Banyak masalah yang menyambangi kehidupan urban (kota) selain masalah kependudukan. Salah satunya adalah masalah kemacetan. Kemacetan sudah menjadi hal yang “wajar” karena dihadapi setiap hari oleh warga masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan di kota-kota. Banyak pula solusi yang ditawarkan. Namun bagaimana hasil dari solusi yang ditawarkan?

Seperti kita ketahui, kemacetan disebabkan oleh membludaknya jumlah kendaraan pribadi yang tidak sesuai dengan jumlah ruas jalan yang tersedia. Masih belum tersedianya moda transportasi yang efektif juga turut menyumbang peran dalam masalah kemacetan. Ditambah dengan perilaku pengguna kendaraan bermotor yang tidak jarang melanggar peraturan lalu lintas juga menambah carut marutnya kondisi di jalan raya.

Laju pertumbuhan populasi kendaraan pribadi yang cenderung tidak dapat dikontrol merupakan salah satu penyebab utama. Pada tahun 2008 penjualan unit mobil di Inonesia diramalkan akan mencapai 500.000 unit, sedangkan penjualan sepeda motor akan meledak hingga sepuluh kali lipat atau 5 juta unit (Kompas, 3/4). Produsen kendaraan bermotor tidak dapat mengurangi angka produksinya karena akan berdampak pada jumlah laba yang akan diraihnya. Semakin banyak kendaraan bermotor yang diproduksi akan memengaruhi pola konsumtifitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada padatnya jalan-jalan dengan kendaraan bermotor.

Kemacetan yang terjadi menghasilkan dampak negatif yang tidak sedikit. Dari aspek ekonomi, kemacetan dapat menghambat proses produksi dan distribusi barang yang berujung pada terhambatnya laju perkeonomian masyarakat. Bagi para pegawai kantoran, kemacetan lalu lintas yang dihadapi tiap hari dapat memengaruhi kondisi fisik dan psikologis mereka dalam bekerja. Kinerja para pekerja tidak dapat mencapai hasil yang maksimal lantaran masalah kemacetan yang sungguh menguras tenaga dan pikiran. Bayangkan untuk mencapai tempat kerjanya, para pegawai di Bandung harus menghabiskan waktu sekitar satu jam. Lebih parah lagi di Jakarta ketika dibangunnya infrastruktur jalur bus Transjakarta (busway), para pegawai harus menempuh perjalanan ke tempat kerja dalam waktu dua hingga tiga jam. Pada akhirnya, tersedianya fasilitas angkutan umum Transjakarta masih belum menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta.

Selain berdampak buruk pada kondisi masyarakat, kemacetan juga berdampak buruk pada kondisi alam. Populasi kendaraan yang cukup besar itu menghasilkan gas buang yang dapat menyebabkan polusi. Kemacetan menambah panjang waktu pembuangan gas polusi tersebut sehingga berpengaruh besar terhadap terbentuknya efek rumah kaca yang sekarang menjadi masalah serius yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia.

Hati-hati dalam Menentukan Solusi

Untuk mengantisipasi kepadatan di jalan-jalan, maka dibangunlah ruas jalan-ruas jalan tambahan seperti fly over (jalan layang) atau under pass (jalan bawah). Namun pembangunan fly over atau under pass tersebut tidak dapat mengantisipasi laju pertumbuhan populasi kendaraan pribadi yang tidak dapat dibendung. Pembangunan itu haya bersifat sementara. Ketika jumlah kendaraan pribadi telah mencapai batas maksimal daya tampung jalan, maka kemacetan tetap saja akan terjadi. Bisa saja dibangun lagi fly over-fly over atau under passunder pass yang lain, tapi tetap saja hal itu tidak dapat menjamin teratasinya masalah kemacetan. Lagipula pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan proses dan pengorbanan yang cukup besar. Perlu ada pembebasan tanah-pembebasan tanah demi dilangsungkannya pembangunan ruas jalan tersebut. Pembebasan tanah (dengan maksud untuk tidak menyebut penggusuran) akan mendapatkan reaksi keras dari masyarakat yang memilki lahan tersebut. Maka kebijakan penambahan dan pembangunan ruas jalan bukan merupakan solusi utama dalam menyelesaikan masalah kemacetan ini. Kebijakan ini hanya sekedar kebijakan pendukung yang juga merupakan solusi pendukung dari sebuah solusi yang utama.

Berbagai cara telah direncanakan dan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Di Jakarta telah dibangun sejumlah koridor bus Transjakarta yang awalnya diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Namun pada kenyataannya, kemacetan tetap saja menjadi problematika yang masih sulit untuk dipecahkan. Awalnya, dengan tersedianya moda transportasi yang aman dan nyaman dapat memengaruhi para pengguna kendaraan agar berpindah menggunakan agkutan umum busway. Namun fakta di jalan menunjukkan bahwa jumlah pengguna kendaraan pribadi tidak berubah drastis. Dengan kemacetan yang masih terjadi, berarti belum ada perubahan berarti dari para pengguna kendaraan pribadi. Ditambah lagi dengan pengurangan ruas jalan umum yang digunakan oleh jalur bus Transjakarta, semakin memperkecil ruas jalan yang dilalui jalur bus Transjakarta bagi kendaraan pribadi sehingga kemacetan kian parah. Seharusnya pengadaan fasilitas moda transportasi bus Transjakarta diiringi dengan sejumlah kebijakan yang dapat mendukung peran dan fungsi bus Transjakarta itu sendiri.

Awal Maret lalu, pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta sedang mengkaji penerapan Electronic Road Pricing (ERP). Yakni menarik pengutuan bagi pengguna kendaraan pribadi di ruas jalan tertentu. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di satu sisi, dan mendapatkan dana yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas transportasi publik di sisi lain (Ahmad Muhajjir dalam “Alternatif Atasi Kemacetan dengan ERP”, Jurnal Nasional, 3/3). Mengenai ERP ini, pemprov DKI Jakarta, melalui Gubernur Fauzi Wibowo akhir tahun lalu, telah membicarakan dan menetapkan akan membatasi penggunaan kendaraan pribadi pada akhir tahun 2008 dengan mengenakan tarif khusus di sejumlah jalan tertentu untuk mengatasi kemacetan (elshinta.com; 12/12/2007).

Melihat rencana kepengurusan pemprov DKI Jakarta yang baru di bidang transportasi ini, kita menjadi bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan kebijakan transportasi yang lalu semasa kepemimpinan mantan Gubernur Sutiyoso? Apakah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan moda transportasi umum Transjakarta yang diadakan saat era kepemimpinan mantan Gubernur Sutiyoso? Atau merupakan rencana yang baru sama sekali?

Memang terdapat kesinambungan antara kebijakan tentang moda transportasi umum Transjakarta dengan sistem ERP ini. Rencana untuk mengubah pola penggunaan kendaraan pada masyarakat dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum melalui bus Transjakarta sejalan dengan rencana sistem ERP yang akan mengalokasikan dana pungutan dari pengendara kendaraan pribadi yang menggunakan jalan bertarif untuk meningkatkan transportasi publik. Namun pada pelaksanaannya, sistem ini hanya akan menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat yang menggunakan jalan. Jalan adalah fasilitas publik yang dapat digunakan oleh siapa saja. Namun dengan adanya rencana itu, setiap orang harus membayar dengan sejumlah uang untuk melewati jalan tertentu. Beban masyarakat harus bertambah dengan adanya rencana ini.

Memang ruas-ruas jalan yang akan dikenai pungutan hanya ruas-ruas jalan tertentu (yang sering terjadi kemacetan tentunya). Namun tidak menutup kemungkinan semakin banyak ruas jalan yang akan dikenai pungutan mengingat ruas jalan yang dilanda kemacetan juga semakin meluas. Hal ini juga melihat penerapannya yang serupa dengan model penerapan jalur bus Transjakarta. Budi Kuncoro, Direktur Institute Transportation and Development Policy (ITDP), ketika diwawancara usai mempresentasikan hasil kajian ERP bersama Sadayuki Yagi, Manajer Pasific Consultant International (PCI) kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo di Balai KotaJakarta akhir Pebruari, menyatakan bahwa penerapan ERP ini akan mengikuti penerapan bus Transjakarta, yaitu akan dilakukan secara bertahap. Awalnya akan dilaksanakan pada koridor I, Blok M – Kota. Jika dilihat pola penerapan yang seperti ini, maka seluruh jalan-jalan utama (sesuai koridor bus Transjakarta) berkemungkinan besar akan dikenakan tarif pungutan.

Apakah benar ERP ini dapat diterapkan dan hasilnya sesuai dengan harapan kita bersama, kemacetan tidak ada lagi dan masyarakat dapat beraktifitas dan bekerja tanpa hambatan? Apakah tidak terdapat dampak sosial dari penerapan ERP ini? Mudah-mudahan para pemegang otoritas dan keputusan dapat mempertimbangkannya masak-masak. Jangan sampai salah ambil keputusan yang nantinya akan merugikan masyarakat lagi. Masyarakat sudah cukup menderita dengan kesulitasn hidup yang sekarang dialami.