Wilbur-schramm

Berbicara mengenai pers tidak dapat mengabaikan ruang lingkup tempat hidup pers itu sendiri. Pers hidup dalam sebuah sistem kenegaraan yang di dalamnya terdapat subsistem-subsistem lain, termasuk pers itu sendiri. Pers memiliki sebuah sistem sendiri yang berada di bawah negara atau di bawah sistem sosial masyarakat seperti pada Zaman Pertengahan dan Zaman Pencerahan (Rennaisance) di mana negara-negara modern belum bermunculan. Karena posisi sistem pers yang berada di bawah sistem negara atau sosial masyarakat, maka karakteristik, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap pers pun  sesuai dengan kondisi sosial pada konteks waktu dan tempat di mana pers itu tumbuh dan berkembang.

Mengenai sistem pers ini, Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm telah membuat kategori teori-teori pers dalam bukunya The Four Theories of The Press[1], yang dapat diimplementasikan sebagai sistem pers pula. Dalam bukunya Fred S. Siebert dan kawan-kawan membahas mengenai empat teori pers yaitu Teori Otoritarian, Teori Libertarian, Teori Tanggung Jawab Sosial, dan Teori Sovyet Komunis. Tesis  buku ini adalah bahwa pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur-struktur sosial politik di dalam mana ia beroperasi.[2]

Teori-teori pers ini diformulasikan dari pengembangan prinsip-prinsip filosofis (filsafat sosial) pada saat itu sehingga menghasilkan basis struktur sistem sosial politik di mana media itu beroperasi. Seperti Teori Otoritarian yang mengambil contoh kasus di Eropa Barat (Inggris, Prancis, Spanyol) pada masa transisi (Zaman Pencerahan) yang masih sangat kuat pengaruh Otoritarianisme Zaman Pertengahannya. Juga Teori Libertarian yang berawal dari filsafat libertarian yang berkembang setelah keruntuhan era otoritarianisme di Eropa Barat. Jadi, filsafat sosial (begitu juga teori) lahir dari sejarah dan hanya dapat dipahami dengan melihat konteks sejarah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan timbulnya filsafat itu. Hal ini juga dinyatakan oleh Harold Laski, penulis buku “The Rise of European Liberalism”, yang dikutip oleh Siebert dalam bukunya.[3]

Kritik Terhadap Empat teori Pers

Sebenarnya terdapat pertanyaan yang menukik tajam mengenai empat teori pers yang klasik itu, apakah masih relevan empat teori pers itu dengan keadaan kekinian? Hal itu yang menjadi banyak perbincangan, perdebatan, diskusi sekarang ini. Hal ini disebabkan oleh tidak kontekstual dan relevannya empat teori pers itu dengan kondisi kekinian.

Beberapa kritik datang dari beberapa pihak, salah satunya dari Buku “Last Rights: Revisiting Four Theories of The Press”.[4] Buku ini menyimpulkan bahwa melalui deskripsi empat teori pers ini pembaca dipaksa menyimpulkan bahwa hanya kepemilikkan pribadilah yang merupakan bentuk ideal, pers tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai “anjing penjaga”, pers tidak bisa lepas dari modal karena pers itu sendiri merupakan sebuah bentuk modal, dan mengutip Siebert: Bagaimana pers dapat sepenuhnya bebas dari dominasi bila dirinya sendiri merupakan bagian dari sistem bisnis dan ekonomi itu sendiri.

Beberapa kritik yang ditekankan dalam buku ini ialah mengenai aspek historis dan teoritis. Secara historis empat teori pers ini merupakan produk dari fakta yang menghubungkan antara kegiatan dengan kekuatan dalam sejarah barat, sejarah dari media barat dan sejarah dari pendidikan jurnalisme. Dilihat dari aspek teoritis, empat teori pers ini tidak memiliki tingkat kekongkritan sejarah yang sama, tidak semua teori dalam pengertian yang sama, penyajian atas perbandingan dan perbedaan dari keempat teori pers memberikan kesan bahwa sistem pers di sebuah negara bisa didefinisikan sebagai sebuah teori pers yang terkait, empat teori pers terlalu sedikit perhatian pada konsentrasi kekuatan di dalam sektor privat. Masih terdapat kritik-kritik lainnya dalam buku ini, namun penulis menekankan pada pernyataan bahwa teori tersebut dibentuk bukan berdasarkan pemikiran melainkan sejarah. Selain itu yang penting pula untuk dicatat ialah tidak proporsionalnya pembahasan mengenai empat teori pers. Teori Libertarian dan Tanggung Jawab Sosial terasa diterangkan lebih panjang lebar dan disertai aspek historis yang konkret. Sementara Teori Otoritarian dan Komunis Sovyet kurang dijelaskan.

Mengenai pembahasan yang kurang proporsional, menurut penulis, dapat dilihat dari latar belakang para penulisnya terutama Wilbur Schramm. Karya kolektif Schramm bersama Siebert dan Peterson ini haruslah pula dilihat konteks sejarah pembuatannya. Karya ini diterbitkan pada 1952 di mana Perang Dingin masih berkecamuk antara Blok Barat (Amerika) dan Blok Timur (Sovyet). Kondisi yang melatari terbitnya Four Theories of The Press ini seakan menemukan peraduannya ketika ditemukan fakta yang mencengangkan tentang Schramm bahwa  Schramm terlibat dalam berbagai proyek rahasia militer Amerika pada masa Perang Dingin. Hal ini menunjukkan bahwa Schramm memiliki keterkaitan dengan CIA dan kelembagaan militer lainnya. Pemikiran Schramm yang sarat kepentingan intelijen Amerika ini terkuak dalam sejumlah literatur mutakhir sehingga mereka yang hendak mengonsumsi teori Schramm perlu hati-hati serta kritis. Contoh literatur tersebut antara lain adalah karya Christopher Simpson “Science of Coercion: Communication Research and Psycological Warfare 1945-1960” (1994). Simpson membongkar arsip-arsip intelijen Amerika dan menemukan peran besar Scramm dalam proyek-proyek rahasia intelijen. Karya lainnya adalah yang dibuat oleh Everett M. Rogers (A History of Communication Study: A Biographical Approach, New York, Free Press, 1994) dalam bagian tentang Wilbur Schramm juga menyinggung bagaimana Schramm punya hubungan dengan kelembagaan-kelembagaan dinas rahasia dan pertahanan Amerika tersebut.[5]

Dari sejumlah fakta yang ditemukan terdapat kecurigaan besar bahwa penulisan buku  Four Theories of The Press ini merupakan bias Amerika dalam menilai kawan atau lawannya dalam kondisi Perang Dingin. Selain itu, Teori Pers Sovyet Komunis sudah harus dibuang jauh-jauh karena kondisi ini sejak akhir 1980-an telah banyak berubah. Karenanya penggunaan teori ini di masa mendatang lebih akan masuk sebagai sejarah saja ketimbang sebagai suatu ilmu yang cukup relevan dalam memotret perkembangan yang jauh lebih kompleks hari ini.[6]

Kritik lain datang dari Robert G. Picard yang mengkritik keabsahan model-model klasik tersebut dalam melihat fenomena hubungan pers dengan pemerintah pada masa dekade 1980-an. Picard menyatakan bahwa sebagai sebuah fakta, di akhir 1980-an dunia dicengangkan dengan runtuhnya ideologi komunis di Eropa Timur, sehingga praktis uraian Teori Pers Komunis yang dikemukakan oleh Schramm dalam karya kolektifnya bersama Siebert dan Peterson telah gugur dan tinggal sebagai catatan sejarah masa lalu saja.[7]

Kritik utama Picard adalah ketidakmampuan Fred Siebert dan kawan-kawan untuk menjelaskan fenomena pers di negara berkembang dan tulisannya itu sendiri ditulis oleh para peneliti yang berasal dari Amerika dan terpengaruh oleh tradisi Anglo-Amerika dan juga memiliki bias dari pengaruh demokrasi liberal.[8] William Hachten, yang dikutip Picard, membagi pers di dunia ke dalam tipologi: pers otoriter, pers komunis, pers “western”, pers revolusioner dan pers pembangunan. Istilah pers komunis dan pers otoriter dipinjam Hachten dari empat teori pers yang dikemukakan Siebert. Pers “western” merupakan penggabungan teori pers Libertarian dan Tanggung Jawab Sosial. Menurut Hachten, walaupun keduanya merupakan dua konsep yang berbeda, namun keduanya muncul di Barat dan menampilkan pola pikir Barat. Pers revolusioner adalah pers dari kelompok orang yang yakin sekali bahwa pemerintahnya tidak memenuhi kepentingan mereka dan harus digulingkan, dan bagi kelompok ini tidak ada kesetiaan pada negara.

Kritik yang lain lagi datang dari Akhmad Zaini Abar dalam skripsinya untuk meraih gelar sarjana dari Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada yang berjudul “1966-1974: Kisah Pers Indonesia” dan telah diterbitkan oleh Penerbit LKiS pada 1995. Ia menolak pendapat Fred S. Siebert dan kawan-kawan tentang empat teori pers. Penolakan itu berdasar pada argumen bahwa di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, sering terjadi inkonsistensi, atau bahkan polarisasi, antara realitas legal-formal dengan realitas empiris-aktual. Dengan kata lain telah terjadi distorsi antara aspirasi dan kehendak konstitusional, peraturan-peraturan hukum positif serta ideologi resmi negara dengan kenyataan sosial dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jika saja mengikuti pendapat Fred S. Siebert dan kawan-kawannya tersebut, maka kajian yang akan kita lakukan hanya sekedar memberi gambaran realitas pers yang bersifat legal-formal daripada bersifat empiris-aktual. Artinya kajian menjadi bersifat a-historis dan normatif.[9]

Kritik Zaini Abar ini cenderung serupa dengan Teori Pers Pembangunan atau Developmentalisme yang menekankan pada stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi agar pembangunan dapat berjalan lancar. Stabilitas nasional menjadi syarat utama dan pers merupakan institusi yang paling berpotensi untuk menciptakan suasana stabil atau sebaliknya dengan fungsinya sebagai pembentuk opini publik. Kritiknya ini diakuinya sebagai hasil derivasi dan “kreasi” penulis atas berbagai penjelasan struktural perihal problema sosial, ekonomi, dan politik di luar problema pers.[10]

Sistem Pers di Indonesia

Lalu bagaimana dengan sistem pers yang ada di Indonesia? Apakah dapat dimasukkan ke dalam teori-teori yang dibuat Fred S. Siebert dan kawan-kawannya? Atau Indonesia memiliki sistem pers sendiri selain dari empat teori tersebut?

Melihat pemaparan sebelumnya di atas, maka dapat dipastikan bahwa empat teori pers hasil karya kolektif Fred S. Siebert dan kawan-kawan sudah tidak relevan lagi bagi kondisi kekinian karena teori-teori tersebut lebih cenderung sebagai pemaparan sejarah dibandingkan teori umum yang dapat diaplikasikan pada kehidupan pers kini. Selain itu juga melihat latar sejarah penerbitannya yang sarat kepentingan, maka empat “teori” pers tersebut harus dibuang jauh dari pelabelan teori dan harus dipelajari sebagai sejarah pers dunia.

Ignatius Haryanto dalam bukunya juga menyebutkan bahwa:

Untuk membandingkan salah satu dari beberapa model teori pers yang ada, dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, maka perlu kehati-hatian dalam melihat model mana yang sebenarnya berkembang di Indonesia, sambil melihat latar historis macam apa yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, untuk menyebut kondisi di Indonesia dengan tipologi di atas (empat teori pers – pen), kita harus melacak kondisi historis macam apa yang melatari munculnya model yang dipakai untuk menyebut kondisi Indonesia.[11]

Jadi menurut penulis, untuk mengetahui sistem pers apa yang berlangsung pada suatu negara, termasuk Indonesia, harus dilakukan penelitian khusus dengan melihat latar historis suatu negara sehingga dapat diketahui karakteristik sistem negara dan sosial yang berlaku serta perkembangannya. Mungkin terdapat kemiripan karakter dengan apa yang dikemukakan dalam Empat Teori Pers karya Siebert dan kawan-kawan, namun kemiripan itu tidak menghilangkan kekhasan karakter sistem pers suatu negara. Daripada memaksakan untuk menamai sistem pers suatu negara  menggunakan konsep-konsep Empat Teori Pers, lebih baik melakukan penelitian dan menemukan konsep-konsep baru dengan kekhasan masing-masing negara sesuai dengan konteks tempat dan waktu.

 

Referensi:

Akhmad Zaini Abar. 1995. “1966-1974: Kisah Pers Indonesia”. Yogyakarta: LkiS.

Fred S. Siebert dkk. 1986. Empat Teori Pers. Jakarta: PT. Intermasa.

Ignatius Haryanto.“Propaganda, Kuasa, dan Pengetahuan: Genealogi Ilmu Komunikasi di Indonesia, (Suatu Penelusuran Awal)”. (Artikel Ilmiah)

Ignatius Haryanto. 2006. “Indonesia Raya Dibredel”. Yogyakarta: LkiS.


[1]Lih.

[2] Ibid. bab Pendahuluan.

[3] Ibid. hal. 45-46.

[4] Judul buku “Last Rights” merupakan sindiran nyata terhadap “Last Rites” (upacara keagamaan terakhir) yakni merupakan sakramen pemberkatan pada saat kematian. Sedikit memberi kesan kematian dari empat teori pers selaras dengan era yang melahirkan teori-teori tersebut. Seluruh pembahasan mengenai buku “Last Rights” ini dikutip dari resume materi kuliah Perbandingan Sistem Pers mengenai pembahasan buku tersebut.

[5] Lih.  Ignatius Haryanto.“Propaganda, Kuasa, dan Pengetahuan: Genealogi Ilmu Komunikasi di Indonesia, (Suatu Penelusuran Awal). (Karya ilmiah).

[6] Ibid.

[7] Robert G. Picard, “Revision of The ‘Four Thories of The Press’ Model”, Mass Communication Review, vol. X, no. 1&2, Winter Spring 1982/1993, dalam Ignatius Haryanto. 2006. “Indonesia Raya Dibredel”. Yogyakarta: LkiS. Hal: 233

[8] Ibid. hal:240.

[9] Akhmad Zaini Abar. 1995. “1966-1974: Kisah Pers Indonesia”. Yogyakarta: LkiS. Hal:21-22.

[10] Ibid. lih. Hal:22. Catatan kaki no. 3.

[11] Ignatius Haryanto. 2006. “Indonesia Raya Dibredel”. Yogyakarta: LkiS. Hal: 233-234.