Penulis: Janet Steele

Pengantar: wars within

Tempo didirikan pada 1971 setelah sebuah kudeta gagal mencoba mengakhiri Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno. Pendiri majalah ini seluruhnya “angkatan 66”, mahasiswa dan aktifis yang bersama-sama dengan militer mengakhiri kekuasaan Soekarno. Pada awalnya Tempo mendukung kebijakan “teknokratik” dari ekonom Kelompok Barkeley yang menekankan pada perencanaan yang rasional dan pembangunan ekonomi sebagai tanda pemerintahan baru. Tempo selalu memiliki teman di pemerintahan.

Tempo tumbuh kuat dan makmur pada era pembangunan ekonomi Soeharto yang melonjak oleh kenaikan harga minyak pada pertengahan 1970-an.

Orde baru menguat pada pertengahan 1980-an, bersamaan dengan itu sejumlah media yang “bersuara keras” diberangus. Pembredelan Tempo menandai awal kejatuhan Orde Baru. Reaksi terhadap pembredelan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. yang paling mencengangkan adalah dukungan dari orang kebanyakan, dari kelas menengah yang tak pernah bersuara selama hampir 30 tahun Soeharto berkuasa. Bagi orang kebanyakan, Tempo adalah simbol status kelas menengah, indikator pencapaian yang menjadikan mereka menjadi bagian dari pembaca majalah Indonesia berkelas dunia.

Jika musuh-musuh Tempo berharap majalah itu remuk dan binasa pascabredel 1994, mareka salah. Sesungguhnya pembredelan Tempo telah membebaskan Goenawan Mohamad dari “pembajakan” oleh pemerintah.

Kebetulan adalah istilah yang kerap dipakai orang Indonesia untuk menjelaskan soal nasib. Nasib memang memainkan peran yang besar dalam penulisan buku ini. Secara kebetulan saya tinggal di Jakarta pada 1997-1998 – sebuah masa menggemparkan ketika ekonomi Indonesia kolaps dan Presiden Soeharto dipaksa turun setelah 32 tahun memerintah dengan otoriter. Saya juga merasa beruntung mendapat kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai wartawan Tempo ketika majalah itu masih gentayangan. Selain itu saya juga merasa beruntung teman saya dari George Washington University, Lars Wilnat, berada di Jakarta pada minggu-minggu terakhir rezim Soeharto. Tanpa saran dari Wilnat, saya mungkin sudah hengkang meninggalkan Jakarta bersama orang Amerika lainnya. Di akhir periode Fullbright, saya menyaksikan alumni Tempo beramai-ramai mengundurkan diri dari pekerjaannya dan untuk menerbitkan Tempo kembali.

Pada 6 Oktober 1998, Tempo terbut kembali. Semula saya berencana menulis tentang Tempo, majalah yang sudah almarhum. Tapi itu tak mungkin lagi. Tempo saya sadari lebih dari sekedar simbol kebebasan berekspresi. Selama 24 tahun masa hidupnya, Tempo adalah majalah yang sangat penting dan menjadi majalah berita satu-satunya di Indonesia. Banyak sarjana yang telah menjelaskan budaya politik Orde baru, tapi sedikit yang menganalisisnya dari perpektif berita. Jadi saya kira akan bermanfaat jika saya mengkaji Tempo sebagai institusi yang telah membentuk dan mendefinisikan wajah Indonesia modern.

Lima belas bulan saya meneliti Tempo. Umumnya mengobservasi saja. Saya hadir dalam rapat perencanaan, rapat opini dan rapat checking. Saya ikut dalam pelatihan wartawan baru, ikut begadang pada malam deadline, seraya berjam-jam melihat dan mendengarkan. Saya mencoba mengerti kultur Tempo dan bagaimana pengeruhnya pada pemberitaan Tempo.

Prolog

Saat itu 20 Juni 1998, sehari sebelum peringatan ulang tahun keempat pembredelan Tempo. Sebulan sebelumnya, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden Indonesia. Setelah 32 tahun rezim itu kolaps dengan arang di wajah. Dua minggu setelah Presiden mundur, Menterti Penerangan Mohammad Yunus Yosfiah mengumumkan akan mencabut peraturan yang dibuat Harmoko, menteri sebelumnya, yang di bawah Soeharto telah mencekik kehidupan pers. Ia juga menyatakan mempersilahkan Tempo terbit kembali.

Sementara itu di tempat lain, sebuah plang nama kecil 68H berwarna biru menandai Komunitas Utan Kayu. Di komunitas ini Goenawan Mohamad, bekas pemimpin redaksi Tempo, mendirikan kantor, teater, dan galeri. KUK menjadi tempat berlindung bagi wartawan, seniman, dan penulis. Komunitas itu juga menjadi pusat persembunyian bagi para aktivis.

Goenawan berjanji bertemu saya pada Sabtu pukul dua di sana. Pukul dua lebih sedikit, sebuah Toyota Kijang datang dan Goenawan Mohamad keluar dari balik kemudi. Setelah duduk bersama, obrolan pun dimulai. obrolan dimulai dengan komentarnya terhadap kejatuhan Soeharto. “Itu tidak mengejutkan saya karena saya tahu dia memang akan mundur. Jam dua pagi beberapa teman menelepon saya. Saya lalu mengirimkan email ke seluruh dunia mengabarkan Soeharto akan mundur besok dan akan muncul banyak ketidakpastian,” kata Goenawan.

Beberapa malam sebelumnya, sejumlah “alumni” Tempo bertemu di tempat itu untuk membicarakan kemungkinan majalah yang didirikan Goenawan Mohamad pada awal Orde Baru itu dihidupkan kembali. Namun Goenawan tidak setuju dengan pendapat itu. Beberapa orang, kata Goenawan, mengatakan Tempo mestinya dibiarkan tak hidup agar menjadi memori saja, menjadi legenda. “Tapi mayoritas hadirin memilih Tempo terbit kembali,” kata Goenawan.

“Keluar dari pertemuan itu,” Goenawan melanjutkan,”Seorang pesuruh kantor berkta pada saya. Katanya ia berjanji pada tetangganya akan bikin pesta, menyembelih satu dua kambing, jika Tempo terbit lagi. Dia mengundang saya untuk datang ke pesta itu. Saya tahu, ada banyak orang seperti pesuruh itu, mereka menunjukkan penghargaan (kepada Tempo).”

Lalu Goenawan memutuskan datang ke pesta itu dan menerima tawaran itu. Tawaran yang dimaksud adalah menjadi pemimpin redaksi lagi, jabatan yang dulu dipegangnya selama 23 tahun. Bagi Goenawan ini adalah pengorbanan. Beberapa pengorbanannya adalah kesempatan menjadi sarjana tamu di Columbia University, komunitas yang dibangunnya,

Selama empat tahun alumni Tempo terserak. Banyak yang telah berubah. Wartawan-wartawan menjadi aktivis. Mereka turun ke jalan memprotes pembredelan yang lalu dijawab polisi dengan aksi kekerasan yang brutal. Namun perjuangan juga tak selalu di medan terbuka. Ada pula pers bawah tanah, mereka yang bergerilya dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka yang jago komputer dan ahli informasi mengirim pelbagai tulisan ke internet – sesuatu yang tak bisa dicegah Departemen Penerangan.

Saya tanya Goenawan, kapan ia pertama kali terpikir untuk menerbitkan Tempo kembali. Ia menjawab bahwa ia tak pernah berpikir tentang hal itu sampai muncul demonstrasi besar di Departemen Penerangan pada 28 Mei. Demo itu dikoordinir untuk oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Mereka menuntut agar organisasi wartawan yang bebas diakui dan menuntut peraturan menteri yang membelenggu pers dicabut. Setelah demo itu banyak wartawan asing yang bertanya apakah Goenawan akan menerbitkan Tempo lagi. Goenawan kala itu menjawab, “Saya tidak akan menerbitkan Tempo kecuali pemerintah memperbaiki Undang-Undang yang membelenggu pers dan mencabut peraturan menteri.” Kepada Menteri Penerangan yang baru ia mengatakan hal itu. Ia bilang butuh waktu untuk mengganti Undang-Undang karena harus melibatkan parlemen. Yang lebih cepat adalah mencabut peraturan menteri. Goenawan sepakat.

Namun dalam batin Goenawan tidak menginginkan Tempo terbit lagi dan tidak ingin menjadi pemimpin redaksinya. Akhirnya Goenawan menerima permintaan untuk kembali menjadi pemimpin redaksi dengan satu syarat. Yakni ia hanya akan menjadi pemred selama satu tahun saja. Karenanya kepemilikkan Tempo juga akan berbeda dengan saat sebelum dibredel. Tempo sebelumnya dimiliki oleh PT Grafiti Pers, perusahaan yang dimiliki oleh sebagian pendiri dan karyawan Tempo dan sebagian lainnya oleh Yayasan Jaya Raya yang dikendalikan oleh pengembang Ciputra.

Perusahaan yang baru tak boleh menyertakan Grafiti. Tak ada saham perorangan karena Tempo pada masa lalu terlalu banyak konflik yang disebabkan hal ini. Tak mudah mendepak Grafiti Pers karena badan pengurus – yang tak lain adalah pendiri Tempo – tak bisa bergabung dengan majalah baru jika Grafiti tak disertakan. Goenawan mengiyakan dengan syarat Grafiti hanya memegang 20 persen saham. Persoalannya tinggal bagaimana bernegosiasi dengan Yayasan Jaya Raya. Persoalannya setelah Tempo ditutup, yayasan Jaya Raya menjadi investor Gatra, majalah milik kroni Soeharto, Bob Hasan, dan diterbitkan untuk menggantikan Tempo. Para pendukung Tempo memercayai Gatra hanyalah majalah “boneka” rezim. “Ini alasannya mengapa kami harus mendepak Yayasan Jaya Raya,” lanjut Goenawan.

Persoalan lainnya adalah nasib majalah Detektif Romantika yang dokomadoi oleh bekas redaktur pelaksana Tempo. Sudah menjadi rahasia umum bahwa PT Grafiti Pers pemilik D&R. Persoalan muncul, jika Tempo terbit lagi, berarti Grafiti Pers punya dua majalah yang bersaing. Masalah yang timbul jika dua majalah diterbitkan oleh satu perusahaan yang sama adalah kemampuan modal untuk menerbitkan kedua-duanya. Selain itu adalah masalah internal manajemen, akan timbul kecemburuan karena gaji wartawan Tempo pasti akan lebih tinggi.

Goenawan memang orang yang tidak punya banyak pilihan. Empat tahun sebelumnya, 27 Juni 1994, dua kelompok orang yang memprotes pembredelan Tempo diserang oleh polisi dengan tongkat rotan. Karena hal ini, Goenawan merasa harus melakukan sesuatu kepada orang-orang yang mendukung Tempo.

Pengorbanan Goenawan pada 1994, patut dipuji dan sudah menjadi rahasia umum. Ditanggalkan karirnya menjadi pemred demi mereka yang menderita akibat pembredelan Tempo. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi: pascapembredelan Tempo Goenawan justru mendapatkan banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya seperti membuat Komunitas Utan Kayu.

“Tak banyak pilihan. Sebetulnya saya punya pilihan, tapi saya akan mengecewakan banyak orang di Utan kayu. Atau mengecewakan alumni Tempo, atau orang-orang yang bersama saya di bawah tanah.”

“Ini menyulitkan posisi saya,” katanya. “Saya khawatir kembali ke Tempo tidak akan seperti dulu lagi. Apa yang tidak disiapkan Goenawan, akunya, adalah hilangnya antusiasme dalam dirinya sendiri. “saat ini adalah berbahaya memiliki pemimpin yang tak memihak dan inilah yang saya takutkan pada diri saya. Saya khawatir tak bisa menggenjot semangat orang-orang untuk memberikan yang terbaik bagi Tempo. Saya mungkin bukan orang yang tepat, karena perasaan saya campur aduk.”

Solusi yang ditawarkan Goenawan untuk mengatasi persoalan kepemimpinan adalah dia akan hanya menjadi pemimpin redaksi setahun. Setelah itu ia akan menyerahkan posisinya kepada Bambang Harymurti, kepala biro Tempo di Washington ketika majalah itu dibredel.

Besok adalah 21 Juni, ulang tahun keempat pembredelan Tempo. “Ini mengherankan. Saya tidak menganggap ini sebagai kemenangan. Saya meyakinkan diri nahwa ini adalah revolusi yang gilang gemilang. Tanpa pertumpahan darah, darah tanpa tentara yang menjatuhkan Soeharto. Revolusi yang kalem – sesuatu yang tak biasanya terjadi. Seseorang yang telah 32 tahun berkuasa jatuh. Sebuah peristiwa sejarah yang penting,” ungkap Goenawan.

Bab 1: Komunitas

Deadline Tempo? Ah ini sungguh legendaris. Soalnya selalu ada rasa bangga di hati para wartawan jika bekerja hinggalarut malam. Tak semua wartawan menginap di kantor. Mereka yang bekerja di kompartemen yang deadlinenya lebih awal biasanya pulang pukul 9 atau 10 malam. Yang lainnya pukul 2 atau 3 pagi. Sabtu pagi kantor senyap. Orang-orang sudah pulang ke rumah, baru akan balik ke kantor beberapa jam lagi. Sabtu sore, banyak penulis yang sudah pulang. Setelah itu para redaktur ambil bagian. Suasana serius tapi santai. Pada malam Minggu ada rapat akhir menentukan breaking news dan membahas sampul majalah dan halaman iklan. Terus begitu sampai Minggu pagi hingga file terakhir dikirim ke percetakan dan kantor dengan sendirinya tutup.

Tenggat mingguan adalah hal terpenting dalam ritual Tempo. Diawali petang hari dan berakhir subuh, deadline adalah mesin majalah itu. Tegas dalam menentukan batas waktu, deadline mengatur aktivitas mingguan para jurnalis.

Didirikan pada 1971, banyak hal berubahdi Tempo pada 1999. Meski demikian dalam ritual deadline tak banyak berubah. Meski tak dibicarakan secara terbuka, satu aspek terpenting dari malam deadline adalah perasaan guyub, bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Pemimpin redaksi Tempo bambang Harymurti, yang bergabung dengan Tempo pada awal 1980-an, bercerita bagaimana tiap hari selepas deadline semua orang – termasuk Goenawan – sarapan bubur ayam sambil ngobrol ngalor ngidul.

Pada masa Goenawan, Tempo ibarat pesantren sekuler. Pesantren adalah tempat belajar 24 jam. Para santri merasa saling bersaudara. Anak-anak muda masuk pesabtren karena reputasi kiainya. Kiai adalah guru. Kiai biasanya pintar dan kharismatik, orang-orang mengaguminya. Sejak awal Tempo menjadi magnet bagi banyak penulis muda. Beberapa ingin bergabung karena ingin belajar jurnalistik. Yang lainnya karena ingin bekerja dengan Goenawan. Sejak muda Goenawan memiliki kharisma bagi orang di sekelilingnya. “Muncul” pada usia yang sangat muda, di awal usia 20 tahunan ia sudah menjadi penyair dan intelektual. Arief Budiman, salah satu teman lama Goenawan.

Goenawan Mohamad lahir pada 1941di Batang, kota kecil di pantai utara Jawa Tengah. Ia anak bungsu dari delapan bersaudara. Ayah Goenawan berasal dari Jawa Tengah, sosok misterius yang tak banyak dikenal anaknya. Ayahnya ditangkap dalam pemberontakan komunis 1926 dan dibuang ke Boeven Digoel, Papua Barat. Setelah bebas, sang ayah kembali ke Batang dan menjalin bisnis, ini terdengar aneh, dengan pengusaha Amerika. Goenawan menduga ayahnya terus berpolitik. Soalnya pada 1946 ia ditahan Belanda dan empat hari kemudian dieksekusi. Goenawan baru berusia lima tahun ketika itu.

Meski tumbuh besar tanpa ayah, kenangan terhadap sang bapak sangat mendalam bagi Goenawan. Seperti ayahnya, Goenawan adalah Jawa tulen. Lembut berbicara, namun bertenaga. Dalam pelbagai diskusi, Goenawan selalu berhasil mengubah suasana. Ketika orang-orang bicara, mereka menunggu Goenawan bicara, memandang ke arahnyasekedar menunggu persetujuan darinya. Jurnalis muda tertarik kepda Goenawan seperti laron tertarik pada cahaya. Sejumput kata pujian darinya sangat menyenangkan hati bahkan bagi seorang penulis berpengalaman sekalipun.

Wartawan Tempo kerap memanggilnya “GM” atau Mas Goen.panggilan itu menggambarkan penghormatan sekaligus tingkat kedekatan. Gaya jurnalistik Tempo yang dipraktekkan sampai sekarang berasal dari Goenawan. Banyak yang mengakui bahwa Tempo adalah sekolah jjrnalistik yang baik. Bambang Bujono yang bergabung dengan Tempo pada 1978 berkata, “Tempo adalah almamater saya… Di sana kami punya in house training. Di sana kami belajar wawancara, melaporkan, dan menulis artikel. Mas Goen adalah guru kami.”

In house yang dimaksud Bambang Bujono adalah yang terpenting bagi wartawan Tempo. Dimulai pada 1970-an, pelatihan itu dilakukan untuk reporter dan penulis. Tempo biasanya melatih reporter dalam sebuah grup. Sepuluh reporter terpilih – dari 800 pelamar – pernah saya ajar pada Hanuari 2003.proses rekrutmen reporter baru memakan waktu tiga bulan dan meliputi lima jenis tes: tes adminstrasi umum di mana kandidat diminta menulis pengalamannya di universitas, tes psikologi, wawancara, presentasi riset dan tes kesehatan.

Proses tes ini selalu sama dari tahun ke tahun. Tapi rekruitmen ini menajam pada tahun 1980-an saat hanya sedikit majalah berita yang menjadi pesaing Tempo. Tempo lebih suka merekrut anak muda yang baru lulus dari universitas – mereka tak memiliki pengalaman jurnalistik apapun. Apa yang diinginkan Tempo adalah memastikan mereka yang direkrut tidak punya pengalaman dengan jurnalisme amplop dan agar Tempo dapat mengajarkan “kultur” Tempo.

Akibat dari pola rekrutmen ini adalah usia wartawan umumnya sejalan dengan posisi dan status mereka – wartawan menjadi reporter, yang lebih tua menjadi penulis, redaktur dan instruktur.

Pada hari-hari pertama pelatihan, Januari 2000, Goenawan bercerita betapa senangnya dia mengetahui latar wartawan baru yang sangat beragam seraya membandingkan sistem meritokrasi dan rekrutmen Tempo dengan sistem tentara.

Tempo kadang mempraktekkan orientasi pada wartawan baru, ospek atau inisiasi – sesuatu yang diambil dari pengalaman zaman kolonial Belanda dan masih dijalankan di universitas hingga kini. Pada minggu pertama pelatihan, aa acara pengenalan reporter baru kepada keluarga besar Tempo di Wisma Tempo Sirnagalih.

Pelatihan reporter baru dilaksanakan denhgan sungguh-sungguh. Pembicara menekankan pada demokrasi di majalah itu. Bahkan reporter paling baru pun pandangannya dihargai seperti mereka yang lebih senior.reporter baru diajarkan dasar-dasar jurnalistik. Ada sesi praktis tentang ide berita, juga tentang kriteria berita versi Tempo. Reporter diajarkan mengembangkan nara sumber dan bagaiman menulis reportase atau laporan deskriptif. Kepada reporter baru juga diajarkan struktur organisasi bisnis majalah itu. Pada akhir pecan mereka disuguhkan pelbagai bagan yang menggambarkan sistem dan manajemen organisasi yang mengatur berita dibuat.

Lalu apa yang mereka rasakan sebagai wartawan tempo? Mereka merasa berada di media dengan standar jurnalistik yang lebih tinggi dibanding dengan media lain. Toriq Hadad menekankan, reporter Tempo tak boleh puas jika hanya mendapat informasi dari konferensi pers. Di tempo tugas reporter adalah mengumpulkan data. Angle setiap berita ditentukan oleh penulis yang membuat penugasan dan nanti akan akan menulis berita. Tugas reporter adalah “pergi ke lapangan”, mewawancarai sumber dan meyerahkan transkrip beserta background reportase kepda penulis. Penulsi Tempo meminjam mata reporter di lapangan. Pada sesi lain tentang menulsi reportase, redaktur pelaksana komparteman ekonomi dan bisnis, Dwi Setyo Irawanto meminta para rporter mendekripsikan salah seorang pembicara dalam pelatihan itu. Tugas penting reporter lainnya adalah wawancara.

Satu hal yang sudah didengar berkali-kali oleh para reporter adalah sikap Tempo terhadap amplop. Tempo mengobarkan perang terhadap amplop. Ini sudah ideologi. Aturan ini sangat keras. Hal lain yang menarik dari pelatihan ini adalah satu aspek yang sama sekali tidak disebutkan yakni soal obyektivitas. Tempo tidak sungguh-sungguh mencoba “obyektif” – sesuatu yang dalam perspektif pers barat diartikan memisahkan fakta dari nilai-nilai. Penulsi Tempo hadir dalam berita dan ia seringkali memiliki pendapat dan sudut pandang sendiri. Seperti yang dikatakan Goenawan Mohamad kepada wartawan muda itu, “Di Amerika fakta dianggap suci, sementara opini hanya menjadi latar belakang. Di Amerika misalnya, New York Times memasukkan opini ke dalam berita dianggap sanagt buruk. Di Prancis lain lagi. Di Indonesia juga berbeda. Tempo yang baru memiliki lebih banyak opini. Kebebasan adalah satu hal, tapi tekanan (oleh media massa) soal lain lagi.”

Bab 2: Penyair

Nama Goenawan Mohamad dan beberapa teman meroket pada awal 1960-an. Tahun 1971 ia dan beberapa nama lainnya mendirikan Tempo, sebuah majalah yang sebetulnya telah berakar dalam kehidupan intelektual dan kultural Indonesia. Goenawan Mohamad adalah seorang anak rantau dari Batang yang datang ke Jakarta pada awal tahun 1960-an. Ia rajin membuat karya sastra dan memublikasikan karyanya. Karya pertamanya dulu di muat di Jurnal Sastra yang dimpimpin oleh H.B. Jassin.

Orang yang telah memengaruhi pilihan studi Goenawan adalah Hans Bague Jassin. Jassin adalah ahli sejarah sastra, redaktur, dan pengajar sastra di UI sejak 1953. Ia penasihat dan kawan bagi penyair dan penulis muda, serta sering mengapresiasi karya-karya mereka. Jassin melihat sastra sebagai “karya tulis dengan kategori tertentu yang memenuhi standar estetik yang dapat dievaluasi secara objektif dengan mempertimbangkan faktor sosiopolitik. Sastra bisa membawa tema politik, tapi di dalam dirinya sendiri ia tidak politis”.

Kehidupan seorang Goenawan Mohamad sebagai mahasiswa kala itu diuntungkan dengan biaya kuliah yang digratiskan. Namun ia sempat hidup menggelandang karena disulitkan dengan biaya kosan dan makan yang mahal. Ia hidup berpindah untuk mencari makan, diskusi, baca buku, dan menginap. Ia sering menginap di rumha Wiratmo Soekito, seorang teman lama yang kala itu menjabat sebagai Kepala Program Pemberitaan Radio Republik Indonesia.

Wiratmo memiliki banyak koleksi buku. Ia selalu mengijinkan teman-temannya dari daerah seperti Goenawan untuk membaca buku koleksinya, bahkan untuk menginap. Goenawan sering menginap di salah satu biliknya ditemani tumpukan buku. Walau hidup kekurangan di Jakarta, Goenawan selalu tinggi hati dan tidak pernah mengaku kelaparan. Ia mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang benar-benar lapar karena kita selalu mempunyai teman yang bisa menolong.

Tempat tinggal lain Goenawan adalah asrama mahasiswa milik Partai Sosialis Indonesia (PSI). Meski ia tinggal di sana, namun Goenawan bukan anggota PSI. Ia dihubungkan dengan PSI karena ia tinggal di asrama itu. Namun secara informal, bisa dikatakan ia tergabung dengan partai itu. Karena tidak mungkin bergabung dengan kelompok komunis radikal, maka PSI dianggap cocok buatnya.

Keinginan Goenawan menjadi penyair lebih kuat daripada semangat studinya. Kuliahnya gagal setelah ia mengikuti lomba di Jogjakarta dan kemudian menetap di sana. Di sana ia tinggal bersama kelompok seniman. Setelah itu Goenawan kembali ke Jakarta dan meneruskan kuliah, tapi ia turun ke kelas Arief Budiman karena tidak naik tingkat.

September 1963, Goenawan dan Arief ikut menandatangani Manifestasi Kebudayaan yang menjadi konflik ideologis dengan Lekra. H.B Jassin dan Wiratmo jadi kehilangan pekerjaan sebagai pegawai negeri setelah Soekarno didesak untuk menekankan bahwa Manifestasi Kebudayaan adalah ilegal. Arief Budiman mengatakan bahwa Lekra menginginkan Jassin dan Wiratmo lah yang menjadi target agar turun dari jabatannya di kantor mereka.

Konflik dengan Lekra menjadikan Goenawan mempelajari filsafat dan Marxisme untuk memperkuat argumen, membantu Jassin dan Wiratmo yang terus menerus diserang. Selain itu Goenawan juga menjalin hubungan dengan sarjana dan diplomat barat yang simpatik dengan “humanisme universal” dan perlawanan mereka terhadap komunis. Congress of Cultural Freedom tertarik dengan mereka. CCF Indonesia dibentuk di Jakarta tahun 1956. Dari CCF, Goenawan dan Arief bisa menikmati kuliah di luar negeri.

Saat kepergian Goenawan ke Eropa terjadi setelah kup 30 September 1965. PKI dituduh mejadi dalang penculikan dan pembunuhan enam jenderal. Jenderal Soeharto memimpin menghancurkan partai itu. Bersama pelbagai organisasi antikomunis, tentara mengampanyekan pembunuhan massal pengikut PKI di Jawa dan Bali.

Di Jakarta, banyak kawan Goenawan bergabung dalam KAMI. Tahun 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa menuntut Tritura yang isinya menentang kenaikan harga bahan pokok, pembubaran PKI dan kabinet. Aksi tersebut di sponsori militer dan diikuti demonstrasi besar. Arief Budiman ikut dalam aksi tersebut.

Sementara Goenawn berada di luar negeri, di Indonesia terjadi berbagai peristiwa yang kabarnya sampai ke telinga Goenawan dengan nada miring. Mulai dari reshufle kainet sampai dengan pembantaian PKI di Jawa Timur.

Ketika Goenawan pulang, ia bergabung dengan koran antikomunis, Harian Kami. Fikri Jufri, kawan Goenawan, juga bekerja pada koran yang dipimpin Nono Makarim tersebut. Namun karena tekanan ekonomi, Fikri akhirnya keluar dari koran tersebut dan bergabung dengan Pedoman. Harian Kami adalah koran yang tidak lazim.

Meski sirkulasi Harian Kami tidak besar, tapi kehadiran koran ini cukup signifikan pada awal Orde Baru. Bersama Indonesia Raya pimpinan Mochtar Lubis, Mahasiswa Indonesia pimpinan Rahmat Toleng, Nusantara pimpinan T,D Hafas, Harian Kami tidak ragu membongkar korupsi yang mereka anggap sebagai ancaman bagi terwujudnya cita-cita orde baru.

Tahun 1970 Goenawan keluar dari Harian Kami dan bergabung bersama Fikri Jufri mendirikan Ekspres yang dimodali oleh B.M. Diah dan Ekspres Group. Ekspres lahir di saat sentimen antiparti begitu kuat dan pembangunan kapitalis model baru. Edisi perkenalan Ekspres terbit pada 26 Mei 1970 dicetak 8 halaman.

Goenawan dan Fikri dipecat dari Ekspes pada 3 November 1970 karena mengomentari perpecahan dalam tubuh PWI dalam kongres organisasi di Palembang pada 1970. Dalam upaya untuk mengontrol PWI, Opsus tentara memasukkan orang mereka sebagai ketua organisasi itu. Sial bagi Goenawan dan kawan-kawan, orang Opsus itu adalah B.M. Diah.

PWI pecah menjadi dua. Di Jakarta Goenawan mendukung Rosihan Anwar untuk menjadi ketua PWI. Goenawan juga mengeluarkan pernyataan kecewa yang sifatnya pribadi terhadap B.M. Diah yang kemudian dimuat di beberapa harian. Pada Maret 1971, PWI bersatu kembali. Pada saat itu Marsillam mengatakan, “Kami tidak membendi B.M. Diah dan memihak Rosihan Anwar. Tidak! Kami menentang Soeharto. Kami menentang Opsus, Ali Moertopo… Karenanya kasus ini harus diletakkan dalam konteks politik yang lebih besar kala itu.” Dan saat itulah Tempo lahir.

Bab 3: Orde Baru

Awal Orde Baru lahir, keadaannya belum kondusif bagi pemerintah untuk menerima kritik. Wartawan belum bebas untuk mengkritik pemerintah. Aristides Katoppo, redaktur pelaksana harian Sinar Harapan menerbitkan hasil penyelidikan “Komisi Empat” kepresidenan terhadap korupsi pada Juli 1970. Setelah 18 bulan, Kopkamtib mencabut Suat Izin Terbit (SIT) Sinar Harapan dan mengancam akan menutup koran itu selamanya jika Aristides Katoppo tidak segera dikeluarkan.

Setelah pecah dengan B.M. Diah, Goenawan dan kawan-kawan yang mencelat dari Ekspres sibuk mencari pemodal baru. Lukman Setiawan adalah wartawan olahraga yang pernah bekerja di Kompas, yang ikut membantu mencarikan modal. Pemodal yang ditemukannya adalah Ciputra atau Tjie Tjin Hoan, salah satu pengembang terkaya di Indonesia, pemilik Jaya Group dan Ciputra Group. Bagian dari Jaya Development Group yang bekerja sama dengan Tempo adalah Yayasan Jaya Raya.

Kesepakatan antara grup eks-Ekspres dan Yayasan Jaya Raya membagi saham 50:50, Jaya menyediakan modal, para wartawan menyediakan keahlian. Tidak ada yang menduga Tempo mencapai kesuksesan finansial. Nomor perkenalan Tempo 18 halaman tebalnya dan dibagikan gratis.

Redaksi Tempo menjelaskan tujuan majalah itu, ruang lingkup, dan pendekatan yang mereka pakai dalam berbahasa. Tempo meng-cover pelbagai rubrik, kelompok, dan aspek kehidupan dengan bahasa yang “cerah dan segar, kocak dan enak”. Dalam perwajahan, Tempo meniru Time. Di dalamnya terdapat rubrik Nasional, Ekonomi, Film, Foto, Luar Negeri, Kota & Desa, Pokok & Tokoh.

Kata “Tempo” berarti “time” (waktu). Dan persamaan Tempo dan Time adalah ketika Tempo menggunakan bingkai merah – yang telah menjadi trademark Time – membuat Time menggugat Tempo pada 1973. Kasus ini membuat Goenawan dan kawan-kawan khawatir.

Edisi-edisi awal Tempo mengetengahkan artikel seni, gaya hidup, dan perilaku yang sampai dengan taraf tertentu terasa segar dan baru. Apa pun temanya, artikel Tempo ditulis enak dibaca. Gaya yang menggabungkan fungsi bahasa dan format berkisah ini membuat sekelompok mahasiswa Indonesia menyimpulkan bahwa pada masa awalnya Tempo mirip majalah gosip.

Selain itu, Tempo diperhatikan oleh karena bahasa yang digunakan menggunakan sintaks dan penggunaan struktur bahasa Jawa. Tempo menggunakan kata-kata yang biasanya dipakai untuk sajak, tanpa terasa berat atau sok pintar. Aspek lain yang menarik dari Tempo adalah kualitas naratifnya yang tidak menggunakan piramida terbalik. Sejak awal Goenawan Mohamad memang menekankan kepada para penulis muda bahwa tulisan mereka haruslah bercerita.

Lima belas tahun pertama, Tempo memang memusatkan perhatiannya pada kompartemen nasional dan ekonomi. Alasannya banyak ekonom Indonesia yang menjadi aktor moderenisasi Indonesia yang sekolah di Amerika. Saat Soeharto berkuasa, tim penasihat ekonomi dengan ambisius meluncurkan rencana pembangunan ekonomi berdasarkan pengaruh Rostow. Maka Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan. Tempo dengan seksama memberitakan kabinet dan secara umum mendukung para teknokrat.

Tahun 1973 mahasiswa menentang aktivitas bisnis yang dilakukan oleh beberapa petinggi militer yang kerjanya hanya mencari untung. Ali Moertopo masuk ke dalamnya. Mereka disebut sebagai jenderal finansial. Mahasiswa menggantungkan harapan pada Soemitro, Wakil Panglima ABRI. Serangkaian aksi unjuk rasa dan demonstrasi terjadi di akhir 1973.

Perseteruan Jenderal Soemitro dan jenderal finansial memuncak ketika pada 14 Januari 1974 PM Jepang berkunjung ke Indonesia. Soemitro menjadikan kunjungan tersebut sebagai pemantik pertempuran. Tanggal 15 Januari (dikenal dengan peristiwa Malari), mahasiswa berdemo di seantero kota, mendeklarasikan ketidakpuasan mereka terhadap modal asing—terutama modal Jepang—dan praktek bisnis Jepang. Sampai pada keesokan harinya situasi makin tidak terkendali. Pada hari kedua kerusuhan, tentara mulai mengambil tindakan dengan menembak mati 11 perusuh. Soemitro kalah melawan Ali Moertopo.

Setelah Malari, terjadi pembredelan terhadap 12 madia sebagai implikasi karena mendukung Soemitro. Tidak dengan Tempo. Goenawan masih menginginkan Tempo hidup. Maka dari itu ia lebih bersikap kompromis terhadap pemerintah.

Bab 4: Strategi

Salah satu peraturan yang diabaikan Orde Baru adalah Undang – Undang Pokok Pers 1966. Pengusaha media harus memiliki dua izin sebelum menerbitkan Koran atau majalahnya: Surat Izin Terbit (SIT) yang dikeluarkan Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) dari Kopkamtib.

Tempo selamat dalam tragedi Malari, tapi setelah 1974 hubungan majalah itu dengan pemerintah menjadi agak kompleks. Satu strategi penting adalah sejak 1974, menjadi independen dalam hal pemilikan, Tempo bisa meminimalisir tekanan dari luar. Strategi lainnya mengakomodasi “Pers Pancasila”, Tempo berkewajiban memberikan aktivitas dan pengumuman pemerintah dengan cara yang menyenangkan penguasa, tapi pada saat yang sama dengan halus bisa mengkritik sikap pemerintah.

Tempo menggunakan cara naratif dengan tetap menggunakan prinsip “cover both side”.

Wartawan Tempo menjalin hubungan yang profesional dengan sumber pemerintah dan militer. Ketika Tempo dibredel pada 1982, hubungan semacam inilah yang menyelamatkan Tempo. Goenawan Mohamad menekankan Tempo independen secara ekonomi.

Meski Goenawan berusaha membebaskan Tempo dari tekanan pemiliknya, menjaga jarak yang pas dengan pejabat pemerintah yang ingin mempengaruhi isi tempo ternyata tak mudah. Pada masa Orde Baru, jurnalisme yang professional adalah jurnalisme yang bersedia menjadi corong pemerintah untuk menyebarkan program dan rencana penguasa.

Dalam Hutchins Commission Report, “bertanggung jawab” berarti menyediakan berita sehari – hari yang dapat dipercaya dan komprehensif kepada publik, menyajikannya dalam forum pertukaran komentar dan kritik untuk memperoleh gambaran yang representatif tentang sebuah kelompok konstituen dalam sebuah masyarakat. Bagi Orde Baru, “bertanggung jawab” berarti tidak memberikan apa pun yang bisa memicu ketegangan suku, agama, ras, dan golongan. Pers juga dilarang mengkritik keluarga Presiden, pejabat pemerintah, dan petinggi militer.

Bekerja sebagai wartawan di bawah rezim yang menekan, tak mudah. Tapi lebih sulit menjadi redaktur yang bertanggung jawab atas nasib ratusan karyawan, agen, distributor, dan pengecer Koran. Sejak 1969 peraturan Menteri Penerangan mengharuskan mereka yang bekerja sebagai wartawan harus menjadi anggota “organisasi wartawan yang disetujui pemerintah”. PWI adalah satu – satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah, dengan demikian menjadi anggota PWI adalah kewajiban.

Sebagai konsekuensi dari insiden Malari, 12 koran dibredel, dan beberapa kawan Aristides dijebloskan ke penjara. Setelah Malari, kebijakan yang berlaku di Tempo adalah reporter melaporkan dan penulislah yang akan menulis. Tapi prinsip ini hanya mudah diucapkan tapi tak mudah dilakukan. Pada rapat – rapat perencanaan, wartawan Tempo harus menetukan apa yang harus muncul di majalah.

Redaktur Senior Leila S. Chudori ingat bahwa kerap kali terjadi perdebatan terhadap angle sebuah tulisan, juga debat mempertanyakan seberapa jauh kita bisa mempersoalkan pandangan pemerintah. Menurut Pemimpin Redaksi Toriq Hadad, jenderal atau pejabat tinggi pemerintah kerap kali menggunakan kekuasaannya untuk menyetop sebuah tulisan dengan cara menolak diwawancarai.

Meski berada dalam tekanan, wartawan Tempo bukan tak punya kemampuan menolak pandangan pemerintah. Satu yang paling efektif adalah melakukan pelacakan yaitu sebuah upaya rekonstruksi dengan menempatkan fakta berdasarkan urutan waktu. Kisah kontroversial yang diungkap Tempo dengan menggunakan pendakatan kronologis untuk membantah cerita versi pemerintah adalah pembajakan pesawat Garuda tahun 1981.

Cara lain yang digunakan Tempo adalah dengan menggunakan kutipan panjang yang diambil dari pengadilan terbuka.

Meski menggunakan pelbagai bentuk narasi dan retorika, Tempo juga melengkapi diri dengan ideologi professional kewartawanan.

Salah satu cara yang kerap dilakukan Tempo untuk mengungkapkan sesuatu adalah meminjam mulut pejabat tinggi. Cara lain yang kerap dilakukan penulis Tempo adalah dengan mengutip media asing atau tokoh internasional untuk mengomentari pandangan pejabat Indonesia.

Pejabat pemerintah lebih suka bicara dengan wartawan secara berkelompok ketimbang memberikan wawancara ekslusif.

Tujuan paling mendasar dari lobi adalah untuk mendapat “inside story” jika sebuah peristiwa besar terjadi. Pada 1982, Tempo untuk pertama kalinya dibredel. Penyebab pembredelan 1982 sesungguhnya tidak jelas. Meski surat dari Departeman Penerangan menyebut SIT Tempo dibekukan karena majalah itu melanggar kode etik jurnalistik tentang “pers yang bebas dan bertanggung jawab”, banyak yang meyakini bahwa alasan pembredelan yang sebanarnya adalah karena Tempo melanggar larangan memberitakan konflik dalam pemilihan umum.

Meski Goenawan tidak punya bukti, dia percaya pembredelan itu atas usulan Harmoko, kartunis yang kemudian jadi pemilik surat kabar dan belakangan menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia. Ada laporan yang menyebutkan bahwa Harmokolah yang menekan pemerintah untuk “mengontrol” Tempo, karena Menteri Penerangan Ali Moertopo sedang ke luar negeri.

Menurut Goenawan, Harmoko punya kepentingan bisnis sehingga inginTempo ditutup. Setelah empat minggu, redaktur dan pemilik Tempo benar – benar panik. Fikri mendengar bahwa Menteri Penerangan Ali Moertopo pergi ke Indonesia Timur.

Fikri terus berusaha menemui Ali. Menurut Fikri, Ali Moertopo adalah orang yang senang dianggap penting, dan pada saat itu beberapa orang telah bergabung dengan mereka di lobi.

Setelah beberapa minggu pascapertemuan Fikri dan Ali Moertopo, izin terbit Tempo kembali keluar. Tapi dengan catatan Goenawan Mohamad harus meneken surat yang intinya mengakui kesalahan yang telah dilakukan majalah itu.

Banyak reporter dan penulis muda yang marah karena Goenawan sudah meneken surat permintaan maaf tersebut. Menurut mereka Goenawan melakukannya karena dia pemegang saham Tempo, Goenawan dianggap hanya memikirkan bisnisnya. Yang lain berpandangan lebih luas mengatakan bahwa apa yang dilakukan Goenawan adalah penting untuk keselamatan majalah itu dan saat itu Tempo tak punya pilihan.

Bab 5: Insiden

Sikap Tempo terhadap pluralism demokratis terasa signifikan pada masa Orde Baru. Pada pertengahan 1980-an, Tempo menerbitkan serangkaian artikel yang mencolok tentang “pembaruan pemikiran dalam Islam” yang menyuarakan pandangan majalah ini tentang toleransi. Dengan menulis tentang upaya intelektual islam liberal mempromosikan masyarakat islam dan bukan negara islam, Tempo memainkan peran penting dalam membentuk apa yang disebut oleh antropolog Robert Hefner sebagai “civil Islam.”

Musala Asa’adah, tempat bermulanya insiden Priok. Ahmad Sahi adalah imam langgar itu. Ia berwibawa. Ahmad Sahilah pada tahun 1984 memaksa Sersan Hermanu minta maaf karena masuk musala tanpa melepas sepatu. Kejadian inilah yang memicu insiden Tanjung Priok. Ahmad adalah salah satu dari empat orang yang ditangkap setelah sepeda motor sersan itu dibakar. Penagkapan Sahi dan kawan – kawan mendorong Amir Biki memimpin demonstrasi ke kantor polisi pada malam 8 september.

Insiden Tanjung Priok adalah symbol rasa frustasi. Bagi sebagian umat islam, insiden itu mewakili perasaan mereka yang dipinggirkan di negeri mereka sendiri. Insiden Tanjung Priok tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Sejak 1966, persekutuan tentara dan umat islam yang melahirkan Orde Baru ditandai dengan adanya sikap saling curiga dan tuduh.

Pemerintah Orde Baru tidak punya niat untuk menghidupkan Piagam Jakarta atau manerapkan syariat Islam. Penolakan Soeharto untuk memulihkan Masyumi yang sebelumnya dilarang, dan sikap pemerintah pada 1973 memaksakan “penyederhanaan” partai Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menambah kemarahan dan dendam itu.

Sebuah prakarsa yang didukung pemerintah pada 1984 di DPR adalah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal seluruh organisasi sosial dan politik – sesuatu yang menambah perih luka umat Islam yang sebelumnya sudah merasa dirugikan. Undang – undang dengan lima rancangan ini memaksa organisasi – organisasi berbasis agama untuk mengubah anggaran dasar mereka. Hal ini ditentang oleh banyak umat Kristen dan Muslim. Banyak umat Islam meyakini undang – undang itu bid’ah, dan menuduh pemetrintah sedang menghancurkan Islam sebagai sebuah kekuatan politik. Dalam konteks inilah tindakan petugas keamanan, yang sedang tidak bertugas, di musala Assa’adah telah memicu salah satu kerusuhan yang paling mengerikan pada masa Orde Baru.

Rabu 12 September Biki mengkritik pemerintah, disampaikannya tuntutan jika aparat berwenang tidak membebaskan keempat tahanan paling lambat pukul sebelas malam, ia akan menggerakkan massa untuk menyerang kantor polisi dan membebaskan para tahanan.

Menjelang pukul sebelas keempat orang itu belum juga dibebaskan. Dipimpin Amir Biki, massa mulai arak – arakan menuju kantor polisi dengan membawa bendera hijau dan memekikan Allahu Akbar. Sebagian dari massa yang dipimpin Biki baru setengah jalan ketika pasukan bersenjata dating mencegat. Tentara melepas tembakan peringatan, tetapi masa terus maju. Menurut saksi mata, Biki berseru “maju dan serbu” dan ia ditembak mati dari jarak dekat. Buku putih yang diterbitkan petisi 50 menyatakan pasukan itu meneteng senjata otomatis M-16. Dalam kurun waktu dari satu jam, situasi dapat dikendalikan, tetapi puluhan orang mati dan terluka.

Kamis sore, 14 jam setelah insiden, Jenderal Benny Moerdani mengadakan konfrensi pers, mengatakan pihak berwenang tidak bisa mencegah insiden itu membesar. Para redaktur di Tempo tahu bahwa sebagai mingguan berita, dalam taraf tertentu, mereka punya ruang gerak untuk melaporkan peristiwa itu secara mendalam jika keadaan sudah tenang.

Bambang tiba di Tanjung Priok pagi – pagi sekali pada Kamis. Wartawan dari Kompas dan Sinar Harapan juga berada disana, mereka tidak membuat laporan. Tetapi di Tempo, ada aturan bahwa seorang reporter harus membuat laporan. Hanya melaporkan. Redakturlah nanti yang akan memutuskan apakah berita itu akan dimuat atau tidak.

Sebagai seorang reporter muda, Bambang Harymurti mendapatkan sebuah dokumen mengejutkan dan penting Tempo: rekaman ceramah terakhir Amir Biki. Setelah mendengar rekaman itu, Bambang tahu bahwa ia mendapatkan sesuatu yang penting sekaligus berbahaya bagi Biki. Bambang berhasil merekam kaset itu tetapi ia menghadapi dilema.

Selain konflik antar militer dan umat Islam, ada aspek konflik agama lain yang melatar belakangi insiden Tanjung Priok. Isu “Kristenisasi” membuat insiden itu semakin sulit diliput. Kristenisasi adalah aspek berita yang tidak bisa dimunculkan Tempo – paling kurang setelah kejadian Priok.

Tentang Tanjung Priok, kata Susanto, sejak awal ia tahu bahwa ia tidak bisa menulis seluruh laporan. Liputan Tempo yang benar – benar terjaga dan berimbang tentang insiden Tanjung Priok ini tidak hanya menunjukkan kemampuan majalah itu secara samar – samar menentang versi “resmi” pemerintah yang dikemukakan oleh militer, tetapi juga memperhatikan kepekaan para editor terhadap aspirasi berbagai pihak yang berbeda dalam komunitas Islam yang sangat beragam di Indonesia.

Sebelum sebuah artikel dimuat di majalah, ia harus dibahas paling sedikit dalam dua rapat perencanaan dan satu rapat “checking.” Semua editor dan penulis Tempo diminta menghadiri rapat – rapat ini, dan di situ mereka bisa berpendapat bagaimana sebuah artikel harus dimainkan.

Bab 6: Bangsa

Ketika Amarzan Loebis dibebaskan dari Pulau Buru tahun 1979, ia berusia tiga puluh delapan tahun. Begitu bebas, ia langsung menuju Tempo. Di sana ia bertemeu dengan Susanto Pudjomartono yang mengatakan bahwa majalah itu akan menulis laporan utama mengenai pembebasan para tahanan politik yang kebanyakan ditahan di Buru.

Amarzan penyair dan wartawan. Di Jakarta ia bergabung dengan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), yang merupakan sayap PKI. Keith Foulcer dalam ulasannya menyebutkan “Mungkin ia adalah penyair Lekra yang paling penting dari semua yang lain”.

Di luar kesamaan sejarah sebagai bekas jajahan Belanda dan adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, hanya sedikit yang bisa menyatukan pulau yang rapuh ini. Tempo menjadi pencipta sekaligus penanda identitas nasional pada masa Orde Baru. Dengan menentukan apa yang akan menjadi berita “nasional”, para editor Tempo baik secara sadar maupun tidak telah menggambarkan bangsa Indonesia.

Sering trejadi di masa Orde Baru, perselisihan di kalnagan pemerintahan harus diliput dengan ekstra hati-hati. Dimasukannya sebuah berita tertentu ke dalam rubrik nasional bisa menarik perhatian (pemerintah). Pada masa kekuasaan Soeharto akan lebih amana, kadangkala, mengubur saja berita “panas” ke rubrik-rubrik lain di bagian belakang majalah itu.

Isi dari rubrik nasional Tempo antara 1971 sampai 1994 tak hanya dipengaruhi oleh konteks politik Orde Baru, tapi juga oleh rutinitas dan klerangkan budaya yang lebih luas. Kesepakatan jurnalistik bahwa “who” dan “what” akan bisa menjadi berita diletakkan dalam konteks sejarah dan buadaya. Di balik enam pertanyaan dasar tentang berita tersembunyi sebuah “kerangka interpretasi” reporter dan penulis. Kerangka ini termasuk struktur politik dan ekonomi, rutinitas sosial, dan pekerjaan organisasi berita, dan bentuk-bentuk sastra dan buadaya yang telah ada dalam masyarakat itu secara keseluruhan.

Dua puluh tiga tahun sebelum pemberdelan 1994, mayoritas berita Tempo adalah tentang pemerintah atau kegiatan pemerintah. Enam puluh tiga persen dari 1.123 berita yang diambil sebagai sampel dalam periode ini adalah tentang kegiatan-kegiatan pemerintah, tindakan parlemen, dan klegiatan-kegiatan partai poiltik yang erat hubungannya dengan pemerintah. Lebih dari 26 persen berita adalah tentang aspek-aspek ideologis, struktur atau politik pemerintah.

Pemerintah Soeharto banyak membuat pengumuman, dan Tempo biasanya memasukannya dalam rubrik nasional. Menurut Bambang Harymurti, banyak berita nasional yang berisi pengumuman kosong, menunjukkan konflik dalam tubuh pemerintah. Dalam hal ini, berita-berita nasional Tempo menjadi bagian negoisasi dan saling memberi sinyal di kalangan elite.

Di Tempo itu,s ering ada kutipan jenderal, tapi di dalamnya ada pesan tersembunyi. Kadang jenderal itu ngomong dengan jargon, tentang stabilitas nasional, dan mengambil tindakan tegas. Jadi, jikapun Tempo mengutip jenderal, Tempo tak ingin pembaca tertipu dengan omongan jenderal itu, karena sebenarnya maksud jenderal ini berbeda.

Goenawan Mohamad menjelaskna posisi Tempo terhadap rakyat biasa sebagai berikut: “ tak ada pemerintah yang mampu mengontrol, sepenuhnya seluruh rakyat, terutama di Indonesia. Meski pemerintah sangat berkuasa, namun rakyat tak sepenuhnay mengalah.”

Sekalipun para penulis Tempo menggunakan cara-cara retoris untuk menghindaris ensor, tak semua teknis narasi Tempo itu sengaja dibuat demikian. Sama halnay dengan komunikasi, emlalui bahasa dan bentuk-bentuk simbolis lainnya, di sanalah terasaji ruang lingkup atas keberadaan manusia.

Ada kesamaan yang kentara antara cara Tempo menggambarkan drama moral dalam pertentangan antara dua kakuatan besar – pemerintah dan rakyat – dengan wayang. Dan sebagaimana pertarunganb antara pemerinta dan rakyat biasa yang digambarkan Tempo, tradisi wayang bisa digambarkan sebagai “sebuah sudut pandang yang ajeg tentang dunia yang berpijak pada konflik”.

Sebelum pembredelan, Catatan Pinggir Goenawan mengetengahkan konflik antara pemerintah dan rakyat biasa, yang biasanya ditampilkan di rubrik nasional. Dalam Catatan Pinggir, Goenawan menulis tentang perjuangan individu-individu melawan negara yang kekuasaannya sangat mencengkeram. Ada banyak paradoks dalam majalah Tempo. Tempo dilahirkan dalam lingkup budaya Orde Baru, tetapi pada saat yang sama majalah ini juga menenetang pemerintah dari dalam. Tempo adalah sebuah cara menentang kekuasaan pemerintah; termasuk dengan cara merekrut para mantan tapol seperti Amarzan Loebis.

Tidak semua perlawanan menentang pemerintah secara terbuka. Perlawanan bisa juga terbentuk di dalam hati pembaca yang melihat bahwa ada sesuatu yang salah, atrpi mereka mungkin tak bisa melakukan sesuatu. “Tempo adalah sebauh cara mengekspresikan bertemunya pemikiran orang-orang dari kelas menengah ini,” kata Arief Budiman. “Mereka mungkin tak berani mengeritik pemerintah. Tetapi dengan membaca Tempo, mereka sesungguhnya sedang melawan. Inilah suara hatui nurani mereka.

Misi Tempo adalah menegakkan keadilan, atau, sebagaimana dikatakan Arief Budiman, “memasok (para pembacanya) spirit moral, paling kurang trak mengkhianati hati nurani mereka sendiri.” Bahwa Tempo bisa melanjutkan misi ini meskipun mendapatkan tekanan dari Orde Baru, itulah yang oleh Amarzan disebut sebagai “menakjubkan”.

Bab 7: Pembaca

Pembaca Tempo diyakini pada umumnya berasal dari kelas menengah. Tapi apa arti “kelas menengah di Indonesia?” Selama beberapa lama, pertanyaan ini terus membingungkan para ahli. Menurut analisis klasik Marx, kelas terkait dengan posisi berbagai kelompok dlaam hubungannya dengan produksi: majikan versus buruh. Meskipun Indonesia jelas-jelas merupakan bagian dari sistem kapitalisme global, salah satu warisan kolonialisme yang membingungkan adalah apa yang oleh Tanter dan Young disebut sebagai “borjuis yang hilang”, dan pengganti sebuah negara yang termiliterkan” sebagai agen pembangunan kapitalis.

Sejak 1981, bagian iklan Tempo menyebutkan hasil survei yang menyatakan bahwa mayoritas pembaca mereka berada pada posisi “pemilik” atau “manajemen” di berbagai sektor publik atau swasta, dan menikmati “penghasilan tingkat tinggi”.

Menurut Ariel Heryanto, literatur ilmiah tentang kelas menengah cenderung mengacu pada salah satu dari dua sudut pandang. Yang pertama menekankan konservatisme kelas menengah dengan segala sikap oportunisme mereka. Yang kedua merujuk pada kelas menengah sebagai agen perubahan dan melihat mereka sebagai benih perubahan yang progresif. Ariel menengahi kontradiksi ini dengan mengetengahkan konsep pluralisme kelas menengah – dengan demikian kelas menengah harus dilihat sebagai sesuatu yang jamak. Dualisme ini tercermin tak hanya pada isi Tempo, tapi memengaruhi pemahaman awak Tempo terhadap para pembacanya.

Tak banyak yang membantah bahwa hasrat untuk mencapai ketertiban dan kestabilan adalah ciri khas kelas menengah. Namun siapa yang paling diuntungkan kebijakan ekonomi Orde Baru? Para ahli politik sepakat bahwa tak jadi soal apakah kelas menengah merupakan penikmat keuntungan yang paling besar dari ekbijakan ekonomi Orde brau atau bukan, tapi merekalah pendukung Orde Baru nomor wahid.

Sebuah aspek yang nyaris tak tercatat tentang Tempo adalah peran yang dimainkan dalam mendefinisikan gaya hidup kelas menengah baru. Sejak dari awal mula terbit, halaman-halaman Tempo diisi oleh beragam iklan produk konsumsi. Pola konsumsi yang berubah tercermin dalam halaman-halaman Tempo.

Dua kasus berikut ini membuktikan bahwa kelas-kelas menengah Indonesia itu banyak, cair, dan kadangkala bertentanga. Kajian terhadap kasus “penembakan misterius” 1983 menunjukkan bahwa kelas menengah merindukan stabilitas dan pemberantasan kejahatan, meskipun itu bertentangan dengan tatanann sosial akibat pelanggaran hukum.

Agustus 1983 Tempo membuat laporan utama tentang penembakan misterius. Seperti yang dikatakan Susanto, sejak awal semua orang tahu bahwa Benny Moedani, Kepala Staf Angkatan Darat, berada di balik pembunuhan itu. “Kami tak pernah menyebutkan secara terbuka bahwa inis ebuah operasi intelijen. Tapi jika Anda membaca yang tersirat, Anda akan mengetahuinya”.

Perlu dicatat bahwa liputan Tempo tenatng penembakan misterius itu bisa dipandang mendukung dua gagasan yang agak kontradiktif: keinginan untuk mengurangi kejahatan, dan keinginan untuk menegakkan aturan hukum. Agustus 1983, mungkin karena terusik oleh laporan para korban di majalah ini dan majalah-majalah lain, pemerintah memutuskan untuk melarang dimuatnya berita tentang pembunuhan misterius.

Tentu menarik untuk membahsa bahwa ditampilkannya jenis iklan tertentu merupakan cermin preferensi pembaca kelas menengah. Namun ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Barter, misalnya. Pada masa-masa awal Tempo, sering melakukan barter dengan perusahaan-perusahaan penerbangan karena tiket untuk mengirim wartawan ke luar negeri dianggap masih terlalu mahal.

Iklan bisa dan tak bisa mengungkapkan sesuatu. Iklan adalah sebuah bentuk komunikasi simbolis dengan tujuan yang jelas: membujuk para pembaca gara membeli barang dan jasa. Orang-orang yang membuat iklan memiliki tujuan ambisius: membangkitkan citra dan simbol tertentu, untuk mencapai tujuan mereka itu. Dalam banyak kasus, yang paling penting dari nilai-nilai itu adalah konsumsi itu sendiri, beserta pandangan yang sudah dikenal bahwa kita bisa bahagia jika memiliki benda-benda materiil.

Jika kita menelaah iklan di Tempo untuk dapat lebih memahami kelas menengah, pesan yang kita dapatkan akan kontradiktif. Beberapa iklan yang ditampilkan dalam majalah itu menonjolkan hal-hal yang berbau “barat”, yang lainnya mengunggulkan “keaslian” atau warna lokal. Sebagaimana yang dikatakan Manneke Budiman, “Mungkin separuh dari pembaca [Tempo] benar-benar dari kelas menengah, mungkin separuh lagi dari kelas menengah bawah yang mungkin tak pernah akan bisa membeli sebuah mobil. Tetapi apa yang diiklankan disini adalah sebagai mimpi mereka. Secara finansial, Anda mungkin tak mampu membeli produk yang diiklankan. Namun jika saya ingin menempatkan diri saya sebagai bagian dari kelas menengah, saya mungkin akan menggunakan model ini. Tak ada kesepakatan atau konspirasi antara majalah itu dengan pemasang iklannya, tapi citra tentang kelas menengah yang ingin mereka perlihatkan tak bertentangan satu sama lain. Mereka berada di jalan yang sama.”

Mungkin cara lain untuk menyerasikan konflik yang jelas dengan menyuguhkan keanekaragaman kelas menengah di Indonesia. Pengeluaran untuk belanja hanyalah salah satu aspek dari identitas kelas menengah. Faktor lain yang tak terlalu nampak adalah pendidikan dan aspirasi. Untuk alasan ini, Ariel Heryanto telah mengemukakakn bahwa ada sebuah istilah alternatif untuk “kelas menengah”, yaitu “kaum intelektuil perkotaan”, meskipun seperti yang dikatakan oleh Joel Kuipers, masalah dengan kategori ini adalah soal definisi. Tapi ini mungkin signifikan dengan pembaca Tempo.

“Pada mulanya Orde Baru didukung oleh rakyat luas,” kata sejarahwan Onghokham. Demokrasi Terpimpin adalah benar-benar benacan bagi kelas menengah. “Kelas menengah tak peduli pada konsolidasi partai-partai politik,” Katanya, “ tetapi mereka marah terhadap korupsi.” Banyak pembaca Tempo, seperti tampak pada jajak pendapat Agustus 1983, menyukai stabilitas ketimbang “tatanan hukum” – sampai pada tingkat tertentui dengan rasa tidak suka. Kelas menengah Indonesia ini hanya peduli pada kehidupan mereka sendiri ketimbang aktivitas-aktivitas politik. Namun ada yang kontradiktif juga yakni kelas menengah mampu melakukan tindakan heroistik yang hebat dan juga mau berkorban. Salah satu indikasi semangat dan rela berkorban ini terlihat pada 1994 ketika Tempo dibredel oleh pemerintah Soeharto. Ini yang tak terlalu mengejutkan: para pemimpin pergerakan itu adalah orang Tempo sendiri.

Bab 8: Eksodus

Kisah eksodus editor menunjukan adanya ketidak puasan yang luas terhadap perubahan praktik jurnalisme di Tempo. Penting untuk dicatat bahwa kunci dari perubahan itu adalah apa yang dianggap oleh mereka yang hengkang sebagai gaya manajemen harus yang industrialis. Masalah yang tak kalah penting adalah soal uang, saham, dan meningkatnya perasaan bahwa keakraban antara manajemen dan wartawan sudah tidak ada.

Apa makna eksodus itu? Apakah semata-mata wujud permusuhan didalam tempo, ataukah ada makna yang lebih penting bagi industri pers Indonesia? Bagi Daniel Dhakidae, seorang analis media dan salah seorang cendekiawan yang disegani di Indonesia. Makna eksodus itu sangat jelas. Eksodus editor adalah bagaian dari perseteruan yang sudah lama mendidih, perseteruan yang mungkin terbenam dibawah retorika orde baru tentang pembangunan, profesionalisme, dan prisnsip”kekeluargaan”.

Salah satu aspek yang paling penting tapi kurang diingat dari sejarah tempo adalah perannya dalam pembangunan dan pelembagaa nilai-nilai jurnalisme professional Indonesia. Tempo mengembangkan salah satu kode etik utama dalam industry ini, juga aturan yang ketat utuk tidak boleh menerima “amplop” atau sogokan. Gonawan sendiri yang membuat system yang disebut ”layak tempo”, yakni sebuah cara menilai materi-materi yang potensial untuk dijadikan artikel berdasarkan kelayakannya. Kriteria mencakup “kehangatan” berita, magnitude berita, relevansinya dengan Indonesia, angle , dan unsur dramatiknya. Gonawan mengatakan bahwa ia mengembnagkan sistem itu sebagai hasil pelatihan yang diikutinya di LPPM-dan bahwa sebelum system itu dilembagakan, kadangkala diperlukan waktu seharian untuk memutuska berita mana yang seharusnya dimuat. Beberapa orang mengatakan kepada saya bahwa sampai Tempo dibredel pada 1994, system itu telah menjadi sedemikian merasuk sehingga jika ada kontroversi tentang kelayakan sebuah berita, seseorang akan langsung saja menyebut “magnitude” dan perdebatan pun selesai.

Bab 9: Hantu belau

Pembredelan Tempo melahirkan banyak pergerakan. Peristiwa itu mengubah hidup bayak orang, member inspirasi, menggelorakan semangat pegorbanan bahkan bagi mereka yang tak pernah menganggap bahwa diri mereka “aktivis.” Pembredelan itu telah melahirkan asosiasi jurnalis independen yang menggayong industry pers Indonesia, dan memberikan momentum bagi gerakan prodemokrasi yang aktivitasnya terus berpengaruh hingga sekarang. Tapi mungkin, transformasi terbesar justru terjadi pada Goenawan Mohamad sendiri. Selama bertahun-tahun Goenawan mengalah dengan bekerja sama dengan pemerintahan, semata-semata agar majalahnya tetap terbit- tap pembredelan tempo mengubah semuanya. Setelah 21 Juni 1994, ia tak perlu lagi berkompromi, tak perlu lagi ambigu. Hanya dalam beberapa bulan sejak pembredelan itu, intel pemerintah mencap Goenawan Muhamad sebagai “orang yang paling berbahaya di Indonesia.”

Tanggal 21 Juni 1994, departemen penerangan mengeluarkan surat pencabutan SIUPP Tempo dengan alas an yang sama sekali tidak jelas. Surat itu hanya menyatakan Tempo telah mengganggu stabilitas Negara dan telah gagal melaksanakan prinsip pers pancasila. Keanehan dan ketidakjelasan adalah cirri khas departemen penerangan. Menteri penerangan adalah perpanjangan tangan presiden Soeharto. Ketika departemen penerangan menggunakan otoritasnya menabut SIUPP, itulah artinya departemen itu telah membredel. Pengamat media sejak lama mencatat bahwa pelbagai pembredelan Koran dan majalah di Indonesia tidak hanya melanggar kebebasan pers, tetapi juga melanggar undang-undang Pokok pers tahun 1996 yang secara jelas menyatakan pers tidak dapat dibredel atau disensor. Beberapa tahun sebelumnya, goenawan Muhamad pernah menulis mengenai pembredelan media. Katanya, ketika sebuah SIUPP media dicabut, “Terlebih lagi, si tersangka tak diberi kesempatan membela diri, apalagi secara terbuka. Kabarnya ada siding dewan Pers (ketuanya) Menteri penerangan dan anggotanya dipilih oleh pemerintah) untuk memutuskan dicabutnya sebuah SIUPP. Tapi jika sidang itu memang ada, sifatnya tertutup.