Frekuensi sebagai Benda Publik dari Dua Perspektif

April 14, 2013 § Tinggalkan komentar

Sepertinya, saya harus menambahkan tambahan sedikit keterangan mengenai pandangan Masduki yang melandasi tesis “Frekuensi sebagai benda publik” dengan Teori Pilihan Publik atau Public Choice Theory.

Dalam menjelaskan tentang frekuensi sebagai benda publik, Masduki (2007: 18-20) mengaitkan dan melandasinya dengan Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory) dari langgam disiplin ilmu ekonomi. Ia mencatat bahwa:

“…secara diametral, keberadaan barang publik dan barang pribadi membuat jurang pemisah sehingga peran swasta komersial dan pemerintah harus terbatas dalam pengelolaannya dibanding peran publik. Pembatasan itu wajar agar kepentingan publik tanpa intervensi pasar atau pemerintah untuk pemanfaatan frekuensi yang terpenuhi secara memadai.. Keputusan untuk memberikan izin atau memenuhi permintaan pemohon atas barang publik merupakan artikulasi dari pilihan publik (public choice). Pilihan publik adalah perspektif sosial-politik yang mejelaskan proses pengambilan keputusan kolektif atas berbagai fenomena nonpasar, dan dipergunakan juga dalam disiplin ilmu ekonomi politik. Teori public choice adalah proses di mana preferensi individu dikombinasikan ke dalam keputusan kolektif”.

Teori ini justru ditentang oleh Vincent Mosco, seorang Ekonom Politik, dalam pendekatan ekonomi politik komunikasi.  Teori pilihan publik menurut Mosco (2009: 212, 214) merupakan campuran dari pemikiran pluralis dalam ilmu politik dengan pemikiran ekonomi neoklasik yang tujuannya untuk mengedepankan negara dalam analisis di satu sisi dan di sisi lain menekankan argumen ekonomi dalam seluruh bidang kehidupan, politik, sosial, dan kultural.Logika-logika ekonomi yang transaksional dimasukkan dalam nilai-nilai kehidupan sosial.

Hal ini juga ia nilai sebagai infiltrasi nilai-nilai ekonomi neoklasik ke dalam berbagai disiplin ilmu. Teori ini mengarahkan fokus pada kebijakan yang dibuat negara agar tidak mengurangi kedaulatan publik, masalahnya publik yang mana? Di sisi lain menekankan atas nilai-nilai berdasarkan pasar.

Mosco (2009: 218) juga mencatat bahwa pendekatan ini telah memberi pengaruh pada studi komunikasi yang berkaitan dengan kebijakan komunikasi seperti nilai spektrum radio dan kebijakan yang seharusnya mendistribusikan spektrum itu, perluasan wewenang badan regulator, biaya dan dampak deregulasi, dan perkembangan kebijakan tentang hak kekayaan intelektual di era dijital. (Lebih lengkap lihat Mosco, 2009: 28-9, 34, 211-217).

Sumber:

Masduki. 2007. Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta: LKiS

Mosco, Vincent. 2009. The Political Economy of Communication, 2nd Edition. London: Sage Publication Ltd.

Frekuensi Radio sebagai Benda Publik

April 14, 2013 § 1 Komentar

Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, yang membedakan penyiaran melalui telepon di awal sejarah teknologi penyiaran dengan penyiaran yang dilakukan melalui radio adalah penggunaan teknologi nirkabel, yaitu gelombang elektromagnetik sebagai penghantar kode-kode pesan ke alat penerima gelombang tersebut. Sejarah selanjutnya dari penyiaran adalah kisah perebutan kepemilikkan gelombang elektromagnetik yang ada di angkasa dengan legitimasi hukum yang dibuat pemerintah setempat.

Perdebatan mengenai status kepemilikkan frekuensi atau gelombang radio terus mewarnai sejarah pengaturan (regulasi) penyiaran hingga kini. Dalam konteks Indonesia, penyiaran era rezim Orde Baru berada di bawah pemerintah melalui Departemen Penerangannya (Deppen) dan Departemen Perhubungan (Dephub) yang mengatur segala hal berkaitan dengan penyiaran (Deppen) dan alokasi frekuensinya (Dephub).

Berdasarkan realitas itu, frekuensi radio menjadi milik pemerintah yang berkuasa. Bukan milik rakyat atau publik. Pada saat lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, saat itu merupakan momentum bagi pelaku dunia penyiaran untuk merebut pengaturan frekuensi di tangan publik dan hal itu berhasil dilakukan melalui direvisinya UU Penyiaran yang lama Nomor 24 tahun 1997 menjadi UU Nomor 32 tahun 2002. Untuk memahami lebih jauh mengenai dimensi publik dari frekuensi, akan diuraikan tentang seluk beluk frekuensi radio di bawah ini.

Gambar

(sumber: suara pembaruan.com)

Menurut Hinca Pandjaitan yang dikutip Masduki (2006: 14), frekuensi radio merupakan jumlah getaran elektromagnetik untuk satu periode, sedangkan spektrum frekuensi radio adalah kumpulan frekuensi radio. Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang jumlah getaran dan lebar pita yang hanya dapat dipergunakan oleh satu pihak. Misalnya, penggunaan secara bersamaan pada ruang dan jumlah getaran serta lebar yang sama atau berhimpitan, akan saling mengganggu (interference). Frekuensi dalam telekomunikasi digunakan untuk membawa atau menyalurkan informasi sehingga pengaturan frekuensi meliputi pengalokasian pita frekuensi dan peruntukkannya. Oleh karena itu, sejak berdirinya forum internasional di bidang telekomunikasi (ITU), penyiaran dalam aspek teknik operasionalnya ditangani oleh ITU, sehingga menurut regulasi internasional, penyiaran merupakan bagian dari telekomunikasi.

Frekuensi adalah gelombang elektromagnetik yang kuat di mana pesan-pesan radio diudarakan. Gelombang elektromagnetik merupakan salah satu dari benda alam yang ada sepanjang masa namun terbatas dan memiliki sifat kelangkaan. Dalam studi komunikasi, frekuensi dikategorikan sebagai milik publik. Terdapat tiga pemaknaan atas status frekuensi sebagai domain, yaitu benda publik, milik publik, dan ranah publik. Ketiganya mengandung substansi yang sama bahwa frekuensi sebagai entitas yang menjadi wilayah kekuasaan publik. Untuk itu publik berhak memperoleh keuntungan sosial (social benefit). Publik melalui perwakilan mereka di parlemen berhak memberi lisensi atau pengkuan perlu tidaknya lembaga penyiaran dilahirkan, baik penyiaran komersial maupun komunitas. Dengan demikian, keterbatasan frekuensi tersebut mengharuskan negara mengambil peranan sentral sebagai pengelola dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat (Masduki, 2006: 15).

Gambar

(sumber: bisnis.com)

Kata publik dalam bahasa Inggris disinonimkan sebagian pakar dengan kata rakyat atau langsung diserap dengan sedikit modifikasi huruf, yaitu dari “public” ke “publik”. Dalam Bahasa Indonesia, kata publik atau rakyat memiliki sinonim, seperti masyarakat, terbuka, massa, dan penduduk. Istilah publik seringkali disalahartikan atau digeneralisir sehingga mengaburkan posisinya ketika berpadanan dengan negara. Publik sering dimaknai semua orang (all people) atau seluruh institusi yang mewakili masyarakat. Dengan demikian, makna publik yang tepat adalah warga negara (citizen), yaitu warga negara yang mendapatkan hak-haknya sebagai konsekuensi logis secara hukum dari kontrak sosial bersama yang melahirkan dan menjaga keberlangsungan negara dan berbagai atributnya (Fadillah Putra dalam Masduki, 2006: 15).

Dalam konteks pengaturan penyiaran, publik diartikan dalam dua kerangka kerja, yaitu (1) khalayak, pemirsa, dan pendengar dan (2) partisipan aktif yang memiliki dan mengontrol dunia penyiaran. Frekuensi yang digunakan oleh lembaga penyiaran adalah milik warga negara dan sifatnya terbatas yang dimiliki dan digunakan satu pihak, misalnya saluran 37 UHF sehingga pihak lain tidak bisa menggunakannya. Jika frekuensi tersebut tetap dipakai akan terjadi noise pada output siaran yang bukan hanya merugikan pemilik media tapi juga merugikan publik (Masduki, 2006: 16).

Di samping itu, terdapat lima aspek yang diatur dalam frekuensi, yaitu (1) daya pancar, (2) lebar pita frekuensi yang diizinkan, (3) jarak antar titik pada penggunaan frekuensi yang sama, (4) penggunaan frekuensi pada suatu lokasi, dan (5) ketinggian antena. Selanjutnya, secara fisikal spektrum frekuensi radio memiliki tujuh ciri, pertama, sumber daya alam yang sangat terbatas, kedua, tidak bisa diproduksi oleh manusia, ketiga, tidak dapat dipakai atau digunakan sesuka hati, keempat, tidak dapat ditukar atau diganti sesuka hati, kelima, tidak habis dipakai, keenam, tidak mengenal batas perambatannya, ketujuh, tunduk pada aturan International Telecomunication Union (Basuki Suhardiman dalam Masduki, 2006: 16).

Berdasarkan karakter-karakter itulah, terutama penggunaan sumber daya alam, frekuensi digolongkan menjadi benda publik dan pemanfaatannya, seperti dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Media penyiaran tanpa kabel dikategorikan media penyiaran tradisional milik publik yang memakai gelombang elektromagnetik sehingga diperlukan pengaturan oleh lembaga indepanden untuk menjamin dua hal. Pertama, keterlibatan warga negara selaku pemilik frekuensi tidak sekedar menempatkan mereka sebagai penonton, tetapi hak-hak sipil dan politiknya terpenuhi melalui perwakilan independen. Kedua,menjaga kepentingan pluralisme masyarakat penyiaran sesuai amanat UUD 1945.

Dengan demikian untuk menjamin dua hal tersebut, jalur frekuensi yang digunakan, baik untuk komunikasi interaktif (point to point) maupun penyiaran (broadcasting) dengan kabel (wire) atau tanpa kabel (wireless) memerlukan sistem alokasi yang dimaksudkan agar penggunaannya tidak mengalami tabrakan dan saling tumpang tindih. Tumpang tindihnya frekuensi dapat terjadi di antara transmisi yang sama kuat dan antara transmisi yang kuat dengan rendah dayanya. Oleh karena itu, regulasi yang diwujudkan adalah bentuk undang-undang yang mengatur lisensi dari negara untuk operator dari sisi teknologi dan mengatur kepastian alokasi yang proporsional di antara berbagai pihak, yang harus terwadahi secara merata sesuai prinsip demokratisasi penyiaran (Masduki, 2006: 17-8).

Sumber:

Masduki. 2007. Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta: LKiS

Ruang Lingkup Sistem Penyiaran

Januari 6, 2013 § 4 Komentar

Menurut sejarah penyiaran yang telah dibahas sebelumnya, bentuk-bentuk siaran yang ada pada radio sekarang ini, cikal bakalnya telah hadir pada teknologi komunikasi sebelumnya, yaitu telepon. Lalu apa yang membedakan antara siaran pada telepon dengan radio? Inovasi teknologi komunikasi tanpa kabel adalah jawabnya. Hal ini mengakibatkan kebutuhan terhadap kabel menurun, bahkan tidak ada. Dari sisi ekonomi, inovasi ini sungguh efisien karena perangkat yang dibutuhkan semakin sedikit dan jarak tidak menjadi kendala lagi. Berbeda dengan komunikasi yang menggunakan kabel, faktor jarak merupakan faktor yang diperhitungkan karena berpengaruh terhadap penggunaan kabel. Penggunaan gelombang elektromagnetik yang ada di angkasa bebas inilah yang pada perkembangannya membentuk karakter dari radio dan televisi.

Lalu apa definisi penyiaran pada literatur kontemporer dan bagaimana ruang lingkup sistem penyiaran? Broadcasting dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai pengiriman program oleh media radio dan televisi (the sending out programmes by radio or television). Broadcasting berasal dari kata kerja to broadcast yang diartikan sebagai alat berbicara atau menampakkan diri di radio atau televisi (to speak or appear on radio or television). Di samping itu, broadcaster merupakan sebutan profesional untuk orang yang bertugas mengirim program di radio atau televisi saja (A.S. Hornby dalam Masduki, 2006: 1). Dalam kamus lain, broadcasting diartikan sebagai siaran radio dan televisi atau media penyiaran. Dengan demikian, menyebut media penyiaran maka yang dimaksud adalah televisi dan radio, yaitu dua media komunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi untuk menyampaikan program dalam bentuk gabungan suara atau suara (Masduki, 2006: 1).

Di samping itu, penyiaran dipahami sebagai alat penerusan gambaran-gambaran tentang barang dari produsen ke konsumen, dan sebagai cara untuk menciptakan pengalaman bersama bagi jutaan orang yang tinggal bersama dalam komunitas atau negara. Untuk itu, televisi merupakan medium ritual di mana muncul perasaan adanya komunikasi lebih penting daripada pesannya. Dengan demikian, televisi menimbulkan dampak, yakni berupa dorongan sosial dan terciptanya proses adaptasi sosial (Geoff Mulgan dalam Masduki, 2006: 2).

Penggunaan istilah penyiaran secara makro mengacu pada media elektronik radio dan televisi. Dalam makna denotatifnya, istilah penyiaran dirumuskan sebagai: radio or television presentation. Richard Weiner menyatakan bahwa penyiaran atau broadcasting adalah a single radio or television program, the transmission or duration of program any message that is transmitted over a large area. Di samping itu, rumusan konvensi organ khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bidang telekomunikasi International Telecomunication Union (ITU), mengenai broadcasting service adalah a radio communication service which the transmissions are intended for direct reception by the general public. This service may include sound transmissions, television transmission or other types of transmission (Hermin Indah Wahyuni dalam Masduki, 2006: 2-3).

Sebelum membahas sistem penyiaran, baiknya dipaparkan dulu definisi sistem itu sendiri. Masduki mengutip istilah sistem yang diungkapkan David Easton dalam bukunya A System Analysis of Political Life untuk menjelaskan keseluruhan interaksi yang mengakibatkan terjadinya pembagian nilai-nilai dalam masyarakat. Sistem seringkali disandingkan dengan prosedur, di mana memiliki pengertian bahwa penyelenggaraan yang teratur atas kegiatan yang saling terkait. Oleh karena itu, prosedur merupakan serangkaian langkah yang harus ditempuh dalam memulai, melaksanakan, mengendalikan, dan menyelesaikan berbagai yang dilakukan berulang-ulang. Dengan demikian sistem merupakan penyelenggaraan yang teratur sehingga prosedur memiliki serangkaian langkah-langkah dan klasifikasi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Untuk itu, sistem berlawanan dengan klasifikasi sebagai cara untuk mencapai tujuan, dan berlawanan dengan klasifikasi yang diartikan sebagai cara penilaian unsur-unsur, misalnya benda, ide, dan kalimat ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik sama. Ciri-ciri sistem adalah dari elemen-elemen yang memiliki hubungan tertentu. Masing-masing memiliki peluang untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Interaksi antara elemen satu dengan elemen lain dalam sistem mengakibatkan perubahan pada masing-masing karakter (Redi Panuju dalam Masduki, 2006: 3).

Dari dua unsur kata “penyiaran dan sistem” dapat disimpulkan bahwa sistem penyiaran adalah rangkaian penyelenggaraan penyiaran yang teratur dan menggambarkan interaksi berbagai elemen di dalamnya seperti tata nilai, institusi, individu, broadcaster, dan program siaran. Sistem penyiaran melingkupi pula prosedur dan klasifikasi yang tersimpul dalam aturan main, seperti undang-undang. Ruang lingkup lahirnya wacana sistem penyiaran yang semakin luas dan kompleks karena adanya pendanaan dan supervise publik atas media siaran radio dan televisi (Masduki, 2006: 3-4).

Dalam mengkaji sistem penyiaran, dikenal dua teori penting yang digagas  oleh Joseph R. Dominick yang dikutip Masduki (2006: 5). Pertama, the scarcity theory atau teori keterbatasan yang mencatat bahwa gelombang elektromagnetik bersifat terbatas. Keterbatasan ini hanya mempu digunakan oleh stasiun penyiaran secara terbatas sehingga hanya segelintir orang yang bisa menggunakannya. Dari sekian banyak calon pengguna frekuensi, negara harus menyeleksi pengguna frekuensi yang dianggap mampu mengelola dan bertanggung jawab terhadap publik. Kedua, the pervasive presence theory yang mengasumsikan bahwa media penyiaran sangat dominan pengaruhnya kepada masyarakat, melalui pesan yang begitu massif dan masuk pada wilayah pribadi sehingga perlu diatur agar semua kepentingan masyarakat bisa terwadahi dan terlindungi. Teori ini mengharuskan peran negara melalui proses yang demokratis dalam membuat regulasi yang mengatur isi media penyiaran. Berdasarkan dua teori ini, sistem kepemilikkan dan pengelolaan media di berbagai negara, umumnya tidak terpusat pada satu pihak dalam masyarakat. Menurut Dominick ada tiga model kepemilikkan media penyiaran:

Tabel 2.1

Model Kepemilikkan Media Penyiaran

Pemilik media

Tujuan

Regulasi

Pendanaan

Program

Government Agency (Penguasa) Mobilization (Mobilisasi sosial politik) Strong (Ketat) Government (Dana Pemerintah) Ideological/ Cultural (Ideologisasi)
Government Corporation (Publik) Education/ Cultural Enlightment (Pendidikan, Budaya, dan Penyadaran) Moderate (Sedang) License Fee/ Tax Government Advertising (Pajak, Iuran dan Dana Pemerintah) Cultural/ Educational/ Entertainment (Budaya, Pendidikan, dan Hiburan)
Private (Swasta) Profit (Mencari Untung) Weak (Lemah) Advertising (Periklanan) Entertainment (Hiburan)

(Sumber: Dominick dalam Masduki, 2006: 6).

Selain itu, dilihat dari skala supervisi publik atau peluang akses publik pada media penyiaran, maka karakteristik media penyiaran dapat dibagi menjadi tiga bagian seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Penggolongan Lembaga Penyiaran

Berdasarkan Skala Supervisi Publik

Tidak terdapat pengakuan sognifikan peran supervisi dan evaluasi oleh publik

Skala supervisi politik

Terdapat pengakuan sognifikan peran supervisi dan evaluasi oleh publik

(1) Lembaga Penyiaran Komersial. Pelakunya swasta (non-pemerintah), berbentuk perseroan terbatas. Lembaga penyiaran komersial yang ditujukan untuk komunitas tertentu yaitu pelakunya swasta, yayasan, kampus, LSM, dan lainnya. (2) Lembaga penyiaran Publik. Pelakunya Negara dan swasta.
(3) Lembaga penyiaran Komunitas berdasarkan batasan geografis dan identitas atau minat yang sama, yakni pelakunya swasta, LSM, dan Kampus.

(Sumber: Effendi Gazali dalam Masduki, 2006:  8).

Dilihat dari skala supervisi publiknya, makin komersial media penyiaran, maka makin lemah akses publik untuk mengontrol dan memilikinya secara memadai dan adil (Gazali dalam Masduki, 2006: 9).

Berdasarkan karakteristik operasionalisasinya yang membutuhkan sarana teknis atau teknologi telekomunikasi dan siaran yang ditransmisikan melalui perangkat teknis tersebut, maka media penyiaran terbagi dalam dua peran, yaitu sebagai service provider dan content provider. Untuk itu, Undang-Undang Telekomunikasi diperlukan untuk mengatur penyiaran sebagai telecommunication service provider dan Undang-Undang Penyiaran diperlukan untuk menata penyiaran sebagai infrastruktur dan content provider.[1] Sebagai service provider, media penyiaran menggunakan spektrum frekuensi. Keberadaan media penyiaran ditentukan oleh basis material dan basis sosio-kultural masayarakat. Basis material media penyiaran adalah keberadaan jalur gelombang elektromagnetik dan fasilitas perangkat keras transmisi yang pemakaiannya diakui secara legal, sedangkan basis kultural masyarakat adalah orientasi dan fungsi yang direncanakan serta ditetapkan secara legal sebagai landasan beroperasinya media penyiaran di masyarakat (Masduki, 2006: 9).

Untuk melihat peta permasalahan dunia telekomunikasi dan media penyiaran, dapat dirangkum melalui basis material dan kultural sebagai berikut:

    Tabel 2.3

Basis Material dan Kultural Media Penyiaran

 

Basis Material

Sifat frekuensi

  1. Vertikal/ satelit: cakupan footprint nasional dan lintas negara
  2. Horizontal/ terrestrial: cakupan ke wilayah lokal atau jaringan nasional
  3. Kombinasi: satelit + terrestrial

 

Sifat teknis

  1. Wire/ kabel tertutup
  2. Sireless/ tanpa kabel tertutup (on demand)
  3. Wireless terbuka

 

Peruntukkan teknis

  1. Audio
  2. Teks
  3. Audio-visual
  4. Konvergensi: audio, teks, audio-visual

 

Bentuk

  1. Point to point/ titik ke titik (telepon, radio, radio panggil, radio antarwarga)
  2. Broadcasting/ penyiaran.

Basis Kultural

Sistem pemilikkan

  1. Pemerintah
  2. Swasta komersial
  3. Swadaya masyarakat
  4. Campuran (pemerinta-swasta komersial)

 

Sistem pendanaan

  1. Negara budgeter melalui DPR
  2. Warga: iuran, kapital sosial
  3. Komersial: penjualan jam siaran, berlangganan
  4. Kombinasi negara-warga
  5. Kombinasi negara-komersial
  6. Kombinasi warga-komersial
  7. Kombinasi warga-komersial-negara

 

Peruntukkan fungsi

  1. Negara/ pemerintah
  2. Bisnis/ komersial
  3. Publik/ kultural

(Sumber: diolah oleh Masduki, 2006: 11 dari Brittner (1991), Browne (1989), dan Ashadi Siregar (2002).

Dari tabel di atas, dapat dibedakan antara media cetak dan media penyiaran. Media penyiaran isinya berbentuk audio dan audio-visual, tampilannya meluas ke seluruh sektor khalayak, melebar dalam coverage area, berteknologi tinggi, dan organisasi yang kompleks (complex technology and organization), diatur serta memiliki karakter publik (public character and extensive regulation). Media penyiaran dapat berskala nasional dan internasional, isinya beragam (very diverse content forms), sedangkan media cetak bersifat regular dan tampak informative (information content), yang berfungsi sebagai ruang publik (public shere functions), dikonsumsi oleh khalayak urban, dan keberadaannya relatif bebas. Maedia telematika berbasis komputer (computer based technology), katakternya fleksibel, bisa berfungsi untuk pribadi dan publik, sedangkan tingkat regulasinya rendah (Masduki, 2006: 12).

Menurut McQuail yang dikutip Masduki (2006: 12), media penyiaran dikontrol pada dua wilayah dan alasan, yaitu (1) wilayah isi dikontrol karena ada alasan politik dan kultural (political and moral/ cultural reason), dan (2) wilayah infrastruktur terutama frekuensi dikontrol karena alasan ekonomi dan teknologi (technical and economic reason). Aturan yang pertama menunjukkan bahwa isi siaran perlu diatur karena sangat mudah mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak, khususnya yang belum memiliki kerangka referensi yang kuat seperti usia muda atau remaja. Dalam hal ini, unsur kultural dalam pengaturan media penyiaran perlu diatur karena efeknya yang begitu besar terhadap khalayak.

Menurut Noorbalqis, seorang anggota Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Pandangan Umum RUU Fraksi PPP atas Penyiaran di DPR yang dikutip Masduki (2006: 12-3), efek media penyiaran meliputi dua hal. Pertama, efek dikotomi, yaitu efek kehadiran media itu sendiri dan efek pesan yang ditimbulkannya kepada masyarakat dalam bentuk kognitif, afektif, dan behavioral. Kedua, efek trikotomi, yaitu efek sasaran yang terdiri dari individual, interpersonal, dan sistem dalam bentuk kognitif, afektif, dan behavioral. Efek kognitif memengaruhi pengetahuan, pemahaman, dan persepsi masyarakat, menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan. Efek afektif memengaruhi perasaan, seperti perasaan senang dan benci yang menyangkut emosi, sikap, dan nilai. Efek behavioral memengaruhi perilaku, seperti pola tindakan dan kebiasaan. Ketiga efek itu pada gilirannya mengakibatkan multiplier effect dan derivative effect, yakni efek ekonomis, efek sosial, efek penjadwalan kegiatan, efek penyaluran perasaan tertentu, dan efek konsumsi media itu sendiri.

Daftar Pustaka:

Judhariksawan. 2010. Hukum Penyiaran. Jakarta: Rajawali Press.

Masduki. 2007. Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta: LKiS


[1] Judhariksawan, pakar hukum telekomunikasi Universitas Hasanuddin yang juga anggota KPI Pusat periode 2010-2013, membagi hingga enam aspek hukum penyiaran berdasarkan karakteristik media penyiaran, yaitu aspek hukum teknologi penyiaran, aspek hukum perizinan, aspek hukum program siaran, aspek hukum internasional, aspek hukum dan hukum pidana. Dalam bukunya Hukum Penyiaran, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya Hukum Penyiaran merupakan bagian terkecil (genre) dari kajian Hukum Telekomunikasi (genus). Hukum Telekomunikasi sendiri adalah primat hukum khusus atau lex specialis yang mengkaji dan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan telekomunikasi. Hukum Telekomunikasi bersandar pada konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian internasional, dan kebiasaan-kebiasaan internasional (international customary law) yang sejak awal kelahiran telekomunikasi terpelihara dan terus berkembang hingga saat ini. Lebih jelas mengenai Hukum Penyiaran lihat Judhariksawan, Hukum Penyiaran¸2010.

Layu Sebelum Berkembang: Masa Awal Kelahiran KPI

Juni 24, 2011 § 3 Komentar

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara regulator penyiaran independen yang kelahirannya merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. UU Nomor 32 tahun 2002 merupakan pengganti UU Penyiaran terdahulu, yaitu UU Nomor 24 tahun 1997 yang kental dengan nuansa otoriter. UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 lahir pada momentum lengsernya Soeharto, penguasa rezim Orde Baru yang otoriter dan maraknya gerakan demokratisasi di berbagai bidang, tidak terkecuali bidang penyiaran. Lengsernya penguasa otoriter itu memberi ruang bagi tumbuhnya ide-ide pro-demokrasi di era yang baru, era Reformasi.

Penyiaran, yang pada era Orde Baru berada dalam genggaman pemerintah melalui Departemen Penerangan, pada era Reformasi diupayakan untuk dikembalikan dalam domain publik dan upaya itu menemui hasilnya melalui disahkannya UU Penyiaran yang baru Nomor 32 tahun 2002. UU Penyiaran yang baru ini diyakini, walau tidak sepenuhnya sempurna, dapat menjadi sarana untuk mewujudkan sistem penyiaran yang demokratis. Beberapa pokok pemikiran yang demokratis dari UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dapat dilihat dari diakuinya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan berfungsi mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat selaku representasi rakyat. Walaupun KPI dalam regulasi ini tidak memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur sistem penyiaran di Indonesia, karena harus berbagi peran dengan pemerintah terutama dalam hal perizinan, tapi keberadaan lembaga independen ini sudah cukup untuk mencirikan regulasi penyiaran yang demokratis.

Selain itu, UU No. 32/ 2002 juga telah membagi jenis media penyiaran menjadi empat pemain, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Klasifikasi lembaga penyiaran ini mencerminkan pluralitas pemilikan dan isi media yang dapat menjadi saluran informasi berbagai kalangan di masyarakat. Hal mengenai monopoli dan modal asing pada media penyiaran, juga dibatasi.

UU Penyiaran baru menjadi rahim yang melahirkan institusi pembela demokratisasi penyiaran. Jadilah KPI sebagai institusi yang digadang-gadang akan menjadi garda depan dalam mengupayakan demokratisasi sistem penyiaran di Indonesia dan membela sistem penyiaran dari hal-hal yang mengancam demokratisasi penyiaran. Ancaman tersebut bisa datang dari penguasa politik, juga ekonomi. Namun, belum sempat KPI tumbuh kembang dan menjalankan tugasnya, landasan hidupnya (UU No. 32/ 2002) sudah disandera oleh pihak yang merasa terancam oleh keberadaan KPI. Pihak itu tidak lain adalah para pengusaha penyiaran, yang di dalamnya terdapat IJTI, P3I, ATVSI, PRSSNI, PERSUSI, dan Komteve.[1] Para pengusaha penyiaran itu melalui asosiasinya dan beberapa asosiasi yang terkait dengan industri penyiaran mengajukan keberatan pada awal Maret 2003 terhadap diberlakukannya UU Penyiaran yang baru itu, sekitar tiga bulan setelah disahkannya UU Penyiaran (Desember 2002). Ada beberapa pokok yang tidak disetujui para pengusaha itu. Karenanya, mereka mengajukan permohonan peninjauan kembali (judicial review) kepada Mahkamah Agung (saat itu, awal 2003, Mahkamah Konstitusi belum dibentuk. Baru dibentuk pertengahan 2003). Keenam pemohon judicial review ini menyampaikan sebelas materi simpulan politik hukum dari Undang-undang Penyiaran dalam permohonan judicial review. Sebelas simpulan politik itu adalah:

  1. Pemohon judicial review menyimpulkan bahwa Negara melalui Undang-Undang Penyiaran telah menciptakan reinkarnasi dari Departemen Penerangan (Deppen) untuk mengontrol dengan ketat kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran dengan cara politik hukum pembentukan otganisasi tunggal yaitu KPI dengan mengikat sumber dana KPI sehingga independensi KPI patut dipertanyakan.
  2. Pemohon judicial review menyimpulkan bahwa Negara melalui Undang-Undang Penyiaran mematikan kreativitas organisasi penyiaran baik televisi dan radio untuk mengatur dirinya sendiri yaitu dengan cara politik hukum peniadaan partisipasi organisasi penyiaran untuk berperan aktif di bidang penyiaran khusus mengenai tata cara teknis penyiaran.
  3. Pemohon judicial review menyimpulkan bahwa Negara melalui Undang-Undang Penyiaran menciptakan devide et impera (politik pecah belah) antar lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik diskriminatif dan perlakuan yang tidak adil terhadap antar lembaga penyiaran yang dapat menimbulkan sentimen kecemburuan antar lembaga penyiaran sehingga tidak menciptakan integrasi peyiaran nasional.
  4. Pemohon judicial review menyimpulkan bahwa Negara melalui Undang-Undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum wajib ralat isi siaran terhadap lembaga penyiaran atas sanggahan masyarakat, meskipun sanggahan tersebut belum terbukti benar.
  5. Pemohon judicial review menyimpulkan bahwa Negara melalui Undang-Undang Penyiaran menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum diskriminasi antar lembaga penyiaran berkaitan dengan jangkauan penyiaran.
  6. Pemohon judicial review menyimpulkan bahwa Negara melalui Undang-Undang Penyiaran menghambat pertumbuhan lembaga penyiaran nasional yaitu dengan cara poltik hukum diperketatnya pemberian izin maupun perpanjangan izin bagi lembaga penyiaran.
  7. Pemohon judicial review menyimpulkan bahwa Negara melalui Undang-Undang Penyiaran menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan politik hukum pembatasan isi siaran yang harus sebagian besar dari dalam negeri terhadap lembaga penyiaran.
  8. Pemohon judicial review menyimpulkan bahwa Negara melalui Undang-Undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum pengontrolan yang sangat ketat terhadap siaran iklan niaga.
  9. Pemohon judicial review menyimpulkan bahwa Negara melalui Undang-Undang Penyiaran mengitervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum lembaga penyensoran terhadap seluruh isi siaran dan siaran iklan.
  10. Pemohon judicial review menyimpulkan bahwa Negara melalui Undang-Undang Penyiaranmenciptakan kebingungan antar lembaga penyiaran di dalam pelaksanaan Undang-Undang Penyiaran yaitu dengan cara politik hukum terdapatnya pertentangan antara pasal satu dengan pasal lainnya.
  11. Pemohon judicial review menyimpulkan bahwa Negara melalui Undang-Undang Penyiaran menciptakan institusi baru untuk menyusun peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara politik hukum pemberian wewenang kepada KPI untuk menyusun peraturan pemerintah (Pandjaitan, 2003: 7-90).

Selain itu, mereka juga mengajukan tuntutan provisi dengan menyatakan dan memerintahkan Undang-Undang Penyiaran No. 32/ 2002 untuk sementara dinyatakan tidak berlaku sampai adanya keputusan akhir dalam perkara itu. Terdapat dua argumentasi tuntutan provisi ini. Pertama, tuntutan ini dilakukan karena maraknya protes dari masyarakat penyiaran, masyarakat luas, maupun lembaga swadaya masyarakat atas pemberlakuan UU Penyiaran, dapat dipastikan UU Penyiaran tidak mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat sehingga UU Penyiaran tidak akan efektif apabila dipaksakan untuk segera diberlakukan. Kedua, tuntutan ini dilakukan mengingat fakta-fakta dan landasan yuridis sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya (Pandjaitan, 2003: 89-90).

Terdapat 22 pasal UU Nomor 32 tahun 2002 yang diujimaterikan, yaitu:

  1. Pasal 7 ayat (2),
  2. Pasal 10 ayat (1) huruf g,
  3. Pasal 14 ayat (1),
  4. Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d,
  5. Pasal 16 ayat (1),
  6. Pasal 18 ayat (1),
  7. Pasal 19 huruf a,
  8. Pasal 20,
  9. Pasal 21 ayat (1),
  10. Pasal 22 ayat (2),
  11. Pasal 26 ayat (2) huruf a,
  12. Pasal 27 ayat (1) huruf a,
  13. Pasal 31 ayat (2,3 dan 4),
  14. Pasal 32 ayat (2),
  15. Pasal 33 ayat (4 dan 8),
  16. Pasal 34 ayat (5) huruf a,e,f
  17. Pasal 36 ayat (2),
  18. Pasal 44 ayat (1),
  19. Pasal 47,
  20. Pasal 55 ayat (1,2, dan 3),
  21. Pasal 60 ayat (3),
  22. Pasal 62 ayat (1 dan 2).

Di bawah ini dipaparkan mengenai kronologi sederhana proses judicial review UU Nomor 32/ 2002 tentang Penyiaran:

 

Kronologi Proses Judicial Review

UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

No

Tanggal

Tahapan

1 28 Desember 2002 UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran disahkan oleh Presiden RI waktu itu, Megawati Soekarnoputri
2 5 Maret 2003 Enam asosiasi industri penyiaran (IJTI, PRSSNI, PPPI, ATVSI, PERBUSI, KOMTEVE) mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung.
3 15 Oktober 2003 Surat permohonan judicial review bertanggal 12 Maret 2003 diterima kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK). Perbaikan permohonan tersebut diterima MK lagi pada 11 Nopember 2003.
4 5 Nopember 2003 Keterangan pemohon judicial review didengar MK.
5 28 Nopember 2003 MK menerima surat dan permohonan ad-informandum Indonesia Media Law and Policy Center (IMPLC).
6 9 Desember 2003 MK telah mendengar keterangan dari pemerintah.
7 8 Januari 2004 MK terima keterangan tertulis dari pemerintah.
8 21 Januari 2004
  • MK dengar klarifikasi dari pemerintah yang diwakili Menteri Komunikasi dan Informasi dan Menteri Kehakiman, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.
  • MK mendengar keterangan dari DPR yang diwakili Patrialis Akbar
9 11 Pebruari 2004 MK mendengar keterangan para ahli yang diajukan pemohon yaitu Prof. Dr. Abdul Muis dan Drs. K. R. M. T. Roy Suryo.
10 17 Pebruari 2004 MK menerima keterangan tertulis dari DPR.
11 22 Juli 2004 MK memutuskan keputusan perkara ini dalam rapat permusyawaratan hakim konstitusi.
12 28 Juli 2004 Keputusan dinyatakan oleh ketua dan anggota hakim konstitusi.

(sumber: diolah dari amar putusan MK No. 63 tahun 2004 tentang Penyiaran)

Setelah melewati beberapa proses di atas, akhirnya keluarlah keputusan terhadap permohonan peninjauan kembali UU Penyiaran No. 32/ 2002 melalui MK pada Juli 2004. Dalam keputusan itu, MK menolak sebagian besar pasal yang diajukan sejumlah asosiasi penyiaran untuk berubah. Dari 22 pasal yang diajukan, hanya dua pasal yang dikabulkan MK, yaitu pasal Pasal 44 ayat (1) yang sebelumnya menyatakan “Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita”, direvisi pada bagian anak kalimat “… atau terjadi sanggahan”. Kemudian pasal 62 ayat (1) dan (2) yang sebelumnya menyatakan [1] “Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dan [2] “Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah”, direvisi pada bagian anak kalimat “… KPI bersama …” (Amar Putusan MK no. 63 tahun 2004 tentang Penyiaran. Silahkan download Amar Putusan MK di box sebelah “Wadah Data Segala Rupa”, folder “Data Penyiaran”)

Dua pasal dikabulkan MK. Namun, satu pasal menyangkut persoalan fundamental bagi reformasi penyiaran di Indonesia. MK memutuskan, peranan KPI turut menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyiaran sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU Penyiaran, bertentangan dengan UUD 1945 (Sudibyo, 2009: 14).  Satu pasal itu amat vital bagi kehidupan KPI, menyangkut peran KPI sebagai regulator penyiaran. Keputusan itu memberikan keleluasaan bagi pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi untuk membuat regulasi turunan dari UU Penyiaran (PP) tanpa melibatkan KPI. Dampaknya, paket PP Penyiaran yang dibuat pemerintah tanpa melibatkan KPI, ditolak oleh KPI dan sejumlah PP tersebut diajukan KPI ke MA untuk ditinjau kembali. Terjadi ”perseteruan” antara KPI dan Depkominfo. Namun upaya KPI tersebut tidak menuai hasil. Permohonannya ditolak MK karena KPI dianggap tidak memiliki kedudukan hukum dalam kasus ini. Jadilah kasus itu dibekukan.

Episode selanjutnya selepas kekalahan tersebut, KPI hanya berwenang dalam bidang isi siaran. Mengenai bidang infrastruktur dan perizinan, posisi KPI berada di bawah pemerintah yang berfungsi sebagai pemberi rekomendasi dan keputusan berada di Menkominfo. Proses uji materi UU Penyiaran ini merupakan salah satu contoh, dari berbagai kasus di bidang lain selain penyiaran, kontestasi antara para kapitalis penyiaran, negara, dan masyarakat di akar rumput penggiat penyiaran.

Referensi:

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63 tahun 2004 tentang Penyiaran.

Pandjaitan, Hinca. et.al (ed.). 2003. Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia. Jakarta: Warta Global Indonesia.

Sudibyo, Agus. 2009. Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media. Jakarta: Kompas.


[1] Mengenai hal bersatunya asosiasi representasi kelas kapitalis penyiaran dengan asosiasi kelas pekerja penyiaran dalam satu barisan yang sama seolah memiliki kepentingan material yang sama (padahal terdapat kontradiksi kepentingan material antara dua kelas ini), akan dibahas pada tulisan selanjutnya.

Siaran Telepon: Sekilas Sejarah Awal Penyiaran

Juni 16, 2011 § 5 Komentar

Penyiaran selalu diidentikkan dengan radio dan televisi. Bahkan karena keidentikkannya dan kemelekatannya antara penyiaran dengan radio dan televisi, maka penyiaran seringkali langsung didefinisikan sebagai radio atau televisi. Maknanya hanya tinggal dipertukarkan antara dua istilah itu. Namun jika melihat fungsi radio secara umum sekarang ini sebagai sarana penghantar siaran hiburan musik, warta berita, atau pendidikan, kegiatan siaran ini sudah hadir sebelum ditemukannya perangkat radio yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Briggs dan Burke (2006: 179) mencatat bahwa pada akhir abad 19, fungsi radio yang seperti ini telah diaplikasikan melalui teknologi komunikasi sebelumnya, telepon. Telepon digunakan untuk suatu forum pendengar yang terpisah-pisah dan bukan komunikasi antar individu yang bersifat titik demi titik, antara satu orang dengan satu orang lainnya. Mereka juga mencatat bahwa di Hongaria penggunaan telepon sebagai hiburan sangat berkembang dengan Theodore Puskas sebagai pengembangnya.

 Theodore Puskas Theodore Puskas

Pada 1893 Puskas meresmikan suatu layanan Hirmondo Telefon di Budapest yang menawarkan pada para langganan apa yang akhirnya merupakan sistem siaran radio pertama di dunia. Dengan memberikan kepada para langganannya kawat-kawat panjang yang lentur dan dua buah alat pendengar yang bulat dan licin di rumah mereka, ia menyajikan suatu hal-hal yang dapat didengarkan para pelanggan seperti warta berita dan ringkasan isi surat kabar, laporan pasar bursa, ‘kuliah-kuliah’, berita olahraga, dan acara-acara opera. Terdapat juga acara mingguan untuk anak-anak, dan pendidikan bahasa Inggris, Italia, dan Prancis (Briggs dan Burke, 2006: 180). Dalam mengembangkan Hirmondo Telefon, Puskas yang pernah bekerja untuk perusahaan, dibantu oleh temannya yang cemerlang Nikola Tesla, seorang perintis listrik dan perintis penggunaannya.

Hirmondo Telefon

Pada awal kelahirannya, radio[1] justru tidak berperan seperti Hirmondo Telefon. Marconi yang dikenal sebagai penemu radio[2] justru melakukan percobaan (mencoba-coba) dan uji lapangan terhadap radio untuk kepentingan perkapalan (militer dan transportasi) seperti yang dilakukan Popoff di Rusia. Marconi tidak memiliki visi tentang radio sebagai alat untuk menyebarluaskan berita. Bahkan ia juga tidak pernah menggunakan istilah ‘radio’ (Briggs dan Burke, 2006: 187-8). Oleh karena itu, McQuail (1987: 15) menyebut bahwa penemuan radio ini pada mulanya merupakan teknologi yang mencari kegunaan, bukannya sesuatu yang lahir sebagai respon terhadap suatu kebutuhan pelayanan baru.

Namun dalam perkembangannya, radio yang mengadopsi fungsi-fungsi teknologi komunikasi terdahulu seperti telegraf dan telepon, “menemukan” fungsi-fungsi lainnya. Radio kemudian disebut sebagai telegraf nirkabel karena mengadopsi fungsi telegraf namun tanpa menggunakan kabel. Radio juga mulai masuk ke rumah tangga – rumah tangga di Amerika pada awal 1910-an, lalu kemudian digunakan untuk tujuan-tujuan militer pada awal abad 20. Sejarah radio berikutnya merupakan sejarah persaingan bisnis dan persaingan mendapatkan paten antar pengusaha radio (waktu itu masih dinamakan telegraf atau telepon nirkabel), juga perlawanan para pemilik radio amatir atas monopoli pemerintah serta persinggungan antara spektrum radio pertahanan (militer) dengan radio swasta.[3]

Penemuan teknologi komunikasi tanpa kabel ini, mendorong penemuan teknologi yang lebih mutakhir. John Logie Baird di Inggris dan Vladimir Zworkyn, seorang berkebangsaan Rusia yang pindah ke Amerika, adalah orang-orang berjasa yang menemukan sistem lensa kamera yang menjadi cikal bakal kelahiran televisi. Pada 1926, John Lagie Baird mendemonstrasikan untuk pertama kali gambar televisi di hadapan anggota The Royal Institution di laboratoriumnya di Frith Street.  Tahun 1936 kemudian berdiri stasiun televisi pertama di Alexander Palace, Inggris (Briggs dan Burke, 2006: 213-217).

Mengenai sejarah radio dan televisi ini, Raymond Williams yang dikutip McQuail (1987: 15-7) juga menyatakan hal yang serupa. Ia menyatakan bahwa radio dan televisi berbeda dengan jenis teknologi komunikasi terdahulu, radio dan televisi merupakan sistem yang dirancang terutama untuk kepentingan transmisi dan penerimaan yang merupakan proses abstrak. Radio pada mulanya hanya suatu teknologi biasa, sedangkan televisi dipandang sebagai “barang mainan” daripada suatu penemuan serius atau sesuatu yang memberikan sumbangan terhadap kehidupan sosial. Dalam hal ini, radio dan televisi lahir memanfaatkan media sebelumnya  seperti media cetak, film, dan rekaman musik. Radio dan televisi mulai dirasakan berfungsi efektif untuk pelayanan publik ketika ia mampu menyajikan informasi dan oengamatan kejadian secara langsung dari lokasi peristiwa. Dalam sejarahnya, radio dan televisi diwarnai ketatnya peraturan, pengendalian, dan pemberian izin oleh penguasa negara yang semula didasari pertimbangan kepentingan dari aspek teknis, kemudian berkembang menjadi kepentingan negara, masalah pembiayaan, dan akhirnya sebagai sebuah kebiasaan melembaga dalam negara. Hal ini terjadi karena radio dan televisi semakin memiliki fungsi politis dan ekonomis yang menyebabkan hubungan sangat erat dengan kepentingan penguasa negara dan kapitalis.

Daftar Pustaka

Briggs, Asa dan Peter Burke. 2006. Sejarah Sosial Media: Dari Guttenberg sampai Internet. Jakarta: YOI.

McQuail, Denis. 1987. Teori Komunikasi Masa: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga


[1] Pengembangan radio merupakan sejarah awal telekomunikasi nirkabel sekaligus puncak dari sejarah komunikasi abad 19. Sains di belakang nirkabel memiliki sejarah yang panjang. Seorang ilmuwan Inggris, James Clerk Maxwell (1831-1874) yang telah memformulasi pada 1864 persamaan matematis mendasar yang berkenaan dengan bidang elektromagnetik.  Maxwell menggunakan matematika untuk meramalkan bahwa terdapat gelombang yang mengarungi angkasa tanpa sarana penghantar  yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, meskipun tidak dapat dilihat atau dirasakan. Teori ini baru dibuktikan kebenarannya setelah Maxwell wafat oleh ilmuwan Jerman Heinrich Hertz (1857-1894). Oliver Lodge-lah (1851-1940) yang mendemonstrasikan gelombang-gelombang Hertzian di The Royal Institution pada 1895 yang kemudian gelombang tersebut disebut sebagai gelombang elektromagnetik dan kemudian digunakan Marconi untuk sistem radionya (Briggs dan Burke, 2006: 186).

[2] Guglielmo Marconi merupakan seorang berkebangsaan Italia yang datang ke London pada Pebruari 1896 dengan seperangkat alat tanpa kabel dan kemudian mendirikan perusahaan Wireless Telegraph and Signal Company pada 1897. Terdapat pula para perintis radio di negara-negara lain seperti A.S. Popoff (1859-1906) di Rusia, Edouard Branly (1844-1940) di Prancis, dan Augusto Righi (1850-1920) di Italia, sehingga ketika Marconi (1871-1937) tiba di Inggris pada Juni 1896 untuk mendemonstrasikan  apa yang dinamakannya “perbaikan dalam mentransmisikan impuls dan tanda-tanda listrik”, seorang penulis dalam The Quarterly Review menilai bahwa ‘Mr Marconi hanya memperkenalkan suatu cara lain untuk melakukan apa-apa saja yang telah dilakukannya di masa lalu’ (Briggs dan Burke, 2006: 187).

[3] Terdapat ungkapan menggelitik mengenai perlawanan pihak militer terhadap Perusahaan Marconi yang mendapat ‘Lisensi Umum’ dari kantor Pos melalui Wireless Telegraphy Act pada 1904 di Inggris. Wireless Telegraphy Board yang di dalamnya terdapat perwakilan militer yang kuat, menyatakan bahwa “siaran-siaran yang dilakukan Perusahaan Marconi tidak hanya menganggu pesan-pesan pertahanan, tapi juga mengubah arti nirkabel itu, yang semestinya menjadi ‘abdi umat manusia’ menjadi ‘sebuah mainan untuk menghibur anak-anak’”. Atas nasehat militer ini, izin siaran pun dicabut. Lebih jelas mengenai sejarah radio, lihat Assa Briggs dan Peter Burke. Sejarah Sosial Media: Dari Gutenberg sampai Internet, 2006, hal. 186-200.

Dari Revolusi, Monopoli Ideologi, ke Konglomerasi: Sekilas Sejarah Penyiaran di Indonesia

Juni 14, 2011 § Tinggalkan komentar

Kegiatan penyiaran di Indonesia dimulai awal abad 20, sekitar tahun 1920-an, yaitu sebelum Indonesia berdiri sebagai negara, ketika pemerintah kolonial membawa teknologi radio untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Kemudian, radio berperan dalam proses memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme. Teknologi televisi baru masuk ke Indonesia pada awal 1960-an untuk kepentingan propaganda ideologis pemerintahan saat itu. Hingga akhir 1980-an, penyiaran, baik radio maupun televisi, di Indonesia berada dalam genggaman negara yang waktu itu masih “kuat”. Akhir 1980-an, pemerintah Orde Baru mulai membuka keran liberalisasi dalam industri televisi karena beberapa alasan, salah satunya yaitu melemahnya keuangan negara Orde Baru akibat menurunnya harga minyak internasional di mana pendapatan dari minyak merupakan sumber utama pemasukkan bagi pemerintah Orde Baru saat itu. Sejarah penyiaran Indonesia merupakan sejarah radio dan televisi yang lahir pada era yang berbeda namun pada perjalanannya integral dengan kepentingan ekonomi politik penguasa negara Indonesia dari waktu ke waktu. Berikutnya dipaparkan sekilas sejarah penyiaran radio dan televisi di Indonesia secara terpisah untuk memahami latar belakang dan pola perkembangan sistem penyiaran kontemporer di Indonesia.

Dari Revolusi ke Konglomerasi: Sejarah Radio Siaran di Indonesia[1]

 

Zaman Hindia Belanda

Sejarah radio siaran di Indonesia dimulai sejak zaman Hindia Belanda yang teknologinya dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1911 dan dioperasikan pertama kali oleh Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Sabang, pulau di ujung utara Sumatera, pintu gerbang ke Selat Malaka. Fasilitas radio ini digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengatur lalu lintas kapal laut yang melintasi Selat malaka, jalur perdagangan yang sangat sibuk saat itu. Karena aplikasi militernya, di banyak bagian dunia termasuk di kawasan Hindia, hingga akhir Perang Dunia 1, mendengarkan sinyal radio dianggap illegal. Setelah Perang Dunia 1, saat peraturan-peraturan mulai longgar, berdiri radio pertama Bataviase Radiovereniging (BRV) atau Batavia Radio Society di Hindia Belanda (sebelum Indonesia merdeka) yang didirikan oleh sejumlah broadcaster amatir pada 16 Juni 1925 yang melakukan siarannya dari salah satu kamar Hotel des Indes di Batavia (sekarang Jakarta). BRV merupakan radio partikelir yang melakukan siarannya dalam bahasa Belanda. Sebelumnya, (Sen dan Hill, 2001: 94).

Kelahiran BRV menginspirasi berbagai kelompok masyarakat di Hindia Belanda untuk mendirikan perkumpulan-perkumpulan untuk menyelenggarakan radio siaran. Di antaranya kalangan pedagang asing yang memilih gelombangnya sendiri[2] dan mulailah mereka dengan siaran-siaran musik dan iklan. Pada 1934, mengudara siaran radio Netherlansche- Indische Radio Omroep Maataschapisj (NIROM) dengan programnya yang lengkap. Berdirinya NIROM bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan mengenai radio yaitu Radiowet Hindia Belanda. Melalui peraturan tersebut, NIROM mendapat lisensi untuk menyelenggarakan siaran radio di Hindia Belanda selama lima tahun. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa NIROM menjadi saluran siaran pemerintah juga dan sebagai imbalan, NIROM memperoleh iuran radio sebesar F 1,5 setiap bulannya dari setiap pemilik pesawat radio yang dipungut melalui pajak radio oleh Kantor Pos dan Telegraf. Dari situ NIROM berkembang dengan membangun stasiun relay dan sambungan telepon sendiri dengan sejumlah kota. Dengan demikian NIROM dapat mengadakan siaran langsung dari Semarang, Bandung, Surabaya, Yogya, maupun Solo (Sen dan Hill, 2001: 94; Suranto dan Haryanto, 2007: 11).

Selain BRV dan NIROM, juga berdiri radio siaran di berbagai kota seperti SRV di Solo, MAVRO di Yogyakarta, VORL di Bandung, CIRVO di Surabaya, EMRO di Madiun, dan lainnya. NIROM awalnya membantu pendirian radio-radio tersebut dan sebagai imbalannya NIROM mendapat bahan siaran dari radio-radio yang dibantu. Namun lama kelamaan NIROM merasa khawatir dengan keberadaan perkumpulan radio-radio itu yang akan mengancam keberadaan NIROM. NIROM berencana mengurangi subsidi bagi radio-radio itu mulai tahun 1937 dengan cara tidak me-relay siaran-siaran radio milik pribumi, kalaupun me-relay hanya sedikit sekali. Rencana NIROM itu terdengar perkumpulan radio-radio di luar NIROM. Kabar ini mengesalkan bagi radio-radio itu karena pencabutan subsidi berarti melemahkan badan-badan radio siaran yang bersangkutan. Langkah ini dimaksudkan NIROM untuk mematikan perkumpulan-perkumpulan siaran radio ketimuran (Suranto dan Haryanto, 2007: 12).

Oleh karena itu, pada 29 Maret 1937 atas usaha anggota Volksraad M. Sutarjo Kartohadikusumo dan seorang insinyur bernama IR. Sarsito Mangunkusumo, diselenggarakan pertemuan antara wakil-wakil radio ketimuran yang dihadiri oleh wakil Radio VORO Jakarta, VORL Bandung, MAVRO Yogyakarta, SRV Solo, dan CIRVO Surabaya. Pertemuan yang diselenggarakan di Bandung itu melahirkan Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) dengan ketuanya Sutarjo Kartohadikusumo. Tujuan PPRK itu bersifat “social kultureel” yaitu memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia. Pada 7 Mei 1937 atas usaha PPRK, diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintah untuk membicarakan hubungan PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan persetujuan bersama bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran dan NIROM menyelenggarakan segi tekniknya (Suranto dan Haryanto, 2007: 12).

 

Zaman Jepang

Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Pada saat itu, kegiatan semua radio siaran dihentikan. Kemudian Jepang menempatkan semua stasiun radio di bawah kontrol Departemen Propaganda dan Informasi, Sendenbu, yang membentuk Java Broadcasting Superintendent Bureau untuk mengawasi radio. Beberapa staf NHK (korporasi penyiaran Jepang) dikirim untuk mengelola delapan stasiun lokal milik Biro (Aiko Kurosawa yang dikutip Sen dan Hill, 2001: 95).

Sejak saat itu pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta, dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus yang bernama Honso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran yang berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabangnya bernama Hoso Kyoku di Bandung, Purwakarta, Yogya, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Hoso Kyoku memiliki kantor cabang bernama Shodanso yang mempersatukan semua bengkel atau pelayanan radio setempat sehingga semua reparasi pesawat radio langsung di bawah pengawasan pihak militer Jepang. Seluruh siaran diarahkan kepada kepentingan militer Jepang semata-mata (Suranto dan Haryanto, 2007: 12)[3].

 

Zaman Kemerdekaan

Setelah 14 Agustus 1945, ketika Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom nuklir oleh tentara sekutu, pasukan Jepang yang menduduki Hindia Belanda pun menyerah kepada tentara sekutu. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pribumi di Hindia mengonsolidasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Sebenarnya para pemuda akan menyiarkan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta, namun stasiun radio dijaga ketat oleh Jepang sejak 15 Agustus 1945. Sebuah pemancar gelap berhasil diusahakan dan tidak lama kemudian berkumandang radio siaran dengan station call Radio Indonesia Merdeka. Wakil Presiden Mohammad Hatta dan pemimpin-pemimpin lainnya mengadakan pidato radio yang ditujukan kepada rakyat Indonesia.[4] Di samping itu, diusahakan pula hubungan kawat dengan pemancar PTT di Bandung, yang terkuat pada waktu itu. Maka dengan berstudio di Sekolah Tinggi Kedokteran di Salemba Jakarta, memancarlah siaran luar negeri dengan panggilan “This is the voice of free Indonesia” (Suranto dan Haryanto, 2007: 13).

Pada 10 September 1945, pemimpin-pemimpin radio siaran dari seluruh Jawa berkumpul di Jakarta dan menuntut Jepang untuk menyerahkan semua stasiun radio beserta pemancar dan perlengkapannya kepada bangsa Indonesia. pemerintah Jepang menolaknya dengan alasan berbagai perangkat itu milik sekutu. Esoknya, 11 September 1945, para pemimpin radio memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi radio siaran dan menentukan tindakan yang akan diambil di daerah-daerah. Organisasi ini yang disebut sebagai Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai satu-satunya stasiun radio milik pemerintah dengan fungsi dasar menyuarakan kepentingan pemerintah dan negara. Di negara yang baru berdiri ini, radio menjadi alat komunikasi yang penting untuk digunakan secara luas di bidang pendidikan, terutama pendidikan politik, seperti mempersiapkan para calon pemilih untuk pemilu pertama tahun 1955 (Sen dan Hill, 2001: 96).

Seperti kita ketahui dari sejarah umum, dengan kalahnya Jepang, Belanda sebagai bekas penjajah Hindia Belanda, berusaha untuk menguasai kembali Negara Indonesia. Belanda membonceng tentara sekutu yang masuk ke Indonesia. Revolusi bersenjata kemudian timbul di Indonesia ketika Belanda berusaha mengukuhkan kembali kekuasaannya di Indonesia. perang udara pun terjadi antara RRI yang berada di Jalan Medan Merdeka 4 dengan NICA dengan Radio Resmi Indonesianya di Jalan Medan Merdeka 5. Ketegangan mencapai klimaks ketika Belanda melakukan aksi militernya pada 21 Juli 1947. Pada waktu Jakarta dan kota-kota besar lainnya dikuasai Belanda, pusat pemerintahan RI berada di Yogyakarta. Belanda mendirikan badan stasiun radio yang lebih luas dengan nama Stichting Radio Omroep in Overgangstijd (ROIO) (Suranto dan Haryanto, 2007: 13)

Perlawanan gerilya-gerilya Indonesia yang menguasai daerah-daerah di luar kota-kota besar telah menggentarkan Belanda. Situasi itu telah memungkinkan diadakannya Konferensi Meja Bundar di Belanda, yang menimbulkan kesepakatan, bahwa penyerahan kedaulatan RI akan dilakukan pada 27 Desember 1949. Perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu meningkat setelah Belanda melakukan aksi polisionil kedua pada 19 Desember 1948. Menjelang penyerahan kedaulatan itu orang-orang RRI bersama ROIO sama-sama mengadakan persetujuan untuk berfusi. Maka sejak 27 Desember 1049 radio siaran di Indonesia memakai station call Radio Republik Indonesia Serikat (RRIS), kecuali stasiun Yogyakarta tetap memakai station call Radio Republik Indonesia (RRI). Pada 15 Agustus pukul 08.05, Presiden Soekarno bahwa seluruh Indonesia sejak hari itu menjadi Negara Kesatuan dengan nama Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak itu pula radio siaran di Indonesia yang waktu itu meliputi 22 stasiun kembali dengan panggilam: “Di sini Radio Republik Indonesia” (Suranto dan Haryanto, 2007: 14)

Selain berperan pada proses penguatan nasionalisme pada awal-awal Indonesia berdiri, pada era ini pula radio dijadikan alat kontrol oleh pemerintah dengan memonopoli siaran. Sudibyo (2004: 326) mencatat bahwa sejak awal berdirinya, RRI mempunyai peran sentral sebagai stabilisator dan instrumen perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam setiap pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia, RRI selalu menjadi sarana strategis untuk mengabarkan pada khalayak bahwa pemberontakkan berhasil ditumpas, keamanan sudah stabil, kekuasaan bisa dikendalikan, dan rakyat diminta untuk tetap tenang dan selalu waspada.

Zaman Orde Baru

Pergeseran peta kekuasaan politik ekonomi di Indonesia pasca-65 turut memengaruhi radio sebagai industri dan medium politik dan budaya. Sudibyo (2004: 327) bahkan menyatakan bahwa radio (RRI)[5] berperan penting pada hampir seluruh pergeseran kekuasaan yang terjadi di negeri ini. Bukan hanya pada momentum kemerdekaan RI tahun 1945, namun juga pada pergumulan politik yang kemudian melahirkan rezim Orde Baru pada 1965-1969. Pada awal berdirinya Orde baru, RRI merupakan arena yang diperebutkan oleh PKI dan militer untuk menyiarkan propagandanya. RRI menjadi simbol kekuasaan yang diperebutkan pihak yang bertikai. Pada saat selanjutnya, RRI merupakan perangkat politik untuk memaksakan konsensus-konsensus politik pemerintah pusat dan daerah[6].

Peralihan pemerintahan Presiden Soekarno yang dikenal dengan Orde Lama ke pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal dengan Orde Baru ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi mereka yang memiliki hobi radio amatir[7] untuk mengadakan radio siaran. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1964, pada tahun 1970 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah. Dalam peraturan itu ditentukan bahwa radio siaran non pemerintah harus berfungsi sosial yaitu sebagai alat pendidik, penerangan, hiburan, bukan alat untuk kegiatan politik  (Suranto dan Haryanto, 2007:14).

Seiring dengan keputusan di atas, mulailah lahir fenomena radio swasta (sebelumnya dikenal sebagai radio siaran non pemerintah) yang dimotori oleh kalangan bisnis media di Jakarta.[8] Namun akomodasi yang dilakukan Orde Baru ini bersifat terbatas, karena di sisi lain peran politis radio swasta justru dikekang dengan berbagai regulasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, misalnya kewajiban radio swasta untuk me-relay berita RRI. Selain itu, sistem kepemilikkan yang terkonsentrasi pada segelintir pihak yang bermodal besar, beberapa di antaranya berhubungan dengan lingkaran modal dan kekuasaan Cendana, turut membentuk perkembangan radio sebagai industri budaya yang cenderung monopolistis. Hal ini dapat dilihat ketika anak pertama Presiden Soeharto, Siti Hardianti Rukmana (Tutut), memipin Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)[9], suatu asosiasi pengelola radio siaran swasta yang secara resmi diakui pemerintah. Anak pertama Presiden Soeharto ini menjadi ketua umum PRSSNI selama dua periode (1992-1995) dan (1995-1998). Tutut baru diganti pada Oktober 1998 setelah Soeharto turun dari kursi kepresidenan (Sudibyo, 2004).

 

Zaman Reformasi

Pada era ini, lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan pada Mei 1998 telah mengubah peta politik dan ekonomi di Indonesia. Kehidupan pers dan penyiaran yang pada era Orde Baru dikekang, pada era Reformasi mendapatkan kebebasannya.[10] Dalam dunia radio, kondisi tersebut tak lepas dari keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan Kabinet Presiden Habibie, Yunus Yosfiah. Pada 5 Juni 1998 Yunus mengeluarkan SK Menteri Penerangan Nomor 134/SK/Menpen/1998[11] tentang perubahan wajib relay siaran RRI, penggunaan bahasa siaran, bahan siaran, dan penyelenggaraan siaran berita oleh radio siaran non RRI. Menurut Yunus, pertimbangan keluarnya keputusan tersebut untuk memberdayakan dan meningkatkan peranan profesional radio siaran non RRI dalam menyampaikan informasi, pendidikan, dan hiburan (Suranto dan Haryanto, 2007: 16).

Bagi para pemodal, berkembangnya ruang gerak kebebasan pers membuka peluang investasi di bidang media. Kalau sebelumnya bisnis media generasi pertama didominasi oleh pengusaha berlatar belakang jurnalis, memasuki paruh kedua 1980-an diwarnai dengan masuknya sejumlah pengusaha ke dalam industri media yang memanfaatkan momentum keterbukaan politik. Sosok pengusaha yang tampil saat itu antara lain Soetrisno Bachir dengan kelompok Ika Muda-nya atau Aburizal Bakrie dengan Bakrie Media-nya. Momentum gerakan reformasi politik yang memperbesar ruang bagi kebebasan pers ini menarik para investor untuk masuk dalam bisnis radio. Selain pebisnis radio lama yang semakin mengokohkan bisnis radionya seperti Malik Syafei dengan Masima Corporation, muncul pula Erick Tohir dengan grup Mahaka Media yang mulai masuk bisnis radio dengan mengakuisisi Radio One dan Jak FM. Juga Hary Tanusudibyo dengan MNC yang mengembangkan jaringan radio Trijaya Network, Radio Dangdut TPI, dan Women Radio. Juga Fachri Muhammad dengan jaringan SMART FM.[12] Sejarah radio yang pada awalnya berjuang merebut kemerdekaan, kini perjuangan radio bergeser menjadi perjuangan merebut iklan.

 

 

Monopoli Ideologi, Privatisasi Sebatas Kroni, dan Oligopoli: Sekilas Sejarah Pertelevisian di Indonesia[13]

Sejarah pertelevisian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang menjadi satu-satunya stasiun televisi di Indonesia hingga akhir dekade 1980-an. Sejarah itu dimulai ketika Republik ini berulang tahun yang ke tujuh belas pada 17 Agustus 1962. Pada saat itu TVRI untuk pertama kalinya beroperasi. Siaran pertama TVRI waktu itu adalah peristiwa peringatan ulang tahun Republik Indonesia ke tujuh belas di Istana Merdeka, Jakarta. TVRI merupakan bagian dari proyek “mercusuar” pemerintahan Soekarno yang menempatkan gengsi bangsa di mata dunia luar sebagai prioritas utama, melebihi kebutuhan-kebutuhan riil bangsa yang lain. Melalui momentum Asian Games IV di mana Jakarta dipercaya sebagai tuan rumah, proyek ini dimulai[14] (Sudibyo, 2004: 280).

Pada awal berdirinya di negara yang masih muda ini, TVRI berperan sentral dalam proses komunikasi politik pemerintah. TVRI pertama-tama merupakan medium untuk mempromosikan program-program pemerintah, memperteguh konsensus nasional tentang budaya nasional, pentingnya pembangunan, tertib hukum, dan menjaga kemurnian identitas bangsa. Kitley (2003: 3) menyatakan bahwa hal semacam ini merupakan ciri umum negara-negara di Asia Tenggara bekas jajahan negara-negara Barat.[15] TVRI merupakan medium propaganda politik ke luar dan dalam negeri, serta medium konsolidasi kekuasaan dan monopoli informasi oleh pemegang kekuasaan.

Memasuki era Orde Baru, kedudukan televisi (TVRI) tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya ketika Soekarno berkuasa, televisi merupakan alat kekuasaan yang berfungsi menopang kekuasaan itu sendiri. Yang berbeda hanya landasan ideologis pada masing-masing rezim tersebut.[16] Pada era Orde Baru, TVRI berperan membantu pemerintah dalam pembangunan nasional. Tugas spesifik media massa, disebutkan oleh Presiden Soeharto ketika dalam acara peresmian TVRI Pusat, 24 Agustus 1982, adalah untuk membangkitkan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, mengonsolidasikan kesatuan dan persatuan bangsa, memperkuat jati diri dan kebudayaan nasional, dan mendorong pastisipasi masyarakat dalam pembangunan (Kitley, 2001: 42-43). Kemiripan peran televisi pada dua rezim penguasa ini menunjukkan peran televisi yang sangat vital dalam memelihara struktur kekuasaan yang sedang berlangsung. Oleh karena perannya yang sangat vital itu, maka diterapkanlah regulasi yang sangat ketat pada televisi.[17]

Karakter TVRI sebagai alat kekuasaan dapat dilihat dari beberapa gejala. Sudibyo (2004: 283-292) mengidentifikasi beberapa gejala tersebut, seperti orientasi pemberitaan, problem independensi, dan inkonsistensi status TVRI.  Pada pemberitaan, TVRI hanya terfokus pada kegiatan lembaga-lembaga elit dan politikus. Sumber berita yang digunakan TVRI sangat terbatas dan eksklusif seperti presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat teras militer, dan pejabat tinggi pemerintah. Pemberitaan TVRI demikian identik dengan ritual-ritual pembangunan khas Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari studi yang pernah dilakukan Sumita Tobing. Studi itu menunjukkan bahwa genre pemberitaan TVRI dalam beberapa puluh tahun terakhir tetap bertahan dengan pola dan muatan seremonial. Studi Sumita Tobing tentang isi :berita pembangunan” dalam acara “Berita Nusantara”, “Berita Nasional”, dan “Dunia Dalam Berita” selama 14 hari pada 1990, menunjukkan bahwa berita pembangunan mencapai 54,7 persen dari total berita.

Selain problem pemberitaan, TVRI juga mengalami problem independensi. Sejak didirikan, TVRI dijadikan proyek subyektivitas Soekarno. TVRI tidak beroperasi sebagaimana layaknya lembaga penyiaran publik yang lahir atas inisiatif-inisiatif dari bawah dan berangkat dari kebutuhan-kebutuhan berbasis publik atau komunitas. Pada Orde baru, seperti yang telah disinggung sebelumnya, TVRI juga merupakan alat kekuasaan yang tidak pernah dapat menjadi mandiri tanpa intervensi pemerintah. Hal ini dapat dilihat ketika Soeharto menyerukan dihentikannya iklan di TVRI pada 5 Januari 1981 untuk mengakomodasi kritik atas budaya konsumerisme yang dipengaruhi oleh penayangan iklan secara massif di televisi, terutama dari kelompok Islam. Hal ini disinyalir sebagai upaya Soeharto dalam merangkul kelompok Islam untuk kepentingan Pemilu 1982 (Sudibyo, 2004: 286-7; Sen dan Hill, 2001: 132).

Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, upaya intervensi kekuasaan terhadap TVRI juga dapat dilihat pada problem status TVRI. Sejak awal terdapat inkonsistensi mengenai landasan hukum status TVRI. Salah satu contoh masalah inkonsistensi tersebut adalah pengaturan penyiaran televisi sebagai monopoli TVRI berbentuk hukum Yayasan yang modalnya merupakan kekayaan negara yang terpisah.[18] Hal ini dianggap kurang tepat karena Yayasan bermakna swasta bukan negara, sehingga Yayasan TVRI tidak tepat dipahami sebagai bagian dari kekayaan negara. Contoh lain lagi adalah kedudukan Presiden sebagai ketua pada yayasan ini. Dalam pasal 9 dan pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1963 disebutkan Pimpinan TVRI terdiri dari Pemimpin Umum dan Direksi. Pimpinan Umum diketuai oleh Presiden dengan dibantu oleh suaru Staf Presiden urusan TVRI. Pengaturan ini bertentangan dengan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam UUD 1945 (Pandjaitan, 1999: 14).[19] Inkonsistensi status TVRI ini kental dengan nuansa intervensi kekuasaan.

Pada aras yang berbeda, Kitley, yang memandang status TVRI dari definisi dan esensi pembagian ragam lembaga penyiaran modern (seperti lembaga penyiaran publik, swasta, dan komunitas), melihat bahwa TVRI memiliki status yang blasteran antara lembaga penyiaran publik dan swasta. TVRI sebagai penyiaran publik dapat dilihat dari tujuan siaran TVRI yaitu melayani masyarakat, walaupun tidak lahir dari bawah, dan kental watak paternalistiknya. TVRI sebagai lembaga komersial dapat dilihat dari penerimaannya dari iklan yang muncul sejak Maret 1963. Dua karakter yang tergabung dalam satu lembaga ini yang dinilai Kitley sebagai blasteran dan bermasalah, juga menjadi sumber kritik, gangguan birokratis, dan menghalangi kerja profesional (Sudibyo, 2004: 291-2).

Keberadaan TVRI sebagai satu-satunya lembaga penyiaran televisi dan sarana monopoli informasi dan ideologi pemerintah, bertahan hingga akhir dekade 1980-an. Pemerintah mulai membuka pintu bagi perkembangan televisi swasta. Menurut pihak pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko, hal ini dilakukan untuk memerangi infiltrasi artefak-artefak budaya asing yang begitu gencar masuk ke dalam negeri pada era itu. Pemerintah saat itu merasa tidak mampu sendirian menghadapi terpaan pengaruh budaya asing sehingga perlu didirikan televisi-televisi swasta baru yang diharapkan akan lebih banyak mengeksplorasi budaya nasional (Sudibyo, 2004: 293).

Namun menurut Soesastro dan MacIntyre yang dikutip Kitley (2001: 361), deregulasi itu sesungguhnya lebih disebabkan faktor-faktor desakan ekonomi global dibanding alasan-alasan ideologis. Turunnya harga minyak dunia pada pertengahan dekade 1980-an setelah sebelumnya pada dekade 1970-an mengalami boom harga minyak, membuat pemasukkan Indonesia dari minyak menurun drastis. Hal ini membuat pemerintah mengadopsi kebijakan yang pro-pasar (market regulation) akibat tekanan kapitalisme global. Pemerintah pun tak kuasa melakukan liberalisasi di bidang media penyiaran. Namun liberalisasi yang dilakukan ini tidak untuk kepentingan publik seperti yang dinyatakan Kitley dalam artikelnya “Civil Society in Charge?: Television and The Public Sphere in Indonesia after Reformasi”:

But this was in no way a liberalisation of the public sphere. Licences were issued without any public tender process and were awarded to close family or cronies of the Soeharto family. In addition, the new channels were prevented from contributing significantly to public critical debate by regulations which required them to relay TVRI news bulletins and other state broadcasts, and forbade them to produce their own news. The new channels were expected to complement, not challenge, the normative work of the state broadcaster TVRI. Their legal status reinforced their dependent position (Kitley dalam Kitley, 2003: 103).

Deregulasi dan privatisasi yang walaupun terbatas pada kroni Soeharto ini[20], pada prosesnya menimbulkan persaingan antara TVRI dengan para stasiun televisi swasta. Kemunculan televisi swasta secara perlahan tapi signifikan, telah mengubah peran dan posisi TVRI. Jika sebelumnya TVRI menjadi satu-satunya saluran yang memediasi budaya nasional resmi, TVRI kemudian harus bersanding dengan lima stasiun televisi lain yang perlahan-lahan turut menghancurkan konstruksi pemersatu budaya resmi yang telah dihadirkan TVRI sejak sekian lama (Sudibyo, 2004: 294-5).

Perkembangan pertelevisian selanjutnya, yaitu pada era Reformasi, secara substansi tidak jauh berbeda dengan akhir era Orde baru. Walaupun pada era ini telah lahir Undang-Undang (UU) Penyiaran baru Nomor 32 tahun 2002, hasil revisi dari Undang-Undang Penyiaran sebelumnya Nomor 24 Tahun 1997, namun kondisi industri penyiaran khususnya televisi, masih tetap sama. Masih dikuasai oleh beberapa gelintir elit pengusaha. UU Penyiaran yang baru ini bisa dikatakan memang jauh lebih demokratis dibanding UU Penyiaran sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan diakuinya empat macam lembaga penyiaran seperti lembaga penyiaran publik, komunitas, swasta, dan berlangganan, juga didirikannya lembaga independen perwakilan publik sebagai regulator sistem penyiaran. Namun pada aplikasi dan prosesnya, UU yang demokratis itu mendapat resistensi dari para pengusaha penyiaran. Konsentrasi kepemilikkan media penyiaran dan mengakibatkan keseragaman konten penyiaran merupakan hal yang sepertinya wajar dan sulit untuk diurai.

 

Daftar Pustaka

Kitley, Philip. 2003. “Civil society in charge?: Television and the public sphere in Indonesia after Reformasi”, dalam Philip Kitley (ed.), Television, Regulation, and Civil Society in Asia. London: RoutledgeCurzon.

Pandjaitan, Hinca. 1999. Memasung Televisi. Jakarta: ISAI.

Sen, Krishna dan David T. Hill. 2001. Media, Budaya, dan Politik di Indonesia. Jakarta: ISAI.

Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LKiS.

Suranto, Hanif dan Ignatius Haryanto. 2007. Demokratisasi di Udara: Peta Kepemilikan Radio dan Dampaknya Bagi Demokratisasi. Jakarta: Lembaga  Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).

 


[1] Mengenai sejarah radio di Indonesia, Krishna Sen dan David T. Hill menuliskan dalam bukunya Media, Budaya, dan Politik di Indonesia (2001: 93), bahwa dalam studi tentang kebudayaan dan komunikasi sangat sedikit perhatian akademisi terhadap radio dibanding media cetak, televisi, dan internet. Hal ini juga dikonfirmasi Rusdi Marpaung selaku direktur eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) waktu itu dalam kata pengantar buku Demokratisasi di Udara: Peta Kepemilikkan Radio dan Dampaknya bagi Demokratisasi (2007: ix) yang menyatakan bahwa dalam setiap perbincangan dan perdebatan tentang media di Indonesia, pembahasan soal kondisi, posisi, dan peran radio selalu luput dari perhatian dalam keseluruhan proses transisi menuju demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari sulitnya ditemui catatan, penelitian, dan penerbitan buku tentang radio. Untuk referensi publikasi riset tentang radio di Indonesia dapat dilihat di Sen dan Hill. Media, Budaya, dan Politik di Indonesia, 2001, hal. 119, catatan kaki nomor 1.

[2] Saat itu belum ada ketentuan alokasi frekuensi. Pemerintah Hindia Belanda sebenarnya juga tengah menyiapkan berdirinya radio siaran yang akan dikelola pemerintah sendiri dan sedang memesan sebuah pemancar radio dari Amerika. Namun usaha pemerintah Hindia Belanda kalah kuat dengan semangat usaha partikelir dan akhirnya rencana pendirian radio pemerintah itu tidak terwujud (Suranto dan Haryanto, 2007: 11)

[3] Mengenai kutipan dari Suranto dan Haryanto tentang sejarah radio sejak Zaman Jepang hingga Orde Baru, mereka menutip dari Onong Uchjana Effendy, Radio  Siaran Teori dan Parktek, CV. Mandar Maju, Bandung, 1979.

[4] Mengenai fakta sejarah penyiaran pidato proklamasi melalui radio, terdapat beberapa versi. Radio siaran yang masih dikuasai kempetai Jepang pada pertengahan Agustus 1945, membuat penyiaran pidato proklamasi kemerdekaan RI sulit dilakukan. Hal ini membuat kaum republiken mencari cara agar penyiaran itu dapat dilakukan. Akhirnya kaum republiken dapat menghindari kontrol Jepang terhadap stasiun Hoso Kyoku di Jakarta dan menyiarkan pernyatan kemerdekaan yang dibacakan Soekarno pada pagi sebelumnya. Namun terdapat beberapa versi kapan tepatnya waktu penyiaran pidato proklamasi itu (Sen dan Hill, 2001: 95. Lihat catatan kaki no. 4).

[5] Sampai akhir 1966, RRI merupakan satu-satunya radio siaran di Indonesia, radio siaran yang dimilikki dan dikuasai pemerintah (Suranto dan Haryanto, 2007: 14).

[6] Jennifer Lindsay yang dikutip Sudibyo (2004: 328) mencatat pada paruh 1970-an, RRI menyubordinasi sebanyak 147 stasiun radio di kota-kota kabupaten yang biasa disebut Radio Siaran Pmerintah daerah (RSPD) atau Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) yang diharuskan me-relay program-program RRI tanpa perubahan dan koreksi. Keharusan ini sebenarnya bertentangan dengan gagasan awal berdirinya RSPD dan RKPD yang merupakan suatu ruang otonom yang dimiliki (pemerintah) daerah dalam memformulasikan materi siarannya sendiri yang selaras dengan konteks kebutuhan daerah.

[7] Radio amatir adalah seperangkat pemancar radio yang digunakan oleh seorang penggemar untuk berhubungan dengan penggemar lainnya. sifatnya “two way traffic communication” dalam bentuk percakapan. Jadi radio amatir tidak mengadakan programa dalam bentuk siaran kesenian, sandiwara, warta berita, dan lainnya. hanya percakapan saja (Suranto dan Haryanto, 2007:14)

[8] Hingga 14 Oktober 1999, pemerintah telah mengeluarkan 1070 izin baru untuk radio siaran swasta. Padahal hingga 1995/ 1996, perkembangan radio swasta dapat dikatakan lambat. Pada akhir 1974 jumlah radio swasta di seluruh Indonesia sebanyak 330 stasiun. Pada 1982/ 1983 meningkat menjadi 405 stasiun. Di awal 1990 jumlahnya menjadi 449 stasiun, di antaranya 403 stasiun mengudara pada gelombang AM dan 46 pada gelombang FM, kesemuanya tersebar di 23 propinsi. Pada 1995/ 1996 terdapat 780 radio siaran swasta komersial, 4 radio siaran swasta non komersial, 133 stasiun radio daerah, dan 4 radio departemen. Tahun 1996/ 1997 radio siaran swasta komersial meningkat menjadi 829 buah dan 7 buah radio milik ABRI/ TNI, sedangkan yang lain tetap  (Suranto dan Haryanto, 2007:14; Sudibyo, 2004: 329).

[9] Awalnya kepanjangan PRSSNI adalah Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia. PRSSNI terbentuk pada Desember 1974 dengan tujuan memajukan siaran radio swasta di Indonesia dan membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan di bidang informasi pendidikan dan sosial budaya. Meski awalnya dilatarbelakangi kepentingan bisnis semata, PRSSNI pada akhirnya tak bisa menghindari tarikan-tarikan politik. Terlebih setelah turun Surak Keputusan (SK) Menteri Penerangan yang menegaskan peran PRSSNI dalam membantu oemerintah dalam pembinaan dan pengawasan radio siaran swasta di Indonesia. PRSSNI menjadi alat pemerintah untuk mengontrol radio-radio swasta sehingga tidak bisa melakukan praktik-praktik jurnalistik yang merugikan kepentingan dan citra pemerintah (Sudibyo, 2004:330).

[10] Mengenai proses jatuh rezim Orde Baru dan peran media di dalamnya, lihat Dedy N Hidayat et.al. 2000. Pers Dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[11] Secara singkat isi SK tersebut adalah, pertama, radio siaran non RRI diwajibkan me-relay 3 kali siaran berita sentral RRI dan 1 siaran RRI regional/ daerah. Ini memangkas kewajiban relay dari sebelumnya sebanyak 13 kali. Kedua, radio siaran non RRI diizinkan membuat dan menyiarkan berita sendiri. Dalam melaksanakan siaran berita sendiri, radio siaran harus berpedoman pada kode etik siaran dan kode etik jurnalistik. Ketiga, bahan siaran yang berasal dari luar negeri dapat digunakan oleh radio siaran tanpa memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film melalui Direktur Radio. Dengan dikeluarkannya SK tersebut maka ketentuan-ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan tersebut dinyatakan tidak lagi berlaku (“Relai RRI Dipangkas”, Eksponen, Minggu 11 Juni 1998 dalam Suranto dan Haryanto, 2007: 16).

[12] Mengenai sejarah industri radio (radio swasta) di Indonesia lihat Agus Sudibyo. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LKiS. Hal. 159-222); Hanif Suranto dan Ignatius Haryanto. 2007. Demokratisasi di Udara: Peta Kepemilikkan Radio dan Dampaknya bagi Demokratisasi. Jakarta: LSPP. Hal. 19-26.

[13] Mengenai sejarah televisi yang lebih rinci di Indonesia, Agus Sudibyo, Krishna Sen, dan David Hill merujuk pada tesis PhD Philip Kitley di Murdoch University pada 1997, Television, Nation, and Culture in Indonesia, yang sudah dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca, LSPP-ISAI, PT Media Lintas Inti Nusantara, 2001.

[14] Usulan untuk memperkenalkan televisi sudah dimulai sejak 1953 oleh Departemen Penerangan yang didorong oleh perusahaan-perusahaan Amerika, Inggris, Jerman, Jepang yang berlomba-lomba menjual produk televisinya (Sen dan Hill, 2001: 126).

[15] Kitley menyatakan bahwa terdapat dua karakter dalam sejarah kelahiran penyiaran radio dan televisi di negara-negara Asia. Di negara-negara Asia Pasifik yang memiliki hubungan ekonomi dengan Amerika yang juga memiliki kebijakan Anti-Komunis (seperti Filipina, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang), televisi yang didirikan pada awal 1950-an menunjukkan karakternya yang komersial. Sedangkan di negara-negara Asia Pasifik bekas jajahan di Asia Tenggara, televisi dibangun sebagai elemen sentral dalam proses pembangunan politik dan budaya bangsa (nation-building). Di Malaysia, Singapura, dan Indonesia  nation-building merupakan motivasi utama untuk menciptakan televisi negara yang diatur secara sentralistik (Kitley, 2003: 3-4).

[16] Pada era Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno, pers maupun penyiaran diarahkan untuk menjadi progresif untuk mencapai masyarakat Sosialis. Sedangkan pada era Orde Baru pers diarahkan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan (paham developmentalisme) dengan menciptakan stabilitas nasional dengan melakukan reasosiasi dengan negara-negara barat (kapitalis). Hal ini dapat dilihat pada bagian Pendahuluan Undang-Undang (UU) Pokok Pers tahun 1966, tertulis bahwa pertimbangan penciptaan  UU Pokok Pers adalah agar pers “memenuhi fungsinya secara optimal menuju materialisme Pers Sosialis Pancasila”. Memang terdapat pertentangan di UU ini karena di pasal 2 UU ini melarang pemberitaan yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Komunisme, Marxisme , dan Leninisme. Pertentangan terjadi karena UU dibuat pada masa transisi politik dengan kepemimpinan ganda, Soekarno dan Soeharto (lihat Yasuo Hanazaki. 1998. Pers Terjebak. Jakarta: ISAI. hal. 42). Begitu juga dengan penyiaran, merujuk pada Konsiderans Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1963, terdapat tiga dasar pertimbangan pembentukan Yayasan TVRI, yaitu, pertama, diyakini dalam penyelesaian Revolusi Indonesia yang multikompleks, revolusi dalam bidang rohaniah/ sipiritual dan jasmaniah/ fisik merupakan unsur-unsur pokok pembentukan manusia sosialis Indonesia. Kedua, televisi diyakini sebagai alat komunikasi massa yang sangat diperlukan dalam revolusi rohaniah dan fisik, dalam pembinaan bangsa dan negara yang masih berada dalam permulaan perkembangannya, sehingga diperlukan perencanaan program dan pengawasan yang lebih intensif sehingga tercapai daya gerak dan daya guna yang sesuai dengan kebutuhan revolusi multikompleks kita. Ketiga, didasari asas-asas penatalaksanaan perlu disesuaikan dengan strategi dasar ekonomi Indonesia yang termaktub dalam deklarasi ekonomi RI tahun 1963 (Pandjaitan, 1999: 3).

[17] Mengenai sejarah perundang-undangan yang mengatur televisi lihat Hinca Pandjaitan. 1999. Memasung Televisi. Jakarta: ISAI.

[18] Lihat Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1963.

[19] Lebih jelas mengenai permasalahan landasan status hukum TVRI ketika awal berdiri, lihat Hinca Pandjaitan. 1999. Memasung Televisi. Jakarta: ISAI. hal 12-6.

[20] Mengenai privatisasi industri televisi berbasis kroni lihat Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LKiS, hal 13-20.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Januari 11, 2011 § 1 Komentar

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG

PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a ) bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

c) bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

d) bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;

e) bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

f) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan membentuk Undang-undang tentang Penyiaran yang baru;

 

Mengingat : 1. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-

Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);

9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

 

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

 

 

2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

3. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

4. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

5. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

6. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

7. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

8. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

9. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional.

12. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.

13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

 

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Pasal 4

(1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk :

a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;

c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;

e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;

f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;

g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;

h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;

i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;

j. memajukan kebudayaan nasional.

 

BAB III

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

(1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.

(2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.

(4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Bagian Kedua

Komisi Penyiaran Indonesia

Pasal 7

(1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.

(2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

(3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.

(4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 8

(1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

(2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:

a. menetapkan standar program siaran;

b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;

c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

 

 

d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

 

(3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;

b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;

d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan

f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

 

Pasal 9

(1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.

(2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

(6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;

g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilik-an media massa;

h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;

 

 

i. bukan pejabat pemerintah; dan

j. nonpartisan.

 

(2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

(3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

(4) Anggota KPI berhenti karena:

a. masa jabatan berakhir;

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

(1) Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

(2) Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

Bagian Ketiga

Jasa Penyiaran

Pasal 13

(1) Jasa penyiaran terdiri atas:

a. jasa penyiaran radio; dan

b. jasa penyiaran televisi.

(2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselengga-rakan oleh:

a. Lembaga Penyiaran Publik;

b. Lembaga Penyiaran Swasta;

c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan

d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Bagian Keempat

Lembaga Penyiaran Publik

Pasal 14

(1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

(2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.

(3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.

(4) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

(6) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.

(7) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.

(8) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(9) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 15

(1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :

a. iuran penyiaran;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. sumbangan masyarakat;

d. siaran iklan; dan

e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

(2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Bagian Kelima

Lembaga Penyiaran Swasta

Pasal 16

(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

(2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Pasal 17

(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

(2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.

(3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Pasal 18

(1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.

(2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.

(3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 19

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:

a. siaran iklan; dan/atau

b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 20

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Bagian Keenam

Lembaga Penyiaran Komunitas

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan :

a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan

b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggam-barkan identitas bangsa.

 

(3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:

a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;

b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan

c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

 

Pasal 22

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.

(2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

Pasal 24

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.

(2) Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

 

Bagian Ketujuh

Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 25

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

Pasal 26

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;

b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan

c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.

 

(2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Ber-langganan harus:

a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;

b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan

c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.

 

(3) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari :

a. iuran berlangganan; dan

b. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

 

Pasal 27

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik Indonesia;

b. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;

 

 

c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;

d. menggunakan satelit yang mempunyai landing right di Indonesia; dan

e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

 

Pasal 28

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan

b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

 

Pasal 29

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

 

Bagian Kedelapan

Lembaga Penyiaran Asing

Pasal 30

(1) Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.

(2) Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

 

Bagian Kesembilan

Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran

Pasal 31

(1) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.

(2) Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

(5) Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut.

(6) Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada.

 

Bagian Kesepuluh

Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan

Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran

(1) Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Bagian Kesebelas

Perizinan

Pasal 33

(1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

(2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

(3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.

(4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;

b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;

c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan

d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

 

(5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.

(6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.

(7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 34

(1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:

a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

 

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.

(3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

(5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :

a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;

b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;

c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;

d. dipindahtangankan kepada pihak lain;

e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau

f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

(6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

 

BAB IV

PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Pertama

Isi Siaran

Pasal 35

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 36

(1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

(2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.

(3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu

yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

(4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

(5) Isi siaran dilarang :

a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau

c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Bagian Kedua

Bahasa Siaran

Pasal 37

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 38

(1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.

(2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Pasal 39

(1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.

(2) Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

(3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

 

Bagian Ketiga

Relai dan Siaran Bersama

Pasal 40

(1) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.

(2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.

(3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya dibatasi.

(4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau mata acara pilihan.

Pasal 41

Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

Bagian Keempat

Kegiatan Jurnalistik

Pasal 42

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Hak Siar

Pasal 43

(1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.

(2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.

(3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.

(4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Ralat Siaran

Pasal 44

(1) Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.

(2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

(3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh

Arsip Siaran

Pasal 45

(1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.

(2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Siaran Iklan

Pasal 46

(1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.

(2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

(3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;

b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;

c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;

d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau

e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

 

(4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.

(5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.

(6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

(7) Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.

(8) Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.

(9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.

(10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.

(11) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

 

Bagian Kesembilan

Sensor Isi Siaran

Pasal 47

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

BAB V

PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Pasal 48

(1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.

(2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada :

a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.

 

(3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.

(4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;

b. rasa hormat terhadap hal pribadi;

c. kesopanan dan kesusilaan;

d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;

e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;

f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;

g. penyiaran program dalam bahasa asing;

h. ketepatan dan kenetralan program berita;

i. siaran langsung; dan

j. siaran iklan.

 

(5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Pasal 49

KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 50

1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.

2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanyapelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.

3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.

4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.

5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

 

Pasal 51

1) KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.

2) Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

 

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.

2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.

3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

 

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

1) KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2) KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

 

Pasal 54

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a) teguran tertulis;

b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;

c) pembatasan durasi dan waktu siaran;

d) denda administratif;

e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;

f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;

g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

 

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 56

1) Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2) Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

 

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);

b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);

c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);

e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

 

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);

d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.

2) Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkannya Undang-undang ini.

3) Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

1) KPI harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini.

2) Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh Pemerintah atas usulan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

 

Pasal 62

1) Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

 

Pasal 63

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG

PENYIARAN

UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.

Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran.

Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;

2. penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;

3. memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;

4. mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;

5. lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;

6. penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;

7. pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pola jaringan yang adil dan terpadu adalah pencerminan adanya keseimbangan informasi antardaerah serta antara daerah dan pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan diawasi adalah pelaksanaan tugas KPI dipantau dan dikontrol agar sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pedoman perilaku penyiaran tersebut diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mengawasi pelaksanaan peraturan adalah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI.

Huruf d

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud memberikan kesempatan kepemilikan saham adalah pada saat-saat penjualan saham kepada publik.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan komunitasnya adalah komunitas yang berada dalam wilayah jangkauan daya pancar stasiun komunitas yang diizinkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kode etik adalah pedoman perilaku penyelenggaraan penyiaran komunitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan diutamakan ialah diberikan prioritas kepada masyarakat di daerah itu atau yang berasal dari daerah itu. Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun hanya dapat diberikan kepada pihak dari luar daerah apabila masyarakat setempat tidak ada yang berminat.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mata acara siaran yang berasal dari luar negeri diutamakan berkaitan dengan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga, serta hiburan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan harus diberi teks bahasa Indonesia, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Ayat (2)

Pengaturan tentang film yang boleh disiarkan melalui media televisi disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang perfilman.

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembatasan jenis siaran acara tetap adalah acara siaran warta berita, siaran musik yang penampilan tidak pantas, dan acara siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan sumber daya dalam negeri adalah pemeran dan latar belakang produk iklan, bersumber dari dalam negeri.

Pasal 47

Tanda lulus sensor yang dimaksud dalam Pasal ini, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hak jawab pada ayat ini sudah termasuk di dalamnya hak koreksi dan hak pembetulan atas kesalahan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemantauan Lembaga Penyiaran adalah melakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan siaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran.

Yang dimaksud dengan kegiatan literasi adalah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kepada Presiden mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan titik berat pada aspek administrasi dan keuangan; laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meliputi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kepada Gubernur mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan titik berat pada aspek administrasi dan keuangan; laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi meliputi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI Daerah.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4252

Penyiaran Kembali Dirampas Negara

Januari 11, 2011 § 3 Komentar

Runtuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998, yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan Republik Indonesia, mengawali babak baru dalam proses demokratisasi di Indonesia, termasuk demokratisasi pada ranah penyiaran. Pers yang pada rezim Orde Baru selalu diupayakan pemerintah sebagai bagian dari ideological state apparatus, juga turut andil dalam proses peruntuhan hegemoni rezim Orde Baru ini.[1]

Sebelumnya, media penyiaran di Indonesia dipasung oleh pemerintah rezim Orde Baru. Sikap pemerintah Orde Baru yang otoriter itu dapat dilihat pada Undang-undang (UU) No. 24/ 1997 sebagai regulasi penyiaran pertama di Indonesia. Proses pembentukan UU ini yang syarat intervensi pemerintah[2], juga menghasilkan pasal-pasal yang melegitimasi kemungkinan intervensi pemerintah dalam ranah penyiaran. [3]

Sedikitnya ada tiga cara Orde baru mengontrol media penyiaran. Pertama, isi siaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) ditentukan dan diseleksi oleh pemerintah. Kedua, radio dan televisi milik suara diwajibkan me-relay siaran RRI-TVRI, khususnya siaran berita. Ketiga, izin frekuensi radio dan televisi dikuasai pemerintah (Masduki, 2007: 81). Bentuk lain sistem otoriter dalam penyiaran adalah penunggalan organisasi industri radio melalui Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan diberi peran untuk memberi rekomendasi izin operasional radio baru.[4]

Otoriterisme rezim Orde baru di dunia penyiaran kehilangan legitimasi seiring runtuhnya rezim Orde Baru yang membawa angin reformasi dan demokratisasi di berbagai bidang. Hal ini pula yang mendesak revisi total UU No. 24/ 1997. Setidaknya terdapat empat gagasan yang melandasi desakan untuk revisi total UU No. 24/1997. Pertama, dalam UU tersebut posisi pemerintah dan pemodal sangat dominan ketimbang posisi publik sehingga dalam praktiknya sistem penyiaran berkarakter otoriter. Kedua, bubarnya Departemen Penerangan (Deppen) selaku lembaga regulator penyiaran versi UU No. 24/1997. Perubahan kelembagaan tata negara ini menyebabkan kehidupan media penyiaran di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum (lawless). Ketiga, terjadinya pergeseran konfigurasi kekuatan ekonomi politik setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Pergeseran itu memiliki tiga karakter, yaitu anti produk apa pun peninggalan rezim Orde Baru, munculnya gerakan demokratisasi media penyiaran, dan ambisi kekuatan modal dalam dan luar negeri menerapkan sistem ekonomi pasar.[5]

Upaya revisi UU No. 24/1997 ini melibatkan partisipasi publik dengan berbagai cara. Upaya sistemastis ini dimulai sejak kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998 dengan melakukan berbagai diskusi pakar yang diadakan oleh berbagai komponen masyarakat pers dan penyiaran. Beberapa komponen masyarakat pers dan penyiaran itu antara lain Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), dan lainnya. Berbagai diskusi pakar dan seminar yang dilakukan itu berujung pada perumusan formulasi usul revisi UU No. 24/ 1997 dalam bentuk draft RUU (legal drafting).[6] Setelah melalui berbagai proses dan dinamika, akhirnya revisi mulai dibahas secara resmi dan dibentuk pansus di DPR pada Oktober 2000 setelah usul inisiatif RUU Penyiaran yang ditandatangani 26 anggota DPR dari berbagai fraksi pada 7 Juni 2000.

RUU Penyiaran akhirnya disahkan menjadi UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran pada 28 Desember 2002 setelah melalui berbagai perdebatan sengit akibat berbagai perbedaan kepentingan antara pemerintah, anggota DPR (Pansus RUU Penyiaran) yang pada saat itu dianggap mewakili publik, dan kalangan industri penyiaran.[7] Walaupun masih belum sempurna dan menyisakan beberapa pasal yang dapat diinterpretasi beragam, RUU Penyiaran ini mendesak disahkan, setelah pembahasannya yang memakan waktu sekitar empat tahun dan melibatkan suara dari berbagai pihak, karena RUU ini dinilai sudah mengandung unsur yang dibutuhkan dalam sebuah sistem penyiaran yang demokratis.[8] Desakan pengesahan RUU Penyiaran juga datang Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI) yang menilai bahwa RUU Penyiaran mengakomodasi kepentingan masyarakat (Masduki, 2007: 184).

 

 

 

Sistem Penyiaran yang Demokratis

Sistem media penyiaran yang demokratis memiliki tiga karakter. Pertama, independen dari campur tangan pemerintah dan monopoli pasar. Kedua, mempunyai pertanggungjawaban profesional terhadap masyarakat secara umum dan kepada khalayaknya. Ketiga, menjamin adanya keberagaman (diversity) baik isi (content) maupun kepemilikkan (ownership) (Henry Subiyakto dalam Masduki, 2007: 106).

Sistem penyiaran yang demokratis dan berpihak pada publik sebagai pemilik infrastruktur memiliki konsekuensi yuridis dengan perlunya menghadirkan Independent Nonministrial Regulatory Body bentukan UU Penyiaran. Lembaga ini memiliki tiga tugas utama, yaitu mengalokasikan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan media penyiaran, menjamin keberagaman kepentingan warga negara dengan menyediakan seluas mungkin keberagaman isi dan kepemilikkan media penyiaran, dan menjamin serta memajukan kemerdekaan media penyiaran. Untuk itu, wilayah siaran harus dibagi menjadi tiga: nasional, regional, dan lokal. Di samping itu, pelaku atau jenis media penyiaran harus terbagi tiga: penyiaran publik, penyiaran komersial, dan penyiaran komunitas (Muhammad Ridho Eisy dalam Masduki. 2007: 108).

Kriteria sistem penyiaran demokratis sesuai pemaparan di atas, juga tercakup dalam UU No. 32/ 2002 yang menjamin adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara yang bersifat indipenden mengatur hal-hal mengenai penyiaran dan berfungsi mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat selaku representasi rakyat.[9] Walaupun KPI dalam regulasi ini tidak memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur sistem penyiaran di Indonesia, karena harus berbagi peran dengan pemerintah terutama dalam hal perizinan[10], tapi keberadaan lembaga indipenden ini sudah cukup untuk mencirikan regulasi penyiaran yang demokratis.

Selain itu, UU No. 32/ 2002 juga telah membagi jenis media penyiaran menjadi empat pemain, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan.[11] Klasifikasi lembaga penyiaran ini mencerminkan pluralitas pemilikian dan isi media yang dapat menjadi saluran informasi berbagai kalangan di masyarakat. Hal mengenai monopoli dan modal asing pada media penyiaran, juga dibatasi.

Namun berselang sekitar tiga bulan sejak disahkannya UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran pada akhir Nopember 2002, enam asosiasi penyiaran mengajukan hak uji materiil (judicial review) terhadap UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Agung pada 5 Maret 2003 karena merasa terancam bisnis penyiarannya dengan keberadaan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Enam asosiasi penyiaran itu antara lain IJTI, P3I, ATVSI, PRSSNI, PERBUSI, dan Komteve. Keenam pemohon judicial review ini menyampaikan sebelas materi simpulan politik hukum dari Undang-undang Penyiaran dalam permohonan judicial review.[12] Selain itu, mereka juga mengajukan tuntutan provisi dengan menyatakan dan memerintahkan Undang-Undang Penyiaran No. 32/ 2002 untuk sementara dinyatakan tidak berlaku sampai adanya keputusan akhir dalam perkara itu.[13]

Permohonan uji materi terhadap UU Penyiaran ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juli 2004. Dari 22 pasal yang diujimaterikan, yaitu Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2,3 dan 4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4 dan 8), Pasal 34 ayat (5) huruf a,e,f Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 ayat (1,2, dan 3) Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (1 dan 2), hanya dua pasal yang dikabulkan MK, yaitu pasal Pasal 44 ayat (1) [14] untuk bagian anak kalimat “… atau terjadi sanggahan”, Pasal 62 ayat (1) dan (2)[15] untuk bagian anak kalimat “… KPI bersama …”.[16] Namun, satu pasal menyangkut persoalan fundamental bagi reformasi penyiaran di Indonesia. MK memutuskan, peranan KPI turut menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyiaran sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU Penyiaran, bertentangan dengan UUD 1945 (Sudibyo, 2009: 14).

UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran yang awalnya oleh banyak pihak dipercaya sebagai upaya untuk mendudukkan kembali media penyiaran ke tangan publik, transisi dari kekuasaan negara (state-based powers) menuju kekuasaan publik (public-based powers), dan relatif indipenden dari determinasi intervensi birokrasi negara dan rasionalitas pasar; ternyata justru memfasilitasi gerak rekolonisasi – rebirokratisasi[17] dan rekomersialisasi (meminjam istilah Agus Sudibyo).

Keputusan MK yang meruntuhkan peran KPI dalam keterlibatannya menyusun PP, kemudian membuat pemerintah menggunakan PP Penyiaran untuk mengambil alih otoritas utama KPI di bidang perizinan dan kebijakan penyiaran karena pada praktiknya PP Penyiaran adalah regulasi yang lebih operasional dan efektif dibanding UU Penyiaran. Kecenderungan rebirokratisasi ini dapat dilihat dari lahirnya PP Penyiaran Nomor 49 tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Nomor 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, yang dikeluarkan pemerintah, dengan melembagakan kedudukan Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) sebagai regulator penyiaran. Hal ini mendelegitimasi kedudukan KPI sebagai regulator penyiaran indipenden (Sudibyo, 2009: 15-16).

Senada dengan pernyataan di atas, Dadang Rahmat Hidayat, selaku Ketua KPI pusat dan sempat menjabat sebagai Ketua KPID Jawa Barat, dalam Dinamika Penyiaran di Jawa Barat, menyatakan bahwa keputusan MK tersebut “dimanfaatkan” pemerintah (Kominfo) untuk membuat peraturannya berdasar “keinginan sendiri” dan masukan hanya dari industri penyiaran. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa peran KPI sebagai lembaga negara indipenden direduksi hanya sekadar mengatur isi siaran. Proses pembuatan PP tersebut juga tidak sesuai dengan semangat UU Penyiaran yang memberikan peran kepada publik lebih besar. Ia menegaskan bahwa upaya pengembalian penguasaan pengaturan penyiaran kepada pemerintah (Kominfo) berpotensi mengesampingkan kepentingan publik untuk mendapatkan hak-haknya secara optimal seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Penyiaran (Dadang Rahmat dalam Atie Rachmiatie dan Karim Suryadi, 2008: 9).

Hal yang menarik, paket PP Penyiaran ini didukung secara resmi oleh sejumlah asosiasi pemilik televisi dan radio (industri penyiaran), yang berarti mendukung kontrol penyiaran dikembalikan ke tangan sistem birokrasi negara dan mendukung tindakan penyerobotan otoritas masyarakat dalam menentukan corak ruang publik penyiaran. Industri penyiaran mendukung PP Penyiaran karena PP Penyiaran mengarahkan penyiaran Indonesia menuju sistem penyiaran yang hampir sepenuhnya komersial. Perumusan ketentuan tentang kepemilikkan media, jaringan media, perizinan, dan isi siaran sangat berpihak pada kepentingan penyiaran komersial, lebih spesifik lagi stasiun televisi swasta Jakarta (Sudibyo, 2009: 17).

Dalam konteks ini, muncul reaksi penolakan dari unsur-unsur masyarakat, bahkan dari kalangan DPR. Namun pemerintah tetap menerapkan PP Penyiaran dengan dukungan industri penyiaran. Pemerintah mengabaikan reaksi penolakkan dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan publik tidak melibatkan dan justru mengabaikan legitimasi unsur-unsur masyarakat. Hal ini juga memperlihatkan bahwa reformasi bidang penyiaran tidak menunjukkan transisi dari determinasi perangkat kekuasaan negara menuju determinasi kekuasaan publik. Dinamika ekonomi politik penyiaran pasca-2002 didominasi oleh kolusi antaa kekuasaan berbasis pasar (market-based powers) dan kekuasaan negara (state-based powers) (Sudibyo, 2009: 18).

KPI lahir dengan semangat mengembalikan kekuasaan publik atas ranah penyiaran, setelah sebelumnya ranah penyiaran dikuasai oleh aparatus negara dan penguasaan oleh aparatus negara tersebut tidak membawa manfaat bagi kemaslahatan publik. KPI juga lahir dari semangat untuk menciptakan perimbangan penyelenggaraan kekuasaan di bidang penyiaran, setelah sentralisasi kekuasaan di pemerintah menyuburkan monopoli dan mobilisasi media untuk kepentingan di luar lingkup kemaslahatan publik. Hermin Indah Wahyuni, pada artikelnya “Indonesian Broadcasting Policy: The Limits of Re-regulation to Create a Democratic Broadcasting System”, juga menegaskan keberadaan KPI sebagai pembela kepentingan publik dalam bidang penyiaran:

KPI has become the guardian of the public and works to ensure that television stations are free from state and economic influence. The accountability criterion, which is well promoted in the new broadcasting law, depends now on its implementation. The strong KPI has become the one factor that can guarantee the implementation of the accountability criterion. However, support from other elements such as parliament and media civil society organization are very valuable for their support of KPI (Wahyuni dalam Nunung Prajarto, 2006: 18).

Namun, penyerobotan otoritas di bidang penyiaran oleh pemerintah dan industri penyiaran akan mengancam sistem penyiaran yang demokratis dengan publik sebagai penguasanya. KPI sebagai lembaga regulator indipenden representasi publik telah kehilangan legitimasinya untuk menciptakan sistem penyiaran yang demokratis.

Fenomena rebirokratisasi ini penulis terjemahkan sebagai kekalahan dan kegagalan masyarakat sipil dan publik, dengan KPI yang seharusnya berperan sebagai koordinator gerakan demokratisasi bidang penyiaran. Fenomena rebirokratisasi terjadi akibat pertarungan kepentingan antara aliansi kepentingan pihak birokrat dan industri penyiaran di satu pihak dengan kepentingan publik di pihak lain, yang perimbangan kekuatannya tidak setara. Kondisi ini telah berjalan sekitar lima tahun dan belum terlihat tanda-tanda perubahan ke arah lebih baik.

Berbagai upaya telah dilakukan KPI selaku lembaga independen negara representasi publik, seperti mengajukan usulan pembatalan empat PP tentang Penyiaran, mengajukan peninjauan kembali (judicial review) terhadap empat PP tentang Penyiaran ke Mahkamah Agung, mengirim opini publik ke Presiden tentang penolakan PP, pembentukan dan perluasan Kaukus untuk Penyiaran di berbagai daerah/ provinsi untuk menolak pelaksanaan PP Penyiaran, dan mendesak DPR untuk mempercepat realisasi pertemuan KPI dan pemerintah guna merevisi semua PP Penyiaran agar sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu pula upaya duduk bersama dengan pemerintah untuk merevisi PP Penyiaran juga telah dilakukan. Namun upaya itu menemui jalan buntu. Pemerintah teguh dengan pendiriannya bahwa pengaturan penyiaran (terutama masalah perizinan) berada di tangan pemerintah. Peninjauan kembali terhadap empat PP Penyiaran yang dilayangkan KPI ke MA pun berakhir dengan kemenangan pemerintah dan PP itu pun tetap diberlakukan (Mozaik Kelembagaan KPI).

Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa demokratisasi penyiaran di Indonesia “gagal” didesakkan KPI? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan reflektif terhadap para akitivis penyiaran yang memperjuangkan sistem penyiaran yang demokratis untuk memetakan ulang kekuatan aktor-aktor dan kondisi politik ekonomi kontemporer dan merumuskan strategi baru berdasarkan pemertaan kondisi tersebut. Lebih luas, pertanyaan tadi juga diharapkan menjadi sentilan terhadap kesadaran kita semua warga negara tentang kondisi penyiaran kita. Apakah siaran yang kita tonton di televisi itu baik-baik saja? Semoga rasa janggal yang timbul ketika mendengar televisi atau menonton radio[18] dapat menjadi titik masuk bagi pemahaman realitas sosial yang kompleks dan palsu ini.


[1] Peran dan perubahan karakter pers dalam proses runtuhnya rezim Orde Baru ini baik dilihat dari konteks ekonomi politik Orde baru. Pemerintah Orde Baru pada pertengahan 1980-an mulai menerapkan kebijakan deregulasi ekonomi. Hal itu dilakukan karena pemasukan negara melalui penjualan minyak bumi menurun tajam akibat harga minyak di pasaran internasional turun. Hal itu yang memaksa pemerintah Orde Baru untuk lebih terbuka terhadap tuntutan-tuntutan kapitalisme global yang bersumber pada kaidah neoliberal. Negara yang awalnya mengontrol penuh perekonomian (state controlled economy/ state regulation), mulai menyerahkan perkonomian kepada sistem pasar (market controlled economy/ market regulation). Prinsip market regulation itu diterapkan secara setengah-setengah dalam rangka tetap memelihara struktur politik otoritarian di satu sisi, dengan kebutuhan untuk memenuhi tekanan liberalisasi ekonomi global di sisi lain. Karena jika liberalisasi diadopsi ekonomi secara penuh maka hal itu akan mengancam struktur yang telah melanggengkan hegemoni kekuasaan Orde Baru, yaitu struktur kapitalisme kroni. Penerapan yang setengah-setengah ini menimbulkan kontradiksi pada sektor industri media, yang antara 1987-1998 pers Indonesia berada di tengah-tengah antara fungsi pers sebagai instrumen hegemoni negara dengan fungsi pers sebagai institusi kapitalis. Di satu sisi, pemerintah mulai mengadopsi prinsip-prinsip pers liberal. Namun di sisi lain mempertahankan kebijakan proteksionisme di sektor media yang bertentangan dengan semangat liberalisme. (Dedy N. Hidayat, “Pers Dalam Kontradiksi Kapitalisme Orde Baru”, dalam Dedy N. Hidayat dkk, “Pers Dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni”, 2000. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[2] Intervensi pemerintah dalam proses pembuatan UU No. 24/1997 dicerminkan ketika pemerintah meminta pembahasan ulang RUU Penyiaran yang sudah disetujui melalui sidang paripurna DPR pada 9 Desember 1996, setelah selama tujuh bulan RUU ini “diacuhkan” oleh presiden  dengan tidak menandatanganinya sebagai bukti pengesahan dan pengundangannya dalam lembaran negara. Alasannya terdapat beberapa pasal yang “sulit dilaksanakan secara teknis”, yaitu pasal 17 ayat 2 soal jangka waktu izin siaran yang hanya 5 tahun, pasal 47 ayat 3.b soal siaran televisi yang harus menjaring 50 persen penduduk Indonesia, dan masalah sulih suara yang dilakukan dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Setelah melalui berbagai proses dan tekanan, akhirnya pernintaan pembahasan ulang itu dilakukan oleh DPR dan menghasilkan 12 bab,78 pasal dengan 700 ayat, yang pada draft awalnya hanya berisi 58 pasal dan 400 ayat. (lih. Masduki. “Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal”. 2007. Yogyakarta: LKiS. Hal. 120-122). Informasi lain menurut Agus Sudibyo, pengembalian RUU Penyiaran yang disodorkan DPR dikarenakan Soeharto berhasil diyakinkan anak-anaknya untuk tidak menandatangani RUU Penyiaran itu karena di dalamnya terdapat klausul pembatasan jangkauan siaran televisi swasta hingga 50 persen dari populasi nasional. Klausul yang disebut sebagai “pasal yang sulit dilaksanakan teknis” ini, menghambat upaya anak-anak Soeharto dan pengusaha kroni Cendana untuk mendapatkan keuntungan lebih besar lagi dari bisnis televisi swasta (Agus Sudibyo. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LKiS. 2004)

[3] Beberapa pasal dinilai otoriter oleh Komunitas Penyiaran Indonesia dalam UU No. 24/1997. Antara lain pasal 7 yang menyatakan penyiaran dikuasai oleh negara, pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah dan didampingi sebuah lembaga yang diberi nama Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N). Likuidasi Departemen Penerangan (Deppen) tanggal 26 Oktober 1999 menyebabkan pemerintah tidak bisa lagi melaksanakan amanat UU tersebut karena  Deppen merupakan lembaga regulator penyiaran versi UU tersebut. Selain itu, pasal 17 ayat 1 UU No. 24/1997 menempatkan posisi pemerintah secara mutlak sebagai pihak yang memiliki hak dalam memberi izin siaran melalui Ditjen Radio, Televisi, dan Film (RTF), sedangkan izin frekuensi diberikan oleh Departemen Perhubungan menurut pasal 18 ayat 2. (Pernyataan Sikap Komunitas Penyiaran Indonesia, Jakarta, 1 September 2000, dalam Masduki. “Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal”. 2007. Yogyakarta: LKiS. Hal. 114).

[4] Penunggalan organisasi kepentingan tersebut digambarkan oleh Robinson sebagai authoritarian corporatism, yakni corporatism dalam pengorganisasian politik lebih merupakan suatu instrumen bagi kepentingan rezim penguasa untuk menjalankan kontrol politik secara otoriter untuk mencapai suatu “tujuan  nasional bersama” sebagaimana ditetapkan oleh rezim penguasa sendiri – bukan sebagai liberal corporatism atau societal corporatism, yakni sistem representasi yang terbentuk oleh negoisasi atau pertemuan berbagai kepentingan, antara lain kepentingan pekerja, pemilik modal, dan Negara (Robinson, “Indonesia: Tension in State and Regime”, dalam Hewison, Robinson, dan Rodan, 1993; hlm. 45-46; dalam Dedy N. Hidayat, “Pers Dalam Kontradiksi Kapitalisme Orde Baru”, dalam Dedy N. Hidayat, Effendi Ghazali, Harsono Suwardi, dan Ishadi SK (ed), 2000; hlm. 130. Lebih sederhana Dedy N. Hidayat menjelaskan korporatisme sebagai suatu sistem representasi kepentingan dimana konstituen untuk bidang tertentu tidak diatur berdasrkan adanya kompetisi antar kepentingan yang berbeda di bidang tersebut, tetapi diorganisir secara fungsional dalam wadah tunggal yang diakui dan ditentukan atau diciptakan oleh Negara serta diberi hak monopoli dalam mewakili kepentingan bidangnya.

[5] Terdapat empat pandangan lain yang melandasi pentingnya revisi UU No. 24/1997. Pertama, UU tersebut dianggap otoriter karena menempatkan pemerintah sebagai regulator yang sangat berkuasa. Kedua, UU tersebut bertentangan dengan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM khususnya ketentuan dalam bab VI tentang hak atas kebebasan informasi. Ketiga, terdapat banyak pembatasan: 29 pasal berisi keharusan dan kewajiban, 31 pasal berisi larangan yang dikenakan sanksi dan 27 pasal yang diatur lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang belum jelas. Keempat, peraturan yang membagi dua bentuk lembaga penyiaran yaitu lembaga penyiaran pemerintah dan swasta yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan bernegara. (Brandan Sembiring, “Penyiaran 2000”, dalam Internews Indonesia-PP PRSSNI, 2000, dalam Masduki.. “Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal”. 2007. Yogyakarta: LKiS. Hal: 115-117).

[6]Pada prosesnya, sebelum dibahas di DPR, perumusan RUU ini tidak berjalan mulus. Berbagai komponen dalam masyarakat penyiaran dengan berbagai kepentingannya menghasilkan berbagai draft RUU Penyiaran yang berbeda pula. Perbedaan kepentingan dapat dilihat dari draft RUU usulan MPPI yang mewakili publik dan PRSSNI serta Forum Televisi Swasta yang mewakili industri penyiaran. Sampai seminggu sebelum Deppen dibubarkan pada 26 Oktober 1999, terdapat lima rancangan UU Penyiaran, masing-masing dari MPPI, PRSSNI, Forum Televisi Swasta, Deppen era presiden Habibie, dan tim dari UNESCO yang dikomandani Toby Mendel. (“Kronologis Kegiatan MPPI Setelah Diundangkannya UU No 40/1999 Tentang Pers”, Asep Sunara, Jakarta, 2001 dalam Masduki. Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal. 2007. Yogyakarta: LKiS. Hal. 124).

[7] Pembahasan RUU Penyiaran di DPR pun melalui proses yang panjang dan rumit. Pandangan tentang sistem penyiaran Indonesia terbelah beberapa kelompok pandangan. Antara lain pandangan dari Pansus RUU Penyiaran DPR yang pada saat itu dianggap mewakili kepentingan publik,  pandangan dari pemerintah yang selalu mengupayakan bahwa badan regulator penyiaran harus berada di tangan pemerintah, dan pandangan dari kalangan industri penyiaran yang merasa terancam kelangsungan bisnis media penyiarannya dengan keberadaan lembaga regulator penyiaran yang berada di tangan pemerintah atau KPI sebagai lembaga regulator yang merepresentasikan pengawasan publik.  Penjelasan lebih rinci tentang proses dan dinamika pembentukan UU No. 24/ 1997 dan UU No. 32/ 2002 lihat Masduki. “Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal”. 2007. Yogyakarta: LKiS. Hal. 113-185.

[8]Hal ini dinyatakan Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) pada 27 November 2002 dalam rangka menanggapi reaksi keras pengelola penyiaran komersial dan penundaan pengesahan RUU Penyiaran. (Pernyataan Sikap JRKY tentang RUU Penyiaran, Yogyakarta 27 November 2002, dalam Masduki. “Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal”. 2007. Yogyakarta: LKiS. Hal. 183).

[9] UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran, pasal 7 ayat 2, 4 dan pasal 8 ayat 1.

[10] Pasal 33 ayat 4 UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran.

[11] Pasal 13 UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran.

[12] Beberapa simpulan politik hukum itu di antaranya: pemohon judicial review menyimpulkan bahwa negara melalui UU Penyiaran telah menciptakan reinkarnasi Deppen untuk mengontrol ketat kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran dengan cara politik hukum pembentukan organisasi tunggal yaitu KPI dengan mengikat sumber dana KPI sehingga independensi KPI dipertanyakan; mematikan kreatifitas organisasi penyiaran untuk mengatur dirinya sendiri dengan cara politik hukum peniadaan partisipasi organisasi penyiaran untuk berperan aktif di bidang penyiaran khusus mengenai teknis penyiaran, dan lainnya. Lebih lengkap mengenai tuntutan judicial review keenam asosiasi penyiaran beserta tanggapan adinformandum lihat Hinca IP Pandjaitan dkk (ed), “Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia”, 2003. Jakarta: Warta Global Indonesia. Hal. 76-90.

[13] Terdapat dua argumentasi tuntutan provisi ini. Pertama, tuntutan ini dilakukan karena maraknya protes dari masyarakat penyiaran, masyarakat luas, maupun lembaga swadaya masyarakat atas pemberlakuan UU Penyiaran, dapat dipastikan UU Penyiaran tidak mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat sehingga UU Penyiaran tidak akan efektif apabila dipaksakan untuk segera diberlakukan. Kedua, mengingat fakta-fakta dan landasan yuridis sebagaimana yang telah diuraikan pada simpulan politik hukum. (lihat Hinca IP Pandjaitan et al (ed), “Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia”, 2003. Jakarta: Warta Global Indonesia. Hal. 89-90).

[14] Isi pasal 44 ayat 1 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebelum uji materiil: “Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita”.

[15] Isi pasal 62 ayat 1 dan 2 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran: (1) “Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” dan (2) “Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah”.

[16] Mengenai materi uji materil UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran beserta keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), dapat dilihat di Amar Putusan MK no. 63 tahun 2004 tentang penyiaran. Penulis mendapatkan dokumen ini dari internet dengan alamat http://www.scribd.com/doc/30813919/Amar-Putusan-MK-No-63-Tahun-2004-Tentang-UU-Penyiaran, yang diunduh 11 Oktober 2010.

[17] Rebirokratisasi dilakukan dengan mengundang kembali intervensi sistem administratif negara terhadap kehidupan penyiaran.

[18] Frase ini merupakan sindiran terhadap dampak kepemilikkan silang media penyiaran. Contoh dari dampak konsentrasi kepemilikan radio ini dapat dilihat pada beberapa hal, yaitu format atau gaya siaran yang seragam (contoh: siaran gaya Jakarta), matinya lokalitas (contoh: berita lalu lintas Jakarta di Radio Lombok), mendengar televisi di radio (relay berita televisi di radio), mendengar koran di radio, satu jurnalis banyak media (eksploitasi kerja wartawan), radio untuk kepentingan politik. Lihat Hanif Suranto dan Ignatius Haryanto,  Demokratisasi di Udara: Peta Kepemilikan Radio dan Dampaknya Bagi Demokratisasi, Jakarta: Lembaga  Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2007, hal. 29.

Di mana saya?

Anda sedang menelusuri kategori Penyiaran pada catatan calon wartawan.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 842 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: