Wartawan adalah kuli tinta. Istilah itu sangat saya yakini benarnya. Wartawan layaknya buruh yang bekerja pada sebuah pabrik, pabrik berita. Buruh identik dengan kesejahteraan hidup yang sangat kurang, resiko kerja yang cukup tinggi, dan profesi buruh merupakan suatu profesi bagi mereka yang tidak memiliki keahlian apapun. Begitu juga dengan profesi wartawan sekarang. Wartawan merupakan buruh yang bekerja bagi korporasi media yang sangat menekankan pada akumulasi laba dibandingkan “tugas mulia” mereka untuk turut bertanggung jawab dalam mencerdaskan bangsa.

Sama halnya dengan buruh, wartawan memiliki kesejahteraaan hidup yang semakin menurun. Hal ini dapat dibuktikan melalui penemuan dari hasil penelitian terkhir Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) di 17 kota pada akhir 2005 yang melibatkan responden 400 wartawan dari 80 media massa. Penelitian itu mengungkapkan bahwa penghasilan rata-rata wartawan antara Rp 900 ribu hingga Rp 1,4 juta per bulan. Yang menyedihkan masih dijumpainya wartawan yang gajinya di bawah Rp 200 ribu per bulan. Hal ini memperkuat penelitian AJI yang dilakukan enam tahun sebelumnya (1999) yang mengungkapkan sangat rendahnya gaji wartawan. Saat itu, dari 250 responden di Jakarta diperoleh data 5% wartawan ber-gaji di bawah Rp 250 ribu, 35% bergaji antara Rp 500 ribu-Rp 1 juta, 30% bergaji Rp 1 juta-Rp 2 juta, dan 8% bergaji di atas Rp 2 juta. Dalam pada itu, dari 276 responden yang tersebar di 12 kabupaten dan kotamadia di Jawa Timur diperoleh data 0,7% bergaji di bawah Rp 100 ribu, 15,2% bergaji Rp 100 ribu-Rp 250 ribu, 34,1% bergaji Rp 250 ribu-Rp 500 ribu, 21% bergaji Rp 500 ribu-Rp 750 ribu. Kemudian 14% bergaji Rp 750 ribu-Rp 1 juta, dan 13,8% bergaji di atas Rp 1 juta. (Lihat Kesejahteraan Jurnalis Antara Mitos dan Kenyataan, 2000).[1]

Dengan gaji yang seperti itu, dapat dikatakan kesejahteraan wartawan sangat kurang. Apalagi ditambah dengan resiko kerja yang sangat tinggi. Profesi wartawan menuntut kehati-hatian dalam meliput berita sensitif yang menyangkut para penguasa. Wartawan harus siap terhadap akibat dari pemberitaan mereka yang megusik pihak tertentu, contoh para penguasa yang biasanya menjadi pihak terusik. Wartawan harus dapat secara cerdas mengungkapkan kebobrokan yang dilakukan penguasa tanpa harus mengungkapkannya secara frontal, karena itu akan mengakibatkan ancaman pada hidup si wartawan itu. Namun sulit untuk mengungkapkan fakta mengenai kebobrokan penguasa secara tidak frontal. Yang dapat terjadi malah interpretasi masyarakat yang bias mengenai berita itu. Maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah memberitakannya secara frontal dan itu beresiko terhadap kelangsungan hidup si waratawan yang memberitakan kebobrokan penguasa tersebut. Seperti yang pernah terjadi pada Elyudin Telaumbanua, wartawan Berita Sore Medan yang diculik oleh gerombolan tak dikenal saat tengah melakukan peliputan pilkada di Kabupaten Nias Selatan, Agustus 2005. Hal hampir serupa juga pernah terjadi pada Udin, wartawan Harian Bernas Yogyakarta pada masa orde baru.

Hal di atas merupakan resiko yang dihadapi wartawan mengenai akibat dari hasil kerja mereka. Resiko lain adalah saat mereka melakukan peliputan suatu peristiwa seperti peliputan konflik atau peperangan, peliputan bencana atau musibah, baik yang sedang berlangsung maupun telah terjadi. Banyak wartawan yang menjadi korban saat tengah melakukan peliputan. Contohnya di dalam negeri ada Ersa Siregar yang menjadi korban timah panas pada saat meliput konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan aparat keamanan di Aceh. Juga yang terjadi pada reporter Metro TV Meutia Hafid dan juru kameranya Budiyanto yang disandera, dan akhirnya dibebaskan, oleh Jaish Al-Mujahiddin (bala tentara Mujahiddin) di Iraq saat perang Iraq. Dan yang belum lama terjadi adalah tenggelamnya kapal motor Levina yang menyebabkan terdapat korban meninggal, salah satunya adalah M. Guntur, juru kamera Indosiar. Peristiwanya terjadi saat para juru kamera televisi meliput bangkai kapal Levina yang sedang ditarik ke daratan. Para juru kamera itu nekat meliput dari atas kapal motor yang telah terbakar itu. dalam perjalanannya menuju daratan, kapal motor itu tenggelam dan para juru kamera di atasnya berloncatan ke laut dan menyebabkan M. Guntur yang tidak bisa renang tenggelam bersama kameranya. Rekan-rekan juru kamera dari televisi lain dapat menyelamatkan diri.

Akibat Korporasi Media

Saya melihat kejadian-kejadian di atas merupakan resiko wartawan yang sebagian besar dipengaruhi karena adanya korporasi media. Korporasi media menyebabkan resiko-resiko kerja wartawan semakin tidak dapat dimimalisir dan cenderung meningkat. Banyaknya korporasi media yang berakibat pada persaingan antar korporasi dalam mencari keuntungan dengan menjual komoditinya, yaitu informasi atau berita, telah mengabaikan kesejahteraan para wartawannya. Seperti pabrik yang berorientasi pada akumulasi modal dan akhirnya laba, para buruhnya dieksploitasi tenaganya untuk melakukan proses produksi sepanjang hari dengan imbalan yang tidak setimpal dengan kerjanya. Begitu juga dengan wartawan sekarang, mereka hanya dijadikan buruh pencari berita tanpa bisa mengembangkan pemikirannya. Mereka ditekan oleh kondisi kerja yang harus serba cepat karena tuntutan persaingan antar korporasi media. Selain itu imbalan terhadap hasil kerjanya juga tidak memadai untuk kelangsungan hidupnya. Kondisi buruh yang identik dengan tidak memiliki keahlian juga terdapat pada kebanyakan wartawan sekarang. Persaingan antar media massa menyebabkan institusi media massa tersebut mempekerjakan siapapun dengan tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan. Siapapun dapat menjadi wartawan sehingga pada pekerjaannya banyak dari hasil kerja mereka yang tidak sesuai dengan konsep jurnalisme sendiri.

Mengenai peristiwa-peristiwa serupa seperti yang terjadi pada M. Guntur, menjadi korban saat tengah melakukan peliputan, hal itu dipandang oleh khalayak seperti menjadi kemalangan bagi si wartawan itu sendiri dalam menjalankan tugas mulianya tanpa melihat penyebab utamanya. Khalayak seperti dibodohi oleh media massa. Yang diberitakan dalam media massa hanya penyebab-penyebab teknis yang menyebabkan kapal motor itu terbakar, wartawan-wartawan dapat menaiki kapal motor yang telah terbakar itu , lalu tenggelamnya kapal itu. Para juru kamera nekat menaiki kapal motor itu, padahal telah diperingatkan agar tidak menaiki kapal tersebut oleh koordinator liputan dan pihak yang berwenang. Namun para juru kamera tetap nekat. Mengapa mereka tetap nekat? Karena ingin mengambil gambar yang bagus, yang sulit, agar pemberitaan mereka eksklusif, tidak dapat disaingi oleh media lain. Dan mungkin mereka (para juru kamera) juga berpikir, dengan mereka menhgambil gambar sulit dari atas kapal Levina dengan mempertaruhkan diri mereka, mereka akan mendapat reward, imbalan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dari perusahaan media tempat mereka bekerja. Atau juga hal itu merupakan ajang pembuktian bagi para wartawan atau para juru kamera untuk membuktikan bahwa mereka itu handal dan dapat meningkatkan prestise mereka. Jika hal itu benarm, menurut saya hal itu merupakan hal bodoh. Kesadaran mereka telah terpengaruh oleh budaya pasar bebas dalam era kapitalisme global yang bebas bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang tidak jelas seperti prestise misalnya. Lagipula yang akan meraup keuntungan dari keberhasilan mereka mendapatkan gambar bagus adalah perusahaan media tempat mereka bekerja. Bukan si wartawan atau juru kamera.

Sepertinya memang sulit untuk membenahi masalah-masalah seperti ini dalam kungkungan korporasi. Resiko-resiko kerja wartawan seharusnya dapat diminimalisir dengan didirikannya suatu lembaga independen yang menangani masalah-masalah yang dihadapi wartawan seperti yang telah dituliskan di atas. Sudah ada beberapa organisasi wartawan di Indonesia seperti PWI, AJI, dan mungkin masih banyak lagi, namun masih belum terlihat peran mereka dalam hal-hal seperti ini. Mungkin harus ada juga serikat-serikat pekerja seperti yang serikat buruh yang terdapat pada pabrik-pabrik. Namun pada kenyataannya, serikat-serikat buruh pada pabrik-pabrik itupun di dalamnya dipenuhi banyak kepentingan yang membuat kesejahteraan buruh tetap sama saja.

Sesuatu yang berada di bawah korporasi hanaya akan menghasilkan penderitaan, kesengsaraan. Sudah saatnya mendirikan media-media independen yang tidak berdasarkan kepemilikan satu pihak tertentu. Media-media komunitas dapat menjadi alternatif untuk menghadapi dampak dari korporasi media bagi komunitas tertentu. Media komunitas yang kepemilikannya berdasarkan hak milik bersama anggota komunitas tersebut menjadikan media itu beranggung jawab atas perkembangan komunitas itu. Tidak ada penindasan yang menyebabkan kesengsaraan dan pembodohan yang menyebabkan kesengsaraan yang tidak disadari.


[1] Diambil dari artikel “Wartawan dan Mutu Jurnalistik yang Rendah” oleh Wisnu Hanggoro & Irene Iriawati (pendiri dan aktivis Lembaga Studi Pers & Informasi – LeSPI, Semarang) pada situs Independent Media Center (ICM)