrial Regulatory Body bentukan UU Penyiaran. Lembaga ini memiliki tiga tugas utama, yaitu mengalokasikan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan media penyiaran, menjamin keberagaman kepentingan warga negara dengan menyediakan seluas mungkin keberagaman isi dan kepemilikkan media penyiaran, dan menjamin serta memajukan kemerdekaan media penyiaran. Untuk itu, wilayah siaran harus dibagi menjadi tiga: nasional, regional, dan lokal. Di samping itu, pelaku atau jenis media penyiaran harus terbagi tiga: penyiaran publik, penyiaran komersial, dan penyiaran komunitas (Muhammad Ridho Eisy dalam Masduki. 2007: 108).

Kriteria sistem penyiaran demokratis sesuai pemaparan di atas, juga tercakup dalam UU No. 32/ 2002 yang menjamin adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara yang bersifat indipenden mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan berfungsi mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat selaku representasi rakyat.[9] Walaupun KPI dalam regulasi ini tidak memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur sistem penyiaran di Indonesia, karena harus berbagi peran dengan pemerintah terutama dalam hal perizinan[10], tapi keberadaan lembaga indipenden ini sudah cukup untuk mencirikan regulasi penyiaran yang demokratis.

Selain itu, UU No. 32/ 2002 juga telah membagi jenis media penyiaran menjadi empat pemain, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan.[11] Klasifikasi lembaga penyiaran ini mencerminkan pluralitas pemilikian dan isi media yang dapat menjadi saluran informasi berbagai kalangan di masyarakat. Hal mengenai monopoli dan modal asing pada media penyiaran, juga dibatasi.

Namun berselang sekitar tiga bulan sejak disahkannya UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran pada akhir Nopember 2002, enam asosiasi penyiaran mengajukan hak uji materiil (judicial review) terhadap UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Agung pada 5 Maret 2003 karena merasa terancam bisnis penyiarannya dengan keberadaan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Enam asosiasi penyiaran itu antara lain IJTI, P3I, ATVSI, PRSSNI, PERBUSI, dan Komteve. Keenam pemohon judicial review ini menyampaikan sebelas materi simpulan politik hukum dari Undang-undang Penyiaran dalam permohonan judicial review.[12] Selain itu, mereka juga mengajukan tuntutan provisi dengan menyatakan dan memerintahkan Undang-Undang Penyiaran No. 32/ 2002 untuk sementara dinyatakan tidak berlaku sampai adanya keputusan akhir dalam perkara itu.[13]

Permohonan uji materi terhadap UU Penyiaran ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juli 2004. Dari 22 pasal yang diujimaterikan, yaitu Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2,3 dan 4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4 dan 8), Pasal 34 ayat (5) huruf a,e,f Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 ayat (1,2, dan 3) Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (1 dan 2), hanya dua pasal yang dikabulkan MK, yaitu pasal Pasal 44 ayat (1) [14] untuk bagian anak kalimat “… atau terjadi sanggahan”, Pasal 62 ayat (1) dan (2)[15] untuk bagian anak kalimat “… KPI bersama …”.[16] Namun, satu pasal menyangkut persoalan fundamental bagi reformasi penyiaran di Indonesia. MK memutuskan, peranan KPI turut menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyiaran sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU Penyiaran, bertentangan dengan UUD 1945 (Sudibyo, 2009: 14).

UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran yang awalnya oleh banyak pihak dipercaya sebagai upaya untuk mendudukkan kembali media penyiaran ke tangan publik, transisi dari kekuasaan negara (state-based powers) menuju kekuasaan publik (public-based powers), dan relatif indipenden dari determinasi intervensi birokrasi negara dan rasionalitas pasar; ternyata justru memfasilitasi gerak rekolonisasi – rebirokratisasi[17] dan rekomersialisasi (meminjam istilah Agus Sudibyo).

Keputusan MK yang meruntuhkan peran KPI dalam keterlibatannya menyusun PP, kemudian membuat pemerintah menggunakan PP Penyiaran untuk mengambil alih otoritas utama KPI di bidang perizinan dan kebijakan penyiaran karena pada praktiknya PP Penyiaran adalah regulasi yang lebih operasional dan efektif dibanding UU Penyiaran. Kecenderungan rebirokratisasi ini dapat dilihat dari lahirnya PP Penyiaran Nomor 49 tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Nomor 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, yang dikeluarkan pemerintah, dengan melembagakan kedudukan Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) sebagai regulator penyiaran. Hal ini mendelegitimasi kedudukan KPI sebagai regulator penyiaran indipenden (Sudibyo, 2009: 15-16).

Senada dengan pernyataan di atas, Dadang Rahmat Hidayat, selaku Ketua KPI pusat dan sempat menjabat sebagai Ketua KPID Jawa Barat, dalam Dinamika Penyiaran di Jawa Barat, menyatakan bahwa keputusan MK tersebut “dimanfaatkan” pemerintah (Kominfo) untuk membuat peraturannya berdasar “keinginan sendiri” dan masukan hanya dari industri penyiaran. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa peran KPI sebagai lembaga negara indipenden direduksi hanya sekadar mengatur isi siaran. Proses pembuatan PP tersebut juga tidak sesuai dengan semangat UU Penyiaran yang memberikan peran kepada publik lebih besar. Ia menegaskan bahwa upaya pengembalian penguasaan pengaturan penyiaran kepada pemerintah (Kominfo) berpotensi mengesampingkan kepentingan publik untuk mendapatkan hak-haknya secara optimal seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Penyiaran (Dadang Rahmat dalam Atie Rachmiatie dan Karim Suryadi, 2008: 9).

Hal yang menarik, paket PP Penyiaran ini didukung secara resmi oleh sejumlah asosiasi pemilik televisi dan radio (industri penyiaran), yang berarti mendukung kontrol penyiaran dikembalikan ke tangan sistem birokrasi negara dan mendukung tindakan penyerobotan otoritas masyarakat dalam menentukan corak ruang publik penyiaran. Industri penyiaran mendukung PP Penyiaran karena PP Penyiaran mengarahkan penyiaran Indonesia menuju sistem penyiaran yang hampir sepenuhnya komersial. Perumusan ketentuan tentang kepemilikkan media, jaringan media, perizinan, dan isi siaran sangat berpihak pada kepentingan penyiaran komersial, lebih spesifik lagi stasiun televisi swasta Jakarta (Sudibyo, 2009: 17).

Dalam konteks ini, muncul reaksi penolakan dari unsur-unsur masyarakat, bahkan dari kalangan DPR. Namun pemerintah tetap menerapkan PP Penyiaran dengan dukungan industri penyiaran. Pemerintah mengabaikan reaksi penolakkan dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan publik tidak melibatkan dan justru mengabaikan legitimasi unsur-unsur masyarakat. Hal ini juga memperlihatkan bahwa reformasi bidang penyiaran tidak menunjukkan transisi dari determinasi perangkat kekuasaan negara menuju determinasi kekuasaan publik. Dinamika ekonomi politik penyiaran pasca-2002 didominasi oleh kolusi antaa kekuasaan berbasis pasar (market-based powers) dan kekuasaan negara (state-based powers) (Sudibyo, 2009: 18).

KPI lahir dengan semangat mengembalikan kekuasaan publik atas ranah penyiaran, setelah sebelumnya ranah penyiaran dikuasai oleh aparatus negara dan penguasaan oleh aparatus negara tersebut tidak membawa manfaat bagi kemaslahatan publik. KPI juga lahir dari semangat untuk menciptakan perimbangan penyelenggaraan kekuasaan di bidang penyiaran, setelah sentralisasi kekuasaan di pemerintah menyuburkan monopoli dan mobilisasi media untuk kepentingan di luar lingkup kemaslahatan publik. Hermin Indah Wahyuni, pada artikelnya “Indonesian Broadcasting Policy: The Limits of Re-regulation to Create a Democratic Broadcasting System”, juga menegaskan keberadaan KPI sebagai pembela kepentingan publik dalam bidang penyiaran:

KPI has become the guardian of the public and works to ensure that television stations are free from state and economic influence. The accountability criterion, which is well promoted in the new broadcasting law, depends now on its implementation. The strong KPI has become the one factor that can guarantee the implementation of the accountability criterion. However, support from other elements such as parliament and media civil society organization are very valuable for their support of KPI (Wahyuni dalam Nunung Prajarto, 2006: 18).

 

 

Namun, penyerobotan otoritas di bidang penyiaran oleh pemerintah dan industri penyiaran akan mengancam sistem penyiaran yang demokratis dengan publik sebagai penguasanya. KPI sebagai lembaga regulator indipenden representasi publik telah kehilangan legitimasinya untuk menciptakan sistem penyiaran yang demokratis.

Fenomena rebirokratisasi ini penulis terjemahkan sebagai kekalahan dan kegagalan masyarakat sipil dan publik, dengan KPI yang seharusnya berperan sebagai koordinator gerakan demokratisasi bidang penyiaran. Fenomena rebirokratisasi terjadi akibat pertarungan kepentingan antara aliansi kepentingan pihak birokrat dan industri penyiaran di satu pihak dengan kepentingan publik di pihak lain, yang perimbangan kekuatannya tidak setara. Kondisi ini telah berjalan sekitar lima tahun dan belum terlihat tanda-tanda perubahan ke arah lebih baik.

Berbagai upaya telah dilakukan KPI selaku lembaga independen negara representasi publik, seperti mengajukan usulan pembatalan empat PP tentang Penyiaran, mengajukan peninjauan kembali (judicial review) terhadap empat PP tentang Penyiaran ke Mahkamah Agung, mengirim opini publik ke Presiden tentang penolakan PP, pembentukan dan perluasan Kaukus untuk Penyiaran di berbagai daerah/ provinsi untuk menolak pelaksanaan PP Penyiaran, dan mendesak DPR untuk mempercepat realisasi pertemuan KPI dan pemerintah guna merevisi semua PP Penyiaran agar sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu pula upaya duduk bersama dengan pemerintah untuk merevisi PP Penyiaran juga telah dilakukan. Namun upaya itu menemui jalan buntu. Pemerintah teguh dengan pendiriannya bahwa pengaturan penyiaran (terutama masalah perizinan) berada di tangan pemerintah. Peninjauan kembali terhadap empat PP Penyiaran yang dilayangkan KPI ke MA pun berakhir dengan kemenangan pemerintah dan PP itu pun tetap diberlakukan (Mozaik Kelembagaan KPI).

Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa demokratisasi penyiaran di Indonesia “gagal” didesakkan KPI? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan reflektif terhadap para akitivis penyiaran yang memperjuangkan sistem penyiaran yang demokratis untuk memetakan ulang kekuatan aktor-aktor dan kondisi politik ekonomi kontemporer dan merumuskan strategi baru berdasarkan pemertaan kondisi tersebut. Lebih luas, pertanyaan tadi juga diharapkan menjadi sentilan terhadap kesadaran kita semua warga negara tentang kondisi penyiaran kita. Apakah siaran yang kita tonton di televisi itu baik-baik saja? Semoga rasa janggal yang timbul ketika mendengar televisi atau menonton radio[18] dapat menjadi titik masuk bagi pemahaman realitas sosial yang kompleks dan palsu ini.


[1] Peran dan perubahan karakter pers dalam proses runtuhnya rezim Orde Baru ini baik dilihat dari konteks ekonomi politik Orde baru. Pemerintah Orde Baru pada pertengahan 1980-an mulai menerapkan kebijakan deregulasi ekonomi. Hal itu dilakukan karena pemasukan negara melalui penjualan minyak bumi menurun tajam akibat harga minyak di pasaran internasional turun. Hal itu yang memaksa pemerintah Orde Baru untuk lebih terbuka terhadap tuntutan-tuntutan kapitalisme global yang bersumber pada kaidah neoliberal. Negara yang awalnya mengontrol penuh perekonomian (state controlled economy/ state regulation), mulai menyerahkan perkonomian kepada sistem pasar (market controlled economy/ market regulation). Prinsip market regulation itu diterapkan secara setengah-setengah dalam rangka tetap memelihara struktur politik otoritarian di satu sisi, dengan kebutuhan untuk memenuhi tekanan liberalisasi ekonomi global di sisi lain. Karena jika liberalisasi diadopsi ekonomi secara penuh maka hal itu akan mengancam struktur yang telah melanggengkan hegemoni kekuasaan Orde Baru, yaitu struktur kapitalisme kroni. Penerapan yang setengah-setengah ini menimbulkan kontradiksi pada sektor industri media, yang antara 1987-1998 pers Indonesia berada di tengah-tengah antara fungsi pers sebagai instrumen hegemoni negara dengan fungsi pers sebagai institusi kapitalis. Di satu sisi, pemerintah mulai mengadopsi prinsip-prinsip pers liberal. Namun di sisi lain mempertahankan kebijakan proteksionisme di sektor media yang bertentangan dengan semangat liberalisme. (Dedy N. Hidayat, “Pers Dalam Kontradiksi Kapitalisme Orde Baru”, dalam Dedy N. Hidayat dkk, “Pers Dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni”, 2000. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[2] Intervensi pemerintah dalam proses pembuatan UU No. 24/1997 dicerminkan ketika pemerintah meminta pembahasan ulang RUU Penyiaran yang sudah disetujui melalui sidang paripurna DPR pada 9 Desember 1996, setelah selama tujuh bulan RUU ini “diacuhkan” oleh presiden  dengan tidak menandatanganinya sebagai bukti pengesahan dan pengundangannya dalam lembaran negara. Alasannya terdapat beberapa pasal yang “sulit dilaksanakan secara teknis”, yaitu pasal 17 ayat 2 soal jangka waktu izin siaran yang hanya 5 tahun, pasal 47 ayat 3.b soal siaran televisi yang harus menjaring 50 persen penduduk Indonesia, dan masalah sulih suara yang dilakukan dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Setelah melalui berbagai proses dan tekanan, akhirnya pernintaan pembahasan ulang itu dilakukan oleh DPR dan menghasilkan 12 bab,78 pasal dengan 700 ayat, yang pada draft awalnya hanya berisi 58 pasal dan 400 ayat. (lih. Masduki. “Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal”. 2007. Yogyakarta: LKiS. Hal. 120-122). Informasi lain menurut Agus Sudibyo, pengembalian RUU Penyiaran yang disodorkan DPR dikarenakan Soeharto berhasil diyakinkan anak-anaknya untuk tidak menandatangani RUU Penyiaran itu karena di dalamnya terdapat klausul pembatasan jangkauan siaran televisi swasta hingga 50 persen dari populasi nasional. Klausul yang disebut sebagai “pasal yang sulit dilaksanakan teknis” ini, menghambat upaya anak-anak Soeharto dan pengusaha kroni Cendana untuk mendapatkan keuntungan lebih besar lagi dari bisnis televisi swasta (Agus Sudibyo. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LKiS. 2004)

[3] Beberapa pasal dinilai otoriter oleh Komunitas Penyiaran Indonesia dalam UU No. 24/1997. Antara lain pasal 7 yang menyatakan penyiaran dikuasai oleh negara, pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah dan didampingi sebuah lembaga yang diberi nama Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N). Likuidasi Departemen Penerangan (Deppen) tanggal 26 Oktober 1999 menyebabkan pemerintah tidak bisa lagi melaksanakan amanat UU tersebut karena  Deppen merupakan lembaga regulator penyiaran versi UU tersebut. Selain itu, pasal 17 ayat 1 UU No. 24/1997 menempatkan posisi pemerintah secara mutlak sebagai pihak yang memiliki hak dalam memberi izin siaran melalui Ditjen Radio, Televisi, dan Film (RTF), sedangkan izin frekuensi diberikan oleh Departemen Perhubungan menurut pasal 18 ayat 2. (Pernyataan Sikap Komunitas Penyiaran Indonesia, Jakarta, 1 September 2000, dalam Masduki. “Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal”. 2007. Yogyakarta: LKiS. Hal. 114).

[4] Penunggalan organisasi kepentingan tersebut digambarkan oleh Robinson sebagai authoritarian corporatism, yakni corporatism dalam pengorganisasian politik lebih merupakan suatu instrumen bagi kepentingan rezim penguasa untuk menjalankan kontrol politik secara otoriter untuk mencapai suatu “tujuan  nasional bersama” sebagaimana ditetapkan oleh rezim penguasa sendiri – bukan sebagai liberal corporatism atau societal corporatism, yakni sistem representasi yang terbentuk oleh negoisasi atau pertemuan berbagai kepentingan, antara lain kepentingan pekerja, pemilik modal, dan Negara (Robinson, “Indonesia: Tension in State and Regime”, dalam Hewison, Robinson, dan Rodan, 1993; hlm. 45-46; dalam Dedy N. Hidayat, “Pers Dalam Kontradiksi Kapitalisme Orde Baru”, dalam Dedy N. Hidayat, Effendi Ghazali, Harsono Suwardi, dan Ishadi SK (ed), 2000; hlm. 130. Lebih sederhana Dedy N. Hidayat menjelaskan korporatisme sebagai suatu sistem representasi kepentingan dimana konstituen untuk bidang tertentu tidak diatur berdasrkan adanya kompetisi antar kepentingan yang berbeda di bidang tersebut, tetapi diorganisir secara fungsional dalam wadah tunggal yang diakui dan ditentukan atau diciptakan oleh Negara serta diberi hak monopoli dalam mewakili kepentingan bidangnya.

[5] Terdapat empat pandangan lain yang melandasi pentingnya revisi UU No. 24/1997. Pertama, UU tersebut dianggap otoriter karena menempatkan pemerintah sebagai regulator yang sangat berkuasa. Kedua, UU tersebut bertentangan dengan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM khususnya ketentuan dalam bab VI tentang hak atas kebebasan informasi. Ketiga, terdapat banyak pembatasan: 29 pasal berisi keharusan dan kewajiban, 31 pasal berisi larangan yang dikenakan sanksi dan 27 pasal yang diatur lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang belum jelas. Keempat, peraturan yang membagi dua bentuk lembaga penyiaran yaitu lembaga penyiaran pemerintah dan swasta yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan bernegara. (Brandan Sembiring, “Penyiaran 2000”, dalam Internews Indonesia-PP PRSSNI, 2000, dalam Masduki.. “Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal”. 2007. Yogyakarta: LKiS. Hal: 115-117).

[6]Pada prosesnya, sebelum dibahas di DPR, perumusan RUU ini tidak berjalan mulus. Berbagai komponen dalam masyarakat penyiaran dengan berbagai kepentingannya menghasilkan berbagai draft RUU Penyiaran yang berbeda pula. Perbedaan kepentingan dapat dilihat dari draft RUU usulan MPPI yang mewakili publik dan PRSSNI serta Forum Televisi Swasta yang mewakili industri penyiaran. Sampai seminggu sebelum Deppen dibubarkan pada 26 Oktober 1999, terdapat lima rancangan UU Penyiaran, masing-masing dari MPPI, PRSSNI, Forum Televisi Swasta, Deppen era presiden Habibie, dan tim dari UNESCO yang dikomandani Toby Mendel. (“Kronologis Kegiatan MPPI Setelah Diundangkannya UU No 40/1999 Tentang Pers”, Asep Sunara, Jakarta, 2001 dalam Masduki. Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal. 2007. Yogyakarta: LKiS. Hal. 124).

[7] Pembahasan RUU Penyiaran di DPR pun melalui proses yang panjang dan rumit. Pandangan tentang sistem penyiaran Indonesia terbelah beberapa kelompok pandangan. Antara lain pandangan dari Pansus RUU Penyiaran DPR yang pada saat itu dianggap mewakili kepentingan publik,  pandangan dari pemerintah yang selalu mengupayakan bahwa badan regulator penyiaran harus berada di tangan pemerintah, dan pandangan dari kalangan industri penyiaran yang merasa terancam kelangsungan bisnis media penyiarannya dengan keberadaan lembaga regulator penyiaran yang berada di tangan pemerintah atau KPI sebagai lembaga regulator yang merepresentasikan pengawasan publik.  Penjelasan lebih rinci tentang proses dan dinamika pembentukan UU No. 24/ 1997 dan UU No. 32/ 2002 lihat Masduki. “Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal”. 2007. Yogyakarta: LKiS. Hal. 113-185.

[8]Hal ini dinyatakan Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) pada 27 November 2002 dalam rangka menanggapi reaksi keras pengelola penyiaran komersial dan penundaan pengesahan RUU Penyiaran. (Pernyataan Sikap JRKY tentang RUU Penyiaran, Yogyakarta 27 November 2002, dalam Masduki. “Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal”. 2007. Yogyakarta: LKiS. Hal. 183).

[9] UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran, pasal 7 ayat 2, 4 dan pasal 8 ayat 1.

[10] Pasal 33 ayat 4 UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran.

[11] Pasal 13 UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran.

[12] Beberapa simpulan politik hukum itu di antaranya: pemohon judicial review menyimpulkan bahwa negara melalui UU Penyiaran telah menciptakan reinkarnasi Deppen untuk mengontrol ketat kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran dengan cara politik hukum pembentukan organisasi tunggal yaitu KPI dengan mengikat sumber dana KPI sehingga independensi KPI dipertanyakan; mematikan kreatifitas organisasi penyiaran untuk mengatur dirinya sendiri dengan cara politik hukum peniadaan partisipasi organisasi penyiaran untuk berperan aktif di bidang penyiaran khusus mengenai teknis penyiaran, dan lainnya. Lebih lengkap mengenai tuntutan judicial review keenam asosiasi penyiaran beserta tanggapan adinformandum lihat Hinca IP Pandjaitan dkk (ed), “Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia”, 2003. Jakarta: Warta Global Indonesia. Hal. 76-90.

[13] Terdapat dua argumentasi tuntutan provisi ini. Pertama, tuntutan ini dilakukan karena maraknya protes dari masyarakat penyiaran, masyarakat luas, maupun lembaga swadaya masyarakat atas pemberlakuan UU Penyiaran, dapat dipastikan UU Penyiaran tidak mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat sehingga UU Penyiaran tidak akan efektif apabila dipaksakan untuk segera diberlakukan. Kedua, mengingat fakta-fakta dan landasan yuridis sebagaimana yang telah diuraikan pada simpulan politik hukum. (lihat Hinca IP Pandjaitan et al (ed), “Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia”, 2003. Jakarta: Warta Global Indonesia. Hal. 89-90).

[14] Isi pasal 44 ayat 1 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebelum uji materiil: “Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita”.

[15] Isi pasal 62 ayat 1 dan 2 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran: (1) “Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dan (2) “Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah”.

[16] Mengenai materi uji materil UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran beserta keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), dapat dilihat di Amar Putusan MK no. 63 tahun 2004 tentang penyiaran. Penulis mendapatkan dokumen ini dari internet dengan alamat http://www.scribd.com/doc/30813919/Amar-Putusan-MK-No-63-Tahun-2004-Tentang-UU-Penyiaran, yang diunduh 11 Oktober 2010.

[17] Rebirokratisasi dilakukan dengan mengundang kembali intervensi sistem administratif negara terhadap kehidupan penyiaran.

[18] Frase ini merupakan sindiran terhadap dampak kepemilikkan silang media penyiaran. Contoh dari dampak konsentrasi kepemilikan radio ini dapat dilihat pada beberapa hal, yaitu format atau gaya siaran yang seragam (contoh: siaran gaya Jakarta), matinya lokalitas (contoh: berita lalu lintas Jakarta di Radio Lombok), mendengar televisi di radio (relay berita televisi di radio), mendengar koran di radio, satu jurnalis banyak media (eksploitasi kerja wartawan), radio untuk kepentingan politik. Lihat Hanif Suranto dan Ignatius Haryanto,  Demokratisasi di Udara: Peta Kepemilikan Radio dan Dampaknya Bagi Demokratisasi, Jakarta: Lembaga  Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2007, hal. 29.