GENEALOGI  ILMU KOMUNIKASI DI INDONESIA, (SUATU PENELUSURAN AWAL) [1]

Ignatius Haryanto

ABSTRACT

This article discusses the origin and genealogy of Communication Studies in Indonesian universities. The writer argues that the origin of communication studies in Indonesian has American bias in the development of this discipline, and then creates a mono-paradigm in teaching and research activities since 1960s. This mono-paradigm is a result from a modernization paradigm, adopted by New Order officials, with some collaboration from prominent social scientists, including Communication scholars, to create social engineering toward the society. Most of Indonesian communication scholars in the 1960 through the 1980s were graduates from American universities which were the pioneer of Communication studies, rooted in propaganda and political communication type of researches.

By using Christopher Simpson’s work, this article discusses the historico-political context of the knowledge production among ‘American communication theories’, that indirectly influence Indonesian communication scholars in adopting the modernization or developmental paradigm for Indonesian context. Some criticism then left out from the dominant paradigm, especially when the 1965 incident in Indonesia created a situation where Indonesian social scientists were prohibited to learn and use Marxist paradigm.

Pengantar

Perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia dan berbagai kegiatan penerapannya sangat berkembang dalam satu dasawarsa terakhir ini. Ada beberapa indikasi yang bisa ditunjuk untuk melihat perkembangan tersebut. Pertama, adalah makin banyaknya dibuka program-program pendidikan komunikasi (terutama dalam ilmu terapannya) yang diselenggarakan baik oleh perguruan tinggi (lihat Apendix dari tulisan ini), mulai dari program sarjana, diploma, hingga kelas extention ataupun kelembagaan pendidikan non perguruan tinggi lain yang menawarkan program-program komunikasi terapan ini. Kedua, hasil lebih lanjut dari berbagai program ini adalah tentu saja, semakin banyak lulusan-lulusan berbagai program tadi yang memiliki latar belakang pendidikan komunikasi. Ketiga, hampir seluruh instansi pemerintah, perusahaan bisnis dan berbagai kelembagaan lain yang berurusan dengan publik, pastilah memiliki suatu departemen yang diberi nama Hubungan Masyarakat (Humas) / Public Relations, ataupun kelembagaan konsultan Humas. Keempat, salah satu hasil lain dari program terapan ilmu komunikasi adalah bidang periklanan atau advertising yang juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam dua decade belakangan ini.

Tak ada yang salah dengan fenomena yang telah disebutkan di atas, karena bagaimanapun juga perkembangan yang terjadi di Indonesia juga bukan merupakan hal yang istimewa jika dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi di belahan dunia lain, terutama negara yang sudah termasuk dalam sebutan negara Industri (ataukah negara industri advanced ataupun negara industri baru), apalagi dengan kemajuan teknologi informasi telah membuat berbagai rangkaian hubungan antar manusia atau lembaga kini menjadi makin kompleks, sehingga ada kebutuhan untuk sebagian pihak untuk mengadakan suatu kelembagaan khusus yang berurusan dengan masalah komunikasi – terutama – dengan pihak luar.

Yang hendak ditulis di sini adalah suatu kritik atas pemahaman ataupun perkembangan ilmu dominan yang terjadi dalam pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia, yang sebenarnya merupakan bagian dari kritik lebih luas terhadap perkembangan ilmu social di Indonesia, yang menunjukkan kemandegan atas cara berpikir yang telah diterapkan sekian lama, lewat suatu cara yang spesifik dalam pelanggengan suatu mashab tertentu yang diyakini untuk diajarkan, dan diterapkan, tanpa ada suatu dimensi kritik epistemology atas perkembangan ilmu itu sendiri.

Tesis utama yang hendak dikemukakan di sini adalah bahwa perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia yang terutama diajarkan oleh universitas-universitas dominan di Indonesia, lebih membela suatu paradigma tunggal, atau katakanlah lebih membela paradigma yang lebih pragmatis, cenderung positivistic, mengabaikan konteks perkembangan ilmu dalam wilayah dimana ia berkembang, serta tak pernah mempertanyakan keabsahan asumsi-asumsi yang terletak di balik penggunaan paradigma dominan dalam perkembangan pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia.

Dengan menyebut ‘paradigma tunggal’, posisi binner adalah paradigma plural, dimana ada berbagai mashab lain yang dikenal dalam ilmu komunikasi atau ilmu lain yang kini sering berinteraksi secara metodologis dengan ilmu-ilmu komunikasi. Dengan membela posisi paradigma yang plural, maka tulisan ini pun hendak membela suatu pendekatan interaksi antar bidang ilmu yang untuk sebagian pihak masih dianggap suatu tabu. [2]

Tulisan ini barulah sekedar tulisan awal untuk melacak akar-akar perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia yang terutama sangat berorientasi pada perkembangan ilmu komunikasi di Amerika, terutama dalam kacamata paradigma positivistic, berakar pada mashab Chicago School, dan juga dengan pendekatan yang sangat pragmatis, dengan asumsi-asumsi yang sudah diterima begitu saja dan cenderung menggunakan statistik untuk peneguhan tesis yang sudah dipegang awalnya. Dari sini secara tidak langsung hendak mencoba menjawab mengapa terjadi kemandekan dalam perkembangan ilmu komunikasi, sebagai bagian dari ilmu-ilmu social lainnya di Indonesia.

Tulisan ini pula hendak melacak bagaimana ilmu komunikasi di  Amerika sendiri berkembang menjadi suatu disiplin yang lebih mapan terutama pada tahun 1950-an atau decade awal setelah selesainya perang dunia II. Hal tentang perang dunia II di sini disinggung karena ini terutama berkait dengan fakta bahwa sejumlah ahli ilmu komunikasi Amerika – yang teorinya dipergunakan oleh para mahasiswa dan sarjana ilmu komunikasi tanpa daya kritis, dan dianggap sebagai the founding fathers of communication science –  punya andil besar dalam penerapan dan pengembangan metode-metode ilmu komunikasi untuk membela kepentingan Amerika dalam perang yang terjadi sejak masa perang dunia II hingga masa perang dingin tahun 1960-an. [3]

Dari pelacakan sejarah awal di Amerika, diharapkan tulisan ini bisa memberikan sedikit gambaran, bahwa perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia tak bisa juga dilepaskan dari perkembangan kepentingan ekonomi dan politik Amerika terhadap negara dunia ketiga seperti Indonesia – terutama yang jaman Sukarno dikenal dengan nasionalisme dunia ketiga dengan mendirikan gerakan non blok dengan negara-negara Asia dan Afrika – dan perkembangan posisi ilmu komunikasi di Indonesia saat ini tak juga bisa dilepaskan dari perkembangan pendekatan developmentalis yang dianut para penyusun kebijakan social pada masa awal orde baru, terutama dengan menggandeng ilmu social, khususnya ilmu komunikasi dalam kekuasaan birokrasi negara.

Filsuf asal Perancis, Friedrich Nietzsche, dalam salah satu gagasannya menyebut tentang istilah genealogi, sebagai suatu penyingkapan kedok nafsu-nafsu, kebutuhan-kebutuhan, ketakutan-ketakutan, dan harapan-harapan yang terungkap dalam sebuah pandangan tertentu mengenai dunia [4]. Pandangan Nietzsche ini relevan dengan topik yang dibahas, karena tulisan ini hendak membuka selubung yang selama ini ditutup-tutupi berupa kepentingan politik yang dibalut dengan legitimasi ilmiah di satu sisi, atau juga dipergunakannya kepentingan politik untuk memberikan legitimasi ilmiah.

Atau lebih lanjut juga mengatakan bahwa pengetahuan bekerja sebagai instrumen kekuasaan. Ini berarti bahwa kehendak untuk mengetahui sesuatu tergantung pada kehendak untuk menguasai. Jadi, tujuan pengetahuan bukanlah untuk menangkap kebenaran absolute pada dirinya, melainkan untuk menundukkan sesuatu. Dengan pengetahuan kita menciptakan tatanan, merumuskan konsep-konsep, memasang skema-skema pada kenyataan yang sebenarnya senantiasa berubah-ubah [5].

Tulisan ini hendak dimulai dengan pelacakan perkembangan ilmu komunikasi di Amerika – yang dibedakan dengan perkembangan ilmu komunikasi di Eropa Barat [6] dan juga perkembangan ilmu komunikasi di Amerika Latin ataupun India yang memiliki cirri perkembangan khas – terutama dengan bertumpu pada pengembangan metode propaganda sebagai hasil penting dari dua perang dunia (1914-1918 dan 1939-1945) dengan dua tokoh utama Harold Lasswell dan Walter Lippman. Kemudian tulisan ini berlanjut pada perkembangan metode perang psikologis (psychological warfare) yang digunakan para ahli komunikasi Amerika yang bekerja pada 6 kelembagaan perang Amerika untuk membela kepentingan ekonomi dan politik Amerika [7]. Kemudian setelah itu tulisan ini menyoroti sejarah perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia dengan terutama menyoroti bagaimana dekatnya hubungan para sarjana ilmu komunikasi di Indonesia dengan ilmu komunikasi asal Amerika [8], serta menunjuk pada luasnya pengaruh ‘mashab Amerika’ ini dalam pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia [9]. Di bagian akhir tulisan ini, akan sedikit dipaparkan bagaimana propaganda dilakukan di Indonesia oleh kelompok yang menginginkan kejatuhan Sukarno pada tahun 1965/66 dengan menjalankan proyek kudeta sembari melempar berbagai tudingan ke pihak-pihak lain. Bagian ini hendak menunjuk pada penerapan metode propaganda terutama dari kepentingan ilmu komunikasi Amerika dalam proses transisi politik tahun 1965/66 tersebut. [10].

Ilmu Komunikasi dan Paradigma Developmentalisme Orde Baru

 

 

Dalam sebuah buku panduan untuk memilih perguruan tinggi bagi para lulusan Sekolah Menengah Umum, ilmu komunikasi didefinisikan sebagai berikut:

“Merupakan pengetahuan tentang komunikasi di dalam masyarakat mulai dari munculnya informasi di dalam masyarakat mulai dari munculnya informasi di dalam masyarakat sampai dengan penerimaan informasi di masyarakat. Pengetahuan tentang komunikasi tersebut meliputi lembaga komunikasi (pers, suratkabar, televisi, radio) beserta dengan fungsi dan pengolahan dan pengelolaannya, proses komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Jurusan ini dapat dibagi dalam beberapa jenis keahlian khusus: jurnalistik, hubungan masyarakat (public relation), dan bidang penerangan, di samping beberapa program baru muncul di komunikasi seperti periklanan dan penyiaran. Kurikulum pendidikan komunikasi meliputi: pengantar dan sejarah komunikasi, proses dan efek publisistik/pers/radio/film, hubungan masyarakat, pendapat umum, grafika dan penerbitan. [11]

Itulah definisi umum atas ilmu komunikasi, namun begitu, definisi sebenarnya mengandung problematika sendiri, karena di dalamnya ada pengandaian yang diterima begitu saja bahwa proses pengiriman informasi tak mengandung suatu yang ambigu dan bisa ditafsirkan secara berbeda baik oleh si pengirim pesan dan penerima pesan. Definisi umum seperti itu juga menghindarkan unsur ideologis dari proses pengiriman pesan yang seringkali ada di bawah bayang-bayang ideologi tertentu.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka Heru Nugroho, seorang pengajar dari Universitas Gadjah Mada pernah menuliskan kritiknya terhadap dunia perguruan tinggi di Indonesia secara umum:

“Fakta menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia cenderung lebih menjadi arena permainan politik bagi Negara, pasar dan sivitas akademika daripada sebuah wilayah yang memiliki otoritas akademik. Terjadinya otonomi kampus sebetulnya sekedar mengubah dominasi dari tirani Negara menuju cengkraman pasar.” [12]

Apa yang dituliskan oleh Heru Nugroho bukanlah omong kosong. Walaupun dalam tulisan itu Heru tak menampilkan dengan sangat gambling bagaimana wajah “arena permainan politik bagi Negara, pasar dan sivitas akademika” itu terjadi dengan sedemikian brutal, namun sejumlah modus, sejumlah pola dan fenomena yang selama ini berada di dalam tembok-tembok tebal universitas mulai terkuakkan.

Dalam tulisan tersebut, Heru Nugroho menggambarkan fenomena tentang kondisi pendidikan tinggi pada masa Orde Baru yang “merupakan salah satu contoh bagaimana campur tangan Negara terhadap system pendidikan tinggi nasional sangat dominan” [13] hingga fenomena bagaimana era sejumlah perguruan tinggi beralih status menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara), yang ia komentari sebagai :

Perguruan tinggi BHMN menjadi “Toko Kelontong” yang menjual apa saja, mulai dari komoditi jarum untuk menjahit hingga sepeda motor, bahkan mobil. Atau dengan istilah lain, dapat dikatakan telah berkembang “McDonaldisasi Pendidikan Tinggi” karena perguruan tersebut memiliki banyak outlet di manapun, menyediakan pendidikan cepat saji, dapat dibeli dimana saja dan kapan saja. McDonaldisasi Pendidikan tinggi ini memiliki empat prinsip, yaitu kuantifikasi, efisiensi, keterprediksian, dan teknologisasi.” [14]

Bagaimana kita merefleksikan apa yang telah dikatakan oleh Heru Nugroho ini dalam konteks pembicaraan tentang ilmu Komunikasi di Indonesia. Dapat dikatakan kesimpulannya adalah sama dan sebangun, dan bahkan tak salah juga jika dikatakan di sini bahwa ilmu komunikasi di Indonesia menjadi salah satu yang paling depan ada dalam kondisi “McDonaldisasi Pendidikan Tinggi”, mengingat fakta bahwa dalam waktu singkat jurusan Ilmu komunikasi menjamur hadir di berbagai perguruan tinggi, dalam universitas-universitas baru, bahkan naiknya posisi dari sejumlah Sekolah Tinggi, lembaga kursus untuk kemudian menghadirkan jurusan ini seturut dengan adanya “permintaan pasar yang tinggi” untuk itu.

Namun kita akan sedikit mundur untuk melihat bagaimana kondisi yang terjadi pada saat awal Ilmu komunikasi berkembang di Indonesia, yang awal mulanya adalah bagian dari Publisistik, atau pengetahuan yang lebih mencakup masalah jurnalistik, atau penerbitan atau publikasi missal, dan bergeser menjadi ilmu komunikasi. Namun kemunculan ilmu komunikasi ini sendiri bukan sesuatu yang lepas konteks begitu saja, karena di dalamnya ada paradigma dominant yang berdiri di belakangnya, dan paradigman dominant itu adalah paradigma developmentalisme (pembangunan-isme) yang memang merupakan bagian dari ideology Negara Orde Baru yang dikembangkan guna menyukseskan program-program pemerintah untuk mendapatkan stabilitas ekonomi, pengendalian jumlah penduduk lewat program Keluarga Berencana, rekayasa social (social engineering) kepada masyarakat dengan berbagai program pembangunan, hingga akhirnya paradigma ini pulalah yang mencoba menutupi lubang-lubang hitam dalam pembangunan ala Orde Baru hingga akhirnya menuju akhir dalam keterpurukan ekonomi, dan ditandai dengan jatuhnya Suharto dari kursi kepresidenan setelah memerintah lebih dari 32 tahun.

Bagaimana pun juga ilmu komunikasi di Indonesia, tak bisa dilepaskan dari perkembangan ilmu social secara umum, yang juga terjerat dengan perkembangan yang lebih positivitik pada awalnya, masuk dalam jerat rencana Negara Orde Baru dalam rekayasa social, serta menutup adanya paradigma yang berbeda dalam perkembangannya. Dalam perkembangannya sendiri, Developmentalisme sebagai ideology pada akhirnya harus menyerah kalah pada system ekonomi pasar yang didorong kencang oleh paradigma Neoliberalisme sehingga dasar-dasar yang telah dibuat oleh program-program pembangunan diruntuhkan, menuju pada ekonomi pertarungan bebas (free fight competition) dan kembali menggunakan ilmu komunikasi sebagai basis rekayasa social yang sama pula.

Dalam kaitan antara Orde Baru dan orientasi ilmu social di Indonesia Ariel Heryanto menyebutkan bahwa

“Di banyak Negara colonial dan pascakolonial seperti Indonesia, ilmu social menjadi semacam alat bagi Negara untuk membantu proyek-proyek kerja yang disponsori Negara dan memberikan pembenaran politik terhadap baik rasionalitas maupun praktek kerja proyek-proyek itu.“ [15]

Kondisi ini dikontraskan dengan kondisi di sejumlah Negara liberal, dimana ilmu social berperan lebih sebagai kritik social terhadap status quo. Perbedaan ini mengingatkan saya atas dervasi dari ekonomi-politik media. Dalam tulisannya mengenai pendekatan ekopol, Chi-Chuan Lee membagi ekopol menjadi ”ekonomi” ekopol yang banyak digunakan untuk membaca kondisi media di negara demokrasi stabil dan kapitalisme matang, sedangkan pendekatan ”politik” ekopol sering dipakai untuk membaca kondisi di negara terbelakang, otoritarian, dan dunia ketiga. Dia melanjutkan, melaui temuannya di RRC, bahwa kedua pendekatan itu kadangkala bisa dipakai bersamaan untuk membaca kondisi. Dan salah satu ideology yang paling menonjol dari kondisi Orde Baru dan perkembangan ilmu sosialnya adalah ideology Pembangunan (‘Pembangunanisme’, dalam istilah Heryanto), yang secara lugas digambarkan oleh Heryanto sebagai “teknokratisme dengan logat militer Jawa” [16].

Ada tiga konsep kunci yang termaktub dari gambaran Ariel tersebut; teknokratisme, militer dan Jawa. Heryanto mengelaborasi ketiga konsep itu dengan menyebutkan teknokratisme sebagai penggarapan atas alam dan realitas dunia yang tersedia bagi manusia yang mensyaratkan adanya jasa ahli, ilmu dan teknologi, dimana semuanya bekerja secara sekuler, menurut hukum dan kaidah yang bersifat universal dan netral dalam dirinya sendiri. [17] Logat militer dan Jawa yang mewarnai teknokratisme Indonesia tak lain dari merujuk pada paham “fasisme yang secara fragmentaris dapat dijumpai dalam sikap dan ideology Orde Baru” [18]

Dengan membaca kembali jurnal-jurnal lama atau laporan karya ilmiah yang diterbitkan antara tahun 1970-80an, kita akan melihat betapa dominannya cara pandang tentang komunikasi pembangunan yang merupakan turunan dari pengertian modernisasi yang diterapkan di Indonesia, dengan focus terutama adalah bagaimana menggiatkan masyarakat lewat kegiatan-kegiatan komunikasi pembangunan terutama lewat program-program pemerintah, dan mengukur bagaimana efektivitas program tersebut dijalankan oleh pemerintah. Banyak riset yang dilakukan oleh Jurusan Ilmu Komunikasi UI pada tahun-tahun tersebut adalah riset yang didanai oleh pemerintah. Inilah beberapa contoh riset yang pernah dilakukan pada decade 1970-80an tersebut:

  1. Kerjasama dengan Proyek Pedesaan UI dengan topik masalah, pemecahan masalah pembangunan desa seperti misalnya peranan pemuka masyarakat desa dalam pembangunan, masalah penyebaran informasi KB, KUD, BIMAS.
  2. Kerjasama dengan Departemen Penerangan RI tentang pengaruh TV, penonton TV, pendengar radio, pengaruh film, Pusat Penerangan Masyarakat di daerah-daerah.
  3. Kerjasama dengan BKKBN, dengan menerbitkan buku panduan untuk siaran KB melalui radio, TV dan media lainnya. [19]

Sementara itu dari Litbang Deppen, ada sejumlah penelitian yang telah dihasilkan pada decade yang sama yaitu: penelitian tentang efektivitas media tradisional, penelitian tentang pengaruh social budaya dari siaran televisi dan radio lewat SKSD, penelitian tentang pengaruh perfilman di daerah pedesaan, penelitian tentang interaksi antara pers dan decision makers, dan sebagainya. [20]

Paradgima modernisasi atau juga developmentalisme yang dominan kala itu mendasarkan pada tesis utama bahwa masyarakat dari masyarakat yang kurang maju (Negara berkembang) harus dibangun motivasinya untuk bisa menjadi maju, untuk itu diperlukan sejumlah rekayasa social yang dilakukan, kalau perlu dengan memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi komunikasi yang ada, untuk bisa mengontrol masyarakat, untuk bisa mengelola respon dari pesan pembangunan yang telah dikemas. [21]

Hal paling penting dalam pendekatan ini adalah adanya efektivitas pengiriman pesan, apakah dengan menggunakan jalur pengiriman pesan satu langkah ataupun dua langkah (two-step-flow communication). Pengirim pesan berharap pesan yang telah dikirimnya akan diterima persis oleh penerimanya. Ambiguitas dari isi pesan itu sendiri tak pernah dipersoalkan.

Oleh karena itu buku-buku teks dominant yang jadi pendasaran atas pemikiran tersebut bersumber pada karya seperti Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society (1958); lalu juga karya seperti David McClelland, The Achieving Society (1961), karya Lucien Pye, Communication and Political Development (1963), Everett Rogers & F. Floyd Shoemaker, Communication of Innovations (1964) dan juga karya Wilbur Schramm, Mass Media in National Development (1964).

Masalah yang muncul dengan paradigma tunggal yang berkembang dominant saat itu adalah tiadanya kesempatan dari ilmu ini melakukan refleksi atas perkembangan yang ada, dan munculnya paradigma dominant menutup kemungkinan adanya paradigma alternative atau paradigma yang lebih kritis sifatnya. Banyak asumsi yang dikembangkan dalam pendekatan berparadigma tunggal sudah diterima begitu saja (taken for granted) tanpa mempertimbangkan evaluasi atas paradigma tersebut, dan pula memperhitungkan konteks historis pemikiran yang melatarinya.

Membuka Selubung Ideologis: Sumbangan Christopher Simpson dalam memahami konteks perkembangan studi komunikasi di Amerika

Sebelum masuk dalam pembahasan lebih jauh terhadap Lasswell, Lippman dan model teori Propaganda, ada baiknya sedikit mengulas suatu buku yang sangat relevan dalam topik bahasan ini, yaitu buku yang ditulis oleh Christopher Simpson, yang berjudul Science of Coercion: Communication Research and Psycological Warfare 1945-1960 (Oxford University Press, 1994).

Buku ini membedah secara tajam bagaimana keterkaitan para ahli ilmu komunikasi di Amerika (termasuk di dalamnya sejumlah anggota peneliti dari Institut fur Sozialforschung, seperti Herbert Marcuse [22] dan Leo Lowental yang bermigrasi ke Amerika ketika para sarjana ‘critical school’ ini terpaksa pergi dari Jerman ketika mulai dalam kekuasaan Hitler.) dengan penggunaan perang psikologis yang dikembangkan mereka pada masa antara tahun 1945 dan 1960, dan kalangan militer Amerika punya kepentingan besar dalam perkembangan metode atau paradigma tertentu dalam studi komunikasi dan mereka ini juga yang punya kuasa untuk menentukan ‘apakah studi komunikasi’ itu, tentunya dengan paradigma yang mereka anggap ‘objektif’, mencari ‘kebenaran ilmiah’. Pengembangan pendekatan ini pun didukung dengan besarnya bantuan dana yang diberikan untuk proyek-proyek penelitian yang berkait dengan soal ini.

Perang psikologis di sini diartikan sebagai “serangkaian strategi dan taktik yang didisain untuk mencapai tujuan ideologis, politis dan militer dari organisasi yang membiayainya lewat eksploitasi atribut-atribut social dan psikologis, serta system komunikasi masyarakat yang dibidik”. Atau dengan kata lain, perang psikologis juga bisa diartikan sebagai “aplikasi pendekatan komunikasi massa dalam konflik-konflik social, dimana ia memfokuskan pada penggabungan antara penggunaan kekerasan atau bentuk komunikasi konvensional lain untuk mencapai kepentingan politik dan militer” [23]

Untuk kalangan militer Amerika, ‘komunikasi’ dimengerti tidak lebih dari suatu bentuk transmisi pesan dimana pesannya bisa berupa apa saja untuk mencapai tujuan ideologis, politis dan membela kepentingan militer. [24] Tidak Cuma itu, agen-agen keamanan Amerika juga melihat propaganda dan perang psikologis sebagai “alat untuk memperluas pengaruh pemerintah Amerika di wilayah-wilayah lain yang kemudian bisa dikuasai oleh tentara-tentara Amerika, dengan biaya yang murah”. [25] Sebagai suatu contoh dikemukakan bahwa radio CIA di negara-negara Eropa Timur telah menjadi “sarana yang paling murah, aman, dan efektif bagi kepentingan politik luar negeri Amerika”.

Dan menurut Simpson, perkembangan metode perang psikologis dan pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu komunikasi di Amerika saat itu harus dilihat dalam kaitannya dengan konteks politik dan ekonomi antara tahun 1940 hingga 1950-an, dimana tujuan utama dari operasi perang psikologis tersebut adalah “untuk membuat frustasi ambisi dari negara-negara berkembang yang kaya dengan sumber daya alam, yang memiliki gerakan massa yang radikal, serta memiliki problem-problem besar seperti masalah kemiskinan, ketergantungan, dan korupsi yang hebat” [26]

Dari sisi keuangan, hal ini juga menjadi jelas, bahwa antara tahun 1945 hingga 1960, badan-badan seperti Departemen Pertahanan Amerika, kemudian US Information Agency, dan CIA memberikan banyak dana untuk proyek-proyek penelitian komunikasi. Pada tahun 1950-an saja diumumkan bahwa budget untuk penelitian tersebut mencapai $ 1 milyar per tahun, dan di antara dana itu antara $ 7 hingga $ 13 juta disisihkan untuk universitas, untuk kelompok-kelompok think thank, khususnya untuk bidang-bidang: komunikasi yang erat kaitannya dengan psikologi social, studi-studi efek komunikasi, studi antropologi dari system komunikasi negara-negara luar, studi tentang pemirsa (audience) di negara-negara luar, dan juga survey-survey opini publik di negara luar. [27] Bidang ini semua adalah bidang-bidang yang kini mendominasi pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia dan hampir semua berasal dari latar belakang kondisi perang tersebut.

Sebagai bagian dari ilmu-ilmu social, ilmu komunikasi memang punya peran penting dalam kebijakan politik luar negeri Amerika, seperti yang dikemukakan oleh salah satu tokoh penting dalam ilmu komunikasi Amerika, Ithiel de Sola Pool, bahwa “partisipasi aktif dari para sarjana social dalam politik luar negeri Amerika adalah karena mereka adalah birokrat-birokrat atau elite penentu kebijakan di masa mendatang, dan satu-satunya harapan untuk pemerintahan yang humanis (humane government) di masa mendatang adalah dengan penggunaan ilmu-ilmu social secara meluas oleh pemerintah.” [28]

Dengan membaca buku ini maka terbukalah tabir gelap yang selama ini banyak dilupakan banyak sarjana komunikasi di Indonesia, yaitu membuka selubung hubungan antara pengetahuan dan kuasa, atau membuka selubung asumsi-asumsi berbagai pendekatan ilmu komunikasi yang diajarkan di Indonesia, tanpa memeriksa bagaimana konteks kehadiran dan perkembangan ilmu tersebut secara kritis. [29] Ilmu dan metode komunikasi asal Amerika yang berkembang di Indonesia diterima begitu saja (taken for granted) dan dibayangkan bisa diterapkan dalam konteks di Indonesia sebagaimana hal itu bisa diterapkan di Amerika. [30]

Buku ini disusun terutama dengan menggunakan bahan dasar dari dokumen-dokumen yang telah di-declassified untuk menggali bagaimana hubungan antara para ahli ilmu komunikasi Amerika dan kepentingan militer pada saat itu. Suatu catatan kecil di sini misalnya bahwa proyek-proyek penelitian yang dilakukan oleh Wilbur Schramm masih ada dalam kategori classified, dan yang agak mengherankan di sini adalah keterlibatan Wilbur Schramm dalam berbagai proyek rahasia militer ini tak pernah disebut – paling tidak dalam catatan kaki – pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia, walaupun dalam terjemahan profil Schramm di jurnal ISKI pernah disebutkan secara sepintas bahwa Schramm punya keterkaitan dengan CIA dan kelembagaan militer Amerika lainnya. [31]

 

Lasswell, Lippman & Teori Propaganda: Cikal bakal studi komunikasi di Amerika

Diktum Lasswell akan selalu diingat oleh mereka yang pernah sedikit belajar ilmu politik atau ilmu komunikasi – karena sesungguhnya Harold Lasswell adalah ilmuwan politik-;  “Who says what, to whom, to which channel and with what effect”. Inilah dictum yang akan selalu diingat sebagai suatu model teori komunikasi yang linier, yang ia temukan dari hasil pengamatan dan praktek yang ia lakukan sepanjang masa perang dunia pertama dan kedua. Pada tahun 1926, Harold Lasswell menulis disertasinya yang berjudul “Propaganda Technique in the World War” yang menyebutkan sejumlah program propaganda yang bervariasi mulai dari konsep sebagai strategi komunikasi politik, psikologi audiens, dan manipulasi symbol yang diambil dari teknis propaganda yang dilakukan oleh Jerman, Inggris, Perancis dan Amerika.

Sebenarnya kata propaganda sendiri merupakan istilah yang netral. Kata yang berasal dari bahasa Latin “to sow” yang secara etymology berarti: “menyebarluaskan atau mengusulkan suatu ide” (to disseminate or propagate an idea). Namun dalam perkembangannya kata ini berubah dan mengandung konotasi negatif yaitu pesan propaganda dianggap tidak jujur, manipulatif, dan juga mencuci otak [32]. Pada perkembangan awal ilmu komunikasi, propaganda menjadi topik yang paling penting dibahas pada masa itu, namun anehnya setelah tahun 1940-an, analisis propaganda ini menghilang dari khasanah ilmu-ilmu social di Amerika. Sebagai penggantinya muncullah istilah seperti komunikasi massa (mass communication) atau penelitian komunikasi (communication research), menggantikan istilah propaganda atau opini publik untuk menjelaskan pekerjaan peneliti komunikasi. [33]

Lasswell sendiri memberikan definisi atas propaganda sebagai “manajemen dari tingkah laku kolektif dengan cara memanipulasi sejumlah symbol signifikan”. Untuknya definisi ini tidak mengandung nilai baik atau buruk, dan penilaiannya sangat bergantung pada sudut pandang orang yang menggunakannya. Sementara itu ahli lain (Petty & Cacioppo 1981) menyebut propaganda sebagai usaha “untuk mengubah pandangan orang lain sesuai yang diinginkan seseorang atau juga dengan merusak pandangan yang bertentangan dengannya”. Dalam pengertian ilmu komunikasi, baik propaganda maupun persuasi adalah kegiatan komunikasi yang memiliki tujuan tertentu (intentional communication), dimana si sumber menghendaki ada perilaku yang berubah dari orang lain untuk kepentingan si sumber, tapi belum tentu menguntungkan kepada orang yang dipengaruhi tersebut. Jadi propaganda lebih menunjuk pada kegiatan komunikasi yang satu arah, sementara persuasi lebih merupakan kegiatan komunikasi interpersonal (antar individu), dan untuk itu mengandalkan adanya tatap muka berhadap-hadapan secara langsung.  Dengan demikian sebenarnya propaganda adalah persuasi yang dilakukan secara massal.[34]

Lasswell juga terlibat dalam proyek perang dunia II dengan melakukan analisa isi terhadap pesan-pesan propaganda yang dilakukan oleh pihak sekutu. Dengan analisa tersebut Lasswell bermaksud hendak meningkatkan kemampuan dan metodologi propaganda yang dilakukan pada masa itu. Dengan kata lain, Lasswell tak cuma menganalisa propaganda tapi ia juga menciptakan propaganda lain, menghasilkan para murid yang ahli propaganda untuk membantu pemerintah Amerika dalam mengembangkan propaganda dan program intelejen dari pemerintah. [35]

Sementara itu tokoh lain yang mengembangkan metode propaganda adalah Walter Lippman, yang juga membuat fondasi awal teori propaganda dari bukunya yang kemudian menjadi teks book untuk berbagai universitas beberapa decade kemudian, Public Opinion (1922) [36] dan The Phantom Public (1925). Lippman menulis kedua bukunya berdasarkan pengalamannya sebagai kepala penulis dan editor untuk leaflet bagi kepentingan unit propaganda Amerika. [37]

Lippman dalam bukunya mengambil contoh apa yang dilakukan oleh tentara Perancis dalam perang melawan Inggris pada masa PD I, yaitu Perancis tiap minggu mengumumkan penghitungannya atas jumlah korban yang jatuh di pihak Jerman, dan tiap minggu jumlahnya bertambah dalam skala ratusan ribu; 300.000, 400.000, 500.000 dan seterusnya. Tentu saja ini merupakan disinformasi yang dilakukan oleh Perancis dan menurut Lippman, hal ini merupakan bagian dari propaganda.

Lippman mengemukakan tesisnya soal propaganda ini: “Bila sekelompok orang dapat menahan khalayak untuk mendapatkan akses mereka terhadap berita, dan bisa memunculkan berita tentang peristiwa yang mereka kehendaki, pastilah di situ ada propaganda”. Lebih lanjut ia mengatakan: “Untuk menghasilkan suatu propaganda, haruslah ada hambatan antara publik dengan peristiwa yang terjadi” [38] Rogers kemudian mengomentari, bahwa semasa perang terjadi, pengelola propaganda dari pemerintah menjadi pengatur lalulintas berita tentang peristiwa-peristiwa penting, dan untuk Lippman propaganda kemudian dimengerti sebagai situasi dimana arus komunikasi menjadi terbatas dan ada sekelompok orang yang berkeinginan untuk mendistorsi berita.

Buat Lippman komunikasi massa adalah sumber utama dari krisis dunia modern dan komunikasi adalah instrumen yang diperlukan untuk mengelola apapun secara elitis. Menurutnya lagi, ilmu-ilmu social menawarkan alat yang bisa membuat administrasi struktur social macam apapun yang tidak stabil menjadi lebih rasional dan efektif. Lippman percaya bahwa, propaganda adalah satu alat untuk melakukan mobilisasi massa yang lebih murah daripada terjadinya kekerasan, penyogokan atau cara-cara kontrol lainnya. Dalam artikel lainnya pada tahun 1933, Lasswell pun menambahkan preposisinya, bahwa Pengelolaan masalah social dan politik yang baik  seringkali tergantung pada koordinasi yang rapi antara penggunaan propaganda dan penggunaan paksaan, penggunaan jalan kekerasan atau damai, iming-iming ekonomi, negosiasi diplomatis dan teknik-teknik lainnya. [39]

Perkembangan Ilmu Komunikasi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia

Salah satu indicator tentang perkembangan suatu ilmu, bisa dilihat dari banyaknya institusi pendidikan yang menyelenggarkan program studi komunikasi dalam fakultas / universitasnya. Dari situ kita akan bisa melihat adanya peningkatan jumlah institusi pendidikan yang menyelenggarakan program ilmu komunikasi secara sangat signifikan. Dalam perhitungan hingga tahun 1990 saja, tercatat ada 22 institusi pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan ilmu komunikasi. Bandingkan dengan kondisi tahun 1950-an dimana hanya 5 institusi saja yang menjadi penyelenggaranya. [40] Sebagian besar perguruan tinggi penyelenggara pendidikan ilmu komunikasi adalah seperti daftar di bawah ini:

Daftar Institusi Pendidikan yang memiliki pendidikan jurnalistik / komunikasi sampai dengan tahun 1990

No Nama Institusi Kota Provinsi Keterangan
1 Universitas Sumatera Utara Medan Sumatera Utara Negeri
2 Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta DKI Jakarta Swasta
3 Universitas Hasanudin Ujung Pandang (nama sebelum Makassar) Sulawesi Selatan Negeri
4 Universitas Negeri Solo Solo Jawa Tengah Negeri
5 Universitas Airlangga Surabaya Jawa Timur Negeri
6 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang Semarang Jawa Tengah Swasta
7 Institut Pertanian Bogor Bogor Jawa Barat Negeri
8 Sekolah Tinggi Ilmu Kewartawanan Jakarta Jakarta DKI Jakarta Swasta
9 Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah Negeri
10 Universitas Gajah Mada Yogyakarta DIYogyakarta Negeri
11 Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta DKI Jakarta Swasta
12 Universitas Indonesia Jakarta DKI Jakarta Negeri

Sumber: (Suparto 1990)

Di Indonesia kemunculan jurusan komunikasi berawal dari perkembangan jurusan jurnalistik atau publisistik yang tercatat dimulai sejak tahun 1953 ketika didirikannya STP (Sekolah Tinggi Publisistik) yang kini bernama IISIP (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), dan lima tahun kemudian Jurusan Publistik dibuka di Universitas Gadjah Mada (kini bernama Jurusan Ilmu Komunikasi, di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik). Sementara itu di Jakarta lewat keputusan presiden tahun 1959 didirikanlah Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, dimana ada jurusan Publisistik. Angkatan pertama dari sekolah ini kebanyakan adalah para wartawan, lalu juga dari ABRI (termasuk intel, Puspen dan Tentara Pelajar), departemen-departemen seperti Penerangan dan Luar Negeri, Ikatan Pers Mahasiswa, percetakan dan penerbitan.[41] Sementara itu di Bandung, pada tanggal 18 September 1960 didirikan Fakultas Publisistik Universitas Padjadjaran, yang saat itu diketuai langsung oleh Rektor Unpad, Prof. Iwa Kusumah Sumantri [42]. Di Jakarta pada tahun 1956 juga didirikan Akademi Penerangan dan sementara itu di Ujung Pandang, pada tahun 1961 berdiri jurusan Publisistik, pada Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Hasanuddin. [43]

Untuk perkembangan terkini dari puluhan universitas yang menyelenggarakan pendidikan ilmu komunikasi, silakan lihat pada daftar yang disusun pada appendix tulisan ini.

Namun sayang sekali tak ada rujukan yang bisa menjelaskan bagaimana persebaran ilmu komunikasi ini terjadi sehingga kemudian memunculkan berbagai fakultas atau jurusan ilmu komunikasi di berbagai wilayah di Indonesia [44]. Juga tak bisa dirujuk data resmi yang bisa menunjuk pada pertumbuhan jumlah lulusan jurusan komunikasi ini dalam beberapa tahun terakhir ini. Tetapi lebih dari soal jumlah lulusan komunikasi, yang lebih menarik adalah menelusuri bagaimana persebaran ilmu ini terjadi, dan mengapa terjadi persebaran yang demikian cepat. Apa hal yang membuat ada ‘kebutuhan’ jurusan dan lulusan ilmu komunikasi dalam waktu yang dekat ini? Adakah ini berkaitan dengan tumbuhnya industri media baik secara nasional ataupun global, kemudian industri periklanan, dan industri kehumasan yang berkembang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk bidang kerja ini. Apakah ini merupakan perkembangan dari ilusi soal masyarakat informasi yang pernah diramalkan pada tahun 1980an oleh para tokoh seperti Alvin Toffler dan John Naisbitt misalnya?

Kalau saja secara spekulatif dibayangkan bahwa pergeseran pers politik menjadi pers industri terjadi sejak pertengahan tahun 1980-an sebagaimana disinyalir oleh Daniel Dhakidae [45], maka kita bayangkan pula bahwa kebutuhan akan adanya lulusan-lulusan ilmu komunikasi ini juga meningkat sejak pertengahan tahun 1980-an tersebut. Di sini tak bisa pula diingkari pertumbuhan ekonomi yang telah dihasilkan Orde Baru yang membuat industrialisasi bergema di berbagai sector kehidupan, termasuk sector industri komunikasi ini.

Pergeserannya mungkin juga dilihat dengan memakai pemahaman Wolton atas evolusi komunikasi dua arah. Pertama, segi social yang bisa dipakai untuk melihat pemaknaan komunikasi (perubahan dari publisistik ke Komunikasi) di Indonesia. Kedua, segi teknik. Saya memasukkan universitas ke dalamnya, dengan kurikulum sebagai dimensi tekniknya. Perubahan kurikulum sepertinya bisa dipakai dalam kasus ini.

Tentang Istilah Publisistik, Jurnalistik, dan Ilmu Komunikasi

Penamaan ‘publisistik’ pada awal dimulainya jurusan ini menunjukkan pengaruh yang dibawa dari kosa kata Belanda, sebagai masyarakat bekas jajahan Belanda, untuk menunjuk pada studi tentang kemampuan teknis untuk pencarian dan penulisan berita.  Kosa kata dalam bahasa Jerman  pun menggunakan kata yang sama. Kemudian padaan kata ‘publisistik’ adalah ‘jurnalistik’, yang lebih dikenal dalam kosa kata Inggris, dan kemudian memang jurusan ini lebih banyak berkembang di universitas-universitas di Amerika, karena di sana pulalah industri jurnalistik berkembang dengan pesat, dan didukung pula oleh pendirikan berbagai sekolah jurnalistik, sejumlah guru besar sebagai para pengajar, munculnya sejumlah jurnal, penghargaan jurnalistik serta prasarana lain yang mendukung perkembangan jurnalistik.

Menurut Ina R. Mariani Suparto, istilah ‘jurnalistik’ menjadi lebih populer kemudian, karena istilah ini banyak digunakan di Amerika Serikat, Negara yang punya pengaruh besar terhadap pendidikan jurnalistik di Indonesia. “Hal ini bisa dijelaskan dengan merujuk pada fakta bahwa pada decade yang sama, sejumlah wartawan dan dua pengajar dari universitas dikirim ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya” [46].

Lebih lanjut dikatakan bahwa “Ketika mereka (wartawan dan staf pengajar tersebut –IH) kembali, mereka mentransfer semua pengetahuannya yang mereka dapat di Amerika, dan menggunakan buku-buku teks dari Amerika. Bertahun-tahun kemudian, perkembangan pendidikan jurnalisme di Amerika, perlahan-lahan bergeser menuju ruang lingkup yang lebih luas, yaitu ilmu komunikasi. Di Indonesia, trend ini juga terjadi pada tahun 1980-an dimana hampir semua  jurusan jurnalistik mengubah namanya menjadi jurusan komunikasi massa” [47].

Perubahan penamaan jurusan publisistik menjadi ‘jurusan komunikasi’ pada dekade 1980-an menunjuk pada evolusi lebih lanjut dari studi ini yang mengarah pada perkembangan yang pararel di Amerika di mana sejak tahun 1950-60an studi ilmu komunikasi mulai dianggap suatu disiplin ilmu sendiri, dengan hadirnya berbagai jurusan ilmu komunikasi di universitas-universitas di Amerika, diangkatnya sejumlah guru besar komunikasi, terbitnya puluhan buku teks komunikasi, diterbitkannya berbagai jurnal, serta asosiasi sarjana komunikasi yang membuat ilmu ini dianggap suatu ilmu yang mandiri.

Mengenai perubahan orientasi dan nama jurusan atau departemen ini, Djajusman memberikan penjelasan bahwa Publisistik atau Journalism agak mengesankan lebih sebagai craftsmanship (ilmu pertukangan) ketimbang sebagai disiplin ilmu, kemudian dalam perkembangannya, disadari oleh para pengajar bahwa ilmu tersebut tidaklah memadai. Sementara itu di Jerman ada perkembangan rumpun ilmu yang cukup luas yang meliputi pengetahuan-pengetahuan umum soal kenegaraan seperti hukum, ekonomi dll. “Pendeknya apa saja yang dapat disebarkan kepada masyarakat yaitu Publisistik sebagai suatu Staatswissenchaft tetapi kemudian diperkhusus lagi menajdi ilmu yang disebarkan kepada masyarakat hanya melalui mass media”. Sementara itu dalam perkembangan di Amerika, “mengingat kepentingan dunia industrinya, di samping journalism, merekahkan dan meluncurkan pandangan-pandangan ini menjadi pengetahuan tentang proses komunikasi massa di mana studi intensitas pemasaran ditingkatkan sedemikian rupa, sehingga massa sebagai pengunjah konsumsi terakhir senantiasa dapat merupakan massa yang secara terus menerus dapat diaktivir oleh kegiatan tadi.” [48]

Yang menarik, pengubahan nama jurusan Komunikasi ini dilakukan lewat suatu Keputusan Presiden, yaitu Keppres nomor 107/1982, dan Keppres itu menurut Anwar Arifin, “membawa penyeragaman nama dari ilmu yang dikembangkan di Indonesia, termasuk ilmu komunikasi”. [49] Sebelumnya beberapa kampus ada yang masih menggunakan nama Jurusan Publisistik dan ada yang kemudian menggunakan nama Jurusan Komunikasi Massa.

Di luar pendidikan formal di sejumlah kampus, beberapa kalangan juga mendirikan sejumlah pendidikan non formal, misalnya apa yang disebut sebagai Akademi Kewartawanan. Jurnalis generasi pertama Indonesia seperti Parada Harahap misalnya mendirikan Akademi Jurnalistik di Jakarta pada tahun 1949, pada tahun 1963 misalnya juga didirikan Akademi Jurnalistik Dr. A. Rivai oleh para wartawan yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Sayang Akademi Dr. Rivai ini hanya bertahan selama dua tahun, untuk kemudian dibubarkan, berkaitan dengan terjadinya peristiwa G 30 S pada tahun 1965, dan menghasilkan penutupan Partai Komunis, serta segala lembaga atau organisasi yang berafiliasi padanya. [50]

Kalau saat ini kita mengeksplorasi lebih jauh, maka akan muncul sejumlah pertanyaan dalam benak kita, berkaitannya dengan penggunaan sejumlah nama para wartawan generasi awal sebagai nama perguruan tinggi atau akademi. Mengapa misalnya kelompok PKI mengambil nama Dr. A. Rivai? Sementara itu Dr. Soetomo dipergunakan sebagai nama sebuah universitas di Surabaya dan juga nama Lembaga Pers buatan Dewan Pers di Jakarta? Mengapa pula nama lain seperti Tirto Adhisoeryo tak dipakai?

Kita bisa menyusuri sejarah atas nama-nama tersebut, dan kita akan melihat peran dari mereka masing-masing dalam sejarah pers di Indonesia. Ahmat Adam, guru besar ilmu sejarah di Universitas Malaya, dalam bukunya menyebutkan bahwa dua orang pioneer jurnalis di kepulauan Nusantara ini, yaitu Abdul Rivai dan Tirto Adhisoerjo. [51]

Perkembangan ilmu komunikasi ini tentu saja kembali menunjuk pada fakta yang ditunjukkan oleh Christopher Simpson di depan, bahwa perkembangan ilmu komunikasi pada masa setelah Perang Dunia disokong sepenuhnya oleh berbagai kelembagaan militer Amerika yang memberikan banyak dana untuk pengembangan studi dan penelitian komunikasi dalam rangka Amerika mengenali karakter berbagai negara dan bangsa lain di luar Amerika, namun hal ini tak lepas dari usaha Amerika untuk menghegemoni dunia, dan menjaga posisi Amerika dalam konteks dunia. [52]

Simpson menyebut bahwa dengan adanya program perang urat syarat yang dilancarkan Amerika telah mendorong penelitian ilmu komunikasi menjadi suatu bidang yang khas, memberikan pengaruh kuat kepada para pemimpin dan akan pula menentukan dari paradigma komunikasi yang saling berebut pengaruh, yang mana yang akan lebih diberi dana, mana yang akan lebih dikembangkan dan dirangsang untuk maju. Memang negara tidak secara langsung menentukan apa yang bisa atau tidak bisa dikatakan oleh seorang sarjana, tapi Negara melakukan pengaruh yang signifikan untuk menyeleksi siapa yang otoritatif (memiliki otoritas) dalam bidang tersebut. [53]

Stuart Hall, tokoh penting dalam perkembangan Cultural Studies di Inggris misalnya pernah mengritik dengan tajam paradigma penelitian komunikasi di Amerika yang ia anggap sangat bertumpu pada pemikiran behavioralistik, dan cenderung mengabaikan adanya pluralitas yang ada dalam masyarakat. [54]

Kritik atas perkembangan Ilmu Komunikasi di Amerika

Hall di situ menggambarkan adanya tiga fase dalam studi media yang terjadi antara tahun 1920-an hingga tahun 1980-an. Hall mengajukan terobosan terutama pada fase kedua (antara tahun 1940-1960an) menuju ke fase tiga (antara 1960-1980an). Pada fase kedua, Hall menyebutkan tentang dominannya pengaruh pendekatan sosiologis ala Amerika dengan pendekatan behavioralistiknya, sementara fase ketiga, digambarkan oleh Hall tentang kemunculan paradigma-paradigma yang lebih kritis sifatnya. [55]

Hall menggambarkan adanya pergeseran paradigma ini bukan dengan merujuk pada adanya perbedaan metodologis ataupunya prosedur penelitian antara fase dua dan tiga, tetapi Hall lebih merujuk perbedaan antara keduanya dengan adanya perbedaan orientasi politik dan ideologi. Pendeknya, kategori ideologi adalah kunci atas pembedaan ini. Dalam perpektif behavioralistik, ideologi ini ditekan untuk tidak muncul ke permukaan, sementara dalam pendekatan kritis, ideologi dikembalikan sebagai kategori sentral yang menghubungkan media dan masyarakat.

Pada fase pertama yang ditunjuk Hall (antara tahun1920-1940an) penelitian media terutama merujuk pada karya-karya para peneliti dari Frankfurt School dan sejumlah pemikir Inggris yang mengawali pemikiran Cultural Studies. Kedua kelompok ini punya pandangan yang agak sama dalam melihat media, sebagai entitas yang memiliki kekuatan demikian besar, dan memiliki kekuatan memaksa, yang seluruhnya dianggap memiliki dampak yang negatif terhadap kebudayaan massa.

Pada fase kedua, pendekatan sosiologi behavioralistik dari Amerika sangatlah dominan, dan pada gilirannya, ia mempertanyakan seluruh asumsi yang dibangun oleh para pemikir fase pertama. Akhirnya, pada fase kedua ini, media dilihat sebagai suatu yang tidak problematis di dalam masyarakat. Jika media telah menampilkan keragaman isi seperti keragaman yang ada dalam masyarakat, maka media dianggap telah menampilkan masyarakat di dalamnya. Tak ada yang ditekan atau dikesampingkan dalam kondisi demikian. Peringatan yang diberikan oleh kelompok Frankfurt School tentang kemungkinan potensi manipulatif dari media, diabaikan oleh kelompok ini, dan menggantikannya dengan ide ‘pluralisme’, bahkan sejumlah kelompok telah mengumumkan kondisi ‘berakhirnya ideologi’ (the end of ideology).

Sebagai kelanjutan pemikiran dari pemikiran behavioralistik ini, maka para teoritisi dari fase kedua ini mengembangkan pemikiran soal ‘deviance’ (perilaku menyimpang) yang mempersoalkan mereka-mereka yang berada di luar jalur konsensus yang telah ditetapkan antara mereka yang ‘normal’ dan ‘yang diterima’. Namun penjelasan atas apa yang deviant tidak menyentuh pada kelompok masyarakat berkulit hitam, orang-orang miskin, ataupun para demonstrator. Mereka yang dianggap menyimpang hanyalah merujuk pada kelompok yang berada di luar jalur konsensus yang telah ditetapkan. Jadi mereka terbentuk karena adanya kesepakatan yang dibentuk dalam masyarakat, bukan sebagai sesuatu yang menyejarah hadir dalam masyarakat. [56]

 

“Bias Amerika” dalam pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia dan ilmuwan komunikasi di Asia Tenggara

Sekarang kita akan menyoroti secara khusus buku yang ditulis oleh Ronny Adhikarya, seorang doctor komunikasi asal indonesia yang meraih Master dari Cornell University dan PhD dari Stanford University. Mungkin Adhikarya, sampai saat ini baru satu-satunya orang yang mencoba menelusuri persoalan transfer pengetahuan komunikasi dari paradigma komunikasi dominan di Amerika dengan para sarjana komunikasi asal negara-negara ASEAN.

Studinya ini ia terbitkan pada tahun 1983 [57], dan inilah beberapa point kesimpulan hasil penelitiannya:

–          Adhikarya menyebutkan walaupun ada peningkatan tajam dari kehadiran para sarjana dari ASEAN ke universitas Amerika, namun para professor di Amerika tidak cukup berusaha untuk mengaitkan apa yang mereka ajarkan untuk menghubungkan dengan apa yang terjadi di negara dunia ketiga (h.2) dan para professor tersebut memiliki pandangan yang lebih Amerika-etnosentris dan lebih tertarik dengan fenomena yang berkembang dalam media komersial Amerika dan isu-isu teknologi canggih dalam komunikasi

–          ketergantungan para sarjana komunikasi ASEAN dengan Amerika karena lebih banyak orang mendapatkan pendidikan komunikasi di Amerika dan juga karena tidak tersedianya bahan yang cukup dari karya non-Amerika. Bahkan untuk isu soal komunikasi pembangunan sekalipun, lebih banyak buku atau artikel jurnal ditulis oleh sarjana asal Amerika ketimbang oleh sarjana dari negara dunia ketiga.

–          Tak adanya pendekatan kritis dalam pengajaran ilmu komunikasi [58]– sebagaimana berkembang misalnya di Amerika Latin – dikarenakan universitas di amerika banyak yang tidak mengajarkan masalah itu, dan lebih menggunakan pendekatan mainstream.

–          Adhikarya pun menyebut sejumlah universitas di Eropa yang dianggap bagus dalam memberikan pemahaman atas pendekatan kritis dalam studi komunikasi: Universitas Leicester di Inggris, Universtias Tampere di Finland, University of Frankfurt di Jerman dan tidak ada sarjana ASEAN yang pernah sekolah di sana [59]

–          Problem dengan knowledge transfer (note: Adhikarya menulis bahwa “ketergantungan besar terhadap pengetahuan komunikasi Amerika di antara para sarjana ASEAN bukanlah merupakan hal yang sistemik dibuat oleh para sarjana Amerika tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, politik dan budaya dari negara-negara ASEAN tersebut” (h.5) dari US-ASEAN ini adalah lebih dominannya paradigma ‘empirical school’ dalam pengembangan ilmu di ASEAN yang akan mengabdi pada kepentingan status quo negara ataupun untuk kepentingan industri media komersial (h.7).

Karya Adhikarya walaupun punya sumbangan untuk memahami bagaimana pengaruh ilmu komunikasi Amerika terhadap sarjana komunikasi di ASEAN (dan Indonesia juga) tidak cukup menggambarkan bagaimana proses itu berjalan, mengapa Amerika pada kesempatan pertama lebih dipilih ketimbang misalnya Eropa, padahal jika lihat sejarahnya sejumlah negara di ASEAN lebih memiliki kedekatan historis dengan Eropa, sebagai bekas jajahan Eropa (Inggris dan Belanda), ketimbang misalnya Amerika (mungkin hanya Filipina yang bisa dimasukkan dalam kategori ini). Mengapa ini terjadi? Mengapa perjumpaan dengan Amerika lebih dianggap bisa berkembang, ketimbang dengan negara-negara Eropa Barat? Apakah sentimen anti kolonial menjadi salah satu jawaban berpalingnya para sarjana ASEAN dari negara Eropa Barat ke Amerika?

Juga ketika Adhikarya menyebut tentang dominasi pendekatan empiris dalam pemahaman studi komunikasi oleh para sarjana ASEAN, tidak dielaborasi lebih jauh, mengapa pendekatan lain di luar empiris jadi penting? Apakah pendekatan non-empiris lalu bisa lebih menjelaskan fenonema yang banyak diabaikan oleh para professor Amerika tadi? Atau bagaimana sesungguhnya posisi dua pendekatan besar ini untuk mengerti konteks yang berkembang untuk negara-negara dunia ketiga seperti ASEAN (atau juga bisa disebut sebagai negara industri baru, kalau istilah ‘negara dunia ketiga’ dianggap ketinggalan jaman)

Harusnya Adhikarya bisa mengelaborasi lebih jauh dimana pentingnya pendekatan lain non-empiris dengan memperhatikan dimensi bahwa struktur masyarakat yang ada di ASEAN (ataupun Indonesia) adalah struktur masyarakat yang berbeda, lalu proses formasi social masyarakat paska kolonial di Indonesia juga berbeda, dan perkembangan kapitalisme (yang tak terhindarkan) juga menghasilkan pola yang berbeda, dan hasilnya suatu kapitalisme yang crony, yang predator, juga akan menambah penting perlunya kajian lain yang lebih komprehensif daripada sekedar menyebut “perlunya pendekatan lain di luar tradisi empiris”. [60]

Khusus bicara tentang ilmuwan komunikasi di Indonesia, memang sebagian besar mereka yang menempuh studi lanjut di luar negeri (paling tidak hingga paruh pertama decade 1990-an) memilih Amerika Serikat sebagai tujuan utama studinya. Memang tak ada data yang cukup memadai untuk menunjukkan hal ini, namun dari apa yang terlihat dalam formasi para pengajar di jurusan ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia hingga periode tersebut, dugaan tersebut terbukti, dengan pengecualian pada beberapa orang saja.

Artinya lalu perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia telah menunjukkan paradigma yang tunggal, dengan menonjolkan maksud pembangunan, modernisasi sebagai paradigma utama, dimana lalu komunikasi menjadi salah satu bagian dari proses rekayasa social masyarakat dalam program-program pembangunan pemerintah, tanpa ada suara yang cukup keras memunculkan kritik atas pendekatan yang demikian.

Kosongnya tradisi Marxisme dalam ilmu Komunikasi di Indonesia

Hilangnya tradisi Marxisme dalam ilmu-ilmu social dan juga dalam ilmu komunikasi bisa diduga sebagai salah satu akibat mandeknya perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Hilangnya tradisi Marxis ini tentu saja berkait erat dengan regulasi yang dilakukan Negara untuk membatasi percakapan akademis menyangkut pemikiran yang mengambil pokok pada filsuf Karl Marx. Regulasi dilakukan lewat Tap MPRS no 25/1966 yang kemudian sempat kembali ramai ketika Presiden Abdurrachman Wahid mengusulkan agar Tap tersebut cabut. Namun reaksi yang muncul justru adalah pengerasan penolakan terhadap Tap tersebut.

Implikasi dari hilangnya tradisi Marxis tersebut memberikan kontribusi kemandekan bagi ilmu social, sehingga paradigma dominan, yaitu paradigma modernisasi atau developmentalis menguasai penuh cara berpikir sebagian besar para pengajar di kampus-kampus jurusan komunikasi.

Setidaknya dari pengalaman penulis ketika studi di Universitas Indonesia, nama Marx sesekali disebut dalam ruang kuliah, tapi lebih merupakan informasi singkat atau cenderung misleading, atau disebut sebagai materi yang kira-kira harus dihindari untuk dibahas lebih jauh. Padahal tradisi Marxis sendiri sudah makan ratusan tahun telah banyak mengritik pendekatan awal Marx dan dalam derivasinya – terutama dari para pemikir dari Eropa Barat, mulai dari Jerman, Inggris, Perancis atau Italia – sudah memunculkan berbagai perdebatan menarik yang punya implikasi terhadap perkembangan ilmu komunikasi itu sendiri. [61]

Hilangnya tradisi Marxis ini pun secara luas bisa dilihat dari reaksi yang muncul ketika Presiden Wahid melontarkan ide pencabutan Tap MPRS 25/1966 tersebut. Sejumlah respon yang muncul kala itu adalah sebentuk pengertian tentang Marxisme yang dibekukan atau direduksi menjadi dictum: Marxisme = Leninisme = Komunisme. Pembekuan pengertian tersebut mengejutkan karena menunjukkan betapa tertinggalnya wacana yang berkembang dalam ilmu-ilmu social di Indonesia dan saat ini tak ada kelompok yang cukup serius mengkaji pengembangan ilmu ini.

Dalam buku acuan utama yang dipergunakan oleh para mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di  beberapa tempat yaitu Theories of Human Communication karya Stephen Littlejohn [62], disebutkan beberapa paradigma teori yang punya pengaruh terhadap ilmu komunikasi dan di antaranya disinggung tentang tradisi neo Marxis dan juga tradisi British Cultural Studies sebagai beberapa derivasi tradisi Marxis dalam perkembangan di Eropa Barat [63].

Di Universitas Indonesia, saat penulis menempuh studi antara tahun 1987 hingga tahun 1994, bagian ini disinggung sepintas selalu dalam satu dua perkuliahan tersebut, namun tak pernah ada pembahasan yang cukup dalam atas masalah ini. Mungkin sejumlah kondisi ini yang menjadi latar belakangnya: Pertama, karena pengajar tidak memahami materi yang diajarkan dalam tradisi itu, Kedua, tidak tersedia suatu contoh penelitian yang menggunakan pendekatan teori tersebut di Indonesia, Ketiga, tidak tersedia literatur yang cukup memadai untuk membahas materi tersebut, atau Keempat, phobi atas Marxisme memang kuat baik di antara staf pengajar maupun para mahasiswanya. [64]

Kondisi hilangnya tradisi Marxis dan juga pembahasan atas masalah kelas dalam ilmu social di Indonesia, digambarkan oleh Hilmar Farid [65] sebagai:

Orde Baru memastikan bahwa konsep kelas menghilang dari diskursus politik dan keilmuan dengan menyingkirkan semua intelektual yang mengusung perspektif semacam itu dan mengganti semua istilah yang lazim mereka gunakan dengan bermacam istilah baru yang dianggap lebih sesuai oleh rezim. Akibat represi ini sangat dalam dan mungkin melebihi dari apa yang dibayangkan oleh para penguasa sendiri. Penulis dan ilmuwan social sudah melakukan kompromi sejak dalam pikiran, menghindari istilah dan topic sensitive, dan akhirnya seringkali seperti kehilangan daya untuk menerangkan maksud mereka yang sesungguhnya.

Farid lebih lanjut [66] mengatakan bahwa justru dalam situasi social yang semakin kompleks sekarang ini,

…analisis kelas justru semakin relevan dan dapat membantu mencari jalan keluar dari kebuntuan teoritik dan poltik yang dihadapi oleh gerakan demokrasi. Langkah awal yang penting untuk mengembangkan analisis dan diskursus kelas adalah membongkar bermacam mitos dan doktrin yang menyertainya.

Bagaimana pun juga tragedy yang terjadi pada bulan Oktober 1965 dan momen-momen panjang sesudahnya menorehkan tonggak penting dalam sejarah ilmu social di Indonesia, dimana cendikiawan atau intelektual social pada masa itu terutama yang dilabelkan sebagai kelompok kiri, dibabat habis dan dijebloskan dalam pengasingan. Tak hanya itu, cendikiawan yang telah keluar dari tahanan tanpa pengadilan pun tak pernah mendapat kesempatan untuk boleh tampil kembali sebagai pengajar, penulis dalam bentuk apapun. Dua sumber yang bisa disebut di sini untuk menggambarkan tragisnya dunia akademis di Indonesia dan phobia atas masalah kelas, atau kelompok kiri.

Yang pertama adalah pengakuan dari Prof. James Dananjaya, seorang antropolog senior dari Universitas Indonesia yang pernah menulis soal sejarah perkembangan studi antropologi di Indonesia. Dananjaya [67] menulis demikian:

Peristiwa G 30 S pada 1965 juga menggoncangkan jurusan Antropologi Unstrat, [68] karena ada beberapa tenaga inti senior yang tersangkut sehingga diamankan oleh Negara dan dikeluarkan dari universitas. (garis miring sesuai aslinya –IH)

Sumber kedua yang bisa dirujuk di sini adalah karya Daniel Dhakidae [69], yang dalam salah satu bagian tulisannya membahas secara khusus tentang majalah ilmiah Prisma, yang sempat mengalami kesulitan dengan pemerintah Orde Baru karena memuat sejumlah tulisan dari intelektual kiri eks pulau Buru, dan juga sejumlah tokoh kiri lain yang membahas masalah Indonesia [70]. Sejumlah penulis yang sempat mengalami masalah kala itu adalah Boejoeng Saleh (yang menggunakan nama samaran S.I. Poeradisastra), lalu Hersri Setiawan Joebar Ajoeb.

Sementara itu tanpa harus menjadi fanatik dengan Marx, sejumlah negara dunia ketiga lain seperti India dan negara-negara Amerika Latin lain memiliki sejumlah kritik keras terhadap pendekatan ilmu komunikasi dominan ala Amerika ini. Tradisi sebagai masyarakat post-kolonial dieksplorasi betul oleh para sarjananya untuk menaruh posisi mereka dalam suatu dunia baru paska perang dunia II. Bahkan sejumlah sarjana India misalnya menjadi sangat kritis terhadap perkembangan ilmu social di Barat dan menyelenggarakan kelompok studi yang membahas secara serius dalam persoalan penulisan sejarah dari dalam [71]

Dengan memeriksa berbagai karya penelitian para dosen komunikasi di indonesia, ataupun kajian yang muncul di berbagai jurnal antara tahun 1970-an hingga 1990-an terlihat betapa kosongnya pendekatan Marxis ini dalam kajian ilmu komunikasi di Indonesia. [72]

Penutup

“Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus menciptakan pengetahuan, dan sebaliknya pengetahuan tak henti-hentinya menimbulkan efek kuasa. Pengetahuan dan kekuasaan saling terkait satu sama lain. Kita tidak bisa membayangkan suatu ketika pengetahuan tidak lagi tergantung pada kekuasaan. Mustahil menyelenggarakan kekuasaan tanpa pengetahuan, sebagaimana halnya mustahil pengetahuan tak mengandung kekuasaan.” [73]

Hubungan resiprokal antara kuasa dan pengetahuan sebagaimana dilansir Foucault tersebut menjelaskan banyak hal tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam perkembangan ilmu Komunikasi di Indonesia. Ada kepentingan kekuasaan yang hendak mencari legitimasi dari pengetahuan dan sebaliknya pengetahuan sendiri memiliki dimensi kekuasaan yang akan bisa dipakai kekuasaan manapun.

Bagaimana pun juga hubungan kuasa dan pengetahuan pada akhirnya membuat perkembangan ilmu jadi tersendat, karena pada saat yang sama, pengetahuan tak diberi ruang bebas untuk bergerak, apalagi ketika ada pandangan yang mengharamkan munculnya paradigma yang mendapat inspirasi dari kelompok-kelompok Marxist. Kondisi ini menghasilkan ketimpangan dalam perkembangan ilmu, dan menghasilkan kebuntuan dalam melihat persoalan-persoalan yang makin kompleks.

Sifat refleksi dari ilmu menjadi jalan di tempat, dan pada akhirnya tak membuat perkembangan yang menarik bagi para peneliti dan banyak mahasiswa lalu masuk dalam studi komunikasi karena melihat hiruk pikuk dan riuh rendah dari kedekatan ilmu komunikasi dengan dunia terapan, dunia industri yang memang memikat. Namun sikap untuk skeptis, tidak menerima begitu saja perkembangan yang ada, dan secara kritis memeriksa banyak argumentasi yang melatari suatu pandangan, jarang diotak-atik.

Sekali lagi tulisan ini barulah pengantar untuk memasuki wilayah baru dalam mengenali genealogi perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Dan setidaknya tulisan ini hendak mencoba mengungkit-ungkit legitimasi ilmu komunikasi yang berkembang di Indonesia yang sering diterima tanpa melakukan kritik terhadap konteks-konteks yang mengikuti perkembangan pengetahuan itu sendiri. Masih perlu ada penelitian lain yang lebih serius untuk memeriksa karya-karya para tokoh komunikasi Indonesia awal dan mempertimbangkan dalam keterkaitan dengan kerangka yang telah ditawarkan ini. Penelitian lain yang menarik untuk dikembangkan adalah apakah ada pergeseran paradigma pendidikan ilmu komunikasi pada saat sekarang? Apapun jawabannya akan menarik untuk ditelaah lebih lanjut. (*)

*) Ignatius Haryanto adalah peneliti media dan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan di Jakarta. Lulus dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Sempat melanjutkan studi ke Southeast Asian Studies, National University of Singapore, dan sekarang tengah menyelesaikan tesis master filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Telah menulis 15 buku, dan puluhan tulisan di media massa, serta beberapa jurnal ilmiah. Komentar untuk tulisan ini bisa dikirim ke alamat email penulis: ignh@yahoo.com

Appendix 1 : Daftar Universitas dan Jurusan Ilmu Komunikasi di Seluruh Indonesia (diolah dari sumber Sri Indrayati (et. al), Panduan Memilih Perguruan Tinggi 2007, Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo, 2007

No Nama Universitas Lokasi Kota Lokasi Propinsi Status
1 Universitas Iskandarmuda Banda Aceh (Unida) Banda Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Swasta
2 Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara * Medan Sumatera Utara Negeri
3 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (STAIN Padangsidimpuan) * Tapanuli Selatan Sumatera Utara Negeri
4 Universitas Darma Agung (UDA) ** Medan Sumatera Utara Swasta
5 Universtas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan Sumatera Utara Swasta
6 Universitas Medan Area (UMA) ** Medan Sumatera Utara Swasta
7 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) * Medan Sumatera Utara Swasta
8 Universitas Sumatera Utara Medan Sumatera Utara Negeri
9 Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol *** Padang Sumatera Barat Negeri
10 Universitas Eka Sakti Padang Padang Sumatera Barat Swasta
11 Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin * Telanaipura Jambi Negeri
12 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup (STAIN Curup) Rejang Lebong Bengkulu Negeri
13 Universitas Bengkulu Bengkulu Bengkulu Negeri
14 Universitas Muhammadiyah Bengkulu * Bengkulu Bengkulu Negeri
15 Universitas Bina Darma (UBD) Palembang Sumatera Selatan Swasta
16 Universitas Muhammadiyah Palembang * Palembang Sumatera Selatan Swasta
17 Institut Agama Islam Negeri Raden Intan * Bandar Lampung Lampung Negeri
18 Universitas Lampung (Unila) Bandar Lampung Lampung Negeri
19 Universitas Muhammadiyah Metro Lampung Tengah Lampung Swasta
20 Universitas Tulang Bawang Bandar Lampung Lampung Swasta
21 Universitas Terbuka Ciputat, Tangerang Banten Negeri
22 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Syarif Hidayatullah) * Ciputat, Tangerang Banten Negeri
23 Universitas Tirtayasa (Untirta) Cilegon, Serang Banten Negeri
24 Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati * Bandung Jawa Barat Negeri
25 Institut Pertanian Bogor # Bogor Jawa Barat Negeri
26 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon * Cirebon Jawa Barat Negeri
27 Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor (STTP Bogor) ## Bogor Jawa Barat Kedinasan dari Departemen Pertanian RI
28 Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) * Bogor Jawa Barat Swasta
29 Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi Jawa Barat Swasta
30 Universitas Islam Bandung (Unisba) ### Bandung Jawa Barat Swasta
31 Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung Jawa Barat Swasta
32 Universitas Langlangbuana (Unla) Bandung Jawa Barat Swasta
33 Universitas Padjajaran (Unpad) + Jatinangor, Sumedang Jawa Barat Negeri
34 Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Jawa Barat Swasta
35 Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik + Lenteng Agung DKI Jakarta Swasta
36 Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya ++ Jakarta Selatan DKI Jakarta Swasta
37 Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Jakarta Utara DKI Jakarta Swasta
38 Universitas Bina Nusantara (Ubinus) Jakarta Barat DKI Jakarta Swasta
39 Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan DKI Jakarta Swasta
40 Unversitas Budi Mulia Jakarta Pusat DKI Jakarta Swasta
41 Universitas Bung Karno Jakarta Pusat DKI Jakarta Swasta
42 Universitas Ibnu Chaldun Jakarta (UIC) Jakarta Timur DKI Jakarta Swasta
43 Universitas Indonesia +++ Depok DKI Jakarta Negeri
44 Universitas Indonusa Esa Unggul (UIEU) *# Jakarta Barat DKI Jakarta Swasta
45 Universitas Islam Attahiriryah (UIA) * Jakarta Selatan DKI Jakarta Swasta
46 Universitas Islam Azzahra (UNIA) * Jakarta Selatan DKI Jakarta Swasta
47 Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta Timur DKI Jakarta Swasta
48 Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta Barat DKI Jakarta Swasta
49 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta Selatan DKI Jakarta Swasta
50 Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Jakarta Selatan DKI Jakarta Swasta
51 Universitas Nasional (Unas) Jakarta Selatan DKI Jakarta Swasta
52 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jakarta Timur DKI Jakarta Negeri
53 Universitas Paramadina (UPM) Jakarta Selatan DKI Jakarta Swasta
54 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) Jakarta Selatan DKI Jakarta Swasta
55 Universitas Prof Dr. Moestopo (Beragama) UPDM Jakarta Selatan DKI Jakarta Swasta
56 Universitas Sahid Jakarta (Usahid) *## Jakarta Selatan DKI Jakarta Swasta
57 Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Jakarta Selatan DKI Jakarta Swasta
58 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo * Semarang Jawa Tengah Negeri
59 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jawa Tengah * Sukoharjo Jawa Tengah Negeri
60 Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Jawa Tengah Negeri
61 Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Jawa Tengah Negeri
62 Universitas Slamet Riyadi Solo Jawa Tengah Swasta
63 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Jawa Tengah Swasta
64 Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Yogyakarta DI Yogyakarta Swasta
65 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta DI Yogyakarta Negeri
66 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga * Yogyakarta DI Yogyakarta Negeri
67 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ### Yogyakarta DI Yogyakarta Swasta
68 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta – UPN Veteran Yogyakarta Yogyakarta DI Yogyakarta Swasta
69 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel (IAIN Sunan Ampel) * Surabaya Jawa Timur Negeri
70 Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAI Nurul Jadid) * Probolinggo Jawa Timur Negeri
71 Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) * Situbondo Jawa Timur Swasta
72 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember * Jember Jawa Timur Negeri
73 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag Surabaya) Surabaya Jawa Timur Swasta
74 Universitas Airlangga Surabaya Jawa Timur Negeri
75 Universitas Bhayangkara Surabaya (Ubhara Surya) Surabaya Jawa Timur Swasta
76 Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya Jawa Timur Swasta
77 Universitas Kristen Petra Surabaya Jawa Timur Swasta
78 Universitas Merdeka Malang (Unmer Malang) Malang Jawa Timur Swasta
79 Universitas Merdeka Madiun (Unmer Madiun) Madiun Jawa Timur Swasta
80 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Malang Jawa Timur Swasta
81 Universitas Muhammadiyah Ponorogo *### Ponorogo Jawa Timur Swasta
82 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Sidoarjo Jawa Timur Swasta
83 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari * Banjarmasin Kalimantan Selatan Negeri
84 Universitas Islam Kalimantan Moch. Arsjad Al-Banjari * Banjarmasin Kalimantan Selatan Swasta
85 Institut Agama Islam Negeri Alauddin (IAIN Alauddin) * Makassar Sulawesi Selatan Swasta
86 Universitas Hasanuddin (Unhas) *## Makassar Sulawesi Selatan Negeri
87 Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari Sulawesi Tenggara Negeri
88 Universitas Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara Negeri
89 Universitas Dwijendra Denpasar Bali Swasta
90 Universitas 45 Mataram Mataram Nusa Tenggara Barat Swasta

CATATAN:

* = di bawah Program Studi Dakwah

** = Dalam Universitas ini ada tiga jurusan: Ilmu Jurnalistik, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hubungan Masyarakat.

*** = Program S1/reguler dan Program D2/reguler

# = jurusannya bernama “Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian”, sementara itu untuk Program S2/reguler dalam Ilmu-ilmu Pertanian ada jurusan “Ilmu Penyuluhan Pembangunan” dan “Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan”, sementara itu untuk Program S3/Reguler ada program “Ilmu Penyuluhan Pembangunan”.

## = seluruh jurusan di sini ada program studi pertanian dengan D3/regular dalam bidang penyuluhan; pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan.

### = ada jurusan Ilmu Komunikasi untuk S1/Reguler dan juga di Jurusan Ushuluddin juga ada program Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk S1/Reguler

+ = merupakan fakultas

++ = Di bawah Program Studi Bisnis S1 Reguler dengan jurusan “Marketing and Communication”

+++ = di UI ada program S1/Reguler, lalu juga S1/Ekstensi untuk jurusan Ilmu Komunikasi, lalu ada D3/Reguler jurusan Hubungan Masyarakat, kemudian ada Program Pascasarjana S2 dan S3 untuk Ilmu Komunikasi

*# = Ada S1/Reguler lalu juga ada program D3 Reguler

*## = Program S1 Reguler dan program Pascasarjana ada S2

*### = hanya program D3

Akhir Januari – awal Maret 2001

Revisi 2 : September 2005

Revisi 3 : Februari 2008

Igh/sejarahilmukomunikasi/mydoc/tulisanhari/02032001


[1] Tulisan ini awalnya merupakan paper yang disampaikan dalam forum Diskusi Bulan Purnama, Jaringan Kerja Budaya, pada tanggal 31 Maret 2001. Dalam perkembangannya tulisan ini diperluas dan mendapat komentar dari sejumlah pihak. Penulis berhutang budi untuk komentar awal yang diberikan oleh Herry Priyono, Dedy Nur Hidayat, Hilmar Farid, dan Eduard Lukman. Semua data dan perspektif yang dihadirkan dalam tulisan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya penulis.

[2] Inilah bentuk pertanyaan yang paling ditakuti oleh para mahasiswa komunikasi tingkat akhir kala ia menyiapkan skripsi: “Bagaimana anda bisa mengatakan bahwa skripsi ini adalah skripsi komunikasi?” Persoalannya di sini bukanlah bagaimana ilmu komunikasi bisa menerima bidang kajian tertentu atau topik bahasan tertentu masuk dalam ruang lingkupnya, namun persoalannya lebih menjadi “siapa yang mendefinisikan ‘ilmu komunikasi’ di sini, dalam paradigma apa ilmu komunikasi didefinisikan dan dalam batas mana pula ilmu komunikasi ditentukan”.

[3] Christopher Simpson, Science of Coercion: Mass Communication Research and Psycological Warfare 1945-1960, Oxford University Press, 1994.

[4] Lihat F. Budi Hardiman, Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, h.268.

[5] Hardiman (2004) h.273.

[6] Lihat Jay G. Blumler, “Mass Communication Research in Europe: Some Origins and Prospects”, in Michael Burgoon (ed.) Communication Year Book 5, 1982, h.145-156.

[7] Seorang sarjana komunikasi kritis asal Belanda, Cees Hamelink, bahkan menyebut bahwa “perkembangan penelitian komunikasi bukanlah hasil perkembangan ilmiah, tapi hasil dari perkembangan kapitalisme Amerika Utara. Dikutip dari Everett Rogers, “The Empirical and The Critical School of Communication Research”, dalam Michael Burgoon, Communication Yearbook 5, 1982. lihat h.135. Penggunaan lebih lanjut dari perang psikologis yang dikembangkan pada masa perang tersebut kini pada masa modern banyak diterapkan dalam kepentingan-kepentingan bisnis, misalnya dengan strategi pemasaran atau strategi periklanan yang dilakukan untuk menjual suatu produk tertentu. Lihat James E. Combs & Dan Nimmo, Propaganda Baru: Kediktatoran Perundingan dalam Politik Masa Kini, (terj.), Bandung: Rosdakarya, 1994 (judul aslinya: New Propaganda: The Dictatorship of Palaver in Contemporary Politics)

[8] Lihat Ronny Adhikarya, Knowledge Transfer and Usage in Communication Studies: The US-ASEAN case, Singapore: Asian Mass Communication Research and Information Centre, 1983

[9] Tentu saja istilah ‘mashab Amerika’ ini jauh dari tepat untuk digunakan, tapi sekedar untuk memberikan pengertian yang lebih mudah dengan mengacu pada tradisi perkembangan ilmu komunikasi yang cenderung positivistic yang berkembang di Amerika terutama yang berakar pada ‘bapak-bapak pendiri ilmu komunikasi’ seperti Wilbur Schramm (1907-1987), lalu Ithiel de Sola Pool, Harold Lasswell dan lain-lain. Ini sekedar membedakan dengan tradisi Eropa yang lebih berkutat dengan persoalan-persoalan konteks dimana ilmu komunikasi itu berkembang, kaitannya dengan perkembangan masyarakat dan lain-lain. Secara khusus tentang perkembangan ‘mashab kritis’ di Amerika – dengan tokoh intelektual Amerika juga – lihat pada karya-karya seperti Noam Chomsky, Robert W. McChesney, intelektual Canada, Dallas W Smyte,  deretan tokoh ini bisa dilihat lebih jauh pada Vincent Mosco, The Political Economy of Communication, London: Sage, 1994. Di Indonesia, karya McChesney pernah diterjemahkan yang berasal dari tulisan pamfletnya yang berjudul Konglomerasi Media dan Ancaman Terhadap Demokrasi (Corporate Media and The Threat to Democracy), Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 1998. Sekian nama yang disebut di sini, boleh jadi sangat tidak popular dibandingkan dengan nama ‘para pendiri ilmu komunikasi’ atau para ilmuwan komunikasi ‘mainstream’ tersebut. Khusus tentang perkembangan aliran ekonomi politik dalam menelaah media, selain karya Vincent Mosco yang sangat komprehensif, juga bisa lihat antologi 2 volume yang dikumpulkan oleh Peter Golding & Graham Murdock, keduanya pengajar di Loughborough University, UK, The Political Economy of the Media, Chentelham: Edward Elgar Publishing Ltd., 1997. Dalam antologi ini ada nama-nama sarjana seperti Nicholas Garnham, Oscar Gandy, Ben Bagdikian, Edward S. Herman, Herbert I. Schiller, Thomas Guback, Jeremy Tunstall, Cees Hamelink, Armand Mattelart, untuk menyebut sebagian ahli media yang berada di luar jalur ‘komunikasi mainstream’. Lihat juga buku yang diedit oleh John A. Lent, A Different Road Taken: Profiles in Critical Communication, Boulder: Westview Press, 1995. Dalam buku tersebut, Lent memaparkan profil dan pemikiran dari lima orang sarjana Komunikasi bermashab kritis, yaitu: Dallas W. Smythe, George Gerbner, Herbert I. Schiller, James D. Halloran dan Kaarle Nordenstreng.

[10] Bagian ini belum bisa banyak memberikan kesimpulan kecuali sekedar memaparkan beberapa fakta bahwa pengaruh Amerika sangat kuat dalam proses pembentukan citra tentang kelompok yang kemudian dikorbankan, dan di sini sekali lagi memperteguh dugaan bahwa CIA punya peran besar dalam proses menjatuhkan presiden Sukarno pada pertengahan 1960-an tersebut lewat berbagai agennya yang bekerja di Indonesia. Bagian ini harusnya dielaborasi tersendiri secara lebih luas. Namun untuk saat ini penulis masih belum sanggup mengelaborasinya sendiri dalam keterbatasan waktu dan tempat.

[11] Sri Indrayati (et. al), Panduan Memilih Perguruan Tinggi 2007, Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo, 2007, h.66-67.

[12] Heru Nugroho, “Ekonomi Politik Pendidikan Tinggi: Universitas Sebagai Arena Perebutan Kekuasaan”, dalam Vedi R. Hadiz & Daniel Dhakidae (eds) Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia, Jakarta: Equinox, 2006, h.159.

[13] Nugroho (2006:160)

[14] Nugroho (2006:179)

[15] Ariel Heryanto, “Kiblat dan Beban Ideologis Ilmu Sosial Indonesia”, dalam Hadiz & Dhakidae (2006:69)

[16] Heryanto (2006:72)

[17] Heryanto (2006:72)

[18] Heryanto (2006:73) Sebagai perbandingan lihat juga Hanneman Samuel, The Development of Sociology in Indonesia: The Production of Knowledge, State Formation, and Economic Change, tesis doctor dari Swinburne University of Technology, 1999 (tidak diterbitkan), juga lihat Ignas Kleden, “Social Science in Indonesia: Action and Reflection in the Southeast Asian Perspective”, dalam Nico Schulte Nordholt & Leontine Visser (eds.) Social Science in Southeast Asia: From Particularism to Universalism, Amsterdam: VU University Press, 1995.

[19] Lihat Harsono Suwardi, “Pengantar Dari Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Massa, FIS-UI”, dalam Pendidikan dan Perkembangan Komunikasi Massa Universitas Indonesia, terbitan dalam rangka 20 tahun Pendidikan Ilmu Komunikasi Massa, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, 1981. hal.7. Dari buku yang sama juga lihat “Hasil-hasil Penelitian yang Dilakukan oleh Departemen Komunikasi Massa selama 10 tahun Terakhir (1970-1980), h.178-227, dimana dalam daftar tersebut tercakup penelitian seperti “Penelitian Komunikasi Pedesaan di Indonesia”, “Pola Siaran TVRI: Suatu Studi Sosial Budaya dan Bahasa di Jakarta, Tangerang, Cirebon, Yogyakarta dan Surabaya”, “Peranan Media Massa di Daerah Perbatasan”, “Efektivitas RRI dan Radio Pemerintah Daerah Sebagai Transformer Informasi Pembangunan”, “Strategi Komunikasi Film untuk Pembangunan Desa”, dan lain-lain.

[20] Lihat F. Rachmadi, “Pendidikan dan penelitian Komunikasi Massa: sebuah tinjauan dari sudut kacamata pemakai hasil”, dalam Pendidikan dan Perkembangan Komunikasi Massa UI, 1981 hal.70. Jika diperiksa lebih lanjut hasil karya tulis (skripsi) yang dibuat antara tahun 1963-1979 sebagaimana tercantum dalam buku yang sama, maka ada jumlah yang cukup signifikan untuk menunjuk bahwa studi tentang propaganda banyak mendapat sambutan dari kalangan mahasiswa komunikasi kala itu walau menunjuk periodisasi waktu yang berbeda-beda (jaman Jepang, jaman Demokrasi Terpimpin).

[21] Bahasan lebih jauh atas masalah ini silakan lihat Benny Subianto, Pengaruh Teori-teori Modernisasi dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Pemikiran Politik Indonesia, Jakarta: Yayasan SPES, 1991. Bandingkan misalnya dengan tulisan-tulisan Alwi Dahlan, “Communication Research for Policy-makers and Planners: some preliminary observations”, dalam Sarath Amunugama (ed.) Communication Research in Asia, AMIC, 1982; juga “Perkembangan Dunia Komunikasi Dasawarsa Sembilanpuluhan”, Buletin Komunikasi CTC no. 21, April 1991, dan juga “Revolusi Informasi dan Perilaku Komunikasi”, paper untuk Seminar Revolusi Informasi dalam Perspektif Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, 21-22 Januari 1991, serta juga “Expanding the Role of Media in Environmental Protection”, Media Asia vol. 21, no.3, 1994. Lihat juga pidato pengukuhan Alwi Dahlan sebagai guru besar ilmu Komunikasi, FISIP UI, pada tanggal 5 Juli 1997, “Pemerataan Informasi, Komunikasi, dan Pembangunan”. Pembahasan lebih kritis atas pendekatan developmentalisme di Negara-negara berkembang bisa melihat Uma Kothari (ed.) A Radical History of Development Studies: Individuals, Institutions, and Ideologies, London & New York: Zed Books, 2005.

[22] Belakangan Marcuse keluar dari grup ini karena adanya perbedaan pendapat antaranya dengan Harold Laswell dalam masalah menanggapi perkembangan politik masa perang dingin. Lihat Simpson (1994) h.29.

[23] Simpson (1994) h.11

[24] Simpson (1994) h.6.

[25] ibid.

[26] Simpson (1994) h.7

[27] Simpson (1994) h.9 Di sini kita pun akan ingat dengan beberapa karya yang punya pengaruh besar dalam perkembangan ilmu social di Indonesia, terutama dengan menggunakan pendekatan developmentalis, seperti Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society (1958), atau juga karya Wilbur Schramm (1954) Process and Effect of Mass Communication atau juga Mass Media and National Development (1964)  Atau juga karya seperti Samuel Huntington (1967) Political Order in a Changing Societies. Tesis-tesis dasar dari karya-karya ini menjadi fondasi dari bangunan pengajaran ilmu komunikasi di Indonesia.

[28] Simpson (1994) h.8

[29] Hal ini mungkin mirip dengan kasus Indonesia pada masa penjajahan Belanda, ketika sejumlah pejabat yang hendak dipekerjakan di Netherland East Indies, harus masuk dulu dalam sekolah Indologi untuk memperkuat pengetahuan mereka tentang tanah jajahan.

[30] Inilah prinsip ‘objektivitas’ dan ‘bebas nilai’ dari para sarjana yang percaya akan tesis ini, bahwa suatu metode yang ‘objektif’ bisa diterapkan dimana dan kapan saja, dan karena itu ia memperoleh legitimasi sebagai suatu ilmu.

[31] Di salah satu jurnal Audentia yang dikelola oleh ISKI Jawa Barat pernah ada terjemahan artikel biografi Schramm ini. Di situ pun disinggung bagaimana keterkaitan Schramm dengan proyek-proyek perang dunia II, namun tak pernah ada respon apapun terhadap artikel tersebut dan khususnya yang menyangkut fakta tersebut. Suatu karya lain yang dibuat oleh Everett M. Rogers, (A History of Communication Study: A Biographical Approach, New York: Free Press, 1994) dalam bagian tentang Wilbur Schramm juga menyinggung bagaimana Schramm punya hubungan dengan kelembagaan-kelembagaan dinas rahasia dan pertahanan Amerika tersebut. Lihat bab 1”Wilbur Schramm and the Founding of the Communication Study” h.1-32. Salah satu karya Schramm yang menjadi klasik dan masih dianggap mewakili paradigma utama dalam ilmu komunikasi adalah karya kolektifnya bersama Fred S. Siebert dan Theodore Peterson yaitu Four Theories of the Press, yang aslinya diterbitkan pada tahun 1952, dan diIndonesiakan sejak tahun 1986. Pandangan klasik terhadap tipologi system pers di dunia ini dengan sederhana dikategorikan para penulisnya sebagai: teori pers otoriter, teori pers liberal, teori pers tanggungjawab social, dan teori pers Soviet Komunis. Schramm menulis bagian tentang pers Soviet Komunis. Berbagai kritik terhadap teori ini sudah dikemukakan banyak ahli di Barat, tapi anehnya seringkali kritik ini tidak dijadikan tolak berpikir para penulis yang mengutip masalah ini di Indonesia, padahal ada kecurigaan besar bahwa penulisan buku ini merupakan bias Amerika dalam menilai kawan/lawannya dalam kondisi perang dingin. Selain itu, teori Pers Komunis Soviet sudah harus dibuang jauh-jauh karena kondisi ini sejak akhir tahun 1980-an telah banyak berubah. Karenanya penggunaan teori ini di masa mendatang lebih akan masuk sebagai Sejarah saja ketimbang suatu Ilmu yang cukup relevan dalam memotret perkembangan yang jauh lebih kompleks hari ini.

[32] Everett Rogers, A History of Communication Study: A Biographical Approach, New York: Free Press, 1994, bab “Harold Lasswell and Propaganda Analyis” hal.210-211

[33] Rogers (1994:212) dengan mengutip Delia (1987)

[34] Rogers, h.214

[35] Rogers, h.224

[36] Buku ini akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 1996 oleh Yayasan Obor Indonesia, dengan judul Opini Publik.

[37] Lihat Simpson (1994) h.16-30.

[38] Rogers, h.236

[39] Simpson (1994) h.18

[40] Lihat Ina Mariani Suparto, “Mass Communication and Journalism Education in Indonesia”, dalam Crispin C. Maslog, Communication Education in Asia: Status and Trends in India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Philippines and Thailand, Press Foundation of Asia, 1990, hal. 37. Sebagai catatan, walaupun Suparto mengatakan ada 22 institusi yang menyelenggarakan pendidikan jurnalistik dan komunikasi, namun dalam kenyataannya, Suparto hanya menyuguhkan 12 institusi pendidikan yang ditampilkan data-datanya dalam aneka tabel disampaikan.

[41] Ina Mariani Suparto, “Mass Communication and Journalism Education in Indonesia”, in Crispin C. Maslog, Communication Education in Asia: Status and Trends in India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Philippines and Thailand, Press Foundation of Asia & Communication Assistance Foundation, the Netherlands, 1990, h.37. Data tentang mahasiswa publisistik bisa dilihat pada tulisan R. Djajusman, “Sepuluh Tahun Publisistik: Suatu Pengaliran Kesan dan Kenangan”, dalam Publisistik Masa Kini, Jakarta, 1969. Djajusman pada saat itu adalah bekas ketua jurusan Publisistik, dan bekas ketua Lembaga Research Publisistik.Lihat juga pidato Sukarno pada pembukaan jurusan Publisistik, Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan, Universitas Indonesia, tanggal 12 Desember 1959 (Deppen 1959).

[42] Oemi Abdurrachman, “Lembaga Pendidikan Publisistik sebagai Fakultas Penuh di Universitas Negeri Padjadjaran”, dalam Publisistik Masa Kini, Jakarta, 1969. Oemi saat itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Publisistik Unpad, dan buku ini merupakan peringatan 10 tahun berdirinya Jurusan Publisistik di UI.

[43] Anwar Arifin, Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998 (cet ke-4), h.2. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1988.

[44] Misalnya saja jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan telah belasan tahun memiliki jurusan ini dan setidaknya ada dua orang guru besar dari Unhas yang dikenal secara nasional, yaitu Prof. Abdul Muis dan Prof. Anwar Arifin.

[45] Lihat tesisnya, The State, the Rise of Capital and The Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry, Cornell University, 1991.

[46] Suparto 1990, hal.38.

[47] Ibid.

[48] Djajusman (1969) hal.12-13

[49] Arifin (1998) hal.1. Di sini akan muncul pertanyaan kritis, mengapa urusan nama jurusan saja harus diatur oleh Negara, dan atas dasar apa penyeragaman nama tersebut dilakukan. Tapi tentu saja dengan mengenai karakter Negara Orde Baru di Indonesia ini, hal-hal yang seragam lebih merupakan pilihan daripada hal-hal yang plural sifatnya.

[50] Akademi wartawan Dr. A. Rivai ini didirikan serentak dengan Akademi Teknik Ir. Anwari, dan Akademi Sastra Multatuli pada tahun 1963. Keterangan Amarzan Ismail Hamid, atau Amarzan Loebis, Jakarta, 25 September 2005. Amarzan adalah seorang penyair terbesar dalam era LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat), yang juga pernah bekerja untuk Harian Rakyat, karena ia memiliki kedekatan khusus dengan Njoto, pemimpin redaksi Harian Rakyat tersebut. Amarzan sempat pernah menjadi asisten dosen untuk Akademi Sastra Multatuli tersebut. Keterangan lebih jauh tentang Amarzan lihat pada Keith Foulcher, Social Commitment in Literature and Arts: The Indonesian “Institute of People’s Culture” 1950-1965, Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1986.

[51] Lihat Ahmat Adam, The Vernacular press and the Emergence of National Consciousness, Ithaca: Cornell University, 1995.  Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Hasta Mitra dan KITLV. Penulis (IH) diminta untuk menulis kata pengantar bagi edisi terjemahan Bahasa Indonesianya.

[52] Isu penting yang harus disebut di sini adalah masalah National Security yang dirasakan oleh pemerintah Amerika yang kemudian berimplikasi juga pada pengembangan ilmu social di Amerika. Ada perbedaan pandangan di antara para ahli menyangkut soal ini, terutama berkaitan dengan munculnya studi-studi kawasan yang gencar dibuat di Amerika. Hal yang sangat menarik ini dibahas dalam suatu edisi khusus terbitan Bulletin of Concerned Asian Scholars vol.29 no.1, January-Maret 1997 yang bertemakan: “Asia, Asian Studies and the National Security State: A Symposium”. Terima kasih kepada Hilmar Farid yang menunjukkan edisi ini kepada penulis.

[53] Simpson (1994) hal.3.

[54] Stuart Hall “The Rediscovery of ‘Ideology’: The Return of the ‘Repressed’ in Media Studies”, dalam M.B. Gurevitch, T. Curran & J. Woollacott, Culture, Society and Media, London: Methuen, 1982.

[55] Turner (1996:184-5)

[56] Turner (1996:186) Kritik lain misalnya lihat Rohan Samarajiwa, “The Murky beginnings of the communication and development field: Voice of America and ‘the passing of traditional society’”, dalam Neville Jayaweera & Sarath Amunugama (eds.) Rethinking Development Communication.

[57] Knowledge Transfer and Usage in Communication Studies: the US-ASEAN case, Singapore: Asian Mass Communication Research and Information Centre(AMIC), 1983.

[58] Lihat lagi pembagian yang dilakukan Rogers (1982) antara pendekatan empiris dan pendekatan kritis di atas.

[59] Di antara para sarjana ilmu komunikasi di Indonesia, setidaknya ada 2 nama yang dikenal sebagai ‘lulusan Jerman’ yaitu Astrid Soesanto dan Bachtiar Aly (kini keduanya anggota parlemen). Yang perlu diberi catatan di sini adalah, ‘lulusan Jerman’ sekalipun bukanlah jaminan bahwa karya yang dihasilkannya akrab dengan pemikiran kritis yang dimulai dari tradisi neo-Marxis. Astrid Soesanto yang pada tahun 1980-an aktif menulis buku lebih menunjukkan pendekatan pada sosiologi yang agak konservatif, dan cenderung lebih menjadi birokrat, sementara Bachtiar Aly yang menulis disertasi soal sejarah media massa di Indonesia juga tidak cukup kenal dengan tradisi kritis tersebut. Disertasi Aly ini berjudul Geschichte und Gegenwart der Kommunikationssysteme in Indonesien, eine Untersuchung zur publizistischen Entwicklung, Peter Lang: Frankfurt am Main, 1984. Ruang waktu yang dibahas oleh Aly di sini adalah antara tahun 1596-1983. Tesis ini dikomentari oleh Daniel Dhakidae (1991:14) sebagai “It sets itself an impossible task for a communication’s study with the impossible term of, 1596-1983… Despite, or rather because of, its author’s statement that it takes a historical-descriptive metode, it is more a repository of loosely connected events and figures seen in a highly electic way, a hodgepodge of variety of ways of seeing – journalistic, political, cultural and legal – looking into a vast array of communications media such as newspapers, radios, televisions, films, shadow plays, literature, music, all treated in one big stroke”

[60] Pada decade 80-an perkembangan ilmu social masih banyak dipengaruhi oleh dua paradigma besar yang saling berhadap-hadapan, yaitu pendekatan modernis (developmentalis) dan pendekatan dependensi. Tanpa harus terjebak pada dikotomi tajam kedua pendekatan ini, kajian-kajian mikro dalam komunikasi bisa juga menunjukkan bahwa ada proses yang tak seimbang dari produksi dan distribusi produk industri komunikasi di dunia ini. Kita akan ingat gagasan besar yang dikemukakan oleh Komisi MacBride dari UNESCO pada tahun 1974 yang menulis risalah soal tata komunikasi dan informasi dunia baru. Tapi kemudian sarjana lain seperti misalnya Ronald V Bettig, salah satu generasi baru dari tradisi kritis ilmuwan komunikasi di Amerika menulis kajiannya soal industri copyright di dunia yang juga dengan jelas menunjukkan bahwa ada struktur yang tak adil dalam dunia ini dan menempatkan negara dunia ketiga dalam posisi yang terus kalah dengan negara industri maju. Lihat Copyrighting Culture: The Political Economy of Intellectual Property, Boulder: Westview Press, 1996.

[61] Misalnya saja perdebatan penting soal industri kebudayaan yang dikemukakan oleh Horkheimer dan Adorno mendapat kritik tajam oleh para sarjana lain, terutama yang berkait dengan persoalan imperialisme budaya yang terjadi lewat industri kebudayaan. Topik ini menjadi penting karena merupakan salah satu isu sentral ketika membahas soal komunikasi internasional ketika bicara perimbangan informasi yagn didapat oleh negara dunia ketiga, yangkemudian memunculkan gerakan pada tahun 1974 yaitu New International Information Order dan dibentuknya Komisi Sean MacBride dari UNESCO.

[62] Buku ini telah direvisi hingga telah masuk pada edisi ke-7, terbit pada tahun 2002. Entah mengapa buku ini selalu terus diikuti oleh para pengajar dan mahasiswa komunikasi. Buku ini memang memberikan suatu pemetaan awal atas perkembangan studi ilmu komunikasi, mulai dari tradisi tahun 1950-an hingga awal abad 21. Littlejohn memaparkan sejarah ilmu komunikasi, lalu ia membahasnya dalam topic-topik dalam teori komunikasi (mulai dari teori system, teori tanda dan bahasa, teori diskursus, teori produksi pesan, teori proses dan penerimaan pesan, teori interaksionis simbolis, strukturasi, dan konvergensi, kemudian teori realitas social dan budaya, teori pengalaman dan interpretasi, teori-teori kritis. Pada bagian lain buku Littlejohn juga dibahas tema-tema yang kontekstual dari teori komunikasi tersebut.

[63] Lihat Littlejohn (2002), edisi ke-7, bab 11 khusus tentang “Teori-teori kritis” yang di dalamnya membahas tentang mashab Frankfurt dan para tokohnya, kemudian membahas para teoritisi post-strukturalis, yang membahas tentang Cultural Studies, Michel Foucault, dan terakhir membahas serba sepintas tentang teori-teori feminis.

[64] Lihat footnote no. 9 di depan dimana saya menyebut sejumlah tokoh pendekatan ekonomi politik komunikasi muktahir. Nama-nama tersebut banyak terdengar asing di telinga para pengajar atau mahasiswa komunikasi di Indonesia. Pembahasan atas sejumlah tokoh Marxist ini pun terutama mengandalkan sumber-sumber kedua ataupun ketiga, dan pula berbahasa Indonesia.

[65] “Masalah Kelas dalam Ilmu Sosial Indonesia”, dalam Hadiz & Dhakidae (2006) h.188.

[66] Farid (2006) h.196.

[67] James Danandjaja, “Antropologi”, dalam Manasse Malo (ed.) Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia Sampai Dekade ’80-an, Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia dan Rajawali Pers, 1989, h.319.

[68] Maksudnya adalah Universitas Sam Ratulangi di Manado, Sulawesi Utara.

[69] Cendikiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

[70] Lihat Dhakidae (2003) h.493-499.

[71] Yang saya maksud di sini adalah kelompok Sub-Altern Studies yang dipelopori oleh Ranajit Guha, Gayatri Spivak lalu Dipesh Chakravarty dan lain-lain. Tiap tahun kelompok ini menerbitkan buku khusus kajian baru atas sejarah India dari versi ‘orang dalam’.

[72] Saya memeriksa setidaknya beberapa jurnal bernama Publisistik (madjalah ilmiah bidang komunikasi massa, diterbitkan oleh Lembaga Pulibsistik, Fakultas Ilmu Sosial UI) pada tahun 1970-an, lalu jurnal ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia) dan juga jurnal Audentia (diterbitkan oleh ISKI Jawa Barat), keduanya terbit pada decade 1990-an. Juga saya melihat 2 buku penerbitan ulang tahun jurusan Ilmu Komunikasi, FIS UI pada tahun 1969 dan 1981.

[73] Tulisan ini merupakan pendapat Michel Foucault dalam buku Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, New York: Pantheon Books, 1980, sebagaimana dikutip oleh George Junus Aditjondro, “Pengetahuan-pengetahuan Lokal yang Tertindas”, Jurnal Kalam no.1, 1994.