Malam itu, Kamis (15/11/2007), jalanan depan Gedung Sate, Bandung, belum kering akibat hujan. Hujan baru reda sore harinya. Belakangan ini hujan selalu mengguyur Bandung dari siang hingga menjelang malam. Seperti biasa, sore menjelang malam di trotoar depan Gedung Sate mulai dipenuhi para penjual yang menjajakan berbagai panganan malam dan minuman. Mulai dari nasi goreng, pecel, susu murni, hingga kerak telor betawi pun ada. Keberadaan mereka di pinggir-pinggir jalan menyemarakkan suasana malam depan Gedung Sate. Namun keberadaan mereka juga dianggap menodai kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3) kota Bandung. Karena dianggap mengganggu, maka mereka pun diburu oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diberi tugas untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban kota Bandung.

Oyib (45) adalah salah satu dari sekian banyak pedagang asongan yang berjualan di Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate. Pria asal Sindangjaya Garut ini, sudah empat tahun berjualan rokok dan minuman di depan Taman Lanjut Usia. Sebelumnya ia bekerja sebagai penjual buah dan sayuran di Cicadas. Setelah sekitar lima tahun ia berjualan di Cicadas, ia pindah ke Jalan Diponegoro untuk berjualan rokok dan minuman. Ia juga sempat berjualan jaket di Cicadas sebelum pindah, namun penghasilan yang didapatnya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga di kampung.

“Pertama saya datang ke Bandung, saya jualan buah…sekitar dua tahun. Terus saya jualan sayur…sekitar tiga tahun. Sempat jualan jaket dulu di Cicadas, baru saya pindah ke sini… kalau penghasilan sih tidak tentu. Tapi jualan rokok mending daripada jualan buah atau sayur”.

Penghasilan yang didapat dari berjualan rokok memang lebih baik dari berjualan sayur atau buah. Walaupun tidak menentu, pria yang memiliki lima anak ini, setidaknya mengantongi paling sedikit Rp 600.000 setiap bulannya. Paling besar ia pernah mengantongi tidak lebih dari Rp 800.000 setiap bulannya.

“Wah, nggak tentu de… Ya paling sekitar Rp 700.000 per bulan. Paling sedikit Rp 600.000. Yang paling gede Rp 800.000“.

Oyib mengaku bahwa penghasilannya berjualan rokok masih kurang mencukupi biaya kebutuhan keluarga. Untuk mencukupinya, untungnya ia masih memiliki tanah di kampungnya untuk digarap. Tanahnya di kampung digarap oleh tetangganya dan hasilnya dijual ke tetangga-tetangga dan ke pasar.

Walaupun penghasilannya lebih baik dibandingkan dengan penghasilan berjualan sayur, namun keadaan Oyib berjualan tidak sebaik penghasilannya. Sudah beberapa kali barang dagangannya “diangkut” oleh petugas Satpol. Ia juga sering diusir dari tempatnya berjualan. Keadaan itu merupakan hal yang lumrah dihadapi oleh Oyib.

Setiap barang dagangannya “diangkut” ia harus menebus sebesar Rp 80.000. Selain itu ia juga harus membayar semacam “retribusi” kepada petugas satpol berupa rokok sebungkus seminggu sekali. Namun, “retribusi” itu tidak menjamin barang dagangan Oyib jika dilakukan penertiban oleh petugas Satpol.

“Selama empat tahun di sini sudah empat kali diangkut. Terus, setiap minggu harus ngasih rokok sebungkus ke satpol. Ngasih mah ngasih, tapi kalau ada penertiban dia nggak bisa jamin. Cuek aja dia mah”.

Oyib hanya ingin dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang yang paling tinggi agar tidak seperti bapaknya yang serba susah.

“Mudah-mudahan anak-anak saya bisa sekolah sampai perguruan tinggi biar hidupnya lebih baik. Gak kaya saya”, tuturnya miris.

Kisah miris tidak hanya dialami Oyib tapi juga pedagang kaki lima lainnya, salah satunya adalah Hayat, penjual kerak telor Betawi di depan Gedung Sate. Hayat Sudrajat nama panjangnya. Masih belasan umur Hayat. Tepatnya tujuh belas tahun. Bulan Mei tahun sembilan puluh ia dilahirkan ibunya di dessa Boyongbong, Garut. Remaja dengan perawakan kurus pendek ini sangat menyukai pelajaran matematika dan agama saat ia masih bersekolah di bangku sekolah. Namun selepas lulus dari Sekolah Menengah Pertana (SMP), ia tidak melanjutkan sekolahnya. Malas katanya.

Hoream,,hoream mikir”, begitu tuturnya dengan mimiknya yang terlihat malas ketika mmbicarakan mengenai sekolah.

Hayat lebih memilih untuk ikut kakak iparnya berjualan kerak telor di depan Gedung Sate dibanding melanjutkan sekolah. Kemalasannya itu mungkin disebabkan karena kurangnya biaya sehingga membuatnya memutuskan untuk mencari sumber penghidupan di kota.

Menurut Hayat, terdapat sepuluh pedagang kerak telor di sekitar Gedung Sate dan Gasibu. Kesepuluh pedagang kerak telor itu berasal dari desa yang sama dengannya. Ia tidak tahu pasti sejak kapan para pedagang kerak telor sudah mangkal di sana. Yang jelas ia sudah berjualan di sana sejak umur lima belas tahun. Jadi sudah dua tahun ia berjualan kerak telor dengan kakak iparnya. Kakak iparnya pun tidak bisa memastikan kapan pedagang kerak telor mulai meramaikan trotoar depan Gedung Sate. Kakak ipar Hayat juga berjualan kerak telor karena meneruskan usaha orang tuanya. Sepertinya usaha kerak telor ini menjadi usaha turunan.

Hayat dan kesembilan kawan sekampungnya itu tinggal di “rumah” mereka yang terbuat dari terpal tenda di jalan Cilaki. Setiap pagi mereka membasuh tubuh mereka di WC umum yang ada di dekat lapangan Gasibu. Setelah itu beberapa dari mereka pergi berbelanja kebutuhan dagang di pasar dekat Pusdai. Kemudian ia bisa bersantai setelah mempersiapkan bahan-bahan yang sudah dibeli untuk berjualan nanti malam.

Menjelang sore, sekitar pukul empat, Hayat dan kawan-kawan sekampungnya mulai membawa pikulan dagangannya menyebar ke sekitar trotoar depan Gedung Sate. Setiap malamnya Hayat bisa menjual lima sampai tujuh porsi kerak telor. Namun dengan hasil penjualannya itu, ia tidak mendapatkan untung yang niatnya ia tabung. Hasil jualan yang hanya tujuh porsi itu hanya bisa dipakai untuk biaya hidup sehari-hari dan belanja bahan-bahan untuk membuat kerak telor. Tiap porsinya Hayat menjual dengan harga Rp 7.000,-. Berbeda dari tahun lalu yang hanya dijual seharga Rp 5.000,-.

Memang sulit hidup di kota. Jualan bukan untuk mendapat untung, tapi hanya bisa untuk bertahan hidup. Namun adakalanya ia tertipa rezeki. Pernah ia diundang oleh seseorang untuk berjualan di pusat perbelanjaan Ciwalk. Pada saat itu sedang liburan setelah lebaran dan di Ciwalk tengah diadakan acara selama satu minggu. Dagangannya laris manis, laku hingga mencapai seratus porsi.

Momen yang paling ditunggu-tunggu olehnya dan kawan-kawannya pedagang kerak telor ialah pada saat Pekan Raya Jakarta yang biasanya diadakan selama satu bulan. Ia pergi ke Jakarta untuk berjualan kerak telor selama satu bulan penuh. Tidak hanya dengan sembilan kawannya sesama penjual kerak telor di sekitar trotoar depan Gedung Sate, tapi berbondong-bondong warga kampungnya pergi ke Jakarta untuk berjualan.

Biasana mah nganggo tilu truk jeung tilu bus. Tilu truk jeung pikulan dagang, tilu bus jeung jalmina”, tuturnya dengan antusias.

Namun sedihnya, pendapatannya membaik ketika terdapat acara besar saja. Pada hari-hari biasa Hayat hanya bisa menggunakan pendapatannya hanya untuk biaya hidup saja. Parahnya lagi, keadaan mereka berjualan dihantui oleh perasaan dag dig dug, cemas terkena pembersihan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol PP. Pernah pikulan dagang Hayat ingin diangkut petugas Satpol. Namun ia berhasil meloloskan diri dengan pikulannya yang mudah sekali dibawa-bawa, juga dibawa lari. Repot bagi mereka yang menggunakan tenda sebagai sarana untuk berdagang jika ada pembersihan. Mereka yang berjualan menggunakan tenda sudah pasti kena angkut. Dan jika sudah kena angkut maka harus membayar pengadilan sebesar Rp 80.000,- dan menebus tendanya sebesar Rp 100.000,-.

Fungsi Perda K3 Tidak Efektif

Fenomena PKL selalu menjadi masalah laten di setiap kota-kota besar. PKL dan gelandangan seakan tidak bisa lepas dari geliat kehidupan kota. PKL dan gelandangan merupakan dampak dari pembangunan yang tersentralisasi. Pembangunan yang tersentralisasi itu membuat warga di desa yang tidak tersentuh pembangunan beranjak untuk mencari peruntungan hidupnya di kota. Berhamburanlah orang-orang desa di kota. Orang-orang desa semakin menambah padatnya penduduk kota. Akibat padatnya penduduk di kota dan terbatasnya lahan pekerjaan, maka timbullah lahan-lahan pekerjaan baru di sektor informal, seperti pedagang kaki lima contohnya.

Semakin bertambahnya sektor informal tersebut membuat tata kota menjadi terganggu, khususnya mengganggu keindahan, kebersihan, dan ketertiban. Pemerintah menganggap bahwa penyebab gangguan terhadap keindahan, kebersihan, dan ketertiban ini adalah para pelaku sektor informal ini. Maka diberlakukanlah Perda No. 11 tahun 2005 tentang keindahan, kebersihan, dan ketertiban pada November 2006. Perda yang disahkan pada akhir 2005 itu sampai sekarang belum terlihat efeknya terhadap keberadaan PKL. Mereka tetap ada. Lalu mengapa fenomena ini tetap terjadi walaupun sudah diberlakukan peraturan yang mengatur tentang K3? Salah PKL atau Perdanya?

Pemerintah daerah seperti enggan introspeksi terhadap masalah ini. Pemerintah daerah memang sengaja menutup mata terhadap akar permasalahannya. Penetapan dan pemberlakuan Perda K3 ini seperti menepuk bayangan sendiri yang tidak menghasilkan apa-apa selain kesia-siaan.

Pembangunan yang diidentikan dengan kemajuan ternyata malah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan rakyat. Penekanan pemerintah terhadap pembangunan yang terpusat di wilayah perkotaan menimbulkan kecemburuan yang akhirnya tercipta berbagai masalah sosial. Salah satunya adalah masalah kemiskinan.

Kemiskinan di pedesaan membuat penduduk daerah berbondong-bondong datang ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Namun pada akhirnya, keberadaan mereka di kota malah mendapatkan perlakuan yang represif dari pemerintah karena dianggap menggangu keamanan, kebersihan, dan kenyamanan kota.