Monopoli Ideologi, Privatisasi Sebatas Kroni, dan Oligopoli: Sekilas Sejarah Pertelevisian di Indonesia
Penyiaran

Monopoli Ideologi, Privatisasi Sebatas Kroni, dan Oligopoli: Sekilas Sejarah Pertelevisian di Indonesia

But this was in no way a liberalisation of the public sphere. Licences were issued without any public tender process and were awarded to close family or cronies of the Soeharto family. In addition, the new channels were prevented from contributing significantly to public critical debate by regulations which required them to relay TVRI news bulletins and other state broadcasts, and forbade them to produce their own news. The new channels were expected to complement, not challenge, the normative work of the state broadcaster TVRI. Their legal status reinforced their dependent position (Kitley dalam Kitley, 2003: 103) Continue reading

Rate this:

Dari Revolusi ke Konglomerasi: Sejarah Radio Siaran di Indonesia
Penyiaran

Dari Revolusi ke Konglomerasi: Sejarah Radio Siaran di Indonesia

Mengenai sejarah radio di Indonesia, Krishna Sen dan David T. Hill menuliskan dalam bukunya Media, Budaya, dan Politik di Indonesia (2001: 93), bahwa dalam studi tentang kebudayaan dan komunikasi sangat sedikit perhatian akademisi terhadap radio dibanding media cetak, televisi, dan internet. Hal ini juga dikonfirmasi Rusdi Marpaung selaku direktur eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan … Continue reading

Rate this:

Penyiaran

Dari Revolusi, Monopoli Ideologi, ke Konglomerasi: Sekilas Sejarah Penyiaran di Indonesia

Kegiatan penyiaran di Indonesia dimulai awal abad 20, sekitar tahun 1920-an, yaitu sebelum Indonesia berdiri sebagai negara, ketika pemerintah kolonial membawa teknologi radio untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Kemudian, radio berperan dalam proses memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme. Teknologi televisi baru masuk ke Indonesia pada awal 1960-an untuk kepentingan propaganda ideologis pemerintahan saat itu. Hingga akhir 1980-an, … Continue reading

Rate this:

Penyiaran

Frekuensi sebagai Benda Publik dari Dua Perspektif

Teori pilihan publik menurut Mosco (2009: 212, 214) merupakan campuran dari pemikiran pluralis dalam ilmu politik dengan pemikiran ekonomi neoklasik yang tujuannya untuk mengedepankan negara dalam analisis di satu sisi dan di sisi lain menekankan argumen ekonomi dalam seluruh bidang kehidupan, politik, sosial, dan kultural.Logika-logika ekonomi yang transaksional dimasukkan dalam nilai-nilai kehidupan sosial. Continue reading

Rate this:

Penyiaran

Frekuensi Radio sebagai Benda Publik

Perdebatan mengenai status kepemilikkan frekuensi atau gelombang radio terus mewarnai sejarah pengaturan (regulasi) penyiaran hingga kini. Dalam konteks Indonesia, penyiaran era rezim Orde Baru berada di bawah pemerintah melalui Departemen Penerangannya (Deppen) dan Departemen Perhubungan (Dephub) yang mengatur segala hal berkaitan dengan penyiaran (Deppen) dan alokasi frekuensinya (Dephub) Continue reading

Rate this:

Penyiaran

Ruang Lingkup Sistem Penyiaran

Menurut sejarah penyiaran yang telah dibahas sebelumnya, bentuk-bentuk siaran yang ada pada radio sekarang ini, cikal bakalnya telah hadir pada teknologi komunikasi sebelumnya, yaitu telepon. Lalu apa yang membedakan antara siaran pada telepon dengan radio? Inovasi teknologi komunikasi tanpa kabel adalah jawabnya. Hal ini mengakibatkan kebutuhan terhadap kabel menurun, bahkan tidak ada. Dari sisi ekonomi, … Continue reading

Rate this:

Layu Sebelum Berkembang: Masa Awal Kelahiran KPI
Penyiaran

Layu Sebelum Berkembang: Masa Awal Kelahiran KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara regulator penyiaran independen yang kelahirannya merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. UU Nomor 32 tahun 2002 merupakan pengganti UU Penyiaran terdahulu, yaitu UU Nomor 24 tahun 1997 yang kental dengan nuansa otoriter. UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 lahir pada momentum lengsernya Soeharto, … Continue reading

Rate this: